EVALUASI KESESUAIAN PELAKSANAAN PROBITY AUDIT PADA BPKP PUSAT DENGAN PEDOMAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Probity audit is an independence assessment activity to ensure the goods/services procurement processes have been implemented consistently appropriate with the principle of upholding integrity, uprightness, honesty and fulfill certain occur legislation aimed for improving the accountability for the use of public sector fund. Probity audit is done in real time simultaneously with the goods/services procurement process. This study aims to evaluate the suitability of the implementation of probity audit conducted by BPKP Headquarter as agency that initiated the implementation of probity audit in Indonesia compared with the Probity audit Guidelines for Procurement of Goods/Services as criteria. The results of this study indicate that the implementation of probity audit conducted by BPKP Headquarter has been implemented adequately, but there are activities that do not fit the criteria, especially in the activities of the determination of the scope of the audit, the preparation of working papers and the follow-up monitoring of the audit results. Probity audit merupakan kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Probity audit dilakukan secara real time yaitu bersamaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan probity audit yang dilakukan oleh BPKP Pusat selaku instansi yang menginisiasi pelaksanaan probity audit di Indonesia dibandingkan dengan kriteria berupa Pedoman Probity audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan probity audit yang dilakukan oleh BPKP Pusat sudah dilaksanakan secara memadai, namun masih terdapat hal yang belum sesuai dengan kriteria terutama dalam kegiatan penentuan ruang lingkup audit, penyusunan kertas kerja dan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA DESA GELAM JAYA KECAMATAN PASAR KEMIS KABUPATEN TANGERANG

Desa merupakan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteaan masyarakat. Kewenangan desa untuk mengelola potensi yang dimilikinya sangatlah besar. Kondisi ini disebabkan oleh adanya anggaran dana desa cukup besar yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Tujuannya adalah agar dapat dipergunakan oleh desa untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adanya belanja barang dan jasa oleh perangkat desa, menggiatkan sektor ekonomi di desa dan meningkatkan omzet para pelaku usaha sehingga meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Bendahara Desa merupakan salah satu bendahara pemerintah yeng melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang didanai oleh dana desa. Dengan demikian, seorang bendahara desa harus memahami aspek-aspek perpajakan agar dapat melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA DESA DAN EDUKASI PERPAJAKAN USIA DINI DI DESA PANGADEGAN KECAMATAN PASAR KEMIS KABUPATEN TANGERANG

Pajak memiliki peranan yang penting di negara ini, sehingga sudah seharusnya masyarakat mengetahuinya. Peranan pajak yang besar harus dikenalkan sejak dini, terutama di lingkungan sekolah-sekolah. Dewasa ini, kewenangan desa untuk mengelola potensi yang dimilikinya sangatlah besar. Kondisi ini disebabkan oleh adanya anggaran dana desa cukup besar yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa dikelola sesuai asas transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tujuannya adalah agar dapat dipergunakan oleh desa untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adanya belanja barang dan jasa oleh perangkat desa, menggiatkan sektor ekonomi di desa dan meningkatkan omzet para pelaku usaha sehingga meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Bendahara Desa merupakan salah satu bendahara pemerintah yeng melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang didanai oleh dana desa

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT ACCOUNT REPRESENTATIVE UNTUK MENERBITKAN SURAT TAGIHAN PAJAK DALAM RANGKA MELAKSANAKAN UNDANG- UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BANGKO)

The change in political government of Indonesian, that had taken place in the "big bang decentralization" era, create the  decentralization of power. In the fiscal decentralization, the local governments has the power to manage theirs’ finances, including tax collection. But, actually local governments can levy taxes only if there are  any assignment  from the legislators or conducted by the constitution. The extention of the local tax object produces several problems,particularly double taxation between federal and local taxes. Constitutional Court's decision for the golf tax implied the questions about the legitimacy of local taxes. Meanwhile, the construction of tax law encountered any problems, such as the legislators’ mind of state, tend to be undemocratic, tortuous and any potential overlap of double taxation in Indonesia. Program Self Assessment merupakan amanah dari Undang-Undang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tugas fiskus, dalam hal ini Account Representative (AR) adalah memastikan apakah Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan merujuk pada UU KUP sebagai dasar dan ketentuan utamanya. Tiap AR diberi tugas oleh  Kepala  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengawasi beberapa Wajib Pajak.  AR  mengawasi  kewajiban  Wajib Pajak melalui sistem yang ada pada KPP. Apabila terdapat Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan oleh UU KUP, maka AR punya kewajiban untuk menegur   dengan menerbitkan   Surat   Tagihan   Pajak   (STP).   Dalam pelaksanaan sebenarnya masih banyak Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban self assessment mereka dengan benar, dan tidak dilakukan teguran oleh AR melalui penerbitan STP

ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBELUM DAN SESUDAH MENJADI PAJAK DAERAH DIKABUPATEN SUKOHARJO

Handover of PBB P2 to local governments is based on Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah(PDRD).In its implementation,local governments need to be ready in all management aspects including the administration of the collection.This study aimed to compare the implementation of managing PBB P2 before and after becoming local taxes. The research method used is descriptive qualitative analysis. The results showed that there were no differences in the implementationof PBBP2 management, in the SOP PBB P2, in PBB P2 rate and the number of villages served

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU MELALUI PENDEKATAN PERILAKU

This research is a survey conducted on taxpayers with specific gross circulation in the area of KPP Pratama Pondok Aren. The title of this research is "Factors Affecting Taxpayer Compliance with Specific Gross Circulation Through Behavioral Approach (Case Study at KPP Pratama Pondok Aren)".This study aims to determine the factors that influence taxpayer compliance with specific gross circulation according to PP 46 Tahun 2013.Sampling using simple random sampling with the Slovin method. From the calculation results obtained the number of samples is 100 respondents. The analytical tool in this study is multiple regression analysis which is used to see the factors that influence taxpayer compliance with specific gross circulation according to PP 46 Tahun 2013.The results of this study indicate that there are two factors that influence taxpayer compliance with spesific gross circulation according to PP 46 of 2013, namely attitude and religiosity

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DESA PELAWAD KECAMATAN CIRUAS KABUPATEN SERANG)

Villagefund isanew source of incomeforthe village government, sourcedfrom the state budget allocation. This fund began to be allocated and disbursed the first time in 2015. The village government will earn huge amounts of money in running the village administration, but on the other hand demanded readiness in the management of village finances better. This study aims to determine the readiness of the Pelawad village government in the management of the Village Fund andknowing the constraintsfaced. The analytical method used is descriptive analysis and index analysis to quantify the level of readiness in managing the Village Fund. Some Factors that support the readiness of the ofthe Village Government in managing the Village Funds are organizational commitment, human resources and information systems. The results showed that Pelawad Village Government has a strong commitment in the management ofthe VillageFund.The quantityof human resourcesare sufficient, whileintermsof quality is not sufficient. The information systems to support the processing of village financial data have been available, but the human resourcesare not fully ready to operate the systems. Pelawad village government readiness in the overall managementof village funds are categorized on the level set by the value of theindex 66

Financial Performance of the Local Government Institution (Case Study of DKI Jakarta Province)

This study aims to prove the effect of the implications of Budgeting Participation, Clarity of Budget Objectives, Public Accountability on the Financial Performance of Local Government (Empirical Study in DKI Jakarta Province) The object of this research is 15 OPD (Regional Organization) with 62 questionnaires in the DKI Jakarta Provincial Government. The results of this study indicate that budgetary participation does not affect the performance of local government. This means that the increase or decrease in budget participation will not have a significant impact on the performance of local government. Clarity of Budget Objectives and Public Accountability affect the Financial Performance of the Local Government. This means that all budget goals that have been made will have an impact on increasing or decreasing performance. The clearer the clarity of the budget goals in the preparation of the budget, the higher the performance of local government and conversely. Seen from public accountability in the local government making information received by the public more balanced, which means that information asymmetry that occurs can be reduced. Keywords: Financial Performance of Local Government, Budget Participation, Clarity of Budget Objectives, and Public Accountability DOI: 10.7176/DCS/9-2-0