TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia saat ini belum merata. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2016, pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebesar 5,18%, namun di beberapa daerah di Indonesia masih terjadi pertumbuhan ekonomi negatif yaitu di Papua dan Kalimantan Timur, sedangkan daerah yang pertumbuhan ekonominya kurang dari 4% adalah Papua Barat, Kepulauan Babel, Jambi, Riau, dan Aceh. Kesenjangan ini telah direspon positif oleh pemerintah pusat dalam bentuk program pengembangan koridor ekonomi Indonesia melalui pembangunan infrastruktur sebanyak 226 proyek yang digolongkan dalam proyek strategis nasional. Selain itu, di akhir tahun 2025 diharapkan telah tercapai penerapan teknologi tinggi untuk pembangunan berkelanjutan sesuai dengan dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam mewujudkan infrastruktur yang didasarkan pada penelaahan berbagai dokumen yang terkait. Pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan tujuan tersebut diatas didasarkan pada pengetahuan dari berbagai dokumen yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap obyek kajian. Beberapa temuan yang diperoleh adalah untuk mencapai target penyediaan infrastruktur sebagaimana tersebut diatas, masih terdapat berbagai kendala diantaranya adalah: (a) tingginya persoalan korupsi atau suap dalam proyek konstruksi yang mencapai ± 9,1%, (b) belum terformulasinya konsep pembangunan berkelanjutan di tingkat praktis, (c) beragamnya pengetahuan penyedia jasa tentang prinsip berkelanjutan, (d) persoalan kapasitas stake holder yang terlibat dalam proyek konstruksi, dan (e) persoalan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan

STUDI PENDEKATAN EKONOMI BIRU UNTUK INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 514 kabupaten kota berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2016. Diantara kota-kota di Indonesia ada sejumlah kota yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi penduduknya, yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk. Tujuan pendatang di kota dapat bersifat sementara maupun permanen. Belum adanya regulasi yang membatasi jumlah penduduk dalam sebuah kota berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan sistem yang telah ada. Di sisi lain, daya dukung lingkungan kota mempunyai kendala keterbatasan kapasitas penyediaan dan kapasitas tampung limbah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut diatas dengan cara mengimplementasikan konsep kota hijau yang terdiri dari sembilan atribut, yaitu: infrastruktur jalan, transportasi, ruang terbuka hijau, air bersih, kebisingan, energi, perumahan, udara bersih, bangunan gedung. Semua atribut tersebut perlu segera dieksekusi didasarkan pada pendekatan sistem yang terintegrasi guna memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan (aspek ekonomi, sosial, lingkungan). Dalam hal ini diperlukan pengelolaan agar terjadi keseimbangan antara proses penyediaan infrastruktur dengan keterbatasan lingkungan.Selain itu, pengelolaan berbagai infrastruktur baik di darat maupun di laut dimungkinkan digunakan pendekatan ekonomi biru untuk meniadakan limbah

Kajian Infrastruktur Ramah Lingkungan Di Perkotaan

The city is an important part of the population as a space to work and socialize with fellow residents who occupy it. Not surprisingly, most of the population moves towards the city to get a more established livelihood. Data shows that the majority of the population living in the villages began to move to the city for various reasons, as indicated by the high rate of urbanization from year to year. One day the village will lose its role as a food barn for residents of the region. On the other hand, infrastructure needs in urban areas tend to increase which results in a decline in natural resources, especially those that are not renewable.To maintain a balance between the capabilities of nature providing various types of natural resources and infrastructure needs that continue to increase from year to year. The right approach is needed by implementing environmentally friendly development. This study discusses environmentally friendly approaches that are implemented in several infrastructures, namely (1) Eco-friendly sea port consisting of 23 important factors, (2) Environmentally friendly airport consisting of eight aspects, (3) environmentally friendly train station that covers three aspects, (a) in the train station environment, (b) along the railroad, through a tree planting greening program that absorbs CO_2 emissions, (c) Appropriate use of water quality and amount, for toilet purposes on trains using used water or rainwater harvested during rain

ANALISIS RISIKO PENGEMBANG PERUMAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SAAT PANDEMI COVID-19

Pada penghujung tahun 2019 dunia digemparkan adanya virus corona sehingga pada awal ta-hun 2020 WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Virus corona tidak hanya menyerang sistem pernafasan manusia saja, namun juga berdampak pada sektor properti khususnya di Dae-rah Istimewa Yogyakarta.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak adanya pandemi COVID-19 bagi pengembang perumahan, mengidentifikasi variabel risiko yang ada dan menganalisis faktor risiko yang memiliki frekuensi tertinggi dan dampak tertinggi bagi pengembang perumahan. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan cara membagikan lembar kuesioner ke pengembang perumahan. Perbandingan rasio harga perumahan terhadap harga konsumen. Analisa frekuensi dan dampak dengan menggunakan standard deviasi dan nilai mean. Hasilnya adalah adanya gelembung kecil pada triwulan I tahun 2020 pada rasio harga rumah. Sedangkan variabel penurunan daya beli masyarakat memiliki frekuensi tinggi dengan nilai mean 3,50 dan dampak yang tinggi dengan nilai mean 3,67. Yang menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat pada saat pandemi COVID-19 terjadi

PENGARUH DAMPAK CONTRACT CHANGE ORDER TERHADAP KINERJA KONTRAKTOR PROYEK STUDI KASUS: REHABILITASI JEMBATAN NGABLAK

Abstract: Factors that often happens when held CCO (Contract Change Order) Is the repeated coordination with owner related work to be done. The highest mean value of the variable is the performance indicator quantity is 3.87 and the lowest on indicators of punctuality that is equal to 3.71, these results indicate that Change orders on bridge rehabilitation work Ngablak caused by the inaccuracy of the time. CCO (Contract Change Order) affect the performance of contractors by 67.4%, so it can be concluded that done CCO (Contract Change Order) is then the contractor does experience a decrease in performance Abstrak: Faktor yang sering terjadi ketika diadakan CCO (Contract Change Order) adalah terjadinya koordinasi yang berulang-ulang dengan owner terkait pekerjaan yang harus diselesaikan. Nilai mean tertinggi pada variabel kinerja adalah pada indikator kuantitas yaitu sebesar 3,87 dan yang terendah pada indikator ketepatan waktu yaitu sebesar 3,71, hasil tersebut menunjukkan bahwa Change order pada pekerjaan rehabilitasi Jembatan Ngablak disebabkan oleh ketidaktepatan waktu. CCO (Contract Change Order) berpengaruh terhadap kinerja kontraktor sebesar 67,4% sehingga dapat disimpulkan bahwa dilakukan CCO (Contract Change Order) ini maka kontraktor mengalami penurunan kinerja

Teori-aplikasi manajemen proyek konstruksi/ Ervianto

x, 272 hal.: ill, tab.; 23 cm

Teori - Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi

23 cm; 272 ha