Neotropical Cerambycidae (Coleoptera) primarily in the Canadian Museum of Nature, Ottawa. I. Falsamblesthiini (Lamiinae)

The following new species are described: Nyctonympha andersoni, sp. n., and N. howdenarum, sp. n., both from Colombia; N. genieri, sp. n., from Ecuador; N. taeniata, sp. n., from Trinidad; Falsamblesthis microps, sp. n., from Venezuela; Bactriola circundata, sp. n., from Brazil (Rio de Janeiro); B. maculata, sp. n., from Venezuela and Ecuador; and B. falsa, sp. n., from Brazil (Minas Gerais to Rio Grande do Sul). A redescription of Bactriola vittulata Bates, 1886, herein designated as the type species of the genus, is provided. Accurate data on the occurrence of Saepiseuthes chilensis Thomson, 1868, in Chile are given. Keys to the species of Bactriola Bates, 1886 and Nyctonympha Thomson, 1868 are added

KETENTUAN PIDANA AKIBAT MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA INDONESIA ATAU ASING MEMASUKI KAWASAN UDARA TERLARANG DAN TERBATAS

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana akibat mengoperasikan pesawat udara indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas di mana dengan metode penelitian hukum normaif disimpulkan: 1.  Tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas terjadi apabila pemerintah telah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas. Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang. Larangan terbang bersifat permanen dan menyeluruh. Kawasan udara terbatas hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Kata kunci: pesawat udara; kawasan udara terlaran

PENEGAKAN HUKUM PASAL 13 AYAT (1) SUB B UNDANG–UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SURABAYA BARAT

Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh penemuan adanya kasus eksploitasi pada anak di daerah Surabaya Barat khususnya di daerah Dolly yang sudah resmi ditutup oleh Walikota Surabaya. Kenyataannya setiap malam masih dijadikan tempat kegiatan prostitusi yang sifatnya tertutup, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat surabaya masih dibawah kemiskinan, termasuk orangtua mengeksploitasi anak secara seksual. Penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum ( tentang eksploitasi anak secara seksual Pasal 13 ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak) di Surabaya Barat yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya, dan serta kendalanya. Data diperoleh melalui tiga metode yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pasal 13 ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak di Surabaya Barat kurang maksimal. Beberapa kendala yang dialami oleh penyidik Polrestabes Surabaya diantaranya kurangnya pengetahuan dan pendekatan oleh personel kepolisian terhadap korban anak eksploitasi secara seksual, faktor masyarakat yang saling menutupi keberadaan perdagangan anak di bawah umur dan faktor budaya masyarakat yang menganggap tidak terjadi masalah yang serius atau membenarkan tindak pidana eksploitasi anak secara seksual. . Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak Secara Seksual, Surabaya Barat. Abstract This research based on fact about exploitation to child in the west Surabaya especially in Dolly area which has been closed by the Mayor of Surabaya City. In fact, every night still used as a prostitution which are closed,. This is because the economic condition Surabaya society which is still below, including the parents who sold their children because of economic motive. This research aim to know about law enforcement (exploitation child of sexual section 13 article (1) sub b Act of Child Protection) in West Surabaya, obstacles too. Data collection used three methods, that is interview, observation, and documentation as well as data analysis used descriptive qualitative. This reseach result indicates that law enforcement section 13 article (1) sub b Act of Child Protection in West Surabaya are less optimal and there is not yet the act of concrete, the follow up to the required in overcoming this problem. There are several problemsby investigators Polrestabes Surabaya lack of police personnel abaou method and insight knowledge for victim child of exploitation sexual, each other factors people cover the existence of trade child under age andcultural factors a society does not occur a serious problem or justify sexual exploitation of children. Keywords: Law Enforcement, Protection of Children, sexual exploitation of children, West Surabay

Department of Behavioral Health & Intellectual disability Services

COVID-19: Strategies for Coping and Engaging in Self-Care Department of Behavioral Health & Intellectual disability Services Brienne Jennings (Instructional Designer) and Andrea October (Trauma Resilience Training Coordinator) have collaborated on a webinar titled COVID-19: Strategies for Coping and Engaging in Self-Care. Fayetta McMillion-Jones (Health Promotion Program Coordinator/Healthy Minds Philly) works directly with our service providers to facilitate Behavioral Health Screenings and Mental Health First Aid training. On behalf of Behavioral Health Training & Education Network (BHTEN): Webinar COVID-19: Strategies for Coping and Engaging in Self-Care. Resources for Webinar Why Are we Stressed? (Slide #9): Kay, A. C., Gaucher, D., Napier, J. L., Callan, M. J., & Laurin, K. (2008). God and the government: Testing a compensatory control mechanism for the support of external systems. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 18-35. Dr. Kelly McGonigal Video (Slide #10): https://www.nicabm.com/3-step-approach-for-managing-uncertainty/ Burnout Definition (Slide #8): https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/en/ Quarantine Stressors (Slide #6): Brooks, S.K., Webster, R.K., Smith, L.E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G.J. (2020) The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet, 395 (10227), 912-20. DBHIDS Practice Guidelines (Slide # 11): https://dbhids.org/practice-guidelines#tab-id-1 On behalf of Healthy Minds Philly: Amidst the Covid-19 pandemic Healthy Minds Philly would like you to know You are not alone. During this time of practicing social distancing we are continuing to work to connect you with information, resources and supports to promote emotional and behavioral wellness. Our Healthy Minds Philly website https://healthymindsphilly.org/en/ can offer you resources and information to help support you and your family during this time. Select the Event tab to find a calendar of webinars and other online supports. The Screening tab will offer you the opportunity to participate in an online chat, take a free anonymous behavioral health screening and provide access to suggested resources and supports. Screenings are key in understanding behavioral health and maintaining overall health. Select the Resources tab to find resources and links to Crisis supports, Mental Health services, Safety and much more. Call our warmline at 267-687-4381 to speak with a live person Follow us on Twitter https://twitter.com/healthymindsphl and Facebook https://www.facebook.com/DBHIDS for additional tips and strategies, information and updates to keep you connected to maintain health and wellness. Remember “You are not Alone” We are here to help Healthy Minds Philly is an initiative of Department of Behavioral Health and intellectual disAbility Services (DBHIDS) https://dbhids.org/wp-content/uploads/2016/02/Healthy-Minds-Philly-One-Pager_English.pd

KETENTUAN PIDANA AKIBAT MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA INDONESIA ATAU ASING MEMASUKI KAWASAN UDARA TERLARANG DAN TERBATAS

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana akibat mengoperasikan pesawat udara indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas terjadi apabila pemerintah telah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas. Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang. Larangan terbang bersifat permanen dan menyeluruh. Kawasan udara terbatas hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Kata kunci: Ketentuan Pidana, Mengoperasikan Pesawat Udara Indonesia Atau Asing,  Kawasan Udara Terlarang dan Terbatas

Arcadia University Office of Career Education

The mission of the Office of Career Education is to educate and create connections for the Arcadia University community to facilitate the holistic career development of undergraduate students, graduate students, and alumni. Submit a Question to Career Educatio

Arcadia University The Office for Sexual and Gender-Based Violence Prevention & Education

The Office of Sexual Violence Prevention was created as part of a grant received by Arcadia University from the Department of Justice in 2018. The Office exists to streamline sexual violence prevention efforts on campus, serve as a resource for campus community members who are survivors of sexual violence, and provide training and education those individuals involved in the sexual violence response process at Arcadia University and the campus at-large. While we are not a confidential reporting entity on campus, we can provide information on campus resources, including those that are confidential. Submit a Question for the Office of Sexual Violence and Preventio

Accesos ecoasistidos con dispositivo guía en el tratamiento de perforantes insuficientes con láser endovascular y escleroterapia

14 páginas.Trabajo Fin de Máster Universitario en Flebología y Linfología (2015/16). Tutor: Dr. Jorge Alberto Segura. La visualización ecográfica de la aguja es importante para obtener punciones precisas. El objetivo de este trabajo fue comparar el tiempo para la punción efectiva y la concreción de la punción efectiva en primera intención bajo asistencia ecográfica utilizando un dispositivo guía versus mano libre en los accesos para el tratamiento de perforantes insuficientes con laser endovascular y escleroterapia. Materiales y métodos: Se desarrolló y acopló un dispositivo guía a un transductor ecográfico L38/10-5mhz para punciones en plano de perforantes. Se analizó el tiempo para la punción efectiva y el porcentaje de punción efectiva en primera intención en 60 venas perforantes insuficientes las cuales aleatoriamente fueron tratadas con laser endovascular (n=30) y escleroterapia (n=30). A su vez, se evaluó en cada tratamiento el tipo de punción: manos libre (ML) o dispositivo guía (DG). Resultados: El tiempo para la punción efectiva de venas perforantes bajo ecografía fue dependiente de ambos factores evaluados, tipo de tratamiento utilizado (láser endovascular o escleroterapia) y tipo de punción (mano libre o dispositivo guía) (ANOVA a dos criterios de clasificación, p<0.05). El dispositivo guía redujo significativamente el tiempo para la punción efectiva tanto en el tratamiento con laser endovascular como en la escleroterapia. Por otro lado, el dispositivo guía mostró mejor porcentaje de punción efectiva en primera intención tanto con laser endovascular como con escleroterapia. Conclusiones: la utilización del dispositivo guía ofrece ventajas a la hora de obtener en forma precisa y rápida accesos ecoasistidos de perforantes insuficientes tanto para tratamiento con laser endovascular y escleroterapia. El dispositivo permite protocolizar el método, observar la aguja en todo momento y aumentar las chances de éxito de la punción en primera instancia.Sonographic needle visualization is important for precise pricks. The aim of this study was to compare the time for effective puncture and the realization of effective primary intention puncture under ultrasound guidance assistance using a guidance device versus free hand for incompetent perforating treatment with endovascular laser and sclerotherapy. Materials and Methods: We developed and a guiding device coupled to an ultrasound transducer L38 / 10-5mhz for flat perforator punctures. time for effective puncture and the percentage of effective puncture first intention incompetent perforating veins in 60 randomly which were treated with endovascular laser (n = 30) and sclerotherapy (n = 30) were analyzed. In turn, each treatment was evaluated in puncture type: freehand (FH) or guide device (GD). Results: Time for effective puncture perforating veins under ultrasound was dependent on two factors evaluated, type of treatment used (endovascular laser or sclerotherapy) and type of puncture (free or guide device hand) (ANOVA two classification criteria, p <0.05). The guide device significantly reduced the time to effectively puncture both endovascular laser treatment and sclerotherapy. Furthermore, the guide device showed better percentage of effective primary intention puncture both endovascular laser as sclerotherapy. Conclusions: The use of the guide device offers advantages in obtaining accurately and quickly access ecoasistidos incompetent perforating veins both endovascular laser therapy and sclerotherapy. The device allows formalize the method, watch the needle at all times and increase the chances of success of the puncture in the first instance

Legal Knowledge Representation in the Domain of Private International Law

This paper presents the development of a Prolog rule-based system in the domain of Private International Law. After having identified the legal and technical requirements for the representation, methodological choices and issues encountered during the development are discussed. Then, an example of the functioning of the system is presented. Finally, results are discussed