Meningkatkan Kemampuan Menjumlah Anak Diskalkulia dengan Media Stamp Game

Tidak semua orang menyukai dan memiliki kemampuan di bidang matematika, hal ini bisa jadi disebabkan karena salah satu gangguan belajar yaitu diskalkulia. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan anak diskalkulia dalam berhitung penjumlahan dengan menggunakan media Stamp Game. Penelitian ini menggunakan jenis desain eksperimen kasus tunggal. Subjek yang di teliti meliputi tiga orang anak diskalkulia yang dipilih menggunakan Tektik Purposive Sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa medi Stamp Game dapat meningkatkan kemampuan berhitung (penjumlahan) pada siswa sekolah dasar yang diskalkulia.Tidak semua orang menyukai dan memiliki kemampuan di bidang matematika, hal ini bisa jadi disebabkan karena salah satu gangguan belajar yaitu diskalkulia. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan anak diskalkulia dalam berhitung penjumlahan dengan menggunakan media Stamp Game. Penelitian ini menggunakan jenis desain eksperimen kasus tunggal. Subjek yang di teliti meliputi tiga orang anak diskalkulia yang dipilih menggunakan Tektik Purposive Sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa medi Stamp Game dapat meningkatkan kemampuan berhitung (penjumlahan) pada siswa sekolah dasar yang diskalkulia

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Joy Flight Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Konvensi Chicago 1944 (Studi Kasus Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 pada Tanggal 9 Mei 2012)

SIRIZWAN ZAUHAR, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,Januari 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Joy Flight Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Dan Konvensi Chicago 1944 (Studi Kasus kecelakaan Sukhoi Superjet 100 pada tanggal 9 Mei 2012), Ikaningtyas, SH.LLM ; Nurdin, SH. MHum.Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban kecelakaan Joy Flight berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 dan konvensi chicago 1949. Hal ini dilatar belakangi oleh tiap tahunnya pengguna jasa angkutan udara terus meningkat, yang mana peningkatan jumlah penumpang juga harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan dan keselamatan angkutan udara itu sendiri. Di Indonesia sendiri tercatat telah terjadi 252 kecelakaan pesawat sejak 1943 sampai 2012. kecelakaan terbaru adalah kecelakaan pesawat Sukhoi superjet 100 di gunung salak pada tanggal 9 mei 2012. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kecelakaan Joy Flight, hambatan dalam pemenuhan perlindungan hukum terkait dengan masalah pemberian ganti rugi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan case approach dan statuta approach. Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa, bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan adalah terkait dengan masalah keselamatan, pelayanan, tarif, Kenyamanan dan ganti rugi. bentuk perlindungan tersebut telah diatur baik dalam Undang-undang No 1 Tahun 2009 tentang penerbangan maupun Konvensi Chicago, hanya dalam hal ganti rugi konvensi Chicago 1944 tidak mengatur. Hambatan yang dihadapi dalam kaitannya pemberian ganti rugi terhadap korban adalah, baik ketentuan dalam Undang-undang No 1 Tahun 2009, Konvensi Chicago maupun konvensi Internasional tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara tidak bisa diaplikasikan dalam kasus ini. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut merupakan ketentuan bagi angkutan udara niaga, sedangkan Joy Flight sendiri merupakan angkutan udara bukan niaga. Oleh karena itu, terkait dengan peraturan ganti rugi bagi angkutan udara bukanniaga mengalami kekosongan hukum baik dalam tatanan hukum nasional maupun hukum Internasional Kesimpulan dari skripsi ini adalah terdapat kekosongan hukum terhadap perlindungan hukum bagi korban kecelakaan Joy Flight, dalam hal pemberian ganti rugi. Saran dari penulis adalah perlu dibuatnya sebuah peraturan terkait dengan tanggung jawab pengangkut bagi angkutan udara bukan niaga. Peraturan terkait dengan hal tersebut tidak hanya dalam tatanan nasional saja melainkan dalam tatanan Internasional juga

Sport Tourism: A Business Inherency or an Innate Compulsion?

Human interactions are usually reconcilable by certain mutually acceptable actions-- that is by interpretation and balance between stimulus and response. As such, specific or symbolic behaviours give meaning to Sport Tourism. Conditions springing from actions take into account opportunities, means, demands, discomforts, impositions and the like. Decisions are based on the assessment of these factors--be it by the individual, by the collectivity or societal quest. Furthermore, decisional behaviours are defined or structured in terms of business procedures, holistic conditions or mediated interpretations--in essence, an interactionist approach to Sport Tourism

Implementation of Malnutrition Care Policy in Malang Municipality

Health is basic human right, but as public right the government still don't guarantee the health care to the poor ones in having quality health care. Health care, especially one related to malnutrition care, is very important to the growth and development of children. A malnutritioned child will lowered the quality of future human resource for development of a country, and therefore good care of nutrient to the children and peoples is very important in securing the productivity of the country in future. Therefore the research is very important to be conduted and it was employing qualitative research approach. The objectives of the research were to describes, analizes, and interprets (1) implementation of malnutrition care program in 3 (three) Work Area of UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas or Regional Technical Unit of Centre of People Health Care, (2) as efforts to involves the people to self sufficiently cares the malnutrition in their area. The result of the research shows that the root problems of the malnutrition in Malang Municipality were caused by several aspects such as: the coordination and program integration are still ineffective, the family income which still below the standard which make the health status become worse and lack of awareness from the people in caring of malnutrition. Keywords : Implementation of Policy, Malnutritio

Examining Public-Private Partnership within the Field of Education as a Means of Improving Education Quality in Malang: A Case Study of SMA Negeri 10 Malang Sampoerna Foundation

Currently, the issue regarding education has become the most imperative issue which most governments need to take it into account. The attempt of improving the quality of education as a measure to resolve the nationwide problem of education has been extended to national, provincial, and district level. One of the efforts which are stipulated by the government is to establish a partnership with the private sector. The partnership of the local government of Malang and Putra Sampoerna Foundation aim at authorizing an alternative policy to improve the quality of education. This study, therefore, was conducted to examine profoundly the partnership between local government and private sector to improve the quality of education. In this study, the researchers focus on exploring SMA Negeri 10 Malang-Sampoerna Foundation as a result of the partnership. Based on the findings and analysis, it can be concluded that 1) The partnership between Malang government and Putra Sampoerna Foundation improves the quality of education; 2) The partnership has an apparent organization and boundaries using Memorandum of Understanding or MoU; 3) The implemented program is conducted by aligning the position of local government and private sector and imposing a featured program such as Learning to live (LtoL), Young Entrepreneurship Program (YEP), and Dorm Life as a part of holistic education; 4) inhibiting factors and factors supporting the implementation of the partnership comes from the government, schools, private (Sampoerna Foundation), the public, as well as   socio-political space;   5) The implementation of the partnership was a positive and negative impact on related stakeholders such as  the government, PSF, schools, students, and  public; 6) The partnership model developed by the local government of Malang with Putera Sampoerna Foundation is a  Design, Build,  Operate and  Transfer (DBOT) framework model. Keywords: Public-Private Partnership, improvement, quality, education

Poverty Reduction Policy Evaluation: A Study of Independent Village Development Movement (Gerakan Pembangunan Desa Mandiri, Gerbang Dema) in Respen Tubu Village of Malinau Regency - East Kalimantan Province of Indonesia

In order to reduce poverty and to develop local area, Malinau Government implemented a program, so called, the model of Independent Village Development Movement (Gerakan Pembangunan Desa Mandiri, Gerbang Dema). Malinau Local Government had set Malinau Poverty Reduction Strategic Plan and had established a Coordinating Team for Poverty Reduction. In organizing the development, the model focused on 3 (three) things: (1) infrastructural development; (2) human resources development, and (3) agricultural development in terms of  economic development. Development programs and activities implemented by the Malinau Local Government to address the various problems shows the developmental progress, but on the other hand the poverty rate is still quite high. In the process of public policy, the evaluation stage is as an integral part of other stages. Evaluation of public policy on poverty reduction policy in Malinau Regency played an important role. The evaluation was conducted to obtain information about the achievement of policy objectives, to provide useful information on the implemented policies as well as to set a useful, more effective and efficient tool for future policy-making. Keywords: public policy evaluation, poverty reduction, Gerbang Dema, social econom

Performance Accountability of Local Government (Case study on Presentation of Performance Accountability Report and Budget Reports on Office of Management of Regional Revenue, Financial and Assets in Hulu Sungai Selatan Regency)

Performance accountability in Indonesia is phenomena which come from people's demand starting to be articulated from the beginning of reformation era in 1998. As implementation of performance accountability concepts in governance, every government institution has obligation to disclose the report after end fiscal year, in form of Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) or Report on Accountability of Performance of Government Institution. The research's objective is to analyze the performance accountability in government institution especifically in Government of Hulu Sungai Selatan Regency by qualitatif approach. The result of the research shows some obstacles for the institution to present Report on Performance Accountability of Government Institution Performance Keywords: accountability, performance, local governmen

Interaksi Birokrasi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan (Sinergi Birokrasi Pemerintah dengan Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan (Lpip) dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Muncar, Banyuwangi )

This research is backgrounded by any trends of Non Governmental Organization (NGO) about their vision and mission, which tend into the society development. At new era, they are positioned as institution, which always disturbs government policies. The synergy between government bureaucracy and LPIP is important in empowering rural societies. This research aims (1) to find the obstacles of government bureaucrasy or NGO on implementing the policy and developing program in local area; (2) to understand the strengths and weakness from synergy between NGO LPIP Surabaya with Local Government bureaucrasy on solving development problem of society which faced by them; (3) to describe the understanding and society response on the empowerment which done by NGO and government bureaucrasy; (4) to give some solving alternatives to local government bureaucrasy role increasing on executing the consistent development with the list of empowerment; (5) to get information, about society response on developing efforts which done by government or NGO. The research method used in this research is qualitative descriptive, that is research which aim to get further description about the problem. The results of this research show that NGO LPIP, which handles some conflicts, offered different approach, by using approach strategy, which places society as important actor by involving them (society figure, brirocracy and the entrepreneur) as mediator. relationship between Local Government of Banyuwangi and NGO LPIP has reached satisfied results on society empowerment. It happened because of the relationship that support the reached program and target. The synergy between NGO and Local Government are Bureaucrasy Government as Facilitator, motivator and dynamizator on society development. On local development, government will not reach all of development needs especially in social economic without doing relationship with another actors include NGO

Voltage Profile Improvement through Load Shedding Action Using Linear Programming-based Optimal Power Flow

This paper proposes a load shedding scheme to improve voltage profile of a power system. A linear programming approach to optimal power flow is utilized to obtain optimum amount of load to shed in order to bring power system to an acceptable operating region. In this work, ±5% voltage variation is considered to be acceptable and hence, an immediate control action should be taken if power system is operated beyond this limit. The proposed method was tested on the IEEE 57-bus test system. Results showed that the proposed approach was able to provide a minimum amount of load shedding action to improve voltage profile of the studied power system