Pemecahan Masalah Matematika Siswa Al-Fityan School Gowa ditinjau dari Gender

Problem solving is the highest level of thinking which students need in learning mathematics. This study aims to describe students' mathematical problem solving abilities in terms of gender’s perspective. The research subjects consisted of four students of Class X at SMAIT Al-Fityan School Gowa in the 2018/2019 academic year, consisting of two male students and two female students. The research phase begins with the selection of research subjects determined based on equivalent problem solving ability tests. After selecting the subject, the next phase is giving assignment problem solving, quadratic equations, and interviews. The validity of the data is done by using triangulation of sources by twice interviews, giving tests to students who are different but have the same ability and the same sex in order to produce consistent data. The results showed that female students had better mathematical problem-solving abilities compared to male students based on Polya Steps: 1) understanding the problem, 2) planning the solution, 3) solving the problem, and 4) looking back at the answers.Pemecahan masalah adalah tingkatan berpikir tertinggi yang dibutuhkan siswa dalam belajar matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa ditinjau dari perspektif gender. Subjek penelitian terdiri dari empat siswa SMAIT Al-Fityan School Gowa kelas X pada tahun pelajaran 2018/2019, yang terdiri dua siswa laki-laki dan dua siswa perempuan. Tahap penelitian dimulai dengan pemilihan subjek penelitian yang ditentukan berdasarkan tes kemampuan pemecahan masalah yang setara. Setelah pemilihan subjek, selanjutnya pemberian tugas pemecahan masalah, persamaan kuadrat, dan wawancara. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dengan wawancara dua kali yaitu memberi tes kepada siswa yang berbeda tetapi memiliki kemampuan yang sama dan jenis kelamin yang sama sehingga menghasilkan data yang konsisten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa perempuan memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika yang lebih baik dibandingkan dengan siswa laki-laki berdasarkan langka Polya: 1) memahami masalah, 2) perencanaan penyelesaian, 3) menyelesaikan masalah, dan 4) melihat kembali jawaban

Aurat dan Pakaian Perempuan

The issue of nakedness and clothing is a contextual-historical problem. This means that the limits of genitalia and how to dress is a matter of local culture. The development of a culture also influences the conception of values ​​in the actions and interaction patterns of each of its members. Various problems actually arise in society that give rise to pro and contra opinions related to the issue of genitalia and women's clothing, especially the issue of limitation of genitalia on women and the law to close it, clothing or clothing criteria used to cover it. Regarding women's clothing, there are a number of provisions. Firstly, a woman must not reveal her nakedness (large nakedness) except in front of her husband. Secondly, the minimum limitation of women's clothing that generally applies is to close the upper intimate area, namely the breast and underarm area, and cover the lower intimate area. This form of dress is not something that should be treated in social interaction in society, but is demanded to dress in accordance with the ethics, morals, and customs of the community. Thirdly, the Qur'an and Sunnah definitely prohibit all activities, both passive and active, if someone is suspected can cause sexual arousal to the opposite sex. Fourth, QS. An-Nur verses 31 and QS. Al-Ahzab verse 59 is an ethical and moral guidance in dressing for women so that they avoid social disturbances when they leave the house to meet their needs.Isu aurat dan pakaian adalah masalah kontekstual-historis. Ini berarti bahwa batas aurat dan bagaimana tatacara berpakaian adalah masalah budaya lokal. Perkembangan budaya juga mempengaruhi konsepsi nilai dalam tindakan dan pola interaksi masing-masing anggota masyarakat. Berbagai masalah justru bermunculan di masyarakat yang memunculkan opini pro dan kontra terkait dengan masalah alat aurat dan pakaian wanita, khususnya masalah pembatasan aurat pada wanita dan hukum untuk menutupnya, kriteria pakaian atau pakaian yang digunakan untuk menutupinya. Terkait dengan aurat dan pakaian perempuan terdapat beberapa ketentuan, yaitu, pertama, seorang perempuan tidak boleh menampakkan auratnya (aurat besar) kecuali di hadapan suaminya; kedua,batasan minimal pakaian perempuan yang berlaku secara umum adalah menutup aurat bagian atas (al-juyub al-‘ulwiyyah), yaitu daerah payudara dan bawah ketiak, dan menutup aurat bagian bawah (al-juyub as-sufliyah), bentuk berpakaian semacam ini bukan yang harus diperlakukan dalam melakukan interaksi sosial dalam masyarakat, tetapi dituntut untuk berpakaian sopan sesuai dengan etika, moral, dan adat masyarakat setempat; ketiga, Alqur’an dan sunnah secara pasti melarang segala aktivitas baik pasif maupun aktif yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan ransangan birahi kepada lawan jenisnya. Keempat, QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59 merupakan tuntunan etika dan moral dalam berpakaian bagi perempuan agar mereka terhindar dari gangguan sosial ketika mereka keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya

Analisis Perbedaan Rata-Rata Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur

This paper examines the average difference test of the gender empowerment index in the City / Regency in East Java Province in the period 2010-2015. This study aims to be used as a reference for the relevant government in East Java Province to detect cities / regencies that have a low gender empowerment index value and identify forming indicators that are the cause of the low value of the gender empowerment index in the area. The results of this study indicate that the development of the gender empowerment index in the City / Regency in East Java Province in the period 2010-2015 has improved. This indicates that the achievement of the role of women in politics and the economy and in making decisions from time to time is getting better. Although it cannot be denied that there are still gaps between the male and female population in the City / Regency in East Java.Tulisan ini mengkaji mengenai uji perbedaan rata-rata indeks pemberdayaan gender pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010-2015. Penelitian ini bertujuan untuk dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah terkait di Provinsi Jawa Timur untuk mendeteksi Kota/Kabupaten yang memiliki nilai indeks pemberdayaan gender yang rendah dan mengidentifikasi indikator-indikator pembentuk yang menjadi penyebab rendahnya nilai indeks pemberdayaan gender di daerah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan indeks pemberdayaan gender pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010-2015 mengalami perbaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian peran wanita dalam politik dan ekonomi serta dalam pengambilan keputusan semakin membaik dari waktu kewaktu. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan bahwa masih terjadi pada Kota/Kabupaten di JawaTimur

The Power of Emak-Emak: Perempuan dalam Pusaran Kampanye Politik Pemilihan Presiden 2019

This research describe the militancy shown by women in the presidential election at 2019 in Indonesia. This paper aimed to explore women's political participation in presidential elections at 2019. The research approach used Critical Discourse Analysis (CDA) in the construction of the power of emak-emak (motherhood). The author explored a series of political actions by a group of mothers who were skilled at producing unique song texts and interesting political campaigns as an expression of support for one of the candidates. These findings indicated that the role of women in current general election was increasingly apparent by involved joining creative campaigns, controling government policies, and giving voice of women`s independence. One side of the political activities is a form of democratic maturity phase, but on the other hand cannot be separated from the power and authority relation of the opposition groups.Penelitian ini menggambarkan militansi yang ditunjukkan perempuan dalam pemilihan presiden 2019 di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi salah satu bentuk dari partisipasi politik perempuan dalam pemilihan presiden 2019. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisa wacana kritis (Critical Discourse of Analysis-CDA) dalam konstruksi slogan the power of emak-emak. Penulis mengeksplorasi rangkaian tindakan politik kelompok ibu-ibu yang terampil memproduksi teks lagu unik dan kampanye politik menarik sebagai perwujudan dukungan kepada salah satu calon presiden. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam prosesi demokrasi tahun 2019 kian terlihat nyata dengan melibatkan diri dalam kampanye kreatif bersama, melakukan kontrol bagi jalannya pemerintahan, serta menyuarakan kemerdekaan kaum perempuan dalam memilih pemimpin. Serangkain aktivitas politik tersebut satu sisi merupakan wujud fase kematangan berdemokrasi, namun di sisi lain suara kaum perempuan tersebut tidak bisa lepas dari kepentingan kekuasaan kelompok oposisi

Kesiapan SKPD pada Implementasi Perda Anti Trafficking Kota Parepare No. 6 Tahun 2011

This research analyzed the implementation of Human Trafficking Policy (Peraturan Daerah No.6, 2011) in Parepare, South Sulawesi Indonesia. There have been several human trafficking cases across the province and the motives were varied. The common trafficking cases were initially offered as labor migration to Malaysia. The victims were often young girls who came from low social economic status. In Depth Interview and Focus Group Discussion were conducted to find out the readiness of the related stake holders in implementing the Human Trafficking Policy in Parepare. The local government of Parepare (SKPD) is aware of the Human Trafficking Policy and they have been working closely with the labor department, local universities, schools, Non-Governmental Organizations (NGOs) to advocate and to educate the local communities, especially girls to prevent more human trafficking in Parepare, South Sulawesi.Penelitian ini menganalisis implementasi Kebijakan Perdagangan Manusia (Peraturan Daerah No.6, 2011) di Parepare, Sulawesi Selatan Indonesia. Ada beberapa kasus perdagangan manusia di seluruh provinsi dengan modus operandi yang beragam. Kasus-kasus perdagangan pada umumnya berawal dari modus sebagai tenaga kerja migran ke Malaysia. Para korban adalah gadis-gadis muda yang berasal dari status sosial ekonomi rendah. Focus Group Discussion dilakukan untuk mengetahui kesiapan para pemangku kebijakan yang terkait dalam mengimplementasikan Kebijakan Perdagangan Manusia di Parepare. Pemerintah Daerah Parepare (SKPD) sadar akan Kebijakan Perdagangan Manusia dan mereka telah bekerja sama dengan departemen tenaga kerja, universitas setempat, sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengadvokasi dan mendidik masyarakat lokal, terutama anak perempuan untuk mencegah lebih banyak korban perdagangan manusia di Parepare, Sulawesi Selatan

Gender dalam Perspektif Hadis Maudhu’i

This article examined the controversy of women's testimony and leadership between normative and substantive meanings based on Islamic legal agreements. Hadith about women's testimony of half men's testimony in the terms of law must be reviewed through socio-history. In hermeniotic perspective, the verse about testimony must be seen as a response to the historical facts at the time this verse came down. Thus, compiling historical facts has changed, it can be done to reinterpret the verses and hadith. The hadith about women's leadership in politics in terms of sanad is valid but the understanding of hadith must be approached based on sosio history because the matan of hadith is not always factual. This hadith was conveyed in response to the news of the appointment of Kisra's daughter, a woman who did not receive social approval from the community so that the hadith was acceptable only locally and temporally, not universally applicable. Therefore, leadership in politics can be carried out by anyone, male and female, as long as he/she gain legitimacy from the community.Artikel ini mengkaji seputar kontroversi kesaksian dan kepemimpinan perempuan antara makna normatif dan substantif dengan pendekatan hukum Islam. Hadis tentang kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki dari segi matan harus dipahami secara kontekstual melalui pendekatan sosio-historis. Dalam perspektif hermeniotik, ayat tentang kesaksian harus dilihat sebagai respon terhadap fakta sejarah pada saat ayat itu turun. Ketika fakta sejarah telah berubah, memungkinkan untuk dilakukan reinterpretasi ayat dan hadis. Hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam politik dari segi sanad sahih akan tetapi pemahaman harus didekati secara sosio historis karena matannya tidak selalu faktual. Hadis ini disampaikan sebagai respon terhadap berita pengangkatan putri Kisra, seorang perempuan yang secara sosial tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga dapat dikatakan hadis ini hanya berlaku lokal dan temporal, tidak bersifat universal. Kepemimpinan dalam politik dapat diemban oleh siapa saja, laki-laki dan perempuan, sepanjang ia manpu dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat

AKOMODASI HAK PEREMPUAN PADA IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NO. 7 TAHUN 2013 DI KOTA PAREPARE

This research studied about reviewing women's rights to the implementation of general election regulations (PKPU) No. 7 2013 in Parepare.  It also studied about female candidates in fighting to be the list of legislative candidates. This study was conducted with qualitative research with a focus on case studies, using in-depth interview data and supporting data from KPU. The result of the study shows the regulations guarantee women's political rights, but still have hampering on implementations because of both cultural values ​​of society and technical constrains. Thus, the recommendations from the results of this study are (1) political parties must have a commitment in preparing their female cadres to fight on the legislative political stage. (2) An open proportional election system needs to be revised because it has an impact on the powerlessness of the party to carry out its qualified cadres who have no an established fund.Studi ini bertujuan untuk mengkaji akomodasi hak perempuan pada implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No.7 Tahun 2013 di kota Parepare. Selain itu, mengidentifikasi kendala yang dihadapi bakal calon perempuan dalam memperjuagkan diri untuk masuk dalam daftar calon legislatif. Studi ini dilakukan dengan penelitian kualitatif dengan fokus pada studi kasus, dengan memakai sumber data wawancara mendalam dan data pendukung dari KPU. Hasil penelitian menunjukan bahwa, regulasi yang menjamin hak-hak politik perempuan dalam implementasinya masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik itu dari nilai-nilai budaya masyarakat maupun kendala teknis di lapangan. Maka rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu (1) partai politik harus  memiliki komitmen dalam mempersiapkan kader perempuannya bertarung dalam panggung politik legislative. (2) Sistem pemilu proporsional terbuka perlu peninjauan ulang karena berdampak pada ketidakberdayaan partai untuk mengusung kader berkualitasnya yang tidak memiliki modal dana yang mapan

Harakah dan Kemandirian Perempuan

Women have equal access to men in their role in society. The macro context, which is entirely different, has an impact on the problem of the interpretation of the Koran as a whole and specifically concerning the harakah and independence of women. The Koran does not say that all men have more advantages than all women. But the Koran says "some of you over others outperform". Some men excel over some women and vice versa. The view that expresses male superiority towards women and limits the need for women only to the domestic aspect should consider macro contexts in the past with their current macro context. To realize the dignity and independence of women and to preserve their rights, nature, and identity, women are required to be aware of their potential and prove their ability in the real world.Perempuan memiliki akses yang sama terhadap laki-laki dalam peran mereka dalam masyarakat. Konteks makro, yang sama sekali berbeda, berdampak pada masalah penafsiran Alquran secara keseluruhan dan khususnya mengenai harakah dan kemandirian perempuan. Alquran tidak mengatakan bahwa semua laki-laki memiliki kelebihan dari semua perempuan. Tapi Alquran mengatakan "sebagian dari Anda lebih baik dari yang lain". Beberapa laki-laki unggul atas beberapa perempuan dan sebaliknya. Pandangan yang mengekspresikan superioritas laki-laki terhadap perempuan dan membatasi kebutuhan perempuan hanya pada aspek domestik harus mempertimbangkan konteks makro di masa lalu dengan konteks makro mereka saat ini. Untuk mewujudkan martabat dan kemandirian perempuan dan untuk melestarikan hak-hak mereka, sifat, dan identitas, perempuan dituntut untuk menyadari potensi mereka dan membuktikan kemampuan mereka di dunia nyata

Kemiskinan dan Perempuan Pedesaan: Sebuah Perspektif Hukum dan HAM

This research aimed to discuss how the interconnectedness of law and human rights against the poverty issues that happen to women in rural areas. The State taking fully responsible over the well-being of its people, thus the poverty that happens to women in rural areas is a tragedy in which the State failed to protect the rights of its people. The result of literature review indicates that the law is still not in favor of upholding women's rights as evidenced by poverty dominates women in rural areas. Extensive support and networks are needed from various groups of people who are concerned with upholding human rights especially for women to save policies that deliberately subordinate women.Tujuan penelitian ini membahas bagaimana keterkaitan hukum dan HAM terhadap isu kemiskinan yang terjadi pada perempuan di daerah pedesaan. Negara bertanggungjawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya, dengan demikian kemiskinan yang terjadi pada perempuan di wilayah pedesaan merupakan sebuah tragedi dimana negara gagal melindungi hak-hak rakyatnya. Hasil review literatur menunjukkan bahwa hukum masih belum berpihak pada penegakan hak-hak perempuan terbukti masih banyaknya kemiskinan yang merajai perempuan di wilayah-wilayah pedesaan. Diperlukan dukungan dan jaringan yang luas dari berbagai kelompok lapisan masyarakat yang peduli dengan penegakan HAM khususnya bagi perempuan untuk mengkiritisi kebijakan-kebijakan yang dengan sengaja mensubordinasi perempuan

Fleksibilitas Hak Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare

This study aimed to know about the flexibility of women's rights in divorce at Parepare Religious Court and how the judge resolved divorce case. This study was conducted with qualitative research with a focus on case studies, with a juridical, socio-anthropological, philosophical and psychological approach. The results of this study shows; 1) Judge's decision in Case No.171/Pdt.G/2019/PA.Pare is flexible in deciding divorce case. The case of divorce is a reflection of equality and justice in women's rights to law enforcement in the Religious Courts. Divorced as well as eliminating patriarchal culture by placing women as second class; 2) The judge at Religious Court in Parepare can approve in a divorce case for several reasons as follows; disputes and quarrels occur between husband and wife, the husband persecutes and hurts his wife's body, the husband betrays his wife to another woman.Studi ini bertujuan untuk mengkaji fleksibelitas hak perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare dan bagaimana hakim mengabulkan perkara cerai gugat. Studi ini dilakukan dengan penelitian kualitatif dengan fokus pada studi kasus, dengan pendekatan yuridis, sosio-antropologis, filosofis dan psikologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) Putusan hakim dalam Perkara No.171/Pdt.G/2019/PA.Pare adalah flesibilitas dalam memutus perkara cerai gugat. Perkara cerai gugat adalah refleksi dari kesetaraan dan keadilan dalam hak perempuan kaitannya menegakkan hukum di Pengadilan Agama. Cerai gugat sekaligus menghapus budaya patriarki dengan menempatkan perempuan sebagai second class. 2) Hakim di Pengadilan Agama Parepare mengabulkan perkara cerai gugat dengan beberapa alasan sebagai berikut; perselisihan dan pertengkaran terjadi antara suami dan istri, suami menganiaya dan melukai badan istrinya, dan suami berselingkuh dengan perempuan lain