THE PRINCIPLES OF MODERATION IN ISLAM

The title in this paper is about the Principles of Moderation in Islam. Moderation is one of the main values developed by Islam. This is one of the goals objectives of sharia that came to spread it in the lives in the life of Muslims. As Ibn Ashur said that moderation is the first and most important goal of the Shari'ah", Sharia, giving rise to this raises a problem formulation, namely What are the Principles of Moderation in Islam?The method in his this study is to uses a type of library research using qualitative data types, and by using both primary, secondary and, tertiary data sources related relating to the problem being studied about the Moderation Principles in Islam, with the aim of this study to analyze analyzing the Principles of Religious Moderation in Islam. Islam.The results of the study conclude this study that is the Moderation Principle in Islam is based on the meanings of tolerance, simplicity, and justice. The importance of moderation is that it symbolizes a position between the two extremes groups, of the excessive (ifrat) ( ifrat ) and neglect disparaging person (tafrit) ( tafrit ); thus it is the backbone of all wholesome qualities. The concept of moderation has many manifestations. This has related to do with the way Muslims deals with treat other Muslims, as well as the way he deals with they treat non-Muslims as indicated by the 4 four indicators of religious moderation that are as measured in practice for every individual in Indonesia, namely: 1) national commitment; 2) tolerance; 3) non-violence; and 4) accommodating to accommodates local culture

TOLERANSI BERMAZHAB DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

This research is about Toleransi Bermazhab Di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam (UIN) Raden Fatah Palembang, motivated by the urgency of educational institutions as a starting point to make changes need to be targeted as an agent of change (agents of change) to tolerance. Islamic universities as one model of educational institutions in Indonesia have a great opportunity to contribute to accelerate the planting of values of tolerance. So no matter how simple, steps or stages of a college institution should be appreciated for the easier change and development done.The main problem in this research is about the understanding of the students of Sharia Faculty and Law UIN Raden Fatah Palembang against tolerance bermazhab and implementation of tolerance among schools of students of the Faculty of Sharia and Fatah Law of UIN Radah Palembang. This research belongs to the type of research This research is a field research where the data collected by observing and distributing questionnaires to students of Faculty of Shari'ah and Law of UIN Raden Fatah Palembang. The results of this study indicate that in the educational environment especially in universities, in this case the students of the Faculty of Shari'ah and Law of the State Islamic University (UIN) Raden Fatah palembang, as well as the community environment, also have a lot of diversity, especially with regard to life and activity college student. Students tend to have an understanding of religious values that are influenced by the family environment in various forms of habit and environment of society with cultural background. All of which will certainly be reflected in their daily attitudes and behaviors

PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS SISWA SMP PADA MATERI PERBANDINGAN

This study aims to investigate how significant the ability of mathematical reasoning is influenced by the independence of learning on comparative materials. The method used in this study is correlational method with quantitative approach. The population in this study were students of SMP / MTs in Kota Cimahi and the samples were 30 students of MTs Al-Musyahadah Cimahi. The instrument in this research is a test of 6 questions about comparison of mathematical reasoning ability and 32 scale statements of scale self-learning. The data analysis technique, which was applied, is the prerequisite analysis test in the form of normality test and correlation test. The results of this study concluded that students' mathematical reasoning ability on comparison material is positively influenced by learning independence 57.33% and the remaining 42.67% is determined by other factors.  AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruhi kemandirian belajar terhadap kemampuan penalaran matematis pada materi perbandingan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP/MTs di Kota Cimahi dan sampelnya sebanyak 30 orang di MTs Al-Musyahadah Cimahi. Instrumen dalam penelitian ini berupa tes kemampuan penalaran matematis sebanyak 6 butir soal materi perbandingan yang sudah divalidasi serta diuji cobakan dan skala kemandirian belajar sebanyak 32 skala pernyataan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu berupa uji normalitas dan uji kolerasi. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa, kemampuan penalaran matematis siswa pada materi perbandingan dipengaruhi positif oleh kemandirian belajarnya 57,33% dan sisanya 42,67% ditentukan oleh faktor lain.  Kata Kunci: Kemampuan Penalaran Matematis, Kemandirian Belaja

Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

This research is entitled Analysis of Permendikbud No. 30 Year 2021 on Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education in the Perspective of Human Rights. Sexual violence is an abuse of human rights (AHR). Sexual violence can occur in the public or private domain. In Indonesia, sexual violence can also occur in the educational environment. Based on the level of education, higher education ranks first in the occurrence of sexual violence. Permendikbud No. 30 Year 2021 as a regulation aimed Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. The research problem is related to the formulation process and human rights protected by the Permendikbud No. 30 Year 2021. This study aims to determine the formulation process and human rights protected by the regulation in terms of Human Rights Theory. With this type of qualitative research using a descriptive analysis approach with data sources obtained through draft regulations, books, journals, media, online news, and others. The results of this study is Permendikbud No. 30 of 2021 was born due to a political process through demands from elements of the community to the Indonesian Ministry of Education and Culture. The demand urges the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia to immediately make regulations regarding sexual violence and enforce justice for victims of sexual violence in universities. From these demands gave a positive response from the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in the future with the issuance of Regulation of the Permendikbud No. 30 of 2021 on  Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. Besides that, Permendikbud No. 30 Year 2021 to fulfill and protect Human Rights. There are 26 human rights protected by Permendikbud No. 30 Year 2021. Keywords: Sexual Violence, Human Rights, Permendikbud No. 30 Year 2021Penelitian ini berjudul Analisis Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan seksual dapat terjadi diranah publik maupun privat. Di Indonesia kekerasan seksual juga bisa terjadi di lingkungan Pendidikan. Berdasarkan tingkatan pendidikan, perguruan tinggi menempati urutan pertama terjadinya kekerasan seksual. Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sebagai regulasi yang mengatur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait proses perumusan dan hak asasi manusia yang dilindungi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan dan hak asasi manusia yang dilindungi oleh peraturan tersebut yang ditinjau dari Teori Hak Asasi Manusia. Dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan sumber data diperoleh melalui draf peraturan, buku, jurnal, media, berita online, dan lain-lain. Hasil penelitian ini adalah Permendikbud No. 30 Tahun 2021 lahir karena adanya proses politik melalui tuntutan dari unsur masyarakat kepada Kemendikbud RI. Tuntutan tersebut mendesak Kemendikbud RI  untuk segera dibuatkan regulasi mengenai kekerasan seksual dan ditegakkannya keadilan bagi korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Dari tuntutan tersebut memberikan respon positif dari Kemendibud RI dikemudian hari dengan diterbitkannya regulasi Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Selain itu, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Terdapat 26 hak asasi manusia yang dilindungi oleh Permendikbud No. 30 Tahun 2021. &nbsp

Hubungan Antara Kemandirian Belajar dan Self Efficacy Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kemandirian belajar dan self efficacy terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif dan analisis data korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Mutiara Qolbu Cianjur. Adapun sampel yang digunakan adalah sampel tak acak, yaitu 30orang siswa kelas XII TKJ 2 di SMK Mutiara Qolbu Cianjur. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data berupa soal kemampuan komunikasi matematis, angket kemandirian belajar dan angket self efficacy d. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji korelasi ganda, dengan kriteria data tersebut berdistribusi normal dan linier. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara kemandirian belajar terhadap kemampuan komunikasi matematis; adanya hubungan antara self efficacy terhadap kemapuan komunikasi matematis; adanya hubungan antara kemandirian belajar dengan self efficacy; dan adanya hubungan antara kemandirian belajar dan self efficacy terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Besar pengaruh kontribusi yang diberikan kemandirian belajar dan self efficacy terhadap komunikasi matematis sebesar 51,55%

Balancing Interests in Responding Pandemic Covid-19 in Palembang: The Policy Networks Analysis

This research examines the political economy of policies and policy networks in Palembang policies to handle pandemic. So far, policy studies with a political nature have always placed policy products as the result of the compromise based on "profit and loss" between stakeholders. Therefore, policy products always prioritize rationality. The significance of our research is trying to analyze rational and non-rational factors in policy studies with a political character. Our research focus is pandemic policy in Palembang City. We use a political economy approach to analyze policy network which assumes that every policy always involves networks -state and non-state - having an interest in the policy. The method we use is a case study-based qualitative method with a data collection strategy through in-depth interviews for primary data and documentation studies to collect secondary data. The study found that the character of policy network for dealing the pandemic in Palembang was a bureaucratic network in which the stakeholders were dominated by the bureaucracy. Then, we also find that in policy studies in crisis situations, the "humanity" factor appears as the interests of the stakeholders, who generally prioritize the factor of rationality

EFEKTIVITAS PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA PALEMBANG

Marriage is a bond between a man and a woman who unite and complement each other to live as husband and wife in a marriage bond. Along with the times, the government issued new regulations relating to the minimum age limit for marriage in Law Number 16 of 2019 Article 7 Paragraph (1) Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study aims to examine the effectiveness of setting the marriage age limit after Law No. 16 of 2019 has been implemented at the Palembang City Religious Affairs Office. The research method used is the empirical normative juridical method with the type of field research (field research). Based on the results of the study, the authors concluded that the effectiveness of setting the age limit for marriage after Law Number 16 of 2019 at the Palembang City Religious Affairs Office had been carried out well for several reasons as evidenced by each religious affairs office, namely because of the parties involved. the parties concerned both from the Ministry of Religion and from the Office of Religious Affairs have complied with the regulations as stated in the Circular from the Ministry of Religion regarding the enactment of Law Number 16 of 2019. The factors that influence its effectiveness are the important roles of the Office of Religious Affairs in carrying out their duties and socializing the Law. Keywords: Effectiveness; Marriage Age Limit; Law Number 16 Year 2019Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang menyatu dan saling melengkapi untuk hidup sebagai suami dan istri dalam ikatan pernikahan. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah mengeluarkan peraturan baru berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengaturan batas usia perkawinan setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah berjalan di Kantor Urusan Agama Kota Palembang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa efektifitas pengaturan batas usia perkawinan setelah adanya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik dengan beberapa alasan yang dibuktikan oleh masing-masing kantor urusan agama, yaitu karena dari pihak-pihak yang bersangkutan baik dari pihak Kementerian Agama maupun dari pihak Kantor Urusan Agama sudah mematuhi peraturan sesuai yang tercantum dalam Surat Edaran dari Kementrian Agama tentang pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifannya adalah peran-peran penting dari Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugas dan mensosialisasikan Undang-Undang tersebut. Kata kunci : Efektivitas; Batas Usia Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 &nbsp

Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi pada Periode Presiden B.J Habibie)

The title of this research is the Political Decision Model of the Technocrat Regime in Indonesia (Study During the Period of President B.J Habibie). The formulation of the problem in this research is how is the decision model of the technocrat regime in Indonesia (Presidential B.J Habibie Period Study) and what are the factors behind the technocratic regime's political decision model in Indonesia (Presidential B.J Habibie Period Study) literature as a reference. President B.J Habibie was sworn in on May 21, 1998, the first policy of President BJ. Habibie immediately announced and inaugurated a new cabinet called the Development Reform Cabinet on 22 May 1998. There were 36 ministers, consisting of  20 ministers for department heads, 12 ministers for state and 4 coordinating ministers. The Cabinet reflects all elements of the nation's strength, including the United Development Party, the Indonesian Democratic Party, the Working Group, ABRI, regional elements, scholars, and non-governmental organizations. Embracing all the political and social potential is the early democracy to demand reform. The basis of B.J Habibie's decision model comes from his proximity to Suharto as President of the Republic of Indonesia, young B.J Habibie Nationalism, B.J Habibie as an Expert in Science and Technology, introduction of B.J Habibie with Islamic figures, political situation and conditions of the New Order in 1990-1998. Keywords: Decision Model, Technocrat, B.J HabibieJudul penelitian ini adalah Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi Pada Periode Presiden B.J Habibie). Rumusan Masalah dalam penelitian adalah bagamaimanakah model keputusan rezim teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie) dana apa faktor yang melatar belakangi model keputusan politik rezim teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie) Penelitian ini merupakan penelitian historis dengan pendekatan Kualitatif dan menggunakan studi pustaka sebagai referensi. Presiden B.J Habibie dilantik tanggal 21 Mei 1998, kebijakan pertama Presiden BJ. Habibie adalah langsung mengumumkan dan melantik kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. Terdapat 36 mentri, terdiri dari 20 mentri memimpin departemen, 12 mentri negara dan 4 mentri koordinator. Kabinet tersebut mencerminkan semua unsur kekuatan bangsa, meliputi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya, ABRI, unsur daerah, kaum cendikia, dan lembaga swadaya masyarakat. Merangkul semua potensi politik dan sosial adalah demokrasis awal untuk menjawab tuntutan Reformasi. Dasar  dari model keputusan B.J Habibie berasal dari Kedekatannya dengan Soeharto sebagai Presiden RI, Nasionalisme B.J Habibie muda, B.J Habibie sebagai Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perkenalan B.J Habibie dengan tokoh-tokoh Islam, situasi dan kondisi Politik Orde Baru Tahun 1990-1998. Kata Kunci : Model Keputusan, Teknokrat, B.J Habibie &nbsp