Tanggung Jawab Kantor Pertanahan terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012)

This paper will examine and analyze the legal responsibilities of the Land Office, with a focus on case studies on Supreme Court Decisions. 162 K/ TUN/2012. At the end of this paper, it is concluded that: (1) the existence of this decision indicates that the settlement of land disputes can be through the media of the Adminsitration Court, (2) the content of a decision in the form of a command to the Head of the Land Office of Kendari to revoke and cross out from the land book is the responsibility of the institutional (3) if maladministration is found, personal criminal liability may be filed, and (3) as well as if there is a loss to the plaintiff it can be filed a lawsuit civil to the Official, whose responsibilities may be institutional or personal, with regard to whether or not maladminsitration exists.Tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis tanggung jawab hukum dari Kantor Pertanahan, dengan memfokuskan pada studi kasus pada Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012. Dalam akhir tulisan ini disimpulkan, bahwa: (1) adanya putusan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah bisa melalui media Peradilan Tata Usaha Negara, (2) isi putusan yang berupa perintah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kendari untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah merupakan bentuk tanggung jawab Pejabat TUN atas Keputusan TUN yang diterbitkannya, yang merupakan bentuk dari tanggung jawab administrasi Negara yang bersifat institusional, (3) jika ditemukan maladministrasi maka dapat diajukan pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal, dan (3) begitu juga jika ditemukan kerugian pada pihak penggugat maka bisa diajukan gugatan perdata terhadap Pejabat Tata Usaha Negara, yang pertanggungjawabnnya bisa berisfat institusinal atau personal, dengan memperhatikan apakah ada maladminsitrasi apa tidak &nbsp

Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indoensia, Hukum Adat dan Hukum Islam

In this paper will be presented the concept of land ownership, the discussion not only in the perspective of Indonesian positive law, but also in the perspective of Customary Law and Islamic Law. The aim is intended as a legal comparison to broaden the concept of land ownership. Because with the comparison of legal system will be obtained equations and differences, so it can find the best. At the end of this paper, three things are concluded. First, that the concept of land ownership in positive law in Indonesia is (1) the government in various policies seeks to regulate the utilization, appropriation and use of land for the benefit of mankind in Indonesia, and (2) known the concept of ownership there is a communal religious element. Secondly, the concept of land ownership in customary law is: (1) the existence of Ulayat rights, (2) the subject is customary law community, and (3) the object is covering all the land of customary law community. Third, that the concept of land ownership in Islamic law is: (1) everything belongs to Allah SWT. which is empowered to human beings, so as to use the law of God, (2) to apply the property of individuals and the public equally, (3) unknown to the landlord system.Dalam tulisan ini akan dipaparkan konsep kepemilikan tanah, yang pembahasan tidak hanya dalam prespektif hukum positif Indonesia, akan tetapi juga dalam prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam. Tujuannya dimaksudkan sebagai perbandingan hokum guna memperluas wawasan konsep kepemilikan tanah. Karena dengan perbandingan system hokum akan diperoleh persamaan dan perbedaan, sehingga bisa mencari mana yang terbaik. Di akhir tulisan ini disimpulkan tiga hal. Pertama, bahwa konsep kepemilikan tanah dalam hukum positif di Indonesia adalah (1) pemerintah dalam berbagai kebijakan berupaya untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan dan penggunaan tanah demi kemaslahatan umat manusia di Indonesia, dan (2) dikenal konsepsi kepemilikan terdapat unsur komunalistik religious. Kedua bahwa konsep kepemilikan tanah dalam hukum adat adalah: (1) dikenal adanya hak Ulayat, (2) subjeknya masyarakat hukum adat, dan (3) obyeknya adalah meliputi semua tanah masyarakat hukum adat. Ketiga, bahwa konsep kepemilikan tanah dalam hukum Islam adalah: (1) segala sesuatu milik Allah SWT. yang dikuasakan kepada manusia, sehingga harus menggunakan hukum Allah, (2) menerapkan hak milik individu dan umum secara seimbang, (3) tidak dikenal sistem tuan tanah

HAM (HAK ASASI MANUSIA) DALAM ISLAM

Sebenarnya masalah hak asasi manusia bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia, karena isu hak asasi manusia sudah mulai dilontarkan sejak lahirnya Magna Charta di Inggris pada tahun 1215, sampai lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Universal Declaration Of Human Right pada tanggal 10 Desember 1948, tetapi ternyata jauh sebelum lahir Magna Charta di Inggris tahun 1215, sebenarnya di dunia Islam telah terbit dahulu ada suatu piagam tentang hak azasi manusia yang dikenal dengan Piagam Madinahdi Madinah pada tahun 622, yang memberikan jaminan perlindungan hak azasi manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas suku dan agama. Sesudah perang dingin arus gelombang hak asasi manusia semakin melanda seantero dunia, malah kadang-kadang negara-negara barat terkesan ingin melaksanakan penerapan konsep hak asasi manusia menurut pandangan mereka terhadap negara-negara lain, tanpa memperhatikan keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, system, politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan

KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PERSPEKTIF SYARI’AH

Leadership in Islam is also called the caliph which is the executor of Allah's authority in realizing his various commands in the lives of fellow human beings. And the urgent problem at this time is women's leadership, many layers of society and Muslims themselves are debating about the existence of women's leadership, both of which have the same opinion regarding the legal position of women as leaders; First, the concept/interpretation that is forbidden and the second is that which allows it. Both are based on the verses of the Qur'an and the hadith of the prophet Muhammad SAW. Actually, this problem is not new, but it has been going on for centuries, and in Indonesia this is also very common. For these reasons, it is necessary to interpret the Qur'an and Hadith regarding women's leadership in a sharia perspective in order to know and analyze women's leadership

PERANAN PESANTREN DALAM TATANAN GLOBAL

Lembaga pendidikan pesantren merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia, Pesantren dengan sistem dan karakter tersendiri telah menjadi bagian integral dari suatu institusi sosial masyarakat, Fenomena globalisasi  tidak mempengaruhi terhadapa keunikan pesantren yang masih tetap konsisten dengan menyuguhkan suatu sistem pendidikan yang mampu menjembatani kebutuhan fisik (jasmani) dan kebutuhan mental spiritual (rohani) manusia. Eksistensi pondok pesantren dalam menyikapi perkembangan zaman, Bahkan beberapa diantaranya muncul sebagai model gerakan alternatif bagi pemecah masalah-masalah sosial masyarakat. Sehingga keberadaan pesantren merupakan sebuah jawaban, bahwa pesantren merupakan tempat pendidikan dengan pola pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Dan pesantren merupakan tempat pendidikan yang tidak lekang oleh zaman, dan tidak akan hilang dengan derasnya gelombang globalisasi, karena pesantren memiliki ciri khas tersendiri yang mampu bertahan dan mampu berubah kearah yang lebih baik di tengah-tengah zaman yang serba moder

SEKILAS TENTANG HADIS MAUDU’

Para ulama’ berbeda pendapat tentang kapan mulai terjadinya pemalsuan hadis, orang telah memalsukan berbagai hadis dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda, Terlebih untuk kepentingan-kepentingan tertentu orang bisa dan berani untuk membuat hadis palsu. Pengertian hadis secara istilah adalah Hadis yang disandarkan kepada rasulullah SAW Secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan berbuat ataupun menetapkannya. Mempergunakan hadis maudu’ itu batal, dan haram meriwayatkannya kecuali terpaksa atau mengerjakan hadis itu kepada ahli ilmu pengetahuan untuk diteliti. Berdasarkan data sejarah yang ada, pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang islam tetapi juga dilakukan oleh orang-orang non islam dengan berbagai macam motif dan kepentingan anatara lain Pertentangan politik, usaha kaum zindik, fanatic terhadap bangsa dan suku, mempengaruhi kaum awam dan lain sebagainya

Al-Qur'an Sebagai Petunjuk Bagi Yang Bertaqwa Dalam Tafsir Jalalain Surat Al-Baqarah Ayat 1-6

In the Al-Qur'an surah Al-Baqarah Verses 1-6 it is explained that the Al-Qur'an is a guide for pious people. This article aims to discover the Al-Qur'an as a guide for those who are pious in Jalalain's Interpretation of Surah Al-Baqarah verses 1-6. The Interpretation result of Jalalain Al-Baqarah verses 1-6 explained that the Qur'an is God's book which is a guide for those who are pious. However, contextually the guidance is not merely waiting for it to come from Allah SWT, but requires effort to get instructions from Allah SWT. In addition, there are things that can hinder getting guidance or hudan, namely disbelievers because they are closed from faith so they do not get guidance from Allah SWT

PENGARUH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP AKHLAQ SANTRI KELAS VI DI TPQ KAUTSAR IKHLAS SURABAYA

ABSTRACT: This study aims to determine the effect of Islamic religious education on the morals of the sixth grade students of the Kautsar Ikhlas Al Qur'an Education Park Surabaya 2020 - 2021. The method used in this study is descriptive quantitative processed with Microsoft Excel. Data collection techniques by observation, interviews, documentation studies and questionnaire data. The research subjects were 31 students who were selected with a random sample. The data analysis technique in this study used statistical tests. The results of the questionnaire regarding the assessment of Islamic religious education (Variable X) in grade VI students of TPQ Kautsar Ikhlas of 1085 ranged from 12.9 - 74.2% quite good while the results of the questionnaire regarding the assessment of morality in grade VI students of TPQ Kautsar Ikhlas (Variable Y) was 1118 are mostly in the range of 76 – 100% which is classified as good. Based on data analysis of the influence of Islamic religious education (variable X) with the morality of students (variable Y), then based on the test criteria ro > rt, namely the results of the rxy value of 0.474 while the r table at 1% level = 0.470 and 5% level = 0.367, so it was concluded that Ho was rejected and accepted H1 which means that there is an influence of Islamic education on the morals of class VI students of TPQ Kautsar Ikhlas Surabaya for the 2020-2021 school year which is included in the medium category with a range of 0.40 - 0.70. Keywords: Islamic Education; Santri Morals; TPQ Al Kautsar ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan agama islam terhadap akhlaq santri kelas VI Taman Pendidikan Al Qur’an Kautsar Ikhlas Surabaya 2020 – 2021. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang diolah dengan Microsoft Excel. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan data angket. Subjek penelitian sebesar 31 santri yang dipilih dengan sampel acak. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji stastistik. Hasil angket mengenai penilaian pendidikan agama islam (Variabel X) pada siswa kelas VI TPQ Kautsar Ikhlas sebesar 1085 berkisar 12,9 – 74,2% tergolong cukup baik sedangkan hasil angket mengenai penilaian akhlaq pada siswa kelas VI TPQ Kautsar Ikhlas (Variabel Y) sebesar 1118 sebagian besar berada pada kisaran 76 – 100% tergolong baik. Berdasarkan analisis data dari pengaruh pendidikan agama islam (variabel X) dengan akhlaq santri (variabel Y), maka berdasarkan kriteria uji ro > rt yaitu dengan hasil Nilai rxy sebesar 0,474 sedangkan tabel r pada taraf 1% = 0,470 dan taraf 5% = 0,367, sehingga ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak dan menerima H1 artinya terdapat pengaruh pendidikan Agama Islam terhadap akhlaq santri kelas VI TPQ Kautsar Ikhlas Surabaya tahun pelajaran 2020-2021 yang termasuk dalam kategori sedang dengan rentang 0,40 – 0,70. Kata kunci: Pendidikan Agama Islam; Akhlaq Santri; TPQ Al Kautsar Kata kunci: Pendidikan Agama Islam; Akhlaq Santri; TPQ Al Kautsa

Jesu li humusne kiseline prirodne tvorevine?

Alkaline cleavage of soil organic matter was studied by following the changes in absorbance at 250–270 nm, but particularly using differential pulse polarography. The measurement of peak currents obtained by the latter technique allowed to follow changes in concentration of CH3Oand HO-substituted benzaldehydes as well as of α,β-unsaturated ketones with time directly in the suspension of soil. Kinetics of the cleavage of the organic materials from soil and in particular its pH-dependence, were similar to that of cleavage of lignin, but different from those obtained with samples of humic acids. Based on this comparison and on discussion of chemical processes taking place during procedures used for isolation of humic acids from soils and waters, it is strongly indicated that humic acids are man-made macromolecular species rather than natural products.Praćenjem promjena apsorpcije zračenja od 250 do 270 nm i diferencijalnom pulsnom polarografijom proučavano je u alkalnoj otopini cijepanje organske tvari izolirane iz tla. Mjerenje polarografskih vršnih struja omogućuje praćenje promjena koncentracija benzaldehida supstituiranih na CH3O- i HO- skupinama i α,β-nezasićenih ketona u suspenziji zemlje. Kinetika cijepanja organskih tvari izoliranih iz tla, a posebno njena zavisnost o pH, slična je kinetici cijepanja lignina, ali se razlikuje od kinetike cijepanja humusnih kiselina. Na osnovu razlike u kinetici cijepanja, a uzimajući u obzir kemijske procese koji se odvijaju tijekom izolacije humusnih kiselina iz tla i vode, zaključuje se da postoje indikacije da su humusne kiseline umjetno stvoreni polimeri, a ne prirodne tvari

Neutron density fluctuation and neutron-proton correlation from AMPT model

Using the multiphase transport (AMPT) model, we study the relative neutron density fluctuation and neutron-proton correlation in matter produced by Au+Au collisions at $\sqrt{s_\text{NN}} =$7.7-200 GeV. The rapidity, centrality, and energy dependence of these two observations are also discussed. The light nuclei yield ratio of proton, deuteron, and triton $N_tN_p/N_d^2$ calculated directly from the relative neutron density fluctuation and neutron-proton correlation, decreases with rapidity coverage and increases with collision centrality. Our study also found that the ratio does not exhibit any non-monotonic behavior in collision energy dependence. Since there is no first-order phase transition or critical physics in the AMPT model, our work provides a reference for extracting the relative neutron density fluctuation from light nuclei production in experiments