PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DI KOTA GORONTALO

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari demokrasi yang menuntut peran KPU untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam bidang politik. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu indikator untuk mengukur kualitas demokrasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum. Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi dengan indeks demokrasi yang baik dan berada di atas rata-rata nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran KPU dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Gorontalo yang merupakan lokasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini dengan berfokus pada pengembangan kelembagaan dan sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan  kegiatan sosialisasi seuai dengan petunjuk teknis dari KPU RI dan seluruh bentuk sosialisasi tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat Kota Gorontalo yang terlihat dari menigkatnya jumalh pemilih yang mencapai angka 81%. Sementara itu dalam pengembangan kelembagaan, KPU Kota Gorontalo mengembangkan kapasistas kelembagaan melalui intervensi yang cenderung pada intervensi level kelembagaan/institusional.Kata kunci: Demokrasi, KPU, Partisipasi masyarakat

Konsistensi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Provinsi Gorontalo

The Regional Government Financial Report is a form of government accountability to the community in the form of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Financial reports made by local governments must be of high quality and in accordance with standards. For this reason, APIP is needed to oversee the activities or programs of the local government so that the program runs according to its objectives. This study aims to describe the consistency of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) to improve the quality of the Gorontalo provincial government's financial reports. The focus of this research is audit, review, evaluation, monitoring and other supervisory activities.The sampling technique was carried out by purposive sampling and the informants in this study were the Inspectorate of the Gorontalo Province Inspectorate and several related work units at the Gorontalo Provincial Inspectorate. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation techniques. The data obtained were analyzed through the stages of data collection, data presentation and drawing conclusions. From the results of the study, it can be concluded that with the consistency and APIP can realize government accountability and quality Local Government Financial Reports

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Pelaksanaan Apbd Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Pangkep)

Latar belakang penelitian ini adalah pemberlakuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dalam mengelola keuangan daerah diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dan untuk mewujudkannya dibutuhkan adanya pengendalian dan juga Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pengendalian internal yang berperan mengawasi kegiatan pemerintah pada tahap pelaksanaan APBD dan juga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014). Hasil penelitian ini yaitu penerapan SPIP di Kabupaten Pangkep disesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Pangkep yang ditetapkan oleh Bupati, namun dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Pangkep menggabungkan antara kegiatan pengawasan yang terdapat dalam PP nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dan PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dalam penerapan kegiatan pengawasan, APIP Inspektorat mulai melakukan reviu pada tahap perencanaan yaitu reviu RKA-SKPD. Laporan Keuangan Kabupaten Pangkep dinilai berkualitas karena telah memenuhi salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu andal. SPIP penting diterapkan dalam pelaksanaan APBD karena saat pelaksanaan APBD rentan penyimpangan selain itu, tanpa adanya pengawasan dari APIP maka tujuan organisasi tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan. SPIP juga penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena APIP mengawasi pengelolaan keuangan yang nantinya berdamoak pada berkualitasnya laporan keuangan. Dalam penerapan SPIP di Kabupaten Pangkep terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat diantaranya yaitu regulasi, biaya, sarana dan SDM, sementara upaya untuk mengatasi hambatan tersebut telah dilakukan beberapa cara yaitu menyewa sarana yaitu transportasi air untuk mencapai wilayah kepulauan, melibatkan staf fungsional umum yang telah dibekali pendidikan dan pelatihan terkait pengawasan untuk ikut serta dalam kegiatan pemeriksaan regule

UPAYA PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA GORONTALO

Penyalahgunaan narkoba semakin tidak terkendali bahkan sangat mengkhawatirkan yang membidik semua kalangan mulai dari anak, remaja, sampai orang tua yang melibatkan berbagai profesi dari yang awalnya coba-coba sampai kecanduan. Terlebih di era globalisasi di mana keterbukaan teknologi semakin memudahkan akses bagi setiap orang. Perlu penanganan yang baik dalam bingkai good governance agar dapat memutus matai rantai penyalahgunaan narkoba, sehingga diperlukan upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo berkaitan dengan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Gorontalo melakukan sosialisasi sebagai bentuk edukasi mengenai bahaya narkoba, dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Dalam upaya penanganan narkoba dibidang rehabilitasi dilakukan dengan dua cara, yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Namun, BNN Kota Gorontalo masih dihadapkan dengan kekurangan personil khususnya pada bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi, integritas petugas yang rendah, dan rendahnya informasi kasus.Kata kunci: Pemberantasan, Penyalahgunaan Narkoba, Rehabilitas

Transparansi Kepala Desa dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) di Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi Kepala Desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilakukan namun belum secara optimal. Hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat yang hanya sebatas pendengar saja dan tidak diikutkan dalam pengambilan keputusan, dimana keputusan diambil secara sepihak oleh pemerintah desa atau Kepala Desa. Keterbukaan informasi publik dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilakukan namun belum secara optimal. Hal ini tampak dari tidak adanya kegiatan sosialisasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat inosota secara keseluruhan. Pertanggungjawaban terbuka dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilakukan namun belum secara optimal. Hal ini tampak dari ketidaktahuan sebahagian besar masyarakat atas capaian kerja atau hasil pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Disarankan, perlunya upaya seorang Kepala Desa Inosota untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam hal pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Perlunya upaya seorang Kepala Desa Inosota untuk mewujudkan secara optimal keterbukaan informasi publik dalam hal pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Perlunya upaya seorang Kepala Desa Inosota untuk melakukan pertanggungjawaban terbuka kepada masyarakat luas dalam hal pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)  Kata Kunci: Transparansi; Pemanfaatan; Alokasi Dana Des