PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR TENAGA PENDIDIK DALAM ORGANISASI

Careers involve identifying career-related goals and preparing plans to achieve goals in the workplace organization. Realistic career planning forces individuals to see opportunities that exist in relation to their abilities. Career planning for educational staff is a process by which educational staff can identify and take steps to achieve their career goals in the world of education. This writing uses the literature review method. Literature review is used to look for theories or concepts related to the selection and planning of change strategies. The management and career planning of the education staff is ultimately the responsibility of the education staff themselves. But educational organizations or institutions, of course, must intervene and play a role in the form of assistance to motivate educational staff to achieve their career goals. The role of organizations here can be in the form of providing career education, career information, and career guidance, and specifically providing orientation, training, creating fair promotions, and others

PERAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT

The purpose of this study was to determine how to address communication in community development and determine the role of communication in community development. Development is often seen as a way to solve various problems that arise in society, especially in developing countries. Today, the role of communication is considered very important, especially in development. Communication and development are two interdependent things. The method used in this study uses the method or approach of the literature (library research). Studying literature or the library can be interpreted as a series of activities related to the method of collecting data from the library, reading, recording, and processing research documents (Zed, 2003). The result of communication about development is a strategy that emphasizes the need to socialize development with development actors in the form of spreading a message by a person or group to the public to change their attitudes, opinions, and behaviors to increase external progress and internal satisfaction in order to achieve development goals whose benefits can be perceived by all equally. From this, we can conclude that communication for development adheres to the principles of modernization of development, by positioning the government no higher than people who only form models of communication from top to bottom in society

Innovation and Bureaucratic Reform in Indonesia's Judiciary

Bureaucratic reform is a major change in paradigm and governance that aims to create a professional government bureaucracy with adaptive characteristics and integrity, free from corruption, collusion, and nepotism, capable of serving the public with accountability, and upholding the organization’s basic values and the code of ethics for state apparatus behavior. Bureaucratic reform is related to efforts to create innovation. Along with the birth of the bureaucratic reform policy, innovation was also born. Bureaucratic reform is based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025, which mandates that a bureaucratic reform road map be prepared every 5 years in each Ministry/State/Government Agency. To implement the mandate of bureaucratic reform, the Supreme Court, as the State institution holding the highest judicial power, launched an innovation in case registration and trial electronically, namely the e-Court (electronic Court) application by utilizing the sophistication of technology, information, and internet networks. E-Court can be interpreted as an application used to process lawsuit or petition registration, electronic case payments, and electronic trial calls. Although there are still obstacles in the implementation of the e-Court system, its presence as the latest innovation from the Supreme Court in the framework of bureaucratic reform is very appropriate because it makes the implementation of the e-Court system more efficient. Bureaucratic reform is very appropriate because it makes the judiciary accessible to all levels of society. Keywords: innovation, bureaucratic reform, e-cour

PENGARUH PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI DANA DESA (Studi di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)

      Dana desa yang digulirkan pemerintah dalam penggunaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan berbasis masyarakat.  Pembangunan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan, dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber-daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial-budaya,) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat.      Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan termasuk salah satu desa yang menerima aliran dana desa tersebut, dan dalam pengelolaan dana desa inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian mengenai apakah partisipasi masyarakat melalui musrenbang dalam perencanaan penggunaan dana desa sudah dilaksanakan agar dalam penggunaan dana desa yang terserap nantinya dapat benar-benar menyentuh kepentingan publik dan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengalokasian dana desa tersebut juga diperlukan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa, pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)  terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya.      Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh  perencanaan partisipatif dan pengawasan masyarakat terhadap implementasi dana desa di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung baik secara parsial maupun secara simultan. Adapun tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 38 orang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif Secara umum hasil peneltian ini ádalah sebagai berikut: 1) Perencanaan partisipatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap impelementasi dana desa. 2) Pengawasan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap impelementasi dana desa. 3) Perencanaan partisipatif dan pengawasan masyarakat secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap impelementasi dana desa di Desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.Kata Kunci:  perencanaan partisipatif, pengawasan masyarakat dan dana des

ANALISIS KINERJA PEGAWAI PEREMPUAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGAIRAN BEKRI LAMPUNG TENGAH

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja pegawai perempuan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas. Pengairan Bekri kabupaten Lampung Tengah dalam hal kegiatan lapangan dalam upaya peningkatan pengarusutamaan gender. Penelitian ini menurut metodenya tergolong desain penelitian deskriptif dengan desain kualitatif deskriptif peneliti bermaksud untuk menjelaskan dan memaparkan mengenai hambatan-hambatan yang ada pada kegiatan-kegiatan lapangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Bekri yang berkaitan dengan kinerja pegawai perempuan serta upaya peningkatan pengarusutamaan gender pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Bekri tahun 2019. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai perempuan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Bekri. Metode pengambilan data adalah dengan observasi dan wawancara, dokumentasi juga studi pustaka. Teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, sedangkan analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya kesenjangan tugas antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan pada kegiatan lapangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Bekri. Pegawai perempuan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Bekri tidak pernah dilibatkan sacara langsung pada kegiatan lapangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Bekri. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Bekri beranggapan bahwa pekerjaan dilapangan berat dan beresiko tinggi sehingga menganggap pegawai perempuan tidak mampu untuk melaksanakan tugas bidang tehnik sehingga Pegawai perempuan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Bekri hanya ditugaskan pada urusan administrasi kantor saja. Padahal tujuan diadakan pengarusutamaan gender sendiri adalah menghilangkan dan meniadakan isu gender dan ketimpangan kerja bidang kepengairan dalam kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Bekri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kinerja pegawai perempuan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Bekri Lampung Tengah dalam hal  menyelesaikan pekerjaan administrasi kantor dan kepegawaian dengan baik, cukup tepat waktu dalam pengerjaannya dan mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab tetapi untuk bidang teknis, pegawai perempuan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Bekri buta tentang pekerjaan dilapanga

IMPLEMENTASI WEBSITE DESA DALAM PEMBERIAN PELAYANAN INFORMASI PEMBANGUNAN

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk perubahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Berdasarkan hal tersebut website desa sebagai media Pelayanan informasi pembangunan, yang merupakan salah satu jenis layanan dari sistem e-Government. Hal tersebut menjadi penting, karena semakin seriusnya pihak pemerintah dalam mengembangkan sistem e-Government di Indonesia, semakin tingginya persentasi pengguna internet di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi website desa dalam upaya pemberian pelayanan informasi pembangunan pada masyarakat desa. Electronic Governmnet merupakan suatu proses sistempemerintahan dengan memanfaatkan Information Communication AndTechnology (ICT) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasidan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya, sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya (Hartono & Mulyanto, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang  ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Bogdan dan Taylor, 1992). Website hanura.desa.id cukup efektif sebagai media penyebaran informasi pembangunan desa, baik efek dalam kajian komunikasi massa (kognitif, afektif, dan konatif) maupun komunikasi interpersonal (keterbukaan, empati, dan sikap mendukung).   Keywords: e-Government, website desa, informasi, pembanguna