Implementasi Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana(Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta)

Parole is one of the prisoners' rights which in its implementation must refer to Human Rights in Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Section 14 which regulates the rights of a prisoner. The problem formulations of this Research are the implementation of the fulfillment of the right to parole and the obstacles of the implementation of the fulfillment of the right to parole for the prisoners. The research approach is empirical juridical and the type of the research is descriptive. The data in this research is secondary data obtained by analyzing literature and primary data obtained by using interview technique. The analysis was done using qualitative descriptive technique, while the conclusion was done by using descriptive method. The fulfillment of prisoners' rights, especially in parole at the Class A Surakarta State Detention Unit, has been run according to the rules, although there are some obstacles. These obstacles include, among others, the guarantor of the family, the prisoners are still violating the disciplinary law of the State Detention Unit, there are also obstacles from the community in welcoming the prisoners

Peran Majelis Hukum Dan Ham Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pasca Uu No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Maka, dari ketentuan tersebut negara menjamin Bantuan Hukum bagi rakyatnya, hal itu didasari dari Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warganya tanpa membedakan suku, agama dan ras. Hal itu dapat diartikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dianggap sebagai hak konstitusional warga Negara Indonesia. Selain itu dalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan semua warga Negara bersamaan kududukannya dalam hukum dan permerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecuali, artinya setiap warga Negara Indonesia, hak perlakuan sama dihadapan hukum dan hak untuk mendapatkan keadilan

Tindakan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Berbeda Antara Di Depan Penyidik Dengan Di Persidangan

The purpose of this study was to determine: (1) the actions of judges in making decisions if there is a difference different witness testimony in front of the investigator with at the hearing; (2) Criteria for evidence statements of witnesses are considered legitimate by the judge. This research includes juridical empirical. Research conducted at the District Court of Surakarta. Data sources using primary data from interviews, observation, and literature study. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: (1) The judge in assessing the strength of evidence statements of witnesses are different between in front of the investigator with before the trial, judges then to obtain the attendance of witnesses verbalisan. The judge may remind the witness that if the information submitted is not correct then the witness can be imprisoned for giving testimony / perjury. Based on the judge's decision number 253 / Pid.B / 2007 / PN.SKa, witness information provided does not affect the decision of the judge handed down because the witness who does not have value given the force of law, because it is not equipped with the evidence and contrary to the description given by other witnesses; (2) Criteria for evidence statements of witnesses are considered legitimate by the judge is witness testimony given under oath, witness testimony given before trial, and the judge only that is worth assessing witness testimony as evidence. Keywords: The testimony that contrast, Judge Action

Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan Negara Wilayah Perum Perhutani Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Rembang )

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan warga masyarakat melakukan tindak pidana pencurian, pertimbangan polisi hutan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap warga masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap warga masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Perum Perhutani KPH Kebonharjo. Data pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data primer berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dan hasil wawancara dengan Polisi hutan di lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis. Data sekunder digunakan sebagai pendukung dari data primer. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara, setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisis data. Adapun proses analisis yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan tiga cara yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa faktor penyebab warga masyarakat melakukan tindak pidana pencurian adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sulitnya lapangan pekerjaan. Selain itu, pertimbangan yang diambil hakim pada putusan tersebut bersifat objektif memperhatikan undangundang dan hati nurani berupa keyakinan yang kuat bahwa para terdakwa benarbenar bersalah. Memperhatikan pula pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alasan terdakwa sampai melakukan perbuatan pencurian kayu hutan, barang bukti dan keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, dan harus juga mempertimbangkan laporan polisi hutan. Hakim seharusnya memperhatikan dalam menerapkan sanksi pidana pada terdakwa yang sebagian besar adalah masyarakat desa hutan yaitu bukan semata untuk pembalasan namun sebagai pembelajaran dan membuat efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, serta bersifat mendidik yang menunjukkan pada masyarakat terutama masyarakat desa hutan agar tidak melakukan tindakan tersebut

Alat Bukti Petunjuk dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)

bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana serta pertimbangan hakim dalam mempergunakan alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana di persidangan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yang mengkaji konsep normatif/yuridis tentang alat bukti petunjuk dilanjutkan pendekatan empiris untuk mengkaji tentang praktik hukum penerapan alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana sebagai salah satu alat bukti yang sah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan para praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting yaitu untuk memperkuat proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Pertimbangan hakim dalam mempergunakan alat bukti petunjuk adalah untuk menyempurnakan alat bukti yang lain dan mencukupi pembuktian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Meskipun alat bukti petunjuk bukan merupakan bukti langsung dan baru muncul apabila alat bukti lainnya telah ada, alat bukti petunjuk memiliki kedudukan yang sama dengan alat-alat bukti yang sah lainnya dalam KUHAP. Disamping itu, alat bukti petunjuk banyak digunakan hakim untuk memperkuat keyakinannya dalam memeriksa dan memutus perkara pidana di persidangan

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Laki-Laki (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Surakarta)

This study aims to determine the form of legal protection, the implementation of protection and barriers that arise in the implementation of legal protection for children as victims of criminal acts of abuse at the Police Surakarta. The research method with empirical juridical approach that is descriptive qualitative. Sources of data include secondary and primary data. Methods of data collection done in 2 stages: primary data collection through interviews and secondary data collection methods literature. The results showed that the forms of legal protection are legally regulated in specific legislation for children namely Law No. 35 of 2014 amendments to the Law No. 23 of 2002 on Protection of Children and the implementation of legal protection has not been done optimally because they still use laws -undangan long that Act No. 23 of 2002 on Child Protection. While inhibiting factor among other factors in the implementation of law, law enforcement officers factors, factors of facilities and support facilities, community factors, and cultural factors

Analisis Yuridis Empiris Pelaksanaan Pembinaan Napi Residivis Di Lembaga Pemasyarkatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten)

Penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Empiris Pelaksanaan Pembinaan Napi Residivis di Lembaga Pemasyarakatan. Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan bagi narapidana, mengetahui perbedaan pembinaan antara napi residivis dengan napi biasa, dan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana residivis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskritif, sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis empiris dan wawancara digunakan sebagai sumber data tambahan dalam penelitian ini. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dilapangan yang diterapkan oleh Lapas Klas II B Klaten dan Lapas Klas II A Sragen secara umum sudah baik, pembinaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: pembinaan kepribadian dan kemandirian, bahwa tidak ada perbedaan pembinaan, hanya dalam segi pengawasan dilakukan dengan ketat dan pembimbingan keagamaan dilakukan dengan memperpanjang jam kerohanian. Dalam hal melakukan pembinaan terhadap para narapidana yang menjadi kendala lapas adalah fasilitas yang kurang memadai, sumber daya manusia yang dirasa kurang untuk melakukan pengawasan kepada seluruh narapidana dan yang menjadi pokok adalah mental dan kepribadian dari setiap narapidana

Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Dewasa Ini

This research aims to (1) determine the development of regulation of evidence in criminal procedural law in Indonesia (2) knowing the practice of evidence related to the development of a variety of evidence in criminal procedure in the State Court of Surakarta. The research is descriptive using empirical juridical approach. The data obtained through research on the the State Court of Surakarta. Data were collected through library research and interviews. Technical analysis of the data of this study is qualitative data analysis using inductive method. The results shows that: (1) Developments regulation evidence in criminal procedural law in Indonesia is influenced by factors: science and technology; crime and modus operandi; and society. (2) The practice of evidence related to the development of a variety of evidence in criminal procedure in the State Court of Surakarta, on the decision of District Court of Surakarta, No.488/Pid.B/2009/PN.Ska related to corruption case with, No 18/Pid.Sus/2015/PN.Ska in the case of Narcotics, and No. 7/Pid.Sus/2011/PN. Ska about a terrorist is evidence witness testimony, expert testimony, letters, instructions, information from the defendant and the evidence addition is electronic document

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Crime

The development in the field of technology is currently experiencing rapid progress. Technology that is highly developed is the internet. The development of the internet that has increased has many positive impacts as well as in undergoing long-distance communication and in supporting daily life such as business activities, but behind the many benefits that can be obtained, the development of the internet can also have a negative impact. The nature of the internet without the limitations of space and time can ignite the emergence of a crime known as cyber crime. Legal protection for victims of cyber crime is certainly very necessary. This research uses library research that emphasizes information sources from legal books, journals, papers, newspapers and various kinds of literature. Data sources used are secondary data sources obtained from library studies, in the form of official documents, books, research results in the form of diary reports, or other library materials. This research uses the normative juridical method. Furthermore, the data were analyzed using qualitative descriptive methods

Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Kasus Putusan No.97/Pid.B/2013/Pn.Klt Dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt)

Penelitian yang berjudul “DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI KLATEN (Studi Kasus Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt)” Tujuan penelitihan ini adalah mengetahui dan memperoleh gambaran tentang disparitas pidana dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam Putusan No. 97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt. di Pengadilan Negeri Klaten. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum khususnya hakim dalam upaya memperkecil disparitas pidana dalam kasus pencurian, khususnya dalam kasus Putusan No. 97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No. 53/Pid.B/2013/PN.Klt. Pengadilan Negeri Klaten. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa kasus pencurian sepeda ontel belum menikmati hasilnya. Putusan No. 97/Pid.B/2013/PN.Klt berbeda dengan kasus pencurian rokok sebagaimana putusan No. 53/Pid.B/2013/PN.Klt. di mana Terdakwa divonis hukuman lebih berat yaitu pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan karena terdakwa dianggap sudah menikmati hasil kejahatannya dan hambatan empiris terhadap pelaksanaan disparitas pidana yang telah tumbuh dalam penegakan hukum adanya penilaian negatif masyarakat umum antara lain penilaian disparitas dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada; Gagal mencegah terjadinya tindak pidana; Mendorong terjadinya tindak pidana; dan Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar