Parodi Sindrom Tiktok Sebuah Pengendalian Sosial Terhadap Kaum Milenial Pengguna Aplikasi Tiktok

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengendalian sosial menggunakan media video parodi sindrom TikTok bagi kaum milenial pengguna aplikasi TikTok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu kaum milenial pengguna TikTok secara khusus yang sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Teori pengendalian sosial yang digunakan adalah Teori pengendalian sosial Joseph S. Roucek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian sosial dengan menggunakan video parodi TikTok Sindrom dapat mengurangi intensitas kaum milenial pengguna aplikasi TikTok. Meskipun penggunaan video parodi TikTok Sindrom masih belum efektif terjadi pada kaum melinial. Hasil penemuan penulis didukung oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa setengah jumlah narasumber termotivasi untuk mengurangi jam menonton video TikTok Sindrom. Dengan hasil wawancara tersebut maka jelas bahwa video parodi TikTok sindrom memiliki daya sebagai salah satu alat pengendalian sosial bagi kaum milenial. Dalam hal intensitas menonton video TikTok sehingga resiko terjadi penyimpangan sosial dalam masyarakat menjadi menurun

Kemiskinan dan Perempuan Pedesaan: Sebuah Perspektif Hukum dan HAM

This research aimed to discuss how the interconnectedness of law and human rights against the poverty issues that happen to women in rural areas. The State taking fully responsible over the well-being of its people, thus the poverty that happens to women in rural areas is a tragedy in which the State failed to protect the rights of its people. The result of literature review indicates that the law is still not in favor of upholding women's rights as evidenced by poverty dominates women in rural areas. Extensive support and networks are needed from various groups of people who are concerned with upholding human rights especially for women to save policies that deliberately subordinate women.Tujuan penelitian ini membahas bagaimana keterkaitan hukum dan HAM terhadap isu kemiskinan yang terjadi pada perempuan di daerah pedesaan. Negara bertanggungjawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya, dengan demikian kemiskinan yang terjadi pada perempuan di wilayah pedesaan merupakan sebuah tragedi dimana negara gagal melindungi hak-hak rakyatnya. Hasil review literatur menunjukkan bahwa hukum masih belum berpihak pada penegakan hak-hak perempuan terbukti masih banyaknya kemiskinan yang merajai perempuan di wilayah-wilayah pedesaan. Diperlukan dukungan dan jaringan yang luas dari berbagai kelompok lapisan masyarakat yang peduli dengan penegakan HAM khususnya bagi perempuan untuk mengkiritisi kebijakan-kebijakan yang dengan sengaja mensubordinasi perempuan

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Permasalahan tenaga kerja atau perburuhan merupakan permasalahan yang khas kita dengar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Terkait dalam hal tersebut, pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah salah satunya. Sebagaimana yang terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan-Perusahaan di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer diperoleh dari undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan bahan hukum sekunder didapat dari pengkajian terhadap literature hukum khususnya ketenagakerjaan, makalah, internet dan lain-lain. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Perusahaan harus sesuai dengan undang- undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mennyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam beberapa proses yaitu mengadakan musyawarah antara karyawan dengan Perusahaan, bila menemui jalan buntu maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan untuk memutuskan perkara. Bagi karyawan yang bermasalah melakukan pelanggaran berat, langsung diserahkan kepada pihak kepolisian tanpa meminta ijin kepada pihak yang berwenang. Dan untuk karyawan yang akan pensiun dapat diajukan sesuai dengan peraturan. Demikian pula karyawan yang mengundurkan diri diatur sesuai dengan peraturan Perusahaan dan Perundang-undangan. Sebagai tanggung jawab Perusahaan terhadap tenaga kerja yang telah diPHK dimana dalam undang-undang mengharuskan atau mewajibkan Perusahaan untuk memberikan uang pesangon,uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Dan Peraturan mengenai uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak diatur dalam pasal 156, pasal 160 sampai pasal 169 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Membedah “Normalisme” dan Stigmatisasi Gay dalam Pemberitaan Media di Indonesia

Social stigma increasingly embedded on gay in Indonesia that in fact its construction through the mass media both online and offline. Enforceability moral stigma that could be used in the society then caused the deal to deny the existence of gays in the social environment and social community. The power of media that sustain public opinion to the attitudes of the public in assessing the pseudo created normalisme. This article would like to explain that the “normal” and “abnormal” that is superficial, the irresponsible human constructions then perpetuated by human followers are also blind and also irresponsible

Kemiskinan sebagai Penyebab Strategis Praktik Humman Trafficking di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat

This paper aims to describe the poverty phenomenon is the cause of the Human Trafficking practice in the border area Jagoi Babang, Bengkayang District West Kalimantan. The fact that it happens that the border area is still very vulnerable to the illegal smuggling. Poverty has become factor's falling border residents in a circle phenomenon of trafficking, either as perpetrators or as victims. In fact, women and children are particularly vulnerable groups are victims of trafficking in the border area. Keyword: Poverty, Border Area, Human TraffickingMakalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fenomena kemiskinan yang menjadi penyebab terjadinya praktik Human Trafficking di wilayah perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Fakta yang terjadi bahwa wilayah perbatasan masih sangat rawan terhadap berkembangnya penyelundupan baik berupa barang maupun manusia secara ilegal. Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab terjerumusnya warga perbatasan dalam lingkaran fenomena trafficking, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pada Kenyataannya perempuan dan anak menjadi kelompok yang sangat rentan menjadi korban trafficking di wilayah perbatasan

Diversity Development: Studies from Local Wisdom of Dayak in the Border Community of Indonesia-Malaysia

Dayak ethnic life can not see in isolation with ecological conditions; that is where they live. Philosophy of life depends on the nature of the Dayak community, because without the natural result will be disrupted livelihoods for local people. In the Indonesia-Malaysia border region, small communities dwelt Dayaks and form local wisdom. In this paper, look the part of local wisdom of the Dayak community as an adhesive diversity in the border region. This paper uses a descriptive qualitative approach, where data derived from primary data and secondary data. Data obtained by observation and interviews, then the data is processed into the descriptions. The findings in this paper describe the life of the local Dayak communities in the border region and its interaction with the community in Malaysia. Then, woven splint, which is the local craft community, into the value of the adhesive between Dayak communities in the border region