183 research outputs found
Monitoring and recording changes in natural landscapes: A case study from two coastal wetlands in se italy
This study analyzed and evaluated the changes that occurred in two coastal wetlands, characterized by complex and fragmented landscape patterns, in Southern Italy, which were moni-tored over a period of seven years from 2007 to 2014. Furthermore, the performances of two Land Cover (LC) and habitat taxonomies, compared for their suitability in mapping the identified changes, were assessed. A post-mapping method was adopted to detect the habitat/LC changes that occurred in the study period. Various changes were identified, both inter-class changes (class conversions) and intra-class changes (class modifications), and quantified by means of transition matrices. Conversions were easily mapped, while the modification mapping depended on the taxonomy adopted: the Land Cover Classification System (LCCS) allowed the detection of morpho-structural changes in woody vegetation, but the European Nature Information System (EUNIS) showed a higher thematic resolution for the salt marsh types. The detected changes were related to specific impacts, pressures and underlying factors. Landscape indices highlighted different trends in landscape richness and complexity in the two sites. Changes are occurring very quickly in the observed coastal sites and the ongoing dynamics are strictly related to their small size and complexity. For effective monitoring and detection of change in these environments, the coupling of EUNIS and LCCS is suggested
Marketing culturale e territori della cultura: la formazione di una comunità
Abstract not availabl
Amplitud de distribución eritrocitaria como factor de riesgo de mortalidad en pacientes en hemodiálisis
La amplitud de distribución eritrocitaria (ADE) elevada ha sido
relacionada con morbimortalidad de diferentes enfermedades, entre ellas con
enfermedad renal crónica. Pocos estudios han explorado la relación de ADE elevada
con mortalidad de pacientes en hemodiálisis, inclusive con resultados
contradictorios, por lo cual nuestro objetivo fue determinar si la ADE > 14.9% es un
factor de riesgo de mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en
hemodiálisis.
Material y métodos: realizamos un estudio analítico, observacional, retrospectivo,
de casos y controles en 177 pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis.
La muestra estuvo conformada por 59 pacientes fallecidos (casos) y 118 pacientes
vivos (controles) seleccionados por muestreo aleatorio simple. El ADE de los
pacientes fue dividido en > 14.9% (ADE alto) y ≤ 14.9% (ADE bajo).
Resultados: el 72.9% de los casos presentaron ADE alto comparado con el 44.1%
de los controles. Los pacientes con ADE alto presentaron un OR: 3.41 (IC 95% 1.73
- 6.73, p < 0.001). En el análisis multivariado de los factores de riesgo relacionados
con mortalidad con diferencias significativas en la muestra total encontramos para
anemia un OR ajustado: 2.636 (IC 95% 1.211 - 5.736, p < 0.015).
Conclusión: La amplitud de distribución eritrocitaria no es factor de riesgo de
mortalidad en pacientes con ERC en hemodiálisis.The elevated red blood cell distribution width (RDW) has been related
to morbidity and mortality of different diseases, including chronic kidney disease. Few 5
studies have explored the relationship of high RDW with mortality in hemodialysis
patients, even with contradictory results, for which our objective was to determine if
RDW > 14.9% is a risk factor for mortality in patients with chronic kidney disease
(CKD) on hemodialysis.
Material and methods: We conducted an analytical, observational, retrospective,
case-control study in 177 patients with chronic kidney disease on hemodialysis. The
simple consisted of 59 deceased patients (cases) and 118 living patients (controls)
selected by simple random sampling. The ADE of the patients was divided into >
14.9% (high ADE) and ≤ 14.9% (low ADE).
Results: 72.9% of the cases presented high RDW compared to 44.1% of the controls.
Patients with high RDW had an OR: 3.41 (95% CI 1.73 - 6.73, p < 0.001). In the
multivariate analysis of the risk factors related to mortality with significant differences
in the total sample, we found an adjusted OR for anemia: 2,636 (95% CI 1.211 -
5.736, p < 0.015).
Conclusion: The red cell distribution width is not a risk factor for mortality in patients
with CKD on hemodialysis.Tesi
Clima Organizacional En La División De Energía Eléctrica Del Proyecto Especial Chavimochic – 2018.
La presente investigación aludida a determinar el nivel de desarrollo del Clima
Organizacional en la división de energía eléctrica del proyecto especial Chavimochic – 2018,
esta investigación tuvo un alcance descriptivo no experimental y de acuerdo a la
temporalidad Transversal. Se trabajó con una población de 56 colaboradores entre técnicos
Administrativos y profesionales, a quienes se les aplico una encuesta teniendo en cuenta la
escala de Likert con cinco opciones de respuesta, El procesamiento y análisis de datos se
realizó mediante la estadística descriptiva utilizando el SPSS 21. Los resultados obtenidos
permitieron concluir donde se determinó que los niveles del desarrollo del clima
organizacional en la División de Energía Eléctrica del Proyecto Especial Chavimochic, que
se obtuvo que el 5% de los colaboradores percibe que es de nivel bueno, el 71% es de nivel
regular y el 23% reconoce que el clima organizacional es de nivel malo, donde se puede
decir que el nivel de clima organizacional que desarrolla la empresa es regular. Deliberando
los resultados se rechaza la hipótesis porque el clima organizacional que desarrolla la
empresa no es bueno
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Renovasi Gedung pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara (Studi Kontrak Nomor Prj-1/Wkn.02/Pbj/2018)
Kontrak Pengadaan memiliki karakter khusus. Salah satu karakter khusus
tersebut adalah instrumen hukum yang mengatur kontrak pengadaan dibuat dan
ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Standard Dokumen Pengadaan (SDP)
yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP). Penetapan SDP termasuk draft kontrak dengan maksud agar kebebasan
berkontrak tidak disalahgunakan. Namun potensi pemenuhan hak dan kewajiban
tidak sesuai kontrak tetap dapat terjadi, baik karena cidera janji atau keadaan
kahar. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apakah kontrak Pengadaan
renovasi gedung rumah dinas Nomor PRJ-1/WKN.02/PBJ/2018 pada Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara sudah sesuai
dengan pengaturan umum Pengadaan berupa Peraturan Presiden (Perpres) No. 16
Tahun 2018 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, bagaimana
pelaksanaan kontrak Pengadaan tersebut, dan hambatan pelaksanaan Kontrak
Pengadaan dikaitkan dengan teori kepastian hukum dan pertanggungjawaban
hukum.
Metode penelitian tesis menggunakan tipe deskriptif dan jenis penelitian
hukum normatif atau doktriner. Data yang dipergunakan adalah data sekunder.
Hasil penelitian: Pertama, Kontrak telah disusun sesuai dengan pengaturan
umum Pengadaan sebagaimana di atur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan
perubahannya dan tidak bertentangan dengan Perpres No. 16 Tahun 2018, serta
pengaturan khusus kontrak Pengadaan konstruksi dalam Undang-Undang Nomor
(UU No.) 2 Tahun 2017. Selain itu kontrak tersebut juga telah memenuhi seluruh
unsur syarat sahnya kontrak meliputi syarat subjektif dan syarat objektif, dengan
demikian telah memenuhi asas mengikat sebagai undang-undang (pacta sunt
servanda) dalam hukum perdata. Asas konsensualitas, kebebasan berkontrak, dan
iktikad baik juga telah terpenuhi dalam kontrak tersebut karena pemilihan klausulklausul
baku berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah tanpa adanya
tekanan dari salah satu pihak. Kontrak tersebut juga telah memenuhi asas
proporsionalitas dimana pertanggungjawaban hukum para pihak disepakati sesuai
proporsi berdasarkan hak dan kewajibannya; Kedua, Pelaksanaan kontrak tunduk
pada aturan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya karena persiapannya
sudah dilaksanakan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dan tidak bertentangan dengan
Perpres No. 16 Tahun 2018 dan ketentuan pelaksanaannya. Pelaksanaan kontrak tersebut juga tunduk pada pengaturan khusus Pengadaan jasa konstruksi yaitu UU
No. 2 Tahun 2017. Dengan demikian pelaksanaan kontrak telah sesuai dengan tata
cara dan ketentuan hukum yang berlaku di bidang Pengadaan konstruksi sehingga
menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Pertanggungjawaban hukum
dilaksanakan secara berimbang sesuai hak dan kewajiban para pihak menurut tata
cara di atur dalam undang-undang; Ketiga, Hambatan dalam pelaksanaan kontrak
adalah hambatan yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis terkait ketentuan
hukum yang berlaku di bidang Pengadaan dimana terdapat aturan standar dan
prosedur yang belum ditetapkan oleh kementerian teknis di antaranya adalah
bentuk dan dokumen pendukung kontrak dan batas waktu penetapan aturan
tersebut sudah terlewati, seharusnya sudah ditetapkan paling lambat tanggal 21
Juni 2018 sejak tanggal diundangkannya Perpres No. 16 Tahun 2018. Hal ini
menyebabkan kegiatan Pengadaan yang persiapannya dilakukan sejak tanggal 1
Juli 2018 yang mana sudah harus tunduk pada Perpres No. 16 Tahun 2018 akan
mengalami kendala dalam penyusunan draft kontraknya. Hambatan non yuridis
terkait lingkup pekerjaan, keterbatasan SDM, dan alam yang dapat menjadi
kendala penyelesaian pekerjaan. Apabila hambatan tersebut tidak dapat ditemukan
penyelesaiannya dapat menyebabkan timbulnya perselisihan/sengketa. Penyelesaian
perselisihan pada tahap pertama adalah perdamaian melalui musyawarah antara
para pihak. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak
tercapai maka penyelesaian yang dipilih para pihak melalui pengadilan.Procurement contract has special character. One of the special character is a
legal instrument, the contract is made and stipulated by the government based on the
Procurement Document Standard (SDP) that is set by the National Public
Procurement Agency (LKPP). Determination of SDP is included in a draft contract,
made by the Government with the intention that the freedom of contract is not
misused. However, the potential for fulfillment of right and non-contractual
obligation can still occur, whether due to a breach of contract or force majeure. The
research was conducted to assess whether the procurement contract renovation of
official house building Nr. PRJ-1/WKN.02/PBJ/2018 at the Regional Office of
Directorate General of State Assets Management in North Sumatra according to the
general procurement arrangement, namely Presidential Regulation (Perpres) Nr. 16
Year 2018 and Perpres Nr. 54 Year 2010 including its amendment, that is associated
with a theory of legal certainty and legal accountability.
Thesis research method using descriptive and normative law research or
doctrinaire. The data used is secondary data.
Results: First, the contract has been prepared in accordance with the general
arrangement of procurement as stipulated in Perpres Nr. 54 Year 2010 including its
amendment and does not conflict with Perpres Nr. 16 Year 2018 and the special
arrangement of construction procurement contract in the Act (UU) Nr. 2 Year 2017.
In addition, the contract has also fulfilled all elements of the contract validity
requirements including subjective conditions and objective conditions, thus fulfilling
the binding principle as a law (pacta sunt servanda) in civil law. The principle of
consensuallity, the freedom of contract, and good intention has also been fulfilled in
the contract because the selection of standard clauses is based on mutual agreement
through deliberation without pressure from one party. The contract also has fulfilled
the principle of proportionality whereby the parties agreed to legal liability in
proportion, based on rights and obligations; Secondly, the implementation of the
contract is subject to Perpres Nr. 54 Year 2010 including its amendment, because the
preparation has been carried out before July 1, 2018 and does not conflict with
Perpres Nr. 16 Year 2018 and the terms of implementation. Implementation of the
contract is also subject to special arrangement procurement of construction services,
namely UU Nr. 2 of 2017. Thus the implementation of the contract in accordance
with the procedure and legal provision in force in the field of procurement of
construction, thus ensuring legal certainty for the parties. Impartial judicial
accountability implemented in accordance rights and obligations of the parties according to the procedure set in the legislation; Third, The obstacles to contract
implementation are juridical and non-juridical. The Juridical obstacles are related to
legal provisions that apply in the Procurement sector where there are standard rules
and procedures that have not been established by the technical ministries, among of
them are the form and supporting documents of the contract and the time limit for the
stipulation of these rules has been passed, it should has been established not later
than June 21, 2018 from the date promulgation of Perpres Nr. 16 Year 2018. This
causes Procurement activities whose preparation is carried out from July 1, 2018
which has to be subject to Perpres Nr. 16 Year 2018 will experience problems in
drafting the contract. Non-juridical obstacle related to the scope of work, limited
human resources, and nature which can be a constraint to the completion of work. If
these obstacles cannot be found the settlement can lead to disputes. Settlement of
disputes in the first stage is peace through deliberation between the parties. In the
event that the settlement of disputes through peace is not achieved, the settlement
chosen by the parties through the court
Validation of colorimetric assays for hydrogen peroxide, nitrate and nitrite ions in complex plasma-treated water solutions
AbstractLiquids treated with cold plasma emerged as 'redox drugs' in biomedicine, as sources of reactive oxygen and nitrogen species targeting cellular functions, including wound healing and cancer progression. The use of cell culture media as starting liquid, however, challenges the identification of plasma‐generated chemistry, limited by the presence of many reactive species and organic compounds. Available detection methods need, therefore, to be confirmed in these liquids to avoid inaccurate results. In this research, robustness, linearity, accuracy and specificity of three colorimetric assays are investigated to detect H2O2, NO2− and NO3−, predominant plasma‐induced products. The results clearly highlight the presence of some factors affecting the detection in cell culture media like high concentrations of chlorides found interfering with the detection of NO3− in the medium
PLANOS AGRÃCOLAS E PECUÃRIOS E SUAS IMPLICAÇÕES NA BOVINOCULTURA DE CORTE BRASILEIRA
In the last seven years, the federal governments published Agricultural and Livestock Plans with the proposal of building and working as mechanisms of improvement Brazil agricultural and livestock activities. In order of agribusiness expression and importance for the country, considerations about the influence of these plans into Brazilian productivity have become increasable relevant. The present paper has as a proposal (1) a comparative analyses of each PAP’ characteristics, in the period of 2000/2001 to 2005/2006, studying the official documents published by the Agricultural, Livestock and Food Supply Ministry; (2) a prospective investigation of productivity datas offered by IBGE/Embrapa and; (3) provide, from simple statistical approach and inference, the real performance of livestock in the last six years, and (4) offer bases that help in formulating hypotheses about the programs effectiveness. Recalculated the productivity index, considering the progress in the disposal of matrices since 2001, concluding by the presence of bias in the indicator. The productivity examination, result in positive performance, but lower than recognized. The figures obtained do not have strong enough to unequivocally independent of environmental variables. It is not possible admit that the PAP’s effectiveness fueling the result of the bovine productive chain.agribusiness, agricultural and livestock plan, productivity and investment in agribusiness., Agribusiness, Agricultural Finance, Industrial Organization,
- …