PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MAKASSAR

2013SUHAENI ROSA (B11109992), Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi Bagi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dibimbing oleh Muhamman Imran Arief sebagai Pembimbing I dan Dara Indrawati Pembimbing II.\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.\ud Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan data primer dan data sekunder mengenai aspek yuridis tentang pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar. Data primer diperoleh dari hasil wawancara narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, pejabat-pejabat Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan pelaksanaan pemenuhan hak di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, dengan ketentuan yang berlaku.\ud Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis berkesimpulan antara lain: a) Pelaksanaan pemenuhan pemberian upah atau premi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, sudah terlaksana dengan baik, Namun demikian besaran upah yang diberikan masih jauh dari kata layak. b) Faktor faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemenuhan upah kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar adalah: Faktor Pendukung meliputi: Keaktifan narapidana untuk ikut serta pada pelaksanaan pemberian bimbingan kerja; Tersedianya Sumber Daya Manusia yang ingin menjadi pengajar/pelatih pada pelaksanaan bimbingan kerja; dan Peran serta masyarakat yang cukup tinggi untuk membeli barang hasil kerja pelatihan dan bimbingan kerja narapidana.\ud Abstrak: Pemenuhan, Upah, Narapidan

Pancasila sebagai Sistem Hukum

During its development period, Pancasila has provided values that are useful for the survival of the Indonesian nation and state.  However, the usefulness is not entirely real.  This can be seen in the Indonesian regulatory system, which until now still maintains the pluralism of the legal system.  The reality of this legal system pluralism is a situation that reflects that Pancasila in the legal system does not fully have real and concrete usefulness.  In addition, in achieving legal goals, it is still influenced by two schools of legal thought which in principle contradict each other, namely legal positivism which prioritises legal certainty and legal realism which seeks the substance of justice.  Therefore, Pancasila must clearly show real and concrete useful values in the Indonesian legal system