Implementasi Zakat Mal Terhadap Pengaruh Perubahan Status Sosial Ekonomi Mustahik (Studi Pelaksanaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan BAZNAS Kabupaten Rembang

Zakat merupakan instrumen dalam agama Islam yang ditujukan untuk menyeimbangkan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat kurang mampu dan mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan zakat dikelola tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan konsumtif saja melainkan dimanfaatkan pula untuk kegiatan-kegiatan produktif. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana implementasi zakat mal di BAZNAS Kabupaten Rembang termasuk dalam bagaimana menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Rembang, apa sudah tepat sasaran dan perbengaruh terhadap tingkat perubahan status sosial ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Rembang.Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Rembang dalam menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) melakukan kerjasama dengan instansi-intansi baik pemerintah maupun swasta serta seluruh masyarakat di Kabupaten Rembang. Pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupten Rembang dibagi dalam beberapa program diantaranya, program Rembang sehat, Rembang peduli, Rembang cerdas, Rembang makmur, dan Rembang taqwa. Setelah dana ZIS terkumpul dan dikelola di BAZNAS Kabupaten Rembang selanjutnya ZIS didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, selanjutnya dalam hal pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Rembang mengalokasikan terhadap kebutuhan produktif dan konsumtif. Pertumbuhan ZIS di BAZNAS Kabupaten Rembang setiap tahun terus mengalami peningkatan dan terus berkembang. Zakat telah memberikan pengaruh perubahan sosial ekonomi bagi mustahiknya, secara kesluruhan program-program kerja BAZNAS Kabupaten Rembang sudah baik, akan tetapi perlu upaya untuk terus mengembangkan program kerja dalam segi produktif khusunya karena dalam pengembangan program produktif BAZNAS Kabupaten Rembang masih jauh dalam mencapai target yaitu mengubah mustahik menjadi muzakki.Kata kunci:Zakat, Perubahan Status Sosial Ekonomi, Mustahik

Analisis Yuridis Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta Tanah

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang pembuatannya dilaksanakan dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Meskipun undang-undang sudah mengaturnya, dalam praktek, pembuatan akta jual beli selalu didasari dengan proses pembuatan akta yang mengakibatkan cacat hukum untuk akta maupun produk dari akta itu sendiri. Atas dasar tersebut maka rumusan permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana kekuatan pembuktian sertipikat yang telah dibalik nama oleh BPN dalam hal terjadinya cacat hukum dalam proses pembuatan akta jual beli tanah serta akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta tanah dan alasan dan bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor 660/Pid.B/2015/PN Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 676/Pid.B/2016/PN Smg.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kekuatan pembuktian sertipikat yang telah dibalik nama oleh BPN dalam hal terjadinya cacat hukum dalam proses pembuatan akta jual beli tanah, akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.Pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah kekuatan pembuktian sertipikat yang telah dibalik nama oleh BPN dalam hal terjadinya cacat hukum dalam proses pembuatan akta jual beli tanah tetap menjadi pembuktian yang kuat dan sempurna. serta akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta tanah belum tentu mengakibatkan akta itu batal demi hukum.Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian sertipikat yang telah dibalik nama oleh BPN dalam hal terjadinya cacat hukum dalam proses pembuatan akta jual beli tanah tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama dalam proses peralihannya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang tanpa memandang terdapat kesalahan sebelumnya dan tidak mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum, di luar pengetahuan pembeli setelahnya. Saran dari penulis, adanya pengecekan akan dokumen-dokumen sebelum dilakukannya proses jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah supaya tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari.

IDEAL COMBINATIONS OF GOVERNMENT SYSTEM AND PARTY SYSTEM FOR STABILITY AND EFFECTIVENESS OF THE GOVERNMENT

Indonesia since before independence until the time the core adopted a multi-party system. While the system of government changes, from a presidential, parliamentary, quasi presidential system. Multiparty presidential government systems can disrupt the stability and effectiveness of the government because there must be a coalition of political parties in the government, the preparation of the cabinet by the President must consider and accommodate the interests of coalition political parties, decision making or policy-making must also consider the interests of coalition political parties, so it will require longer time. The coalition of political parties is very fluid and pragmatic, so there may be a change in the coalition because there is a possibility that political parties that were outside the coalition will then enter the government coalition, and vice versa. Exit the entry of political parties in the government coalition will certainly be very disturbing, because political parties who have just joined the government will demand a seat in the government, especially in the cabinet. Unloading pairs of the cabinet or dismantling pairs of government seats will often occur. This of course greatly disrupts the stability and effectiveness of government. Therefore, a presidential government system ideally does not combine with a multi-party system. A change from a multi-party system to a simple multi-party system is needed, or if possible with a two-party system

An Overview of Islamic Law in the Mechanism of Individual Distribution if the Wife of the Heir is more than One

This study aims to determine and analyze the mechanism of inheritance distribution if the wife of the heir is more than one in terms of Islamic law. The research approach method used in the preparation of this thesis is a normative juridical research method. This research specification uses descriptive analysis. The type of data used is secondary data from legal materials in the form of the Qur'an and Hadith, the Civil Code, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. Collecting data by studying documents or library materials that are collected and processed systematically. The results of this study indicate that: first, the acquisition of inheritance rights for wives or wives is contained in the Qur'an letter An-Nisa' verse 12 and in the Compilation of Islamic Law Article 180. After removing part of the joint property, the rest is distributed to the heirs. If the heir leaves children, the wife's share is 1/8 and if the heir does not leave children, the wife's share is of the inheritance. Second: The concept of marriage in Indonesia based on Act No. 16 of 2019 concerning amendments to Act No. 1 of 1974 concerning marriage contains elements of monogamy, but the court can grant permission on fair conditions, the wife's consent, guarantees the necessities of life for the wife and children, and permit has permanent legal force. KHI explains that joint assets in each marriage are separate and independent and are calculated at the time of the second, third or fourth marriage contract

PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOBA SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAANNYA (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang)

Narkoba sangat berbahanya bagi tubuh kita karena dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaannya dapat merusak fungsi sel-sel syaraf. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat, terutama di kota besar, termasuk Kota Semarang. Perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda tentang bahaya narkoba. Pengabidan kepada masyarakat dengan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang jenis-jenis narkoba, akibat penyalahgunannya, modus peredarannya, dan bagaimana cara pencegahannya. Sebagai mitra adalah Bhabinkamtibmas Polek Genuk, Karang Taruna, Rt, dan RW Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Peserta antusias mengikuti kegiatan terlihat dari pertanyaan dan tangggapan yang disampaikan kepada pemateri. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah masyarakat lebih mengetahui dan memahami bahaya penyalahgunaan narkoba dan modus peredarannya sehingga dapat melakukan pencegahan

PROBLEMATIKA HUKUM PERSIDANGAN KODE ETIK KETUA DPR SETYA NOVANTO OLEH MAHKAMAH KEHORMATAN DPR

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan lembaga penegak kode etik DPR. MKD menghentikan persidangan dengan menerima surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR sebelum diputuskan. Pasal 2 ayat (3) huruf h Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan (Peraturan DPR No. 2/2015) memberi kewenangan kepada MKD untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan. Sementara itu, MKD menghentikan persidangan karena pengunduran diri diatur dalam Pasal 127 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal tersebut tidak dijelaskan lebih rinci tentang makna “mengundurkan diri”, yang mengindikasikan terjadi kekaburan norma yang menyebabkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis bahan hukum adalah secara preskriptif, dan untuk menjawab isu hukum digunakan analisis berdasarkan kewenanangan, prosedur, dan substansi, serta metode interpretasi hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa MKD tidak dapat menghentikan persidangan, karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 127 huruf b UU MD3 tentang makna mengundurkan diri yang diartikan sebagai mengundurkan diri dari anggota DPR. Selain itu, menghentikan persidangan kode etik berdasarkan pengunduran diri Setya Novanto bukan wewenang MKD lagi, karena berdasarkan subjectum litis kode etik DPR hanya berlaku bagi anggota DPR, tidak ada kaitannya dengan Alat Kelengkapan DPR. Implikasi hukumnya adalah tidak adanya putusan yang menentukan masuk dalam kategori apa sanksi yang dijatuhkan, maka Setya Novanto dapat leluasa menduduki posisi lain di Alat Kelengkapan DPR. seperti menjadi ketua F-Golkar hingga menjadi ketua DPR lagi. Saran, MKD harus bijaksana, menjunjung prinsip independensi, transparansi, dan imparsialitas dalam mengadili suatu kasus.Setya Novanto yang berulang kali melanggar kode etik sudah sepantasnya diberhentikan sebagai ketua DPR. Kata Kunci : Mengundurkan diri, Kode Etik, Mahkamah Kehormatan Dewa

Persepsi Konsumen terhadap Pelayanan Apotek di Kota Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

Standar pelayanan farmasi komunitas dikeluarkan untuk menjamin mutupelayanan farmasi kepada masyarakat. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadappelayanan apotek, maka pihak apotek harus memenuhi keinginan dan selera masyarakatyang terus berubah dan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsikonsumen terhadap pelayanan apotek di kota Ranai Kecamatan Bunguran TimurKabupaten Natuna. Penelitian ini mengungkapkan persepsi konsumen berdasarkandimensi daya tanggap, keandalan, kepastian, empati dan berwujud. Persepsi konsumendikategorikan sebagai sangat baik, baik, buruk dan sangat buruk serta data diambildengan cara menyebarkan kuesioner kepada konsumen yang mengunjugi apotek. Hasilpenyebaran kuesioner persepsi konsumen terhadap pelayanan apotek di kota RanaiKecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna berdasarkan pada kelima dimensipenentu kualitas jasa, dimensi yang mempunyai nilai persepsi baik tertinggi sampaiterendah berturut-turut sebagai berikut: empati (84.93%), berwujud (77.4%), keandalan(74.81%), jaminan (69.09%) dan daya tanggap (64.15%). Secara keseluruhan persepsikonsumen terhadap semua dimensi pelayanan apotek di kota Ranai Kecamatan BunguranTimur Kabupaten Natuna yaitu sebanyak 5.45 % responden memiliki persepsi sangatbaik, 74.03% responden memiliki persepsi baik, 20,26% responden memiliki persepsiburuk dan 0.26% responden memiliki persepsi sangat buruk

THE LEGAL EDUCATION ON PREVENTING EARLY MARRIAGE AS AN EFFORT TO INCREASE COMMUNITY LEGAL AWARENESS

The state guarantees the right of everyone to form a family and continue their offspring through legal marriage, and the state also guarantees the right of children to survive, grow and develop as well as the right to protection from violence and discrimination. The Marriage Law requires the age of marriage to be 19 years. However, the marriage law does not explicitly prohibit the practice of early marriage, because the marriage law also provides dispensation facilities if the prospective bride or groom is still a minor. This causes many people to carry out underage marriages or early marriages, including in Bulusari Village, Bulakamba District, Brebes Regency. The reasons are due to pregnancy out of wedlock, economic factors, and cultural factors. The solutions offered are providing understanding to the public about marriage, increasing public legal awareness about the risks of early marriage, both social and health risks, and providing assistance to children and parents who undergo early marriage

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BMT UMS

Penilaian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kinerja keuangan pada BMT UMS yang dianalisa dengan menggunakan lima indikator yakni indikator Struktur Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Likuiditas, Effisiensi Usaha, dan Rentabilitas, yang didalam indikator tersebut terdapat sembilan komponen (rasio) keuangan. Setelah dilakukan analisis data menghasilkan kesimpulan sebagai berikut, dari Struktur Permodalan yaitu dengan Rasio Modal menghasilkan skor kinerja yang stabil dari tahun ke tahun. Dari indikator Kualitas Aktiva Produktif yang diukur dengan KAP dan PPAP dari tahun 2003 – 2005 menunjukkan skor kinerja yang stabil. Dari indikator Likuiditas dengan Rasio Cepat dan Rasio Pembiayaan dari tahun 2003 – 2005 juga menunjukkan skor kinerja yang stabil. Dari indikator Efisiensi Usaha yakni dengan REU1 dan REU2. Dari REU 1 menunjukkan skor kinerja yang memiliki trend yang meningkat dan untuk REU 2 menunjukkan skor kinerja yang memiliki trend yang menurun. Dari indikator Rentabilitas yaitu dengan RRA dan RRM. Dari RRA menunjukkan kestabilan nilai skor kinerja, sedang dari RRM menunjukkan kenaikkan nilai skor kinerja. Secara keseluruhan tingkat kesehatan Kinerja Keuangan pada BMT UMS menunjukkan predikat cukup sehat yakni dengan skor kinerja sebesar 2,50 %. Untuk meningkatkan tingkat kesehatan kinerja keuangan BMT UMS, maka pihak manajemen harus berupaya meningkatkan kinerjanya sehingga dimasa mendatang BMT UMS mampu menghadapi tantangan dan persaingan dengan lembaga keuangan lain

An Efforts to Prevent Juvenile Delinquency to Prepare the Nation's Successful Generation

This research aims to analysis the problems of teenagers who the next generation who will continue and realize the ideals of the nation. We are about to enter the Golden Indonesia in 2045, which will certainly be the era of today's youth. However, the rapid development of information technology has caused the problems and challenges faced by teenagers to become more severe and complex. The method used in the implementation of this community service activity is through lectures, showing pictures and videos, asking questions, and discussing. Those who cannot use it properly will fall into juvenile delinquency with behavior that deviates from societal norms, religious norms and ethics. The causes of juvenile delinquency are various, including lack of parental attention, lack of religious education, wrong associations, and mistakes in utilizing advances in information technology. The solution offered is to provide an understanding to the public about the causes of juvenile delinquency and its impact, the use of useful information technology, how to prevent juvenile delinquency, and directing the youth to carry out positive and beneficial activities for themselves, their families, and the environment