Revisi Undang-Undang Perkawinan

Undang–Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 lahir antara lain dari perjuangan panjang kaum perempuan Indonesiayang sejak era kemerdekaan berjuang untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hak-hak kaum perempuan di wilayah hukum perkawinan. Tetapi setelah 32 tahun implementasinya, Undang-Undang ini banyak menuai kritik. Salah satu kritik yang mendasar yaitu Undang-Undang ini dianggap mencampuri urusan private warganegaranya terlalu jauh. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 31, dan Pasal 34. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tersebut harus direvisi ataupun diamandemen untuk beberapa bagian saja, mengingat masih banyak bagian dari Undang-Undang tersebut masih layak dipertahankan

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN INTERNAL ARMED CONFLICT: IMPLEMENTING COMMON ARTICLE 3 AND ADDITIONAL PROTOCOL II TO THE GENEVA CONVENTIONS TO INTERNAL AND HORIZONTAL CONFLICTS IN INDONESIA

This research explores the applicability of Article 3 of the Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocol II 1977 of the Geneva Conventions of 1949 through internal and horizontal conflicts, and the minimum threshold of'internal armed conflict and internal civil disturbances' in Indonesia, such as in Kalimantan, Paso and Maluk

Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia

This paper discusses the problem of national security in Indonesia. In the aftermath of cold war, the Indonesian security problem has been evolved and became more complicated. Embracing not only security in its traditional meaning but also in non traditional meaning. However, the national security policy, particularly Indonesian comprehensive security policy, remained in its old fashion stand. Therefore, this paper offers an alternative paradigm in complementing Indonesian comprehensive security policy by emphasizing the needs to adopt human security paradigm as mentioned by UNDP in 1994

CHALLENGES AND POTENTIALS OF WAQF IN CONTEMPORARY INDONESIA

Waqf, as an instrument of the Islamic Economy, has been developed in a quite long period. Since the Prophet Muhammad PBUH era up to present. Indonesian people have also recognized waqf much long before Indonesian independence in 1945. Yet, the institutionalization of waqf into national law is less than five decades in Indonesia. As the most predominantly Muslim country in the world, most of the people recognize waqf only as a land donated in the name of Allah for building masjids, schools (madrasah) or cemeteries. Whereas, at The Law No. 41/ 2004 on Waqf, waqf is not limited to immovable goods but also movable assets. And, the utilization of waqf is not limited to build masjids and madrasah, but also for other purposes that related to public welfare. This article discusses the challenges and potentials of waqf in contemporary Indonesi

Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

The dissemination and public participation process should be evenly distributed to every community group, including groups of Persons with Disabilities. It is because groups or organizations of persons with disabilities have never been considered and involved by the Government and the House of Representatives since the beginning of the draft of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation (Job Creation Law) discussion. The substance of the law is very relevant and will impact persons with disabilities. The non-participatory process of drafting the Job Creation Law stems from a non-transparent process characterized by the difficulty for the public to access documents related to the discussion of the law. The lack of public involvement, mainly of persons with disabilities, has also been the criticism target in forming this law. This research method is doctrinal. The results show that the rights of persons with disabilities in the process of dissemination and public participation have been regulated in the CRPD, this is also related to Meaningful participation, which should have been given by the government and the state to all people equally so that their aspirations can be expressed, but the fact does not reflect this, as the Job Creation Law which seems hasty and lack of public participation. Therefore, understanding the meaning of principles and implementing the applicable legal norms is needed to realize meaningful participation

Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi dan Diskresi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Belakangan ini makin maraknya kriminalisasi yang dilakukan anak dibawah umur, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppress No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 dan juga Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan- persoalan yang timbul, khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pelaksanaan diversi (pengalihan) atau dengan restorative justice, dimana Polisi adalah garda terdepan dalam pelaksanaannya melalui wewenang diskresinya. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah pertama hal-hal apakah yang melatar belakangi pelaksanaan diversi dan diskresi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kedua bagaimanakah peran penyidik dalam pelaksaan diversi dan diskresi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiani ini adalah Normatif yaitu bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, bentuk penelitiannya adalah Deskriptis Analisis yaitu menggambarkan asas-asas umum, dengan data penelitian Sekunder adalah bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan dianalisa dan disusun secara kualitatif. Dari penelitian tersebut dapat diketahui; bahwa pelaksanaan diversi didasarkan pada penanganan yang buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak yang didasarkan pada Peraturan Internasional, seperti beijing rules, dan Peraturan Nasional, seperti Undang-Undang No. 2 tahun 2002, TR Kabareskrim, dan Kesepakatan 5 (lima) departemen dan Polri. Dalam pelaksanaan diversi penyidik memegang peranan penting, salah satunya adalah sebagai gerbang utama masuknya kasus kasus anak. Namun pada pelaksanaanya ditemukan beberapa hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi mengenai diversi tersebut baik kepada penyidik, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif. Disamping itu peraturan yang ada juga belum dapat menjamin pelaksanaan diversi. Sehubungan dengan hal itu maka saran yang dapat diberikan antara lain adalah pelaksanaan sosialisasi yang menyeluruh pada semua tingkatan di kepolisian tanpa terkecuali dan juga pihak-pihak yang terkait, juga memperjelas dan memperkuat pelaksanaan diversi dalam suatu Peraturan Pemerintah

Herd Immunity Against Rabies Among Dogs in Ambon

The objectives of this study were to reveals factors associated with level of herd immunity against rabies. Four hundred and eighteen blood samples were collected from five subdistricts and 14 villages using stratified and household cluster methods. The result in ELISA test is ≥ 0,5 IU/ml, dog titers sample was stated as protective to rabies. The result showed that the prevalence of protective antibody titers was very low i.e. 3.35%. Linear regression analysis reveals subdistrict of Nusaniwe, subdistrict of Baguala, dog owner education, post-vaccination period of 0 - 6 months, sex, and dogs kept as a guard house contribute to protective level of antibody titers. Unweighted logistic regression revealed that subdistrict of Baguala (OR = 0.05), subdistrict of Sirimau (OR = 0.09), dog kept as a guard house (OR = 3.96), dog owner education (OR = 12.29), and post-vaccination period of 0 - 6 months (OR = 27.08) are significantly associated with dog\u27s immunity . V accination programs need to be improved by considering the four factors that emerged in these two regression results.Keywords : rabies, level of dog\u27s immunity , ELISA, Ambon, post-vaccinatio

PERKAWINAN SESAMA JENIS DAN HAK ASASI MANUSIA: PENERAPAN PRINSIP EQUALITY DALAM PUTUSAN OBERGEFELL, et.al. v. HODGES, USA SERTA ANALISIS MENGENAI PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA

AbstractThe ‘rights’ and ‘equality’ arguments have been widely used in the last couple of years by the same-sex marriage supporters in claiming the legalization of same-sex marriage. The principle of equality in same-sex marriage legalization claims is closely related with the concept of human rights on the ground that the principle of equality is considered as one of the most important principles in the said concept. The decision of the Supreme Court of the United States of America in Obergefell et al. v. Hodges, Director, Ohio Department of Health is the latest decision concerning the legalization of same-sex marriage that changes radically the legality of same-sex marriage in the United States and may affect other nations. This research analyzes the said Decision, specifically on the application of the principle of equality. This research also analyzes the same-sex marriage issue in Indonesia from the perspective of universality and cultural relativism of human rights. The conclusion of this research is that the principle of equality in the Decision of the Supreme Court of the United States of America was not correctly applied and therefore it cannot be used in the same-sex marriage claims. And in Indonesia, it can be concluded that from the perspective of universality and cultural relativism of human rights, same-sex marriage cannot be legalized.Keywords: human, rights, same-sex, marriage, equality, universality, cultural, relativism

Ability to Identify Occupational Health and Safety (OHS) Hazards in Small Sized Enterprises Workers in Cimanggis District, Depok City, West Java

Background: The high number of SMEs players in Depok has an impact on high employment. A large number of workers in SMEs that have not been maximized in applying safety and health aspects in the workplace has the risk of causing several problems such as minor injuries, ergonomic problems, old and insecure equipment, lack of workers' knowledge and poor work environment conditions. Objective: This study aims to assess the ability of workers to recognize OHS hazards in SMEs assisted by Cimanggis District Health Center, Depok City, West Java. Methods: This study used a cross-sectional design carried out on 36 SMEs assisted by Cimanggis Health Center, Depok City, West Java. In each of the selected SMEs, one worker was then interviewed using the ODK Collect application to assess characteristics, knowledge, attitudes, behavior, and assessment of the ability to recognize OHS hazards in SMEs. Results: The results of the study showed that only 41.7% of SMEs were able to recognize OHS hazards properly. In addition, the results show that there are more who have good knowledge (53%), poor attitudes (64%) and bad behavior (61%). Female workers, workers who have working hours of more than 8 hours per day, and SMEs workers with low occupational risks are found to be better in their ability to recognize OHS hazards. Conclusion: The ability to recognize OHS hazards for SMEs workers assisted by Cimanggis District, Depok, West Java is still very slight (under 50%). For this reason, it is necessary to intervene in OHS aspects in SMEs so that these hazards can be minimize