Pergeseran Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dari Pengejaran Tersangka ke Pengejaraan Uang Kerugian Negara

Latar belakang: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diikuti oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Wajah Penegakan Hukum di Indonesia yang lebih mementingkan pelaku ditangkap, membuat penjara menjadi penuh, bahkan overcapacity kurangnnya pemilihan cara penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan,[1] menjadi wajah kita hari ini bahwa masih banyak Terdakwa Korupsi yang dipenjara dengan jumlah penahanan yang tinggi, namun pemulihan akibat tindak pidana korupsi belum sebanding dengan kerugian negara yang timbul. Tujuan Penulisan: tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pergeseran kebijakan penegakan hukum tindak pdaian korupsi Metode Penulisan: Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, dengan menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach serta analytical approach. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan Teknik studi dokumen serta analissi kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil/Temuan Penulisan : Berdasarkan uraian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pergeseran penegakan hukum di Indonesia berupaya bukan saja menangkap tersangka, bergeser ke bagaimana mengejar kerugian negara juga dilakukan, untuk melakukan pemuliahan keadaan masyarakat seperti semula. &nbsp

MEWUJUDKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF YANG LEBIH BERMAKNA (MEANINGFULL PARTICIPATION)

Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam tahapan-tahapan dimaksud. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan, kekhilafan, maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetap menurukan kepercayaan publik (non-fraudulent misconduct). Oleh sebab itu, untuk menghidari atau mencegah pelanggaran atau kecurangan tersebut maka diperlukan peran serta atau partisipasi publik yang lebih bermakna (Meaningfull Participation). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui sejauhmanakah fungsi pengawasan lembaga pengawas pemilu dan bagaimana seharusnya pengawas partisipasi yang lebih bermakna. Metode penelitian bersifat yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal. Hasil dan pembahasan menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan lembaga pengawas pemilu termasuk kurang bermakna, sebab belum dapat mengurangi atau mencegah pelanggaran hak konstitusional warga negara. Sesungguhnya partisipasi yang lebih bermakna harus memenuhi setidaknya tiga prasyarat, yaitu (i) hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), (ii) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan (iii) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Keterpenuhan akan hak-hak tersebut hanya terjadi dalam forum legislasi. Untuk itulah dalam tahapan penyusunan dan pembahasan undang-undang pemilu, perlu melibatkan rakyat secara aktif, guna menhasilkan produk pemilu yang berkualitas, jujur dan adil

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru

AbstrakPenangkapan penyu di Kepulauan Aru menimbulkan permasalahan, karena penyu mempunyai nilai jual yang cukup mengiurkan para penangkap penyu, padahal penyu merupakan binatang yang dilindungi oleh Negara. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan memakai metode yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, sumber hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh hasil. Hasil penelitian menujukan ada faktor mempengaruhi mulai dari faktor peraturan perundang undangan, faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, sampai pada faktor adat istiadat yang mempengaruhi penangkapan penyu.AbstractThe capture of sea turtles in the Aru Arcipelago problems, because turtles have a selling value that is enough to lure turtle catchers, even though turtles are animals protected by the State. For this reason the author conducted a study using normative juridical methods, with the type of analytical descriptive research, the legal sources used were primary and secondary legal materials to obtain results. The results of the study show that there are influencing factors ranging from the factors of legislation, law enforcement factors, community factors, factors of facilities and facilities, to the customs factors that affect the capture of turtles. 

Pemberhentian Penyelidikan Penyebaran Video Porno Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda Maluku

ABSTRACT: The juridical study of dismissing investigations into the distribution of pornographic videos is the basis for investigators, in order to uncover a criminal act regulated in Law Number 44 of 2008 concerning pornography. The problems that can be raised are whether the case of spreading the Ambon selegram porn video is a crime and what are the juridical reasons for stopping the investigation by the Maluku Regional Police special criminal investigation directorate into the case of the Ambon selegram porn video distribution. The purpose of the research is to examine and the actions taken by vws and JP can be qualified as criminal acts of spreading pornography or not and to study and analyze juridical reasons by the directorate of special criminal investigation (Dirkrimsus) of the Maluku Regional Police. The type of research used is normative juridical. The approach used in this research is based on legislation, case approach and conceptual approach. The results of the study explain that pornographic acts are unlawful and for this reason, perpetrators can be held accountable for the law. In this context, criminal law is one of the means that is expected to be able to deal with pornographic crimes against vws and jp

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI TERHADAP ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak yang beradapan dengan hukum untuk pelaku kejahatan dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, disini yang dirampas hanyalah hak untuk kebebasan, namun hak untuk mengenyam bangku pendidikan tetap diperhatika oleh negara. Pada tahun 2045 Negara Indonesia akan mengalami bonus demografi, untuk itu persiapan generasi bangsa yang bebas korupsi harus juga dilakukan pada anak yang dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, untuk itu kami melakukan pengabdian masyarakat kepada anak yang dibina dengan melakukan di design thinking, ceramah dan role play. Kami berharap agar semua lembaga pemasyarakatan yang khusus anak juga dapat membuat pojok kejujuran agar penanaman nilai kejujuran itu terus ada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dari hasil evaluasi kami, jalannya kegiatan ini berdampak bagi anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak

PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA COVID-19

The handling of non-natural disasters Covid-19 must be carried out quickly and appropriately, but the threat of capital punishment threatens, especially for policymakers, but on the other hand with such a large handling fund, of course, it raises the potential for acts of corruption. The purpose of this paper is to formulate the responsibility of a criminal act in a criminal act, the state is in a state of disaster Covid-19. The method used is juridical normative, the source of primary, secondary, and legal legal materials, the results of research conducted that criminal acts in the event of a disaster for the safety and welfare of many people cannot be held liable for criminal liability, and in article 27 paragraph 2 Government Regulation Substituting the Law Number 1 of 2020 is intended for policymakers not to commit acts against the law, with good intentions and in accordance with statutory regulations. The intention of good faith is that it does not fulfill the element of being against material law. Although the Constitutional Court Decision has overturned the nature of violating material law, the Supreme Court continues to apply the nature of violating material law both from negative and positive functions. Keywords: Criminal Acts, Disasters, Covid-1

Pengembalian Aset pada Tindak Pidana Korupsi Di Maluku Melalui Uang Pengganti

Corruption-related criminal offenses represent a significant challenge in Indonesia. The high number of cases and the financial losses to the state consistently make headlines in the mass media, causing considerable concern among the public. The Indonesian government has made efforts to combat this issue by enacting laws such as Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Law Number 20 of 2001, an amendment to Law Number 31 of 1999. This research employs the Juridical Empirical method, which examines positive law provisions, legal principles, legal doctrines, and legal principles to address the legal issues at hand. The imposition of compensation as a penalty is considered an additional punishment, contingent upon the judge's discretion in evaluating the evidence presented during the trial. The confiscation of assets resulting from corruption can occur through both criminal and civil avenues. In the criminal pathway, the process involves asset tracking, freezing or confiscating assets, asset seizure, return, and handover. Meanwhile, the civil route is utilized if there are still assets owned by the convict suspected to originate from corrupt practices that have not yet been seized by the state. Keywords: Asset Recovery, Corruption Offenses, Compensation Money.Corruption is an extraordinary crime in Indonesia. The number of cases that occur and the amount of state financial losses always adorn the news in the mass media and are very disturbing to the public.  The research method used is empiris juridical, which is a research.The substitute money penalty is indeed formulated as an additional crime, its facultative nature only adds to the main criminal sanction. Imposition of replacement money is very dependent on the discretion of the judge in assessing the evidence that appears in the trial. Confiscation of assets resulting from corruption or means of corruption through criminal prosecution if the public prosecutor can prove the guilt of the defendant in committing the criminal act of corruption and the assets that have been confiscated in the case are the proceeds of the crime of corruption. Confiscation of assets resulting from criminal acts that cause losses to state finances can be carried out in two ways, namely confiscation of assets through criminal channels and confiscation through civil lawsuits. -asset. Confiscation of assets through a civil lawsuit is carried out if it is known that there are still assets belonging to the convict which are suspected or reasonably suspected.&nbsp