Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008)

Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang didirikan untuk dapat menjamin hak-hak konstitusional warga negara yang putusannya selalu dinantikan untuk dapat menjamin hal-hal tersebut. Namun, tak dapat dipungkiri, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi memunculkan penafsiran ganda, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang berkaitan dengan kebijakan tindakan khusus sementara dan sistem pemilihan umum. Penelitian ini mengkaji tentang peluang yang diberikan oleh MK terhadap kebijakan affirmative action dan kontradiksi yang terjadi dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan doktrinal (normatif). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Terdapat kontradiksi dalam putusan MK ini antara kebijakan affirmative action dengan sistem pemilu yang ada. Kontradiksi tersebut terjadi karena disatu sisi MK tetap menjamin hak perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam ranah politik namun disisi lain MK menggagalkan upaya peningkatan keterwakilan perempuan dengan merubah mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum dengan suara terbanyak

TINJAUAN YURIDIS HAK RECALL OLEH PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu perubahannya ialah perubahan gagasan kedauatan rakyat dalam UUD 1945. Perubahan tersebut lantas mempengaruhi sistem pemilihan umum di Indonesia dalam hal ini untuk memilih anggota legislatif. Sejarah telah mencatatkan sistem pemilu untuk memilih anggota legislatif di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada pemilu tahun 2014, sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. Berkaitan dengan berlakunya hak recall oleh partai politik terhadap anggota DPR, pengaturan tersebut masih menimbulkan persoalan. Hal ini disebabkan karena saat ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang duduk sebagai anggota parlemen karena legitimasi dari suara rakyat dalam artian dipilih secara langsung oleh rakyat, dan bukan dari suara Partai Politik. Sehingga legitimasi parpol dalam hal merecall anggotanya yang telah duduk di kursi DPR patut dipertanyakan. Apalagi beberapa kali kasus recall oleh partai politik terhadap anggota DPR terjadi semata-mata karena alasan politis partai. Pada pelaksanaannya, hak recall oleh partai politik terhadap anggota DPR tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu prinsip kebebasan, kesetaraan dan persamaan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya jika dikaitkan dengan sistem proporsional terbuka saat ini, hak recall oleh partai politik terhadap anggota DPR dirasa masih perlu. Namun dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya mutlak berada di tangan partai politik tetapi partai politik perlu memperhatikan aspirasi konstituen yang telah memilihnya. Kata kunci : hak recall, kedaulatan rakyat, proporsional terbuk

Tinjauan Hukum Pidana Jual Beli Tembakau Tanpa Dilengkapi Dengan Bukti Tertulis Di Desa Klepu, Kranggan, Temanggung

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Salah satu sektor jual beli yang terjadi adalah sektor perekonomian tembakau. Masyarakat Desa Klepu, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah dalam melakukan jual beli masih dilandaskan dengan asas kepercayaan dan tanpa adanya bukti secara tertulis. Hal ini mendasari tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana legalitas dan perlindungan hukum perjanjian jual beli tembakau tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis dan untuk mengetahui akibat hukum Pidana yang timbul jika salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan penipuan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan melakukan pengumpulan data dan wawancara terhadap responden yang dilakukan di Desa Klepu, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 71% masyarakat melakukan jual beli dilengkapi dengan bukti tertulis dan sebanyak 29% melakukan jual beli tanpa dilengkapi bukti tertulis. Hal ini dapat dikatakan bahwa angka atau tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi khususnya dalam melakukan jual beli, Dalam sistem jual beli tembakau tanpa di lengkapi bukti tertulis bisa memberikan dampak kerugian dan bisa mengarah ke tindak pidana penipuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 378 KUH Pidana tentang tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal 4 tahun

Perbandingan Hukum Tentang Pelaksanaan Judicial Review Antara Negara Indonesia Dan Negara Jerman

System and mechanism for constitutional review (Judicial Review) has just been adopted into the constitutional system of Indonesia with the establishment of Constitutional Court. The function of judicial review of the Constitutional Court is to ensure that no law are incompatible with the constitution. Since the establishment of the Constitutional Court, the Constitutional Court's authority of judicial review in Indonesia remains solely decides in case of doubts regarding the formal or substantive compatibility of an Act with the The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. On the other hand, the Federal Constitutional Court of Germany has been carrying out judicial review long before the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The authority of the Federal Constitutional Court of Germany is not merely decide in case of doubts regarding the formal or substantive compatibility of an Act with the Basic Law, but also any law under statute with the Basic Law for the Federal Republic of Germany. This normative study examines the comparison of law on the judicial review proceedings between Germany and Indonesia. Keywords: Judicial Review, Comparative Law, Constitutional Cour