TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PENYITAAN ASET PERUSAHAAN YANG MENUNGGAK PAJAK

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan pada Pasal, 97 ayat (3) bahwa “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2).” Ketentuan ini adalah salah satu ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas bukanlah manusia pada umumnya, melainkan suatu karya buatan manusia yang diciptakan oleh hukum, diakui oleh hukum seperti layaknya manusia yakni sebagai badan hukum (Rechtspersoon). Konsekuensi suatu Badan Hukum, dibutuhkan organ-organnya sebagai himpunan atau kumpulan manusia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas serta bagaimana akibat hukum penyitaan aset Perseroan Terbatas yang menunggak pajak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Soerjono Soekanto dan Sri mamudji menjelaskan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konstruksi hukum (yuridis) melalui penciptaan dan pengakuan terhadap badan hukum seperti halnya suatu Perseroan Terbatas, maka salah satu Organnya yakni Direksi menurut hukum ditentukan sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Akibat hukum dilaksanakan penyitaan terhadap aset Perseroan Terbatas dapat menimbulkan efek berantai, berpengaruh terhadap gaji karyawan Perseroan Terbatas, terhadap angsuran kredit bank, hancur dan terputusnya jaringan distribusi barang dan jasa, dan lain sebagainya. Akibat hukumnya pun akan menjadi lebih luas dan kompleks oleh karena tunggakan kredit bank misalnya, akan berakibat penyitaan terhadap aset Perseroan Terbatas tersebut. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab direksi secara tegas tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang secara tegas menentukan hak, tugas, dan kewenangan dalam pengurusan Perseroan Terbatas. Tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas pada hakikatnya merupakan pelaksana tugas dan kewenangannya sebagai Organ Perseroan Terbatas, dan tanggung jawab tersebut menjadi bagian besar dan penting untuk dicermati oleh Dewan Komisaris yang memang berperan selaku pengawa

Perancangan dan Analisis Performansi Interactive Augmented Reality Berbasis CUDA GPU Computing

ABSTRAKSI: Augmented reality merupakan turunan dari ilmu Computer Vision yang dapat menggabungkan dunia nyata dengan dunia maya menggunakan media kamera secara real time. Hal yang paling mendasar dari augmented reality adalah objek 3 dimensi, marker detection, dan video streaming. Marker detection merupakan hal yang paling banyak memakan resource komputer sehingga dapat dikatakan bahwa hand detection sangat mempengaruhi performansi dari augmented reality. Dewasanya augmented reality dibagi menjadi dua jenis yaitu, marker based augmented reality dan markerless augmented reality. Untuk mengurangi waktu komputasi dan juga memperbaiki performansi dari augmented reality tersebut. Penulis mencoba untuk membuat suatu aplikasi augmented reality yang berbasis CUDA GPU Computing. CUDA merupakan arsitektur parallel yang dibuat oleh nvidia yang digunakan untuk memaksimalkan kemampuan yang ada didalam GPU untuk keperluan parallel computing. Dalam penelitian ini penulis mencoba membuat aplikasi augmented reality yang memiliki performansi yang baik sehingga penggunaannya dapat lebih maksimal kemudian penulis mencoba untuk menganalisis performansi dari interactive augmented reality, dengan cara membandingkan kecepatan fps dari sistem yang menggunakan CPU dengan sistem yang menggunakan GPU CUDA.Kata Kunci : Augmented Reality, CUDA, GPU, Haar Classifier, Hand Detection, OpenGLABSTRACT: Augmented reality is a derivative of Computer Vision that can combine the real world with the virtual world using cameras as the media in real time. The most fundamental of augmented reality is a 3-dimensional object, marker detection, and video streaming. Marker detection is the most computer resource consuming so that it can be said that the hand detection greatly affect the performance of augmented reality. These days augmented reality is divided into two types, marker-based and markerless augmented reality. To reduce the computational time and also improve the performance of augmented reality. The author tries to make an augmented reality application based on CUDA GPU Computing. CUDA is a parallel architecture made by nvidia used to maximize the capabilities that exist within the GPU for parallel computing purposes. In this study the authors tried to analyze the performance of interactive augmented reality, by comparing the fps rate of the system using a CPU with GPU systems using CUDA. The author also tried to create augmented reality apps that have good performance so that its use can be maximized.Keyword: Augmented Reality, CUDA, GPU, Haar Classifier, Hand Detection, OpenG

DAMPAK KEMENANGAN KOMUNIS VIETNAM TERHADAP PERKEMBANGAN KOMUNISME DI LAOS DAN KAMBOJA 1975-1980

Skripsi ini berjudul “Dampak Kemenangan Komunis Vietnam Terhadap Perkembangan Komunisme di Laos dan Kamboja 1975-1980”. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ketertarikan peneliti terhadap tindakan komunis Vietnam terhadap negara-negara di kawasan Indocina. Adapun permasalahan yang peneliti sikapi yaitu (1) Apa faktor penyebab munculnya keinginan komunis Vietnam dalam menanamkan pengaruhnya di Laos dan Kamboja? (2) Bagaimana proses penanaman pengaruh komunis Vietnam di Laos dan Kamboja tahun 1975-1980? (3) Bagaimana reaksi Laos dan Kamboja terhadap pengaruh komunis yang datang dari Vietnam tahun 1975-1980? Penelitian ini menggunakan metode historis dengan langkah pokok di antaranya heuristik, kritik, interpretasi, dan Historiografi. Pembahasan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa komunis Vietnam berhasil menyatukan Vietnam Utara dan Selatan pada tahun 1975. Setelah bersatunya Vietnam Utara dan Selatan komunis Vietnam menjadi sebuah kekuatan besar di kawasan Indocina. Dengan kekuatan besar tersebut Vietnam berupaya mengekspor ideologi komunis nya ke negara-negara di Indocina yaitu Laos dan Kamboja bahkan sampai seluruh Asia Tenggara. Bahkan rencana untuk menguasai Indocina dan Asia Tenggara sudah direncanakan matang oleh Vietnam dalam Hanoi’s blueprint. Dalam proses pengeksporan ideologi komunis nya Vietnam menggunakan tindakan yang berbeda dalam menghadapi kedua negara tersebut. Untuk Laos, Vietnam menggunakan jalur diplomasi karena Vietnam dan Laos memiliki kedekatan emosional sejak zaman perang kemerdekaan, sedangkan untuk Kamboja, Vietnam lebih menggunakan jalur militer atau peperangan karena buruknya hubungan Vietnam dan Kamboja sejak zaman tradisional. Skripsi ini juga diharapkan dapat memperkaya tulisan mengenai sejarah Asia Tenggara di Departemen Pendidikan Sejarah. Kata Kunci: Komunis, Vietnam, Laos, Kamboja This thesis entitled "Impact of the Vietnamese Communist Victory Against Communism developments in Laos and Cambodia 1975-1980". The background to this study is the interest of researchers to the actions of the Vietnamese communists against countries in the Indochina region. As for problems that researchers take very namely (1) What are the factors causing the emergence of the Vietnamese communists desire to exert influence in Laos and Cambodia? (2) How does the process of planting the Vietnamese communist influence in Laos and Cambodia in 1975-1980? (3) What was the reaction Laos and Cambodia against communist influence coming from Vietnam in 1975-1980? This study uses historical methods with the basic steps in between heuristic, criticism, interpretation, and Historiography. The discussion is conducted in writing this paper uses literature study engineering. Based on the research results can be explained that the Vietnamese communists managed to unite North and South Vietnam in 1975. After the unification of North and South Vietnam communist Vietnam became a major force in the Indochina region. With great power the Vietnamese communist ideology seeks to export it to countries in Indochina, namely Laos and Cambodia even to the whole of Southeast Asia. Even plans for controlled Indochina and Southeast Asia are already planned matured by Vietnam in Hanoi's blueprint. In the process of exporting its ideology of communist Vietnam to use different actions in the face of both countries. For Laos, Vietnam use diplomacy as Vietnam and Laos have emotional closeness since the war of independence, while for Cambodia, Vietnam is using military means or combat because of poor relation between Vietnam and Cambodia since traditional times. This thesis is also expected to enrich the writing of the history of Southeast Asia in the Department of History Education. Keywords: Communist, Vietnam, Laos, Cambodi

PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN PROYEK BERDASARKAN PROJECT MANAGEMENT MATURITY MODEL: STUDI KASUS DI PT XYZ

Pembahasan mengenai project management maturity model telah mendapat perhatian besar untuk menilai kemampuan organisasi saat ini dalam menerapkan manajemen proyek. Penilaian yang memungkinkan setiap organisasi untuk memahami kapabilitasnya dalam mengelola proyek serta menyediakan kerangka kerja besar untuk peningkatan kinerja. Namun demikian, model ini kurang mendapat perhatian dalam organisasi berbasis proyek di Indonesia sehingga membuat organisasi sulit untuk berkembang karena tidak pernah melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan project management maturity model pada salah satu perusahaan project-based organization di Indonesia agar mengetahui tingkat kematangan manajemen proyeknya. Lima tingkat kematangan dan sepuluh knowledge area manajemen proyek yang terdapat dalam project management maturity model digunakan sebagai alat pengukuran. Model kematangan direpresentasikan ke dalam bentuk kuesioner yang melibatkan tujuh manajer proyek sebagai respoden dalam penelitian ini. Temuan utama menunjukkan bahwa enam knowledge berada pada tingkat satu dan empat knowledge area berada pada tingkat dua. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa tingkat kematangan perusahaan secara keseluruhan berada pada tingkat satu. Setelah mengetahui tingkat kematangan perusahaan, selanjutnya rekomendasi perbaikan dirancang terkait knowledge area yang berada pada tingkat satu yaitu integration, scope, schedule, resources, risk, dan stakeholder untuk meningkatkan kematangan perusahaan menjadi tingkat dua

Las trabajadoras del hilo y la aguja. El oficio de las costureras a domicilio en la ciudad de México durante las primeras décadas del siglo XX

The purpose of this article is to characterize the work activities of seamstresses who made clothes in small sewing workshops established in their homes, most of them located in central areas of Mexico City. It is worth mentioning that this trade, unlike the one practiced with sewing machines, was carried out manually using threads and needles.  The system of learning the trade took place in the workshops even though there were elementary instruction centers where sewing courses were offered. Likewise, the years of experience and practice of the trade were two fundamental aspects in the world of work of the home-based seamstresses because through them they transmitted the knowledge about the elaboration of clothes in a generational way.Este artículo tiene el propósito de caracterizar las actividades laborales de las costureras que confeccionaban ropa en pequeños talleres de costura establecidos en sus domicilios; la mayoría de estos ubicados en lugares céntricos de la ciudad de México. Cabe mencionar que este oficio, a diferencia del practicado con máquinas de coser, se llevaba a cabo de forma manual empleando hilos y agujas.  El sistema de aprendizaje del oficio se dio en los talleres a pesar de que había centros de instrucción elemental donde se ofrecían cursos de confección. Asimismo, los años de experiencia y práctica del oficio fueron dos aspectos fundamentales en el mundo del trabajo de las costureras a domicilio porque a través de ellos transmitían los conocimientos sobre la elaboración de ropa de forma generacional

PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM USAHATANI TOMAT DI DESA TARAITAK SATU KECAMATAN LANGOWAN UTARA KABUPATEN MINAHASA

This study aims to determine the role of women in the stages of work on tomato farming and the time allocation in tomato farming and in household activities. This research was conducted for 6 months from November 2016 to May 2017 in Taraitak Satu Village, Langowan Utara District, Minahasa Regency. The data used in this study consisted of primary data obtained through interviews and observations on 20 women farmers who were deliberately selected by criteria of having a husband and working not as a tomato farmer. Secondary data was obtained from the Taraitak Satu Village Office, Unsrat Agricultural Library, the Internet through google searching in the form of a thesis from another university. Data analyzed using qualitative and quantitative analysis. Based on the results of the study concluded the stages of work involving women on tomato farming, namely the stage of seed preparation, land clearing, planting and making planting holes, planting, mulching, maintenance - including watering, weeding, fertilizing, controlling pests and diseases or spraying of pesticide, trimming and binding - , harvesting, and post-harvesting. The most dominant time allocation of female labor is at the maintenance stage except spraying drugs that are not carried out by women. Maintenance activities are carried out by women because according to the local community's views women are more diligent than men in this process namely watering, weeding, fertilizing, pruning and binding. The highest outpouring of women's work time in tomato farming is in maintenance activities, especially in binding and pruning activities, which requires 2 days per harvest where the period of 1 harvest is 3 months 2 weeks. In household activities: women with families devote time per day to work for income (tomato farming) an average of 8.3 hours per day while for housework time is 4.58 and for other activities such as worship is 4.2 hours per week. Women in the research location played a dual role as breadwinners (taking care of farming tomatoes) and at the same time as housewives who have to prepare their family's needs before going to take care of tomatoes.*eprm

Não obrigatoriedade da audiência de mediação ou conciliação nas ações de família em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher

TCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Jurídicas. Direito.O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu um procedimento especial para as ações de família, no qual está prevista uma audiência obrigatória de mediação ou conciliação. O não comparecimento de uma das partes à audiência, já designada, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com a cominação de multa. A obrigatoriedade se refere à primeira sessão, pois ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação ou conciliação. O objetivo deste trabalho foi verificar se a audiência de mediação ou conciliação nas ações de família deve ser obrigatória em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Foram utilizados o método de abordagem dedutivo e o método de procedimento monográfico. Concluiu-se que a obrigatoriedade da audiência, caso a vítima de violência doméstica e familiar tenha se manifestado no sentido de não querer comparecer ao encontro, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da autonomia da vontade. Além disso, pode colocar em risco a segurança física e/ou a integridade psicológica da ofendida

¡Para lo que alcance! El gasto doméstico de trabajadoras en la Ciudad de México, 1917-1921

En el siguiente artículo se estudia el gasto doméstico de una costurera que confeccionaba ropa a domicilio y una mujer que elaboraba tortillas diariamente. El objetivo de este texto es conocer las condiciones de vida de estas trabajadoras después de la Revolución mexicana para saber cómo impactó este proceso armado en sus hogares. Para saberlo, se tomó en cuenta la conformación de sus canastas básicas a partir de la relación existente entre sus ingresos y los precios de los productos de primera necesidad como el alimento, alquiler, vestimenta, combustibles y aseo. Este estudio se realizó a partir de las encuestas sobre el costo de la vida obrera, elaboradas por el Departamento del Trabajo durante 1921. Cabe mencionar que a partir de esta herramienta contable se observó que las trabajadoras subsistían con presupuestos limitados, lo cual indica que apenas si les alcanzaba para vivir

ANÁLISE DO DIREITO À MORADIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL DA CIDADE

No presente artigo, busca-se analisar o direito à moradia inserido em um contexto social, tratando-o conforme previsto na Constituição Federal vigente, como direito fundamental do ser humano. E, em linha oblíqua, abarcando a dignidade humana e a promoção do bem comum, afim de promover a justiça social e igualdade na busca por sua efetivação. Desta forma, primordial abordar as conquistas históricas vivenciadas pelo homem ao longo do tempo para que tal direito fosse progressivamente concretizado, destacando os movimentos que contribuíram para que tal direito estivesse hoje previsto na Lei Maior. Nesta senda, é indubitável ressaltar a evolução do direito a moradia em âmbito internacional, já que estes documentos reconhecem expressamente o status fundamental conferido ao direito à moradia; e principalmente na seara nacional, dando ênfase a preocupação do legislador constituinte em promover o bem-estar aos indivíduos por meio do desenvolvimento de políticas públicas para efetiva materialização dos direitos ligados a dignidade humana, posto que o direito à moradia não é apenas um Direito Social, em razão de sua disposição topográfica, mas também um Direito Fundamental dada sua importância para a construção de uma sociedade justa e solidária. Tais mudanças contribuíram para que o direito a moradia deixasse de ser apenas um direito social e passasse a ser considerado direito fundamental, indispensável para a construção de uma sociedade justa e solidária. Para alcançar os fins almejados foram realizadas pesquisas bibliográficas de cunho qualitativo, e utilizado o método dedutivo