ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA NY S MASA HAMIL SAMPAI DENGAN NIFAS DAN KB DI BPS SITI RAHMAH SURABAYA

Proses kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan suatu tahapan perkembangbiakan manusia yang alamiah, namun tetap harus diwaspadai apabila terjadi hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Di Provinsi Jawa Timur, AKI pada tahun 2013 sebesar 97,39/100.000 KH dan AKB mencapai 27,23/1000 KH (Dinkes Jatim, 2014). Faktor penyebab tingginya AKI adalah perdarahan, preeklamsia, dan infeksi, sedangkan pada bayi baru lahir adalah asfiksia, BBLR, infeksi neonatorum. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana dengan mengunakan manajemen kebidanan. Asuhan continuity of care yang dilakukan oleh penulis dimulai dari masa ibu hamil trimester III, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana yang berkelanjutan dengan mengunakan standar asuhan kebidanan. Asuhan diberikan di BPS Siti Rahmah Surabaya dimulai dari tanggal 23 Maret 2016 sampai 27 Mei 2016. Kunjungan asuhan kebidanan dilakukan di rumah ibu dan di BPS Siti Rahmah Surabaya dengan kunjungan hamil sebanyak 2 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali dan KB 2 kali. Asuhan kebidanan diberikan pada Ny. S GIIP1001 UK 35 - 36 minggu pada tanggal 23 Maret 2016. Pada kehamilan trimester III ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah. Dari kunjungan 1-2 didapatkan hasil dalam batasan normal. Pada usia kehamilan 38 - 39 minggu ibu melahirkan bayinya secara normal di BPS Siti Rahmah, Surabaya. Pasien datang dengan pembukaan 10 cm. Kala II 45 menit, kala III 15 menit, kala IV 2 jam. Tanggal 18 April 2016 jam 13.15 WIB bayi lahir spontan belakang kepala, berjenis kelamin perempuan, langsung menangis, kemerahan, tonus otot baik dengan berat badan 3400 gram, panjang badan 50 cm. Plasenta lahir spontan lengkap jam 13.27 WIB. Seluruh proses persalinan berjalan lancar tanpa ada penyulit atau komplikasi. Pada masa nifas kunjungan 1-4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, kondisi ibu baik, involusi dan laktasi berjalan dengan baik. Keadaan bayi pada kunjungan 1-4 baik, tanda-tanda vital bayi dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda infeksi dan kegawatdaruratan. Pada kunjungan pertama KB ibu diberikan konseling mengenai keluarga berencana dan macam-macam kontrasepsi dan pada hari ke 40 ibu memutuskan untuk mengunakan KB suntik 3 bulan. Berdasarkan hasil asuhan kebidanan continuity of care yang telah dilakukan pada Ny. S saat hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana didapatkan hasil pemeriksaan dalam batasan normal, tidak ada penyulit yang menyertai. Diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian

Rancang Bangun Alat Bantu Navigasi untuk Tunanetra Menggunakan Sensor RGB-D

Penyandang tunanetra dalam kesehariannya memiliki kesulitan untuk berjalan di tempat yang asing bagi mereka. Kesulitan ini terutama dalam hal spasial, yaitu memperkirakan medan jalan dan menghindari rintangan yang menghalangi langkah mereka. Agar penyandang tunanetra dapat berjalan mandiri, maka mereka membutuhkan alat bantu navigasi. Alat bantu navigasi ini dirancang menggunakan sensor RGB-D (Red Green Blue + Depth) untuk menangkap informasi visual di sekitar penggunanya. Informasi visual ini kemudian diolah dan diubah dalam bentuk informasi audio stereo sehingga dapat diinformasikan kepada tunanetra melalui indera pendengarannya. Alat bantu ini juga dirancang agar mudah dibawa dan digunakan (portable), nyaman digunakan sehari-hari tanpa menganggu keseharian (comfortable), dan mudah digunakan sehingga penyandang tunanetra dapat menyesuaikan diri dengan mudah dan cepat (easy to use). Selain itu informasi yang didapatkan dari sensor RGB-D memungkinkan untuk pengembangan dan penambahan fitur lain sesuai dengan kebutuhan tunanetra. Dari rancangan wearable device, alat dipasangkan pada subjek tunanetra dan mendapatkan penilaian yang tinggi untuk tingkat portability, comfortability, dan ease of use dari alat bantu navigasi ini. Dari segi fungsionalitas alat, didapatkan hasil pengujian subjek tunentra dapat mendeteksi posisi dari rintangan di depan mereka dengan akurasi 92.47% dan memperkirakan jarak terhadap objek tersebut dengan MAE sebesar 0.8. Untuk pengujian dalam bernavigasi, dengan menggunakan alat ini subjek tunanetra dapat berhenti sebelum terjadi tabrakan dengan rintangan di depannya, dan melewati celah di antara dua buah rintangan yang cukup untuk dilewatinya. ==================================================================================================== People with visual impairment in their daily lives face difficulties to walk in unfamiliar places to them. This problem mainly caused by their lack of spatial awareness, i.e. the ability to estimate the distance between themselves and their surroundings. In order for visually impaired people to navigate independently, an effective navigation aid is required. The proposed navigation aid device utilizes depth camera to collect visual information of surrounding objects. Then, it represents the obtained visual data into stereophonic sound to notify the user directly through an audio device. The aid device is designed to be portable, comfortable, and easy to use. It can further be developed and upgraded to suit the needs of visually impaired users. Designed to be wearable, this proposed device was tested and received good score in portability, comfortability, and ease of use. The subjects were able to detect the position of obstacles in front of them with 92.47% accuracy, and could also estimate the distance of the object with Mean Absolute Error of 0.8. Examination on their navigation ability indicated that the subjects could stop before collision with an object and manoeuvre through the gap between two parallel obstacles

PENERAPAN PASAL 4 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT HAK KONSUMEN TERHADAP KLINIK KECANTIKAN PRATAMA YANG MELAKUKAN TINDAKAN DILUAR PERIZINANNYA DI KOTA TANGERANG SELATAN

Metaya Disty Sintara, Yenny Eta Widyanti, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya                                                                          Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   ABSTRAK Penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan Penerapan Pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait hak konsumen terhadap praktik klinik kecantikan pratama yang melakukan tindakan diluar perizinannya di Kota Tangerang Selatan serta menganalisis faktor hambatan dan upaya dalam melaksanakan pasal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengambilan data dengan cara melakukan wawancara, kuesioner dan studi pustaka.Berdasarkan metode tersebut peneliti memperoleh hasil penelitian yang mampu menjawab rumusan masalah yang ada, bahwa penerapan Pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait hak konsumen terhadap praktik klinik kecantikan pratama yang melakukan tindakan diluar perizinannya di Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya diterapkan di Kota Tangerang Selatan. Aturan mengenai Klinik dimuat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014, tersedianya peraturan tersebut tidak membuat Pelaku Usaha selalu memenuhi kewajiban nya dan tidak serta merta membuat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan memberi perhatian dan pengawasan terhadap praktik klinik kecantikan pratama yang melakukan tindakan diluar perizinannya. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Klinik Kecantikan, Dinas Kesehatan, Pengawasan   ABSTRACT This research aims to analyse the implementation of Article 4 Letter (a) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding consumer rights in the case of the beauty clinic Pratama executing a procedure outside what is allowed in its business permit in South Tangerang city and analyse the impeding factors and measures regarding the implementation of this article. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. Primary, secondary, and tertiary data were obtained from interviews, questionnaires, and library research.  The research results reveal that Article 4 Letter (a) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the case mentioned above is not optimally implemented in South Tangerang city. The regulations concerning clinics are governed in the Regulation of Health Minister Number 9 of 2014, but this regulation has been overlooked by the businesses that fail to meet the responsibilities governed, and the Health Agency of South Tangerang city does not conduct any supervision over the practices run by beauty clinic Pratama doing things outside its authority allowed by the permit. Keywords: consumer protection, beauty clinic, health agency, supervisio

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN DI SDIT AL-AZHAAR DESA SUKOREJO KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK

SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2020, Pembimbing: Dr. Hj. Nur Fadhilah. S.H., M.H. Kata Kunci: Alternatif penyelesaian sengketa, sengketa lahan, hukum positif dan hukum Islam Penelitian ini dilatarbelakangi hibah lahan pada sebuah yayasan atau lembaga di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Proses hibah dilakukan secara lisan dan tidak dicatatkan di hadapan notaris sehingga tidak ada akta hibah sebagai bukti otentik suatu penghibahan. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik sengketa lahan antara ahli waris wahib dengan penerima hibah ketika wahib telah meninggal dunia. Rumusan masalah pada penelitian ini: 1) Bagaimana proses terjadinya sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek? 2) Bagaimana upaya penyelesaian sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek? 3) Bagaimana upaya penyelesaian sengketa di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek berdasarkan hukum Islam? Tujuan dalam penelitian ini: 1) Untuk mendeskripsikan proses terjadinya sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, 2) Untuk mendeskripsikan upaya dalam penyelesaian sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, 3) Untuk menganalisis upaya dalam penyelesaian sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek berdasarkan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang menggunakan pendekatan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Proses terjadinya sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek pada bulan April 2003 dilatarbelakangi proses hibah yang tidak dicatatkan melalui notaris sehingga tidak ada akta hibah sebagai syarat sah dan bukti otentik suatu hibah. Selain itu, sengketa juga terjadi karena adanya perbedaan pendapat pada pengembangan sebuah yayasan sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan. 2) Upaya penyelesaian sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dilakukan menggunakan jalur luar pengadilan (non litigasi) melalui mediasi yang menghasilkan kesepakatan bahwa lahan seluas 423 m2 yang semula telah dihibahkan dikembalikan kepemilikannya ABSTRAK Gallan Tintus Sintara, NIM. 17101163114, “Penyelesaian Sengketa Lahan dikepada ahli waris. 3) Upaya penyelesaian sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Tenggalek berdasarkan hukum Islam sesuai dengan konsep perdamaian (al-ishlah)

The responsibility of the regional heads against the management of regional finances

In administering governance, Regional Heads are given an authority to manage the local finances independently. This authority is regulated in Law Number 9 of 2015 and Government Regulation Number 3 of 2007. Accountability of Regional Heads is a form of a democratic government. In a democratic government, the government has limited power and is not justified to act arbitrarily against its citizens. In reality, the implementation of the accountability is often the result of a political compromise. Political compromises occur due to the behavior of the political elite and the weakness of the existing legislation. This weakness relates to the mechanism of the accountability against the management of regional finances which opens an opportunity between the Regional Heads and the Regional House of Representatives (DPRD) to conduct a negative relationship. The political compromises in the accountability of the Regional Heads have had a negative impact on the local governance. Whereas, the purpose of implementing a regional autonomy is to improve the quality of justice, democracy and prosperity. Therefore, before the DPRD rejects the accountability of the Regional Heads, it must first be tested in the Supreme Court