Hambatan Ekonomis dalam Konservasi Tanah pada Lahan Kering Miring

IndonesianDesa Cikupa yang merupakan salah satu desa dibagian hulu DAS Citanduy, sebagian besar lahan pertaniannya merupakan lahan kering dengan topografi miring (diatas 20 persen). Pengusahaan tanah kering didesa ini umumnya bersifat subsistem dan tidak mengindahkan tehnik konservasi tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilalaikannya konservasi tanah terutama disebabkan oleh kurangnya kemampuan ekonomi petani untuk membiayai keperluan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembuatan teras (sengsedak) secara baik

Pengelolaan Irigasi di DAS Cimanuk suatu Tinjauan Ekologis dan Sosial Ekonomis

IndonesianStudi mengenai pengelolaan irigasi secara luas tidak saja mencakup persoalan teknis, tetapi juga mencakup persoalan ekologis dan sosial ekonomis. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa ciri-ciri sistem irigasi dan pengelolaannya berbeda antara daerah bagian hulu dan hilir daerah aliran sungai (DAS). Perbedaan ciri tersebut menyangkut masalah penyediaan dan pembagian air irigasi, partisipasi petani dan masalah kelembagaan pengelolaan irigasi ditingkat petani. Dibandingkan dengan irigasi dibagian hulu DAS, penyediaan air irigasi dan pembagiaannya dibagian hilir DAS lebih sulit. Perbedaan kemampuan dalam penyediaan dan pembagian air antara irigasi di daerah hulu dan hilir ini, merupakan cermin dari akibat kerusakan ekologis dibagian hulu DAS. Beberapa masalah sosial ekonomi yang perlu mendapat perhatian pada sistem irigasi berskala besar dibagian hilir DAS Cimanuk (Sistem Irigasi Rentang) adalah masalah kepatuhan dalam mengikuti jadwal giliran air, masalah partisipasi petani dalam iuran dan pemeliharaan jaringan iriagsi, dan masalah kelembagaan pengelolaan irigasi. Berfungsinya kelembagaan irigasi baru sperti P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dipengaruhi oleh penampilan kelembagaan tradisional yang sebelumnya telah ada (seperti: Raksabumi) dan tergantung pula dari kesulitan yang dihadapi petani dalam pengelolaan irigasi

Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

The development of the modus of corruption criminal act in Indonesia today has indicated a wide scale and become more sophisticated so that it is very difficult to prove it. One of the methods to uncover this organized crime of corruption is by using the role of whistleblowers that can help uncover the modus of corruption criminal act more easily. Unfortunately, whistleblowers and justice collaborators in corruption case in Indonesia have not received maximal legal protection; in consequence, people who want to expose the crime and who have the right to gain reward will go to prison instead. In Indonesia, judicial normatively, based on Law No.13/2006, whistleblowers and justice collaborators have not yet received maximal legal protection. The same is true for SEMA No.4/2011; whistleblowers and justice collaborators only received leniency of a sentence. The ideal legal protection is by giving reward, treatment, and protection from all charges as the compensation for what a whistleblower has exposed, whether he is one of the perpetrators or not

EQUIPT: protocol of a comparative effectiveness research study evaluating cross-context transferability of economic evidence on tobacco control

This is an Open Access article distributed in accordance with the Creative Commons Attribution Non Commercial (CC BY-NC 4.0) license, which permits others to distribute, remix, adapt, build upon this work non-commercially, and license their derivative works on different terms, provided the original work is properly cited and the use is non-commercial.This article has been made available through the Brunel Open Access Publishing Fund.Tobacco smoking claims 700 000 lives every year in Europe and the cost of tobacco smoking in the EU is estimated between €98 and €130 billion annually; direct medical care costs and indirect costs such as workday losses each represent half of this amount. Policymakers all across Europe are in need of bespoke information on the economic and wider returns of investing in evidence-based tobacco control, including smoking cessation agendas. EQUIPT is designed to test the transferability of one such economic evidence base-the English Tobacco Return on Investment (ROI) tool-to other EU member states

Status Hak Milik Atas Tanah Bagi Perempuan Warga Negara Indonesia Yang Menikah Dengan Warga Negara Asing

AbstrakBerdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Setiap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Asing terbentur dengan beberapa batasan aturan mengenai hak kepemilikan atas tanah yang merupakan dampak dari perkawinan campuran yang mereka lakukan. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum hak kepemilikan bagi perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Asing. Serta dibutuhkan kepastian hukum kedudukan hukum perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Asing sebagai subjek hukum peralihan hak kepemilikan atas tanah dan status kepemilikan hak atas tanah Perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Asing yang diperoleh setelah perkawinan. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan perkara yang dibahas dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing. Pasal 3 PP No. 103 Tahun 2015 menyebutkan bahwa warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan warga negara Asing masih dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya yang tidak melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Asing. Warga negara Indonesia tersebut masih dapat memiliki hak milik atas tanah sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.  Bahkan, namanya masih dapat tercantum dalam sertifikat hak milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan. Syarat untuk tetap bisa memiliki hak atas tanah bagi warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran adalah hak atas tanah yang dimiliki warga negara Indonesia tersebut haruslah bukan harta bersama. Warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing harus memisahkan hak atas tanah miliknya itu sehingga tidak masuk ke dalam harta bersama. Hak kepemilikan bagi warga negara asing memiliki keterbatasan sehingga tidak semua hak kepemilikan yang dimiliki perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Asing bisa dimilikinya tanpa ada menyematkan beberapa aturan yang bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepadanya. Warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Asing harus memisahkan hak atas tanah miliknya itu sehingga tidak masuk ke dalam harta bersama dengan melakukan perjanjian perkawinan. Akan tetapi bagi warga negara Indonesia yang tidak melakukan perjanjian perkawinan maka untuk mengeluarkannya dari harta bersama harus dibuktikan dengan penetapan pisah harta dari Pengadilan atau perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri yang dibuat dengan akta notaris setelah perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.Kata Kunci       :  Hak Milik, Perkawinan Campuran dan Perjanjian Kawin. AbstractBased on Article 21 Paragraph (1) of the Basic Agrarian Law, it states that only Indonesian citizens can have property rights. Every Indonesian citizen who marries a foreign citizen is faced with several regulatory restrictions regarding land ownership rights which are the impact of their mixed marriage. Therefore, legal protection of ownership rights is needed for women Indonesian citizens who marry foreign nationals. And legal certainty is needed regarding the legal position of Indonesian female citizens who marry foreign citizens as legal subjects for the transfer of ownership rights to land and the status of ownership of land rights for Indonesian female citizens who marry foreign citizens who were acquired after marriage. The research results obtained were based on cases discussed in the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015 which gave birth to Government Regulation Number 103 of 2015 concerning Ownership of Residential Houses by Foreigners. Article 3 PP No. 103 of 2015 states that Indonesian citizens who enter into mixed marriages with foreign nationals can still have the same rights to land as other Indonesian citizens who do not enter into mixed marriages with foreign citizens. These Indonesian citizens can still have ownership rights to land like other Indonesian citizens. In fact, the name can still be listed in the certificate of ownership (SHM) as proof of ownership. The condition for Indonesian citizens who enter into a mixed marriage to still have land rights is that the land rights owned by the Indonesian citizen must not be joint property. Indonesian citizens who enter into mixed marriages with foreign citizens must separate their rights to their land so that it does not enter into joint property. Ownership rights for foreign citizens have limitations so that not all ownership rights owned by Indonesian women who are married to foreign citizens can be owned without enforcing several regulations that can provide legal protection and certainty for them. Indonesian citizens who enter into mixed marriages with foreign citizens must separate their rights to their land so that it does not enter into joint property by entering into a marriage agreement. However, for Indonesian citizens who do not enter into a marriage agreement, removing them from joint assets must be proven by a court ruling on separation of assets or an agreement on the separation of assets between husband and wife made with a notarial deed after the marriage based on Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII /2015. Keywords: Property Rights, Mixed Marriages and Marriage Agreements