EVALUASI STRATEGI KELAUTAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGERAHAN NELAYAN PANTURA DI LAUT NATUNA

Kebijakan dibidang kelautan dalam poin pengelolahan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia pada Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2017 merupakan dasar pengembangan strategi pengerahan nelayan-nelayan dari daerah pantai utara Jawa (Pantura). Kurang fahamnya nelayan lokal akan prosedur strategi yang diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkoordinasi dengan kementerian Bidang Politik dan Keamanan, maka sudah pasti nelayan lokal menolak strategi pengerahan nelayan pantura tersebut. Penelitian ini mengevaluasi seberapa jauh strategi kelautan Republik Indonesia dalam menyiapkan operasional nelayan-nelayan Pantura guna membantu sistem keamanan maritim diatas Kawasan teritorial dari nelayan-nelayan asing di laut Natuna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan wawancara dengan menganalisa strategi dalam menyiapkan operasional kapal-kapal nelayan dari daerah pantai utara Jawa (Pantura). Penolakan nelayan-nelayan lokal (Natuna) berdasarkan kemungkinan akan terjadinya gesekan antar nelayan Natuna dengan nelayan Pantura yang dapat menyebabkan konflik internal nelayan Indonesia. Peneliti menyarankan adanya perbaikan aksi Strategi pengerahan yang ada sekarang dengan mengadopsi strategi pemberdayaan nelayan lokal (Natuna), sebagai acuan bagi nelayan lokal (Natuna) untuk ikut membantu kapal Bakamla, kapal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan kapal (KRI) TNI AL serta sebagai alat informasi dan deteksi ancaman kapal asing yang melaksanakan illegal fishing

ANALISIS TERHADAP INOVASI PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN (HT) BERBASIS ELEKTRONIK DI WILAYAH KERJA KANTOR BADAN PERTANAHAN DOMPU

Pada tahun 2020 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meluncurkan Sistem Administrasi Pendaftaran Hak Tanggungan (HT) Secara Elektronik yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang pelayanan HT terintegrasi secara Elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang hak tanggungan. Terkait hal itu, telah dilakukan penelitian tentang mekanisme pengikatan HT berbasis elektronik dan penerapannya pada wilayah kerja Badan Pertanahan Nasional kabupaten Dompu (termasuk PT. Bank NTB Cabang Dompu). Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian melakukan wawancara di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu selaku pengelola Aplikasi, dan Bank NTB Syariah Cabang Dompu serta mitra PPAT sebagai pengguna Aplikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaftaran HT secara elektronik ini memiliki mekanisme dan efektifitas yang baik dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan bank dalam proses pengajuan agunan. Melalui pendaftaran HT elektronik, tugas PPAT hanya sampai menyampaikan APHT sedangkan pihak Bank dapat terlibat langsung dalam proses pendaftaran HT elektronik ini

Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah Lembaga pemerintahan Lembaga pemerintahan non departemen, atau Lembaga negara saja. ada yang di bentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dewan. dan ada pula di bentuk dan mendapatkan kekuasaan melalui Undang-Undang, dan ada pula di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kosep

DUTIES AND LEGAL RESPONSIBILITIES OF PHARMACISTS IN PHARMACEUTICAL

Pharmacist as a professional health worker in the field of pharmacy services in carrying out its duties is based on the code of Ethics  as  a  moral  psychiatric profession  work.  But a  profession  code  of  ethics  is  sometimes not very  much noticed. Consequently, the hallmark of the noble profession of pharmacy as a provision  of  assistance  in  the  form  of  drug  services  oriented  to  community needs,  wear  off  and  tend  to  be  commercial  transactions  of  pharmaceutical products  that  are  business - oriented.  The  research  method  uses  a  normative juridical  approach  with  research  specifications  of  the  analytical  descriptive.Data  collection  is  conducted  through  the  inventory  and  study  of  primary, secondary, and tertiary legal materials which are then analyzed in a qualitative juridical. The duty and authority of the pharmacist in carrying out the work of the pharmacy is in the manufacture including the quality control of pharmaceutical preparations, securing, procurement, storage and distribution of drugs, drug management, medical treatment of Doctor's prescription, drug information services, and the development of medicines, medicinal  materials  and  traditional  medicines.  The  responsibility  of  the  pharmacist  in  the  drug  service prescribed  by  the Doctor  is  to  prioritize  the  needs  and  safety  of  patients.  The  overall  responsibility  of pharmacists in drug service is pharmaceutical care to improve the quality of patient lif

Is Robustness Transferable across Languages in Multilingual Neural Machine Translation?

Robustness, the ability of models to maintain performance in the face of perturbations, is critical for developing reliable NLP systems. Recent studies have shown promising results in improving the robustness of models through adversarial training and data augmentation. However, in machine translation, most of these studies have focused on bilingual machine translation with a single translation direction. In this paper, we investigate the transferability of robustness across different languages in multilingual neural machine translation. We propose a robustness transfer analysis protocol and conduct a series of experiments. In particular, we use character-, word-, and multi-level noises to attack the specific translation direction of the multilingual neural machine translation model and evaluate the robustness of other translation directions. Our findings demonstrate that the robustness gained in one translation direction can indeed transfer to other translation directions. Additionally, we empirically find scenarios where robustness to character-level noise and word-level noise is more likely to transfer

KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENDUDUK YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL

This article discusses the importance of government policies in population administration in natural disaster conditions. Population administration activities are carried out, in order to protect community rights administratively in the event of a disaster threatening and disrupting people's lives and livelihoods, resulting in human casualties, environmental damage, property losses and other psychological impacts. Using normative and empirical legal research methods. The statutory approach, and the conceptual approach, as an option in analyzing the views / concepts of experts, and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study, population administration is a series of activities structuring and controlling documents and population data through Population Registration, Civil Registration, management of Population Administration information and utilization of the results for public services and development of other sectors. Population administration is an urgent thing to do in disaster conditions and Disaster Management. Therefore, the Department of Population and Civil Registry as an official Government institution that handles population administration is obliged and has the duty to record, register and record as complete as possible every event important to one's civil status. Population administration policy for residents affected by natural disasters and social disasters in the form of issuing SKPTI documents (Certificate of Replacing Identity Signs), SKPS (Certificate of Civil Registration).Keywords: population administration; natural disasters; social disaster; policy.Abstrak Artikel ini membahas tentang pentingnya kebijakan pemerintah bidang administrasi kependudukan pada kondisi bencana alam. Kegiatan administrasi kependudukan dilakukan, dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat secara administratif pada peristiwa bencana mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis lainnya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empris. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), sebagai pilihan dalam menganalisis pandangan/konsep para ahli, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan merupakan hal yang urgent dilakukan pada kondisi bencana dan Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebaga lembaga resmi Pemerintah yang menangani administasi kependudukan berkewajiban dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Kebijakan administrasi kependudukan bagi penduduk yang terdampak bencana alam dan bencana sosial berupa menerbitkan dokumen SKPTI (Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas), SKPS (Surat Keterangan Pencatatan Sipil).Kata kunci : administrasi kependudukan; bencana alam; bencana sosial; kebijakan.

Penyuluhan Hukum Tentang Peran Peraturan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecinan Desa Malaka

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kecinan Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengadian kepada Masyarakat.  Tujuannnya adalah untuk memberikan Pengetahuan  dan Pemahaman kepada Masyarakat lebih khusus kepada Pemerintah Desa termasuk Mahasiswa yang ikut sebagai peserta dalam kegiatan ini. Metode Penyuluhan yang digunakan yaitu dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya Peraturan Desa dalam pembangunan Desa yang berkualitas selanjutnya Peserta juga memahami dan mengetahui proses penyusunan peraturan Desa dan memahami dan mengetahui teknik penyusunan Peraturan Desa. Rekomendasi kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya adalah  melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan peraturan Desa dengan Pemerintah Desa

Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review

Konsepsi negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa (volkgeist) Indonesia, yakni Pancasila. Namun, Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Tujuan kajian literatur ini adalah untuk menjelaskan negara hukum pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian teoritis (theoretical research). Penelitian teoritis merupakan jenis penelitian dalam penelitian hukum yang digunakan untuk melakukan analisis guna memberikan perspektif kritis terhadap hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa negara hukum Pancasila bersifat prismatik (hukum prismatik). Hukum prismatik adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur, baik yang terkandung di dalam berbagai sistem hukum (sistem hukum adat, sistem hukum barat maupun system hukum islam) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh berdasarkan prinsip Pancasila sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menegakan prinsip Negara Hukum Pancasila, maka perlu secara konsisten pemerintah mengelurkan kebijakan yang bersifat futuristik.The conception of the Indonesian legal state has characteristics based on the spirit and soul of the Indonesian nation (volkgeist), namely Pancasila. However, Indonesia underwent a fundamental change regarding its constitutional system. This literature review aims to explain the state of Pancasila law in the Indonesian constitutional system. This research uses a type of theoretical research (theoretical research). Academic research is a type of legal research used to conduct analysis to provide a critical perspective on the law. The results of this study show that the state of Pancasila law is prismatic (prismatic law). Prismatic law is a law that integrates elements contained in various legal systems (customary law system, western legal system, and Islamic legal system) so that a new and complete law is formed based on the principles of Pancasila as stated in the provisions of Article 3 Paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. To uphold the principle of the Pancasila State Law, the government must consistently produce futuristic policies.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan dasar dalam membina dan terwujudnya suatu Negara. Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama maka terbentuk rumah tangga yang sah, perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Rumusan Masalah dalam penyuluhan ini adalah bagaimana efektivitas Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Apa yang menjadi kendala bagi aparat dan penegak hukum dalam  menanggulangi dan mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Metode pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan secara langsung (penyuluh dan yang disuluh bertemu langsung dan berdialog), dengan metode antara lain : ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan, simulasi dan lain sebagainya.Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan ini khususnya keterlibatan masyarakat dilihat dari kehadiran peserta cukup memuaskan. Disamping itu, kegiatan penyuluhan ini juga berjalan dua arah hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam menanggapi dan menyampaikan pertanyaan terhadap materi yang disampaikan. Kesimpulan penyuluhan hukum ini adalah sebagai berikut : efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terhadap proses pemahaman masyarakat peserta penyuluhan adalah dapat diketahui bahwa Implementasi dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT belum sepenuhnya terlaksana dengan baik,   masyarakat maupun penyidik masih beranggapan bahwa hanya kekerasan fisik yang korbannya mendapat luka serius saja yang dilanjutkan perkaranya atau dapat dilaporkan/proses secara hukum. Kendala-kendala yang dihadapi bagi masyarakat maupun penegak hukum dalam  adalah faktor korban, proses pembuktian, persepsi penegak hukum yang dianggap kurang serius, terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus tindak pidana yang terjadi. Adapun saran yang dapat direkomendasikan adalah perlunya ditingkatkan sosialisasi/penyuluhan oleh Polres Lombok Barat tentang pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat dan dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polres lombok barat dengan benar-benar menerapkan sanksi yang ada dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT agar mampu menimbulkan efek jera bagi para pelakunyaAbstract: Households are the smallest unit of the composition of a community group, a household is also a basis in fostering and realizing a country. Indonesia as a country based on Pancasila which is supported by religious people is formed by a legitimate household, marriage is nothing but the beginning of a household. The Problem Formulation in this counseling is how the effectiveness of Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence (PKDRT), What is the obstacle for officials and law enforcement in tackling and preventing Domestic Violence (Domestic Violence), Method of implementing this legal counseling carried out directly (the instructor and the counseled meet directly can have a dialogue), the methods used include: lectures, discussions, gatherings, meetings, demonstrations, simulations and so on. The level of participation of participants in this extension activity especially community involvement is seen from the presence of sufficient participants satisfying. Besides that, this counseling activity also runs in two directions. It can be seen from the participants' participation in responding and asking questions about the material presented. The conclusions of this counseling are as follows: The effectiveness of the implementation of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) on the process of understanding the counseling participant's community is that the implementation in Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has not fully implemented properly, the community and investigators still assume that only physical violence has only been seriously injured and the case can be reported / proceeded legally. The constraints faced by the community and law enforcers are victims, proof processes, perceptions of law enforcers who are considered to be less serious, limited supporting facilities and infrastructure, and a lack of public participation in reporting cases of crimes that occur. The suggestion that can be recommended is the need to increase the socialization / counseling by West Lombok District Police on understanding domestic violence to the community and the need for firmness from law enforcement officials in handling cases of domestic violence in the West Lombok district police jurisdiction by actually implementing sanctions which is contained in Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in order to be able to cause a deterrent effect for the perpetrators

Addressing the Impact of COVID-19 and Non-Pharmaceutical for Perception Tourism Using Frequentist PLS-SEMs

The pandemic Covid-19 has been changing tourist behavior to visit a tourism destination. This study aims to investigate tourist’ visit intention after Covid-19 pandemic period in Indonesia by addressing the Covid-19 phenomenon, health consciousness and theory planned behavior framework. To answer hypotheses in this study, Confirmatory Factor Analysis-Structure Equation Model is used with quantitative approach. The research model is examined by SEM-PLS, using SmartPLS-3 software to analyze research framework. The results show that Covid-19 perception had not significantly impacted attitude, subjective norm, perceived behavioral control and intention. However, the perception of Covid-19 has a significant impact on non-pharmaceutical intervention, which in turn delivers a significant impact on attitude, subjective norm, perceived behavior control and visit intention. The hypothesis presumes that attitude, subjective norm, and perceived behavior control all have significant impact on intention to visit. In contrast, variable of health consciousness works less impact on intention to visit. This study makes significant contribution to the tourism literature by considering health issue and tourist visit behavior after Covid-19 period in Indonesia. Doi: 10.28991/esj-2021-SPER-15 Full Text: PD