Economic Growth And Equality In Reducing Poverty

In some developing countries, the instrument to alleviate the poverty is by using the economic growth. So, the increasing in investment, infrastructure development, and macroeconomics stability always be priority from developing countries. In this article explain that economic growth is not the important factor to alleviate the poverty, because equality sometimes is more important rather than the economic growth. In this context, its measure by inequality growth trade off index (IGTI). This method is to measure the influence of economic growth to reducing the inequality, with this method every country can measure which one is better to reducing the poverty whether the economic growth or equality. With this method, Laos in 2000 show that economic growth is more important than equality, but in the same year in Thailand show that equality is more important than economic growth.DOI: 10.15408/sjie.v1i1.259

Good Governance dalam 5 Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan

Pengusahaan hutan alam Indonesia dalam skala besar dan laju konversi hutan yang tinggi telah menyebabkan permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemerintah, melalui departemen kehutanan telah menetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas untuk menangani persoalan-persoalan di bidang kehutanan. Kelima kebijakan prioritas tersebut adalah : (1) Pemberantasan pencurian kayu dari hutan negara dan perdagangan kayu illegal; (2) Revitalisasi sektor kehutanan (khususnya industri kayu); (3) Rehabilitasi dan koservasi sumberdaya hutan; (4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan; dan (5) pemantapan kawasan hutan. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan prioritas tersebut telah dirumuskan dan dimplementasikan berdasarkan kaidah-kaidah good forest governance. Analisis kebijakan ini merupakan evaluasi kualitatif atas paket kebijakan prioritas Departemen Kehutanan dengan menyusun kriteria dan indikator kebijakan yang baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa program-program yang dirancang oleh Departemen Kehutanan masih belum diperlengkapi dengan piranti pengawasan dan prosedur pelaporan yang baik. Lebih jauh lagi, program atau kebijakan nasional masih belum mampu mendayagunakan sumberdaya ilmiah, terutama teknologi sebagai justifikasi ataupun alat memperbesar peluang keberhasilan. Analisis kebijakan ini merupakan evaluasi kualitatif atas paket kebijakan prioritas Departemen Kehutanan dengan menyusun kriteria dan indikator kebijakan yang baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa program-program yang dirancang oleh Departemen Kehutanan masih belum diperlengkapi dengan piranti pengawasan dan prosedur pelaporan yang baik. Lebih jauh lagi, program atau kebijakan nasional masih belum mampu mendayagunakan sumberdaya ilmiah, terutama teknologi sebagai justifikasi ataupun alat memperbesar peluang keberhasilan

Prevalensi dan Derajat Infeksi Anisakis SP. pada Saluran Pencernaan Ikan Kakap Merah (Lutjanus Malabaricus) di Tempat Pelelangan Ikan Brondong Lamongan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan derajat infeksi Anisakis sp. yang ditemukan pada saluran pencernaan ikan kakap merah (Lutjanus malabaricus) di tempat pelelangan ikan Brondong Lamongan berdasarkan panjang total ikan. Spesimen ikan dibedah dengan cara dibuat sayatan pada bagian ventral ikan. Organ usus dan lambung diletakkan ke dalam cawan petri yang berisi larutan fisiologis NaCl 0,9% dan diidentifikasi dengan menggunakan mikroskop cahaya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ikan kakap merah telah terinfeksi larva 3 (L3) Anisakis sp.. Prevalensi dan derajat infeksi ikan kakap merah berukuran 25-37 cm lebih besar dibandingkan dengan ikan kakap merah yang berukuran 21-24 cm. Nilai prevalensi ikan berukuran 21-24 cm sebesar 66,67 % dengan nilai derajat infeksi sebesar 5,2 parasit/ikan sedangkan pada ikan berukuran 25-37 cm nilai prevalensinya sebesar 80 %. Dengan nilai derajat infeksi sebesar 18,25 parasit/ikan. Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan Uji T menunjukkan bahwa, jumlah Anisakis sp. pada saluran pencernaan ikan kakap merah berhubungan nyata dengan panjang tubuhnya (P<0,05)

Rancang Bangun Sistem Informasi Bursa Usaha Santri dan Alumni Pesantren Berbasis Web (Studi Kasus di Pesantren Al-Muhibbin Tambakberas Jombang)

Pesantren is one of the Islamic-based educational institutions in Indonesia. Pesantren is also a unique and complex institution. Although separate from surrounding community pesantren isrecognized as a subculture in society, so that the real role of pesantren in solving social problems is needed, including in economics and business. The most influential effect of pesantren in developing the economy is related to its strong bond between students and alumni, as evidenced by the formation of students and alumni organizations in various regions. The organization has developed as a powerful business network. To optimize the network, therefore, a web based information system is essential in providing efficient and effective commucation media for students and alumni of the pesantren. The ntework is also important in expanding the bussiness network for students and alumni as well as to provide entrepreneurial education to students and to strengthen the economy through the real sector

Peran Guru Pkn dalam Model Pengajaran Advokasi untuk Meningkatkan Pemahaman Isu-isu Sosial pada Siswa

Model pembelajaran advokasi ini menuntut para siswa fokus topik yang diperdebatkan adalah isu-isu sosial sesuai kebutuhan siswa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran guru dalam model pengajaran advokasi untuk meningkatkan pemahaman isu-isu sosial pada siswa kelas VIII di MTs Nahdlatul Mujahidin NW Jempong Mataram. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, tehnik penentuan subjek penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PKn dalam mengajar mengutamakan membina sikap sesuai nilai-nilai pancasila, melakukan pendekatan emosional. Memberi contoh perilaku teladan yang baik, membiasakan datang tepat waktu, disiplin, membina siswa melakukan belajar kelompok, melakukan penilaian sikap, memberikan motivasi, atau nasehat, rutin melakukan kegiatan sosial dan keagamaaan, seperti sholat duha, sholat dzuhur dan sholawatan/ yasinan setiap jum,at serta aktif dalam kegiatan hari besar keagamaan islam lainnya, pembinaan sikap juga melalui upacara bendera dengan memberi motifasi dan nasehat dan sikap siswa. This advocacy learning model requires students to focus on the topic being debated are social issues according to student needs. The purpose of this study was to determine the role of teachers in using an advocacy teaching model to improve understanding of social issues in class VIII students at MTs Nahdlatul Mujahidin NW Jempong Mataram. This research method uses a qualitative method with a descriptive approach, the technique of determining the subject of this study using purposive sampling with data collection techniques namely observation, interviews and documentation, data analysis used is data reduction, data presentation and conclusions or data verification. The results showed that PKn teachers in teaching prioritized developing attitudes according to Pancasila values, taking an emotional approach. Give examples of good exemplary behavior, get used to arriving on time, discipline, foster students to do group learning, conduct attitude assessments, provide motivation, or advice, routinely carry out social and religious activities, such as duha prayer, midday prayer and prayer / prayer every Friday, and also active in other Islamic religious holidays, attitude building also through flag ceremonies by giving motivation and advice and attitudes of students