Nilai-nilai Demokrasi Dalam Pengangkatan Puun/raja Pada Masyarakat Hukum Adat Baduy

Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi dalam pengisian jabatan/pemimpin di setiap level kepemimpinan baik tingkat nasional, mapun daerah, sudah semestinya sumber dari penerapan sistem demokrasi ini adalah sistem demokrasi ala Indonesia yang memang asli dan berbeda karakternya dengan demokrasi negara manapun. Demokrasi ala Indonesia bersumber dari pancasila sila ke 4 yakni demokrasi permusyawaratan, di dalam demokrasi permusyawaratan terdapat nilai-nilai mendasar demokrasi, yakni nilai kesetaraan, nilai keadilan, nilai gotong royong, nilai toleransi, dan nilai religius. Untuk mengetahui demokrasi permusyawaratan beserta penerapannya, dapat dilihat dalam masyarakat hukum adat, salah satunya masyarakat hukum adat Baduy pada proses pengangkatan puun/rajanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan secara detail dan menganalisis nilai-nilai demokrasi pada masyarakat hukum adat Baduy beserta implementasinya dalam pengangkatan puun/raja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan di masyarakat hukum adat Baduy. Pengambilan data primer dilakukan dengan teknik wawancara kepada responden. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi atau tabel maka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai mendasar dari demokrasi permusyawaratan yang merupakan demokrasi ala Indonesia yakni nilai kesetaraan, nilai keadilan, nilai gotong royong, nilai toleransi, dan nilai religius beserta implementasinya telah ada di masyarakat hukum adat Baduy pada proses pengangkatan puun/rajanya, bahkan selain kelima nilai tersebut terdapat juga nilai lain yang tidak kalah penting yakni adanya nilai kejujuran yang juga secara nyata terimplementasikan dengan baik

Fatwa of the Council of the Indonesian Ulama Ongolput(vote Abstention): a Study of Contemporary Islamic Legal Thought in Indonesia, 2009

: The issue of vote abstention is a new phenomenon in Indonesia general election that appeals to controversy. Although the government has assured that the general election to be conducted fair, just and peacefull, it seemed that vote abstention tended to transform into a movement that would threaten the 2009 general election. This paper studies the fatwa of the Indonesian Council of Ulama (MUI) of 2009 on the prohibition of vote abstention. The author maintains that this fatwa has led to criticism and questioned the authority of MUI. Those who support, however, considered this fatwa as brilliant move to boost voters' participant in improving the national development. The author concludes that this fatwa reflects the dynamics of Islamic legal thought in the socio-political context that would become a discourse in the Islamic history in Indonesia

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Citra (Survei Pada Warga Sekitar PT. Sasa Inti Gending-probolinggo)

This study aims to know the influence of Corporate Social Responsibility (CSR) to the Corporate Image in the communities around the PT. Sasa Inti Gending-Probolinggo that measured from Corporate Social Responsibility variables that is Community Support, Environment and Product. It is expected that the information from this research obtained can be used by companies to increase the activities and quality program of Corporate Social Responsibility, so that he Company can improve their image in the future. This study use quantitative research methods and the type of study by explanatory research using primary and secondary data. The conclusions on this research result known that all of three variables are significant influence to the corporate image. The detail of value namely community support is 2,577; environment is 2,395; product is 3,274. And then the dominant variable is product with 3,274

Paradigma Keagamaan dan Politik Organisasi KAMMI Daerah Jambi

The purpose of this researclt is to investigate the political paradigm and religiousity of the KAMMI (the Front Action of the Indonesian Muslim Students) in Jambi. In this study, the qualitative approach was applied in which the writer himself actively participated as the research instrument. The writer finds that the KAMMI ideology of Islam has influenced their tradition in understanding Islam. This happens as the consequence of their training namely the tarbiyah in which the Islamic teaching of their own is only taken for granted by the members. The narrow and strict understanding of the members finally reflects in their daily activities in Islamic symbolism. Their view that Islam doesnt allow the separation between the substantial and the formal finally influence their vision that the Islamic state is more important to implement the syari\u27ah, and this what the writer sees the similar vision with the neo-revivalism Islam. Those views of the KAMMI, however are weak in two aspects. First, the historical aspect where the normative idea and the contextual reality sometimes do not meet each other. This happen by the second, the lack of methodology in which the KAMMI sometimes bring them to the narrow-minded and trap them in dilemma

Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Untuk Mengkualifikasikan Lesbian, Gay, Biseks, Dan Transgender Sebagai Tindak Pidana

Melalui prespektif hukum Islam masyarakat, penulis berusaha menganalisis dan mendefinisikan hakikat perilaku tersebut, apakah perilaku LGBT dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dengan memakai pendekatan masalah konseptual dan komparatif, penulis mencoba menemukan teori, konsep dan doktrin hukum yang relevan untuk membangun argumentasi dan menemukan jawaban yang valid dan konkrit. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, perilaku LGBT dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan jenis crimina extra ordinaria/mala in se, suatu perbuatan yang dianggap jahat dan merugikan oleh masyarakat meskipun tidak diatur dalam undang-undang, hal ini disebakan karena perilaku tersebut bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang sarat akan nilai-nilai adiluhung bangsa Indonesia yang religius, adil dan beradab. Sehingga meskipun perilaku tersebut tidak diatur oleh Undang-undang, dapat/memungkinkan untuk dipidana, berdasarkan doktrin ajaran sifat melawan hukum materiil dengan fungsinya yang positi

Dinamika Ilmu Kalam Sunni

Sampai saat ini terjadi pro kontra tentang Ilmu Kalam. Sebagain mengatakan ilmu ini tidak perlu dipelajari, sedang lainnya mengatakan perlu. Tentu untuk mendudukkan persoalan tersebut butuh kajian yang mendalam tentang ilmu satu ini. Mulai dari sejarahnya sampai manfaatnya. Lebih jauh perdebatan sengit antara para ulama dan tokoh-tokoh teologi timbul akibat perbedaan dalam menyikapi sifat-sifat Allah. Selain itu juga masuknya nilai-niai filsafat non Islam terutama dari Yunani. Dalam perkembangannya mazhab Asy`ariyah menjadi mazhab yang paling banyak dipeluk umat Islam secara tradisional dan turun temurun di dunia Islam. Ciri khas darinya adalah penilaian terhadap ilmu ini didasarkan pada kajian ilmiah bukan karena suka atau tidak suka

Gambaran Kesiapan Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Al Azhar Indonesia: Studi Kasus Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam Negeri

This study aims to describe the readiness of students to take part in MBKM, especially the Student Exchange Program (PMMDN) at the Islamic Education, University of Al Azhar Indonesia. This study uses a qualitative method with a case study approach that is focused on the implementation of the PMMDN program. Data analysis obtained from the Ministry of Education and Culture and the Faculty of Psychology and Education, Al-Azhar University Indonesia survey regarding MBKM were analyzed using descriptive analysis presented narratively. MBKM aims to encourage students to master various sciences and improve skills before entering the working world. In the light of the findings of this study, it can be concluded that the PMMDN program may develop leadership skills and soft skills of students who are able to interact with various backgrounds to increase unity and nationalism; providing learning experiences at other universities through a credit transfer system to strengthen and expand competencies; providing the experience of diversity through the implementation of the Nusantara module. The recommendation of this research is that the university can further increase the number of students who take part in the MBKMKeywords - The Student Exchange, MBKM, Independent Campus, PMMD