Dialectic of Caning Punishment in Aceh: Contestation Between Text and Context

The field study was conducted to assess how the execution of caning punishment in prison or detention center has been implemented in Aceh based on Qur'an and hadith perspective. Responding to the aim of study, an interpretation and explanation of the verses of Qur'an and hadith was done related to the implementation of the caning punishment, while the field data obtained by interview and documentation. The result of the study indicated that the execution process of caning in prison or detention center does not meet the standards in Qur'an and hadith because the procession is carried out in a closed place (prison) and access to the prison is bounded by standard rules. So the caning punishment process should be carried out in public places that are accessible to the society.Keywords: Caning Punishment; Prison or Detention Center;  Quranic, Hadith; Sharia Formal Application

ANALYSIS OF THE EXISTENCE OF ELEMENTS OF GHARAR AND TADLIS IN CUTTING THE WEIGHT OF THE SCALES

This research aims to find out how the mechanism of cutting scales in buying and selling chili peppers, and how to analyze the existence of elements of gharar and tadlis in the practice of cutting scales in buying and selling chili peppers. This research uses normative-empirical legal research with descriptive analysis. The data comes from primary data obtained from the field and secondary data obtained from literature research. The results showed that the implementation mechanism for cutting the weight of the scales in the sale and purchase of chili peppers that took place was practiced according to the customs prevailing in the community of Gampong Abo Teubeng. This sale and purchase is carried out with the application of mandatory deductions at the time after weighing. Weighing pieces in this transaction range from 0.5-2kg depending on the size of the sack used by the farmer. If blue line sacks are used, the weight cut ranges from 1-2kg and fertilizer sacks with weight cuts range from 0.5-1kg. The weight cut is also influenced by market prices, if the market price is expensive then the cut will be small, if the price is cheap the cut will be large. Second, according to the review of muamalah fiqh, the existence of elements of gharar and tadlis in the transaction of cutting the weight of the scales in the sale and purchase of chili in Gampong Abo Teubeng shows that there is an element of gharar in the transaction, but the element of gharar is forgiven because it is included in mild gharar. Because the risk of heavy shrinkage is something that cannot be separated from the transaction. The existence of the element of tadlis in the transaction is visibly absent because of the willingness of both parties. However, invisibly it may not be because it is up to the buyer's intention. If they intend to gain more profit from the cut in the scales then it falls into tadlis. And if he does not intend to gain more profit then it is not included because it is in the pleasure of both parties when dealing

Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Ketidakhadiran tergugat sebagai suami dalam persidangan pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Dalam persidangan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, maka gugatan dapat diputuskan dengan putusan verstek. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui putusan verstek itu dapat dikategorikan sebagai upaya hukum untuk perlindungan perempuan dan untuk mengetahui analisis putusan perkara verstek dalam menyelesaikan sengketa di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah menganalisis putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemanggilan di dalam putusan verstek berdasarkan undang-undang sebanyak tiga kali pemanggilan, sedangkan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pemanggilan sebanyak empat kali di luar keharusan perundang-undangan, sebagian hakim memutuskan perkara putusan verstek berdasarkan pembuktiaan dari dalil gugatan penggugat. Pembuktian yang diputuskan oleh hakim adalah berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Dalam putusan verstek hakim yang mengadili perkara tersebut hakim perempuan hanya seorang saja, seharusnya dalam perkara ini lebih banyak kepada hakim perempuan. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh belum menaruh perhatian penuh terhadap perlindungan hak perempuan. Diharapkan kepada Mahkamah Agung untuk menempatkan lebih banyak hakim-hakim perempuan pada Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan yang banyak terkait perkara mengenai perempuan. 

AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan berupa bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat secara elektronik, dan bagaimana substansi hukum dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan penelitian. Tahapan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang menganalisis secara sistematis buku- buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat Hukum terhadap akta notaris yang dibuat secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Akta notaris yang dibuat secara elektronik belum memiliki kepastian hukum karena belum adanya sinkronisasi antara KUHPerdata, UUJN, dan UUITE. Karena terjadi pertentangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain maka kekuatan akta notaris yang dibuat secara elektronik sama dengan kekuatan akta di bawah tangan.Kata Kunci : Akta, Notaris, Elektronik

Women in the Public Sphere and Religious Discourse Interpretation in the Post-Conflict Aceh

This article aims to discuss women and their access to the public sphere after a long term of the last three decades of armed conflict in Aceh. As many occurred in the other most conflict regions, women are mostly victims of any regime policies, either in political or economic access. This article would like to elaborate more on how women's position perceived within Acehnese society in the post-conflict Aceh since 2005? Furthermore, how are religious doctrines being interpreted regarding women’s issues in the post-conflict Aceh? By combining literature reviews and interviews as the primary source of data collection, this article argues that the long army conflict in Aceh and unfortunate Aceh's current political context are the leading cause of women's position degradation in Aceh and not because of the religious interpretation contestation. Thus, even though the formal sharia implementation has taken place in Aceh since 2002, male political domination and contestation have influenced women's position degradation in contemporary Aceh's public sphere.Keywords: Women, Post-Conflict Aceh, Sharia, Public Sphere, Religious Discourse

JUAL BELI SAYUR DENGAN JIZĀF DALAM PERSPEKTIF HADIS

Jual beli merupakan suatu akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tungkop, yaitu transaksi jual beli secara tumpukan atau taksiran. Jual beli secara tumpukan dan taksiran di dalam Islam yang disebut dengan jual beli jizāf. Dalam praktek jual beli jizāf sering terdapat ketidak sesuain mengenai takaran timbangan karena dilakukan secara tumpukan dan taksiran. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengkaji transaksi jual beli sayur dengan jizāfdi desa tungkop dalam perspektif Hukum Islam. Permasalahan yang dikaji, pertama, bagaimana praktek jizāfyang dilakukan oleh penjual dalam transaksi jual beli sayur. Kedua, bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang jual beli sayur secarajizāf. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan library research dan field research, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli secara jizāf yang dilakukan di pasar sayur Simpang Tungkop menggunakan dua cara, pertama, dengan cara ditimbang secara kiloan, dan kedua, secara tumpukan terlebih dahulu dan menjualnya kembali ke agen sayur. Selain itu, juga terdapat praktik mengkonversi harga dengan tumpukan serta mengkonversi timbangan dengan tumpukan, dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan harga dan keuntungannya. Berdasarkan Hukum Islam transaksi jual beli secara jizāf terhadap pedagang sayur di Desa Tungkop diperbolehkan. Karena sudah ditegaskan dengan adanya hadis Nabi saw., serta didukung oleh pendapat-pendapat Ulama. Dan praktik jual beli sayur secara jizāf di pasar sayur Simpang Tungkop telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli serta telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpuka

SUBSIDIZED FERTILIZER RETAILERS' COMPLIANCE WITH GOVERNMENT PRICING FROM TAS'IR AL-JABARI'S PERSPECTIVE

Kepatuhan merupakan suatu tindakan untuk mematuhi, patuh terhadap perintah, larangan, atau peraturan yang ditentukan. Pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie menjual harga pupuk di atas harga enceren tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian itu bertujuan menemukan factor-faktor yang menjadikan pengejer pupuk bersubsidi di Kecamatan Muatiara Kabupaten Pidie tidak patuh terhadap harga enceran tertinggi tersebut serta apakan penetapan harga oleh pemerintah sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari.  menjawab tujuan tersebut digunakan teori kepatuhan Thomas Blass yaitu factor individu, kepribadian dan lingkungan. Data-data penelitian diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumentasi terhadap beberapa toko pengecer pupuk subsidi di kecamatan Mutiara kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan ketidak patuhan pengecer lebih disebabkan kepada faktor lingkungan dan kepribadian seperti petani membeli pupuk secara tidak tunai dan membeli dengan eceran di bawah satu sak sehingga menambah biaya operasioanal pengecer pupuk. Secara mekanisme penetapan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara masih sejalan dengan tujuan tas’ir al-jabari yakni untuk menstabilkan harga. Kepada pemerintah harap lebih memperhatikan factor-faktor lingkungan dalam menetapkan harga sehingga terwujudkan keadilan ekonomi pada masyarakat petani

SUBSIDIZED FERTILIZER RETAILERS' COMPLIANCE WITH GOVERNMENT PRICING FROM TAS'IR AL-JABARI'S PERSPECTIVE : Research Study in Mutiara District, Pidie Regency

Kepatuhan merupakan suatu tindakan untuk mematuhi, patuh terhadap perintah, larangan, atau peraturan yang ditentukan. Pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie menjual harga pupuk di atas harga enceren tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian itu bertujuan menemukan factor-faktor yang menjadikan pengejer pupuk bersubsidi di Kecamatan Muatiara Kabupaten Pidie tidak patuh terhadap harga enceran tertinggi tersebut serta apakan penetapan harga oleh pemerintah sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari.  menjawab tujuan tersebut digunakan teori kepatuhan Thomas Blass yaitu factor individu, kepribadian dan lingkungan. Data-data penelitian diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumentasi terhadap beberapa toko pengecer pupuk subsidi di kecamatan Mutiara kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan ketidak patuhan pengecer lebih disebabkan kepada faktor lingkungan dan kepribadian seperti petani membeli pupuk secara tidak tunai dan membeli dengan eceran di bawah satu sak sehingga menambah biaya operasioanal pengecer pupuk. Secara mekanisme penetapan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara masih sejalan dengan tujuan tas’ir al-jabari yakni untuk menstabilkan harga. Kepada pemerintah harap lebih memperhatikan factor-faktor lingkungan dalam menetapkan harga sehingga terwujudkan keadilan ekonomi pada masyarakat petani

METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA MENURUT ULAMA DAYAH ACEH

Time difference in performing Ramadhan fasting and ‘Id prays colours the situations of Acehnese society nowadays. This difference does not only take place at national level only, such as on Islamic organisations and government, but at Acehnese Dayahreligious experts level as well. The aim this study is to seek information on thoughts of Acehnese Dayah religious experts on methods used in confirming the first day of Ramadhan and ‘Id prays, as well as their opinions on their involvement on the ithbat result conducted by the Indonesian Religious Council. In order to find the answer of the study, interviews were conducted to ten representatives of the biggest Dayahs in Aceh: Al-Aziziyyah, Al-Madinatuddiyyah, and Darussalam Labuhan Haji. The data were analysed with hisab-rukyah hadiths, together with matla’s concept with regards with to Islamic fiqh. The result revealed that Acehnese Dayah religious experts groups employed textual understanding in regards to hisab-rukyah hadiths, and they had different opinion in using hisab in order to object witness. In regard to matla’ concept, however, they approved Abu Makhramah’s Eight-Degree matla’ concept; however, they applied it differently. The majority of them had left the matla’ concept and then change tomatla’wilayahal-hukmwith a reason for general benefits; while other groups were still consistent with the matla’ theory; therefore, they often perform Ramadhan and ‘Id prays on different days from the days the government has announced