PENGARUH KREDIBILITAS KOMUNIKATOR POLITIK UNTUK MENDAPATKAN DUKUNGAN KHALAYAK DALAM PEMILIHAN UMUM

Abstract; Mendapatkan jumlah maksimum pemilih dalam pemilihan umum adalah syarat mutlak untuk mengamankan posisi di lembaga legislatif, Kecamatan dan Kepala Provinsi, dan Presiden. Proses demokrasi di Indonesia menggunakan kampanye politik untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik, dimana pesan terdiri dari undangan, bergoyang, godaan untuk membuat publik memberikan suara mereka ke sisi kampanye. Kampanye politik bisa dalam bentuk pesan lisan sebelum massa, iklan media, poster, spanduk, dan kunjungan persahabatan ke massa dasar. Semua upaya yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemilih maksimal dukungan dari masyarakat. Kenyataan itu menunjukkan bahwa komunikator politik yang bisa menjadi kandidat itu sendiri, relawan politik, atau aktivis politik lain adalah salah satu faktor penting. Peran komunikator politik yang memiliki kredibilitas tinggi dalam mentransfer ide dan saran untuk penonton sangat signifikan. Kampanye harus mampu menyampaikan pesan-pesan politik yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dan pesan harus mudah diingat oleh penonton. Selain itu fungsi komunikator juga memerlukan perhatian khusus, karena orang-orang adalah partai politik saluran utama dalam menyampaikan pesan-pesan politik mereka. Masyarakat memutuskan orang pada partai politik atau kandidat dengan memfokuskan kenangan mereka pada komunikator politik mereka ingat selama masa kampanye. Siapa komunikator, program atau isi / pesan nya, bagaimana dia / dia menyampaikan pesan, misalnya dan kinerja yang baik disajikan oleh juru kampanye. Cara kampanye yang merancang strategi kampanye adalah memiliki korelasi positif dengan memori publik dan kesan. Pada akhirnya, itu mengarah ke indikasi dalam menentukan keputusan pemilih. Kata Kunci: Kredibilitas, Komunikator, Pesan Gaining maximum number of voters in general election is the absolute condition to secure position in legislative institute, District and Provincial Head, and President. Democratic process in Indonesia using political campaign to convey political messages to public, of which the messages are consisted of invitation, sways, allurement to make public give their votes to the side of campaigner. Political campaign can be in the form of oral messages before the mass, media advertisement, posters, banners, and friendship visits to base masses. All that efforts are intended to gain maximum voters support from communities. That fact showed that political communicator which can be the candidate itself, political volunteer, or other political activist was one of the important factor. The role of political communicator who possesses high credibility in transferring the idea and suggestion to the audience is very significant. The campaigner should be able to convey the political messages that needed most by public and the messages should be easily memorized by the audiences. Moreover the communicator function also requires specific attention, as the persons are the political parties main channel in conveying their political messages. Public deciding its votes on political parties or candidates are by focusing their memories on the political communicator they remember during the campaign period. Who’s the communicator, the program or content of his/her messages, how he/she convey the messages, example and performance that good presented by campaigner. The way the campaigner designing its campaign strategy is having a positive correlation with the public’s memory and impression. At the end, it leads to the indication in deciding the voter’s decision. Key words: Credibility, Communicator, Message

News value and reality: a case study

A worthy news or news value is what people are anxious to know. It is not only what people want to know, it is also what editors and reporters think is interesting and important. This study attempts to explore why the media gave only certain portion of reporting on an event and what elements of news values were used as reasons for allowing the portion of coverage for the event. The visit of King Salman of the Kingdom of Saudi Arabia attracted huge public and media attention. In international forums, Saudi is a frequent supporter for Indonesian aspiration, despite obstacles in the relationship, particularly on migrant worker issues. Using qualitative methods, chief editors of two leading newspapers published in Makassar and three Islamic religious leaders from South Sulawesi province were interviewed. The data obtained shows the mass media provides extensive coverage over the visit because of its magnitude, proximity, prominence, and the unusualness values that the occasion has. The royal visit has a profound sociological impact as it has increased the spirit of the Indonesian Muslims because they perceived the King as one of their own due to his position as the guardian of the two Islamic holy cities, Mecca and Medinah. The visit has neutralized the relationship between the Muslims and ruling governments of the two countries. It has broadened the perspectives of the Indonesian Muslims towards the global world and Muslim solidarity. Finally the royal visit has strengthened the religious relationship between the two countries

PARTISIPASI DAN EFEK KOMUNIKASI PEMUKA PENDAPAT DALAM PEMBANGUNAN

Abstract; Satu indikator penting untuk kemajuan suatu bangsa adalah dengan berjalannya roda pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Pembangunan tersebut merupakan bagian proses perubahan yang sengaja dilakukan secara terencana dan berkelanjutan menuju tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik. Peningkatan kualitas hidup rakyat dalam suatu bangsa merupakan tujuan yang paling penting dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Komunikasi pembangunan diarahkan untuk perubahan sosial yang terancang dengan baik. Komunikasi pembangunan bertujuan untuk secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi, yang berarti bahwa komunikasi dapat menghapus kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat. Tujuan komunikasi adalah untuk menanamkan ide-ide, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat. Partisipasi politik dihubungkan dengan demokrasi yang mengedepankan prinsip representasi dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi politik diungkapkan dalam tindakan individu atau kelompok terorganisir untuk melakukan pemilu, kampanye, protes atau memengaruhi perwakilan pemerintah. Dalam penelitian komunikasi politik, elit politik informal ini lebih sering dikenal sebagai opinion leader atau pemuka pendapat. Pemuka pendapat adalah orang-orang yang berpengaruhi pendapat, sikap, keyakinan, motivasi, dan perilaku orang lain. Peranan penting yang tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan para pemuka pendapat ini adalah untuk mendorong setiap warga negara agar secara ikhlas dan serius mendukung pengembangan serta untuk memberikan arahan agar pembangunan ke untuk masyarakat. Kata Kunci: Partisipasi, Komunikasi, Pemuka Pendapat, Pembangunan, Demokrasi One important indicator for the progress of a nation is the wheel passes the construction carried out on an ongoing basis. The development is part of the process of change that is intentionally done in a planned and sustained towards the level of people's lives better. Improved quality of life of the people in a nation is the most important goal in the construction carried out by the government. Communication development is directed toward social change well designed. Communication development consciously aims to improve human development, which means that communication can remove poverty, unemployment, and injustice. Communication is the preferred development activities to educate and motivate people. The purpose of communication is to instill ideas, mental attitude, and teach the skills needed by society. Political participation is associated with the principle of democracy and participation of indirect representation. Political participation is expressed in the actions of individuals or organized groups to conduct the election, campaign, protest or influence government representatives. In the study of political communication, political elite is more commonly known informally as opinion leaders or opinion leaders. Opinion leaders are the ones who berpengaruhi opinions, attitudes, beliefs, motivations, and behaviors of others. Important role that can not be separated from the involvement of opinion leaders is to encourage every citizen in order to be sincere and serious in sustainable development and to provide guidance in order for the development to the community. Keywords: Partisipation, Communication, Opinion Leader, Development, Democraz

Komunikasi Politik Ulama

Buku ini membahas kedudukan ulama dalam konteks politi

Peran dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim

Seorang jurnalis Muslim mesti memiliki peran dan tanggung jawab serta sikap profesionalisme dan etika pada saat melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya dilandasi dengan nilai-nilai ajaran agama. Jurnalis Muslim juga memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar, disamping karena dia berfungsi sebagai dai untuk menyebarluaskan nilai-nilai ajaran Islam, juga mengemban amanah khalayak dalam memperoleh informasi yang akurat, kredibel, jujur dan bermanfaat. Dimana dalam setiap pemberitaan yang disampaikan seorang jurnalis Muslim adalah informasi yang dapat memberi sumbangan besar kepada khalayak dalam arti yang positif, sebaliknya menghindari informasi yang kontraproduktif maupun yang provokatif. Terbitnya buku ini, antaranya adalah untuk menuntun para jurnalis Muslim dalam memenuhi harapan dimaksud

K’ POLA PENGLIBATAN DAN IMPAK KOMUNIKASI PARA ULAMA MENCEGAH KONFLIK DALAM MASYARAKAT

Abstrak Kertaskerja ini membincang tentang pola penglibatan dan impak komunikasi para ulama dalam guna mencegah konflik dalam masyarakat. Konflik yang berlaku di dalam kumpulan masyarakat lebih disebabkan kerana faktor tidak puas hati yang dirasakan oleh masyarakat atas aspek pembangunan yang dijalankan oleh pihak kerajaan. Ketidakpuasan ini bermula kerana masyarakat menganggap bahawa pembangunan yang dilaksanakan tidak membawa manfaat bagi mereka, justeru memberikan kesan yang sangat negatif. Sebelum melaksanakan pembangunan, baik pembangunan fizikal mahupun nonfisik, kerajaan sepatutnya melibatkan masyarakat melalui tokoh-tokohnya, seperti ulama dan pemimpin pendapat lain (opinion leader). Penglibatan ulama dalam pembangunan bermula dari tahap perancangan sehingga tahap pemanfaatan. Penglibatan ini diperlukan untuk memastikan sama ada pembangunan terbabit dikerjakan sesuai dengan asas pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan dalam pelaksanaan pembangunannya telah berdasarkan kepada perancangan semula dan tidak ada unsur manipulasi. Manakala pembangunan yang dilaksanakan dengan tahap seperti ini, maka kemungkinan untuk terjadinya konflik mahupun kekerasan daripada masyarakat boleh dicegah.Abstract This paper discusses the impact of involvement and communication patterns of the Islamic scholars in a conflict prevention of a society. A conflict could happen as a result from unsatisfied development process undertaken by the government. This disappointed feeling started because people assume that the development is not beneficial for them and that it even result in a very negative effect. Before carrying out development, both physical and non-physical, the government should engage the community through a public respectful figure such as religion leaders and other opinion leaders. These leaders should be involved in the development from the planning stage up to the level of utilization. This involvement is urgent, especially to ensure that the development is done based on the welfare of society need. It is also needed to assure that the implementation of development was based on the plan and there is no element of manipulation. If the development is undertaken in this way, conflict and violence in society can be prevented.

PENGARUH DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SALURAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK

Saluran komunikasi merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam konteks komunikasi politik. Dalam komunikasi massa terdapat media sosial yang dapat dijadikan sebagai penghubung antara komunikator politik dengan khalayak. Sebagai saluran komunikasi politik, media sosial memiliki kekuatan memberikan pengaruh dan menentukan perilaku politik, karena media sosial dapat berperan dalam membentuk opini publik. Pengelolaan opini publik yang baik, memiliki peran dalam memenangi satu pertarungan untuk memperoleh pengaruh dari kalangan masyarakat. Bagi kekuatan politik yang akan ikut bertarung dalam pemilihan umum, seperti dalam pemilihan presiden, kepala daerah dan anggota legislatif, penting untuk memanfaatkan media sosial secara efesien dan efektif untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya. Melalui media sosial, substansi pesan-pesan politik lebih cepat dan mudah dicerna oleh khalayak, sebab setiap saat khalayak dapat mengakses informasi tanpa halangan dan batas geografis. Media sosial juga sangat efektif digunakan sebagai media komunikasi khususnya dalam memberikan informasi dan menerima umpan balik dari khalayak. Umpan balik dari khalayak dapat mendekatkan dan merapatkan hubungan antara komunikator politik dengan masyarakat. Terlebih lagi dewasa ini, penggunaan media sosial di kalangan masyarakat semakin populer dan berkembang, hingga ke pelosok pedesaaan. Sehingga dengan kemasan informasi yang baik, khalayak akan mudah memahami pesan-pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik. Pada akhirnya, melalui penyampaian pesan-pesan politik yang tepat dan dilakukan secara efektif akan mampu menarik simpati masyarakat sehingga mereka akan menerima maksud yang diinginkan oleh komunikator politik

The position of da’wah messages and ethics in Malaysian and Indonesian television programs

Rapid changes in the whole aspects of our lives as a result of the global development need to be addressed by spreading da’wah messages through television channels. To be an effective da’wah media, television should have a strong editorial policy. The policy forwarded could prove the dynamic representation of the country. This study aims to explore the editorial policy of TV Malaysia and Indonesia in presenting da’wah programs, and secondly, to understand the position of ethics in the da’wah messages broadcast on Malaysian and Indonesian TVs. By using qualitative methods, the data have been derived from direct observations and interviews with three television stations in Malaysia (two government-owned and one private-owned TVs) and TVRI and RCTI in Indonesia. Data are also enriched by relevant information from watching Malaysian and Indonesian TV channels. The results showed similarities and differences between the TV editorial policies of the two countries. Respondent from both countries showed that they tried to attract viewers through providing various kinds of religious broadcasts and carefully considered what they should show on prime time. The different thing is the determination of the da’i and program duration. On Malaysian television, determination of the religious speakers is very strict, whereas in Indonesia determination television speakers tend to be rather easy. In terms of duration, the whole da’wah broadcasts per day on Malaysian television are longer and are more frequent than that on the Indonesian’s. In Malaysia, the programs are decided to be on schedule for prime time while in Indonesia the da’wah programs are mostly not in the prime time