PERFORMA SIMPLIFIED ACUTE PHYSIOLOGY SCORE 3 SEBAGAI PREDIKTOR MORTALITAS PADA UNIT RAWAT INTENSIF KARDIOVASKULAR

Background: Severity of illness scoring systems has gained increasing popularity in Intensive Care Units (ICUs) since 1980s. Physicians used them for predicting mortality and assessing illness severity in clinical trials. The Simplified Acute Physiology Score 3 (SAPS 3) is the only score that can predict hospital mortality within an hour of admission to ICU. Although this scoring systems has been widely used in ICUs, they have not been commonly applied in Intensive Cardiovascular Care Units (ICVCUs) since the population is quite different especially in disease subset. Therefore, the objective of this study was to evaluate the parameters in the SAPS 3 scoring system performance for predicting mortality in ICVCU population.Methods: This was an observational study with cross-sectional approach using secondary data from RAICOM (Registry of Acute and Intensive Cardiovascular Care on Outcome) taken from September 2013 – September 2014 in the ICVCU National Cardiovascular Centre Harapan Kita, Jakarta, Indonesia. The secondary data were collected, analysed, and matched with SAPS 3 variables. All missing and invalid data were excluded. All data was processed and the SAPS 3 score was calculated in each patient. Multivariate analysis with logistic regression was conducted to evaluate the significance of the parameters in predicting mortality. Discrimination was assessed by area under the receiver operator characteristic curve (AUROC). Calibration was assessed by Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit test through calculating the ratio of observed?to?expected numbers of deaths.Results: A total of 233 patients were included in this study and the observed hospital mortality was 16.7% (39/233). The patients enrolled were divided into survivors and nonsurvivors. Bivariate analyses of SAPS 3 variables showed intra-hospital location before ICVCU admission, use of vasoactive agents, reasons for ICVCU admission, infection, Glasgow Coma Score (GCS), creatinine level, and platelet count were significantly different between nonsurvivors than survivors (P<0.05). The SAPS 3 score was significantly higher in nonsurvivors than survivors. The AUC (95% confidence intervals [CIs]) for SAPS 3 score was 0.752 (0.669–0.835). The Hosmer?Lemeshow goodness?of?fit test for SAPS 3 demonstrated a Chi?square test score of 1.729, P = 0.943. Multivariate logistic regression was conducted for all variables that were probably correlated to prognosis. Eventually, intermediate ward as intra-hospital location before ICVCU admission was selected as an independent risk factors for predicting mortality (OR 4.165; 95% CI 1.462-11.864; P=0.008), whereas surprisingly the presence of community-acquired pneumonia (CAP) before ICVCU admission was a protective factor from hospital mortality (OR 0.224; 95% CI 0.068-0.730; P=0.013).Conclusion: Parameters in the SAPS 3 score system exhibited satisfactory performance in discrimination. In predicting hospital mortality, these parameters also showed good calibration for estimating hospital mortality. Intermediate ward as intra-hospital location before ICVCU admission appeared to be independently associated with mortality whereas patients with CAP comorbid as a protective factor against mortality. Despite the good result of this study, there are still plenty room of improvement for developing similar score in the future specifically for ICVCU population

ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN KERJA

Perjanjian merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan bisnis baik yang dilakukan antar individu dalam satu negara maupun hubungan antar perusahaan yang bersifat lintas batas negara. Perjanjian-perjanjian tersebut terlahir dengan adanya kesepakatan antara minimal dua pihak yang terkait. Sudah dapat dipastikan bahwa adanya kesepakatan tersebut didasarkan pada kebebasan berkontrak para pihak yang terkait. Salah satunya yaitu asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti tentang sinkronisasi hukum di dalam pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Keseimbangan dan perlindungan terkait dengan kompensasi, keseimbangan dalam perjanjian kerja dijelaskan para pihak dalam perjanjian harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian secara seimbang dan tidak ada unsur paksaan. Hukum ketenagakerjaan (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) ditetapkan sebagai payung hukum bidang hubungan industrial dan direkayasa untuk menjaga ketertiban, serta sebagai kontrol sosial, utamanya memberikan landasan hak bagi pelaku produksi (barang dan jasa), selain sebagai payung hukum, hukum ketenagakerjaan diproyeksikan untuk alat dalam membangun kemitraan

Politik Hukum Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan Di Indonesia

Adanya perubahan kebijakan pemerintah pada pelaksanaan JKN telah menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat. Perdebatan mengenai diberlakukannya Undang-Undang No.40 tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Badan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UUBPJS) juga menarik minat masyarakat dimana sebagian berpendapat bahwa penyusunannya telah sesuai dengan UUD NRI 1945 sedangkan sebagian lainnya berpendapat penyusunan tidak sesuai UUD NRI 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab negara dalam sistem JKN, pelaksanaan sistem JKN bagi warga negara Indonesia, dan pengaturan hukum sistem JKN yang lebih baik dan bermanfaat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dan hukum doktrinal yang bersifat deskriptif analitik menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk tanggungjawab negara terhadap jaminan kesehatan dilakukan melalui penerbitan peraturan internasional berupa Kovenan Internasional hak warga negara (ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik) hingga peraturan nasional berupa UUD NRI 1945, UU Kesehatan, UU Sistem JKN, dan UU BPJS. Penerapan hak kesehatan nasional di Indonesia belum berjalan maksimal terlihat dari penerapan hak tenaga dan fasilitas kesehatan sertasistem jaminan kesehatan nasional

PENINDAKAN TERHADAP PENGENDARA MOTOR TENTANG PELANGGARAN PASAL PASAL 106 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH POLRESTA BANDUNG

Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa pengendara bermotor wajib menaati tata tertib yang telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu salah satunya wajib mempunyai kelengkapan surat-surat berkendara. Pada wilayah Kota Bandung, masih banyak pengendara motor yang mengabaikan untuk membawa kelengkapan surat berkendara saat berkendara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung bagi pengendara kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi surat-surat adalah dengan melakukan penilangan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung yaitu bekerjasama dengan intansi terkait yaitu dalam hal ini Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan penerapan sanksi terhadap oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab dan melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi baik media cetak maupun media elektonik, dan melakukan razia rutin yang bertujuan untuk terus mengingatkan kepada masyarakat bahwa kelengkapan surat-surat itu sangatlah penting

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DAYA PAKSA PEMBELAAN DIRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID/SUS-ANAK/2020/PN.KPN.)

Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, bahwa UUD 45 menetapkan Indonesia suatu negara hukum (Rechistaat) dan dapat dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasaan UUD 45. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat supaya terciptannya keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan adalah pembunuhan. Namun berbeda halnya jika pembunuhan yang dilakukan disebabkan karena pembelaan diri. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelaan terpaksa (Noodweer) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu dan Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 01/Pid.SusAnak/2020/PN.KPN menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun

Penerapan Aromatherapi Terhadap Penurunan Kecemasan Ibu Inpartu : Penerapan Aromatherapi Terhadap Penurunan Kecemasan Ibu Inpartu kala 1 di BPM YH

Latar belakang, Cemas menghadapi persalinan merupakan kondisi yang paling sering dialami oleh ibu hamil pada trimester ketiga kehamilannya. Cemas yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan fisik maupun psikis pada ibu yang dapat mempengaruhi proses persalinannya. Risiko persalinan akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kecemasan. Jumlah ibu hamil yang terdeteksi mengalami kecemasan di Indonesia sebanyak 379.000.000 ibu hamil,sedangkan di Pulau Sumatera dari 679.765 ibu hamil 355.873(52,3%). Berbagai upaya untuk mengurangi kecemasan ini diantaranya dengan pemberian aromaterapi. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada ibu-ibu hamil trimester III bahwa salah satu upaya mengurangi kecemasan adalah dengan pemberian Aromaterapi. Metode pengabdian dengan memberi pengetahuan kepada ibu hamil manfaat aromaterapi dan langsung menerapkan penggunaan aromaterapi pada ibu hamil trimester III. Hasil dari pengabdian, setelah dilakukan penyuluhan tentang manfaat aromatherapy pada 15  ibu hamil dan penerapan langsung manfaat aromatherapy ini,ibu hamil mengetahui manpaat aromaterapi dan bersedia menerapkan pemakaian aromaterapi pada saat bersalin. Pengukuran tingkat kecemasan ibu sebelum dilakukan dan sesudah dilakukan terjadi perubahan yang signifikans. Disarankan kepada ibu-ibu untuk tetap menggunakan aromaterapi pada kehamilan berikutnya