PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Stunting merupakan kondisi ketidakcukupan gizi pada anak yang menyebabkan gangguan tumbuh kembang permanen. Dalam upaya mencegah stunting, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sebab utama dari stunting sendiri seperti Gizi kurang, infeksi berulang, dan praktik makan yang buruk, terjadinya stunting pada anak 1000 hari. Dampak buruk stunting pada anak yaitu keterbatasan konigtif, penurunan produktivitas dan stigma sosial. Pemerintah telah berupaya mengurangi stunting sebagai amanat konstitusi, namun Indonesia masih termasuk negara ketiga dengan prevalensi tertinggi stunting di dunia. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis pandangan HAM bagi anak penderita stunting dan merumuskan upaya penegakan HAM terhadap masalah stunting. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah juga menjadi tujuan pengabdian kepada masyarakat. Dengan membangun kemitraan yang kuat, implementasi peraturan ini dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan yaitu melakukan kontak langsung kader-kader posyandu di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dalam bentuk sosialisasi. Masyarakat menjadi lebih paham dan jelas mengenai peraturan tersebut, termasuk definisi, tujuan, dan konsekuensi pelanggaran. Pemahaman yang baik akan membantu masyarakat mengerti pentingnya penurunan stunting dalam meningkatkan kualitas hidup dan masa depan anak-anak

Evaluasi Kinerja Internet Kampus Universitas Tanjungpura dengan Analisis Quality of Service dan User Acceptance Test

Paper ini membahas tentang evaluasi kualitas layanan internet di Universitas Tanjungpura. Penulis menggunakan dua metode analisis, yaitu Quality of Service (QoS) dan User Acceptance Test (UAT) untuk mengukur kinerja internet di kampus Universitas Tanjungpura. Pada analisis QoS, penulis mengukur beberapa parameter kinerja internet, seperti throughput, delay, packet loss, dan jitter, untuk setiap fakultas di kampus. Hasil analisis menunjukkan bahwa throughput tertinggi berada di Fakultas Teknik (FT) dengan nilai rata-rata 87,90 MB, sementara delay dan packet loss terendah terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan nilai rata-rata 0,16 ms dan 0,00% secara berturut-turut. Sementara itu, pada analisis UAT, penulis melakukan survei terhadap mahasiswa untuk mengetahui penggunaan internet di kampus dan kepuasan mereka terhadap layanan internet yang disediakan. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menganggap internet di kampus memadai dan lancar, serta sering digunakan untuk belajar dan mengakses media sosial

Pengaruh Kepemimpinan, Kemamampuan Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Kondisi evaluasi dalam aspek laporan ktnerja instansi d1 lingkup Badan Keuangan (Bankeuda) menunjukkan bahwa target capaian kinerja tidak tercapai sesuai target dengan angka capaian masing-masing 95,90%; 97.07%; 94,35%. Hal tersebut membuat pencliti tertarik mencari penyebab dari tidak tercapainya target capaian kinerja. Sebagai salah satu pengambil keputusan di unit analisis, kondisi tersebut juga sekaligus menarik minat peneliti karena secara langsung mampu berkontribusi melalui hasil penelitian ke dalam unit analis1s. Pengaplikasian hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi kuat selama pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja pada unit analisis yang diteliti sehingga penelitian memiliki dampak manfaat secara langsung dalam perbaikan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan, kemampuan kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerga pegawai. Penelitian ini dilakukan di Bankeuda Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Desain pendekatan dari penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan strategi pendekatan survei. Temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah variable kepemimpinan (Xi) berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja pegawat dengan indikator angka t hitung variabel kepemimpinan (3,359) yang lebih besar dibanding angka t tabel (2,017). Budaya organisasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja pegawai dcngan indikator angka t hitung variabel budaya organisasi (21,379) yang lebih besar dibanding angka t tabel (2,017). Variabel kepemimpinan (X1), kemampuan kerja (X2), clan budaya organisasi (X3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel kinerja pegawai (Y) di Bankeuda Kabupaten Probolinggo. Dengan kata lain H1 diterima dalam pengujian yang telah dilaksanakan dalam penelitian melalui 2 dasar pengatnbilan keputusan yakni pertama, dengan perbandingan F hitung dengan F tabel, serta; kedua, dengan melihat angka signifikansi uji F. Variabel kepemimpinan (X 1), kemampuan kerja (X2), dan budaya organisasi (X3) berpengaruh secara parsial terhadap variabel kinerja pegawai (Y) di Bankcuda Kabupaten Probolinggo l)engan kata lain, maka l-l2 diterima dalam pengujian yang telah dilaksanakan dalam penelitian Pengujian dilaksanakan baik dan perbandingan t hitung dengan t tabel, dan berdasarkan angka signifikansi uji t

PENGELOLAAN LIMBAH PLASTIK BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN TANAH DI INDONESIA

Semakin tingginya penggunaan dan konsumsi plastik di era modern ini menimbulkan berbagai permasalahan terhadap lingkungan. Sampah plastik sulit untuk terurai dan pengelolaannya yang kurang efektif, berdampak pada pencemaran tanah yang semakin hari semakin meningkat. Implementasi akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah plastik ditemukan belum berjalan secara efektif. Artikel ini akan meninjau secara normative mengenai berbagai aturan mengenai pengelolaan sampah khususnya sampah plastik di Indonesia. Tinjauan dan analisis akan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Temuan utama mengungkapkan, masih terdapat kurangnya efektivitas dari pengelolaan sampah dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan sampah plastik. Lebih lanjut, artikel ini mencoba untuk menguraikan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dalam mengelola sampah plastic untuk mencegah penceran tanah lebih lanjut di Indonesia. Belum adanya pengaturan khusus akan pengelolaan sampah plastic menjadi suatu hambatan tersendiri bagi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan sampah yang efektif