Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mewadahi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa

This study aimed to determine the role of the LPMD in accommodating community participation in development and what factors influence the role of the LPMD so that the village development of Balassuka Village, Buttono Pao district, Gowa Regency could be carried out properly. This study used qualitative with a descriptive approach. The Informants in this study were 10 people. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. The results of this study indicated that the role of the Village Community Empowerment Institution (LPMD) either as a facilitator was still less than optimal so that in achieving a more prosperous standard of living was very difficult, mediators had  been carried out but not yet maximized so that community interest in participating in any development was still lacking However, motivators and dynamists were still not maximized in order to facilitate community participation in the development of Balasukka Village. The factors that influenced the pran LPMD  were age, education, and employment or income

TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT (SUATU PENELITIAN WILAYAH HUKUM KABUPATEN ACEH BESAR)

ABSTRAKMuhammad Abdi Rahmat,TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR 2017 YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT (Suatu Penelitian Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vii,57)., pp., bibl.,avv(Rizanizarli, S.H., M.H.)Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan mengancam setiap orang yang melakukan penebangan liar di kawasan hutan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Namun dalam kenyataannya masih terdapat masyarakat di Kabupaten Aceh Besar melakukan penebangan liar tanpa izin, di tahun 2017 ada 5 (lima) kasus tindak pidana penebangan liar di Kabupaten tersebut.Tujuan penulisan tugas skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya penebangan liar di kawasan hutan, menjelaskan usaha yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Satuan Polisi Hutan dalam penertiban penebangan liar, serta menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Satuan Polisi Hutan dalam melakukan penertiban penebangan liar.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan sumber data secara teoretis: buku-buku, doktrin, jurnal hukum, dan peraturan undang-undang yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer: melalui wawancara dengan responden maupun informan.Hasil dari penelitian lapangan ditemukan bahwa faktor penyebab terjadi penebangan liar adalah karena masih terdapat angka kemiskinan dan pengangguran bagi masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan, harga jual kayu yang tinggi, permintaan kayu yang semakin meningkat dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku yang bekerja di luar lapangan. Usaha dalam penertiban penebangan liar dengan melakukan sosialisasi tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana penebangan liar dan akibat dari kerusakan hutan, melakukan patroli rutin, pemeriksaan dokumen kayu dan membuat laporan perkembangan hutan. Hambatan yang dihadapi adalah faktor geografis, minimnya sarana dan prasarana patroli, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, keseriusan dan ketegasan Pemerintah dan Penegak Hukum Kabupaten Aceh Besar.Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar ada perhatian khusus terhadap masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan dengan mengalih profesi bagi warga desa setempat dan adanya kesadaran dari masyarakat terhadap akibat dari kerusakan hutan, dan adanya kerja sama Dinas Kehutanan dengan Dinas yang terkait lainnya dalam membasmi tindak pidana penebangan liar

Legal Protection for Vaccine Recipients Covid-19 in Indonesia

Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic, this Minister of Health Regulation is a government step in carrying out the legality of administering the COVID-19 vaccine because the spread of the COVID-19 virus is very fast. Occurs in humans, thus creating great concern for human life because it can lead to death. Therefore, the government took a response action by providing vaccinations for the people of Indonesia, the purpose of this vaccination is to overcome the high spread of COVID-19, the provision of the covid-19 vaccine given to the Indonesian people must also fulfill the proper rights for the recipients of the COVID-19 vaccine, so that when there is an impact on the administration of the Covid-19 vaccine, the government can handle it quickly. The problems in this paper are how is legal protection for people who receive the COVID-19 vaccine, the extent to which the government provides legal protection rights to people who receive the COVID-19 vaccine

Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Sustanaible Development Goals Di Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba

Penelitian ini bertujuan mengetahui rencana strategi dilakukan Kantor Desa Somba Palioi Kabupaten Bulukumba mengelola dana desa dalam mewujudkan sustainable development goals, serta hasil telah dicapai dari rencana strategi tersebut. Metode digunakan pada penelitian ini deskriptif kualitatif. Tekhnik pengumpulan data yaitu wawancara, studi dokumentasi, dan observasi.  Hasil penelitian menunjukkan, strategi digunakan dalam pengelolaan dana desa sudah cukup baik dengan menekankan strategi yang baik dan terarah sesuai aturan. Pemerintah desa telah mensosialisaikan  program SDGs namun masih banyak masyarakat  belum paham mengenai SDGs, terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan dana desa mewujudkan sustainable development goals yaitu pemerintah telah mensosialisasikan program SDGs desa namun masih banyak masyarakat tidak paham program SDGs. Warga masyarakat hanya mengetahui program bantuan seperti BLT, BPNT, dan PKH, masih ada beberapa masyarakat belum paham mengenai program SDGs, kemudian masih terdapat pula masyarakat yang belum tersentuh dana desa. Kesimpulannya strategi dalam pengelolaan dana desa dalam mewujudkan sustainable development goals mengurangi angka kemiskinan yang dilakukan oleh Kantor Desa Somba Palioi Kabupaten Bulukmba menunjukkan hasil cukup baik karena dapat mengurangi angka kemiskinan dari tahun ke tahun meskipun belum maksimal karena masih ada beberapa masyarakat yang tidak tersentuh dari dana desa itu.Kata kunci: Manajemen strategi, Sustainable Development Goals