ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA(APBN) TERHADAP PENDANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

The State Revenue and Expenditure Budget or APBN is the annual financial plan of the state government approved by the House of Representatives. The purpose of the preparation of the APBN is as a guideline for state expenditures and revenues so that there is a dynamic balance in carrying out state activities to achieve increased production, increased employment opportunities, high economic growth and ultimately aimed at achieving a just and prosperous material and spiritual society based on Pancasila and the 1945 Constitution. “Indonesia is still behind several Asian countries in terms of education, even though 20 percent of the state budget has been spent on education for the last ten years. This is still not satisfactory. It may even be a disappointment because Indonesian education graduates do not reach the desired level. Equitable access to education and inadequate facilities and infrastructure, especially in Eastern Indonesia and the Disadvantaged, Frontier, Outermost (3T) areas. This is one of the challenges that the government will fix. The results of this research are (1) the process of formulating education funding policies reflects the lack of political will commitment from the government and the DPR. (2) Implementation of the education funding policy of 20% of the APBN. (3) Results of the education funding policy analysis. This study aims to determine how to formulate education funding policies, their implementation and analyze them. The method used in this study is a policy analysis method with a retrospective policy analysis model and the type of policy process analysis

Implementasi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Berkaitan dengan Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara di Sepadan Rel PT KAI di Kelurahan Pucangsawit oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta

This study aims to determine the implementation of land rights application located on the equivalent rail PT. KAI in the Pucangsawit Sub-district of Surakarta City and also know the obstacles that arise in the implementation of the land rights application located on the equivalent rail PT. KAI in Pucangsawit Sub-district of Surakarta City. This research uses sociological or empirical method with research type of fact finding. Source of data derived from the primary data are interviews, observations, observations, and questionnaires and secondary data obtained indirectly from the object, but through other sources both oral and written. Based on the results of the study can be concluded that the implementation of Law number 51 of 1960 relating to the application of property rights to state land on the equivalent rail PT. KAI in Pucangsawit Sub District by Land Office of Surakarta City that is 1) Requirement of first land registration application for State Land in equivalent Rail PT. KAI in Pucangsawit Urban Village Office of Surakarta; 2) Procedures for the implementation of the granting of land rights in the State of Reliance PT. KAI at the Land Office of Surakarta City; 3) Period of registration of ownership of Land of the State of Reliance on Relay of PT. KAI at the Land Office of Surakarta City. Obstacles in the Implementation of Land Problems The PT Kereta Api Indonesia (Persero) Community Controlled In The Pucangsawit Sub-District of Surakarta City is 1) Facilities and human resources to conduct soil measurement is minimal, so the process is relatively long; 2) The system for applying for state land has not been socialized in a transparent manner; 3) Kurannya land measurement personnel in the Land Office of Surakarta so that to apply for penngukuran must queue waiting for the turn. This will result in time for the process of certificate will be longer; and 4) Residents who occupy the equivalent of railroads are inadequate citizens, with very low level of education and economic level that are less mamapu

Revised Age of Patriarchs

Ages of patriarchs in Genesis 5 and 11 are usually interpreted as literal, symbolic or fictional. We suggest alternative interpretation of literal one. In Genesis 5 not only age of patriarch is abnormally long but also the ratio of maximal age to minimal begetting age is unrealistic from common human experience (the ratio is approximately 15). Ratio of maximal to begetting ages of postdiluvian patriarchs prior to Abraham does not make sense also. We assume that age in source text was written by Hebrew letters. Numerical values of last three letters of Hebrew alphabet differed from their modern quantity (110, 120 and 130 instead 200,300 and 400). We recalculated age of patriarchs using these values of Hebrew letters. For all patriarchs ratio of maximal lifespan to minimal begetting age decreases to realistic value of 6.6. We hypothesize that period of time used for age calculation (we’ll call this period shanah) was 50 days before the Flood and 6 months after the Flood. Realistic values were obtained for age of all patriarchs. Ancient calendar based on 50 days period is traced in Hebrew holidays and tradition

Program Larasita (Studi Tentang Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Karanganyar)

Tanah sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki masyarakat dan membutuhkan pengakuan hitam di atas ptih sebagai bukti kepemilikin. Sertifikasi adalah bentuk pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut. Banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Karanganyar dalam melakukan sertifikasi tanah yang dimiliki. BPN sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi meluncurkan suatu program yang disebut Larasita sebagai salah satu upaya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan sertifikat atas tanah yang dimiliknya tersebut. Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pendaftaran tanah melalui program Larasita dan apa saja problem yang dihadapi dan bagaiamana jalan keluarh permasalahan dari program Larasita tersebut. Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan keadaan dilapangan dan memperoleh data-data yang dipergunakan berkenaan dengan pelayanan one day service dari program Larasita. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa program Larasita yang dijalankan oleh Pemkab Karanganyar telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, masih banyak kendala dalam pelaksanaanya program terutama yang berkaitan dengan akses jaringan internet, kurangany sosialisasi program terhadap masyarakat dan masih lemahnya SDM yang dimiliki oleh BPN Kabupaten Karanyanyar

Pertanggungjawaban PT.Pos Indonesia Atas Klaim Terhadap Pengiriman Paket Barang Di Kantor Pos Kota Surakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk: ( 1) mendeskripsika n bentuk perjanjian pengangkutan paket barang yang dilaksanakan di PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta ; (2) mendeskripsikan bentuk tanggung jawab penyelesaian klaim dan ganti kerugian yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta kepada pengguna jasa pengiriman paket barang . Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan -peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian dilaksanakan di PT. Pos Indonesia Cabang Kota Surakarta . Sumber data menggunakan data primer dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan . Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: ( 1) Bentuk perjanjian pengiriman paket barang antara pengirim paket dengan PT. Pos Indonesia dituangkan dalam bentuk formulir yang diisi oleh petugas pos dan ditandatangani oleh pengirim. PT. Pos mengikatkan diri untuk mengantarkan paket milik si pengirim sedangkan pengirim sendiri mengikatkan dirinya untuk membayar ongkos kiriman sesuai tarif yang ditetapkan PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta; (2) Bentuk tanggung jawab penyelesaian klaim dan ganti kerugian yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta kepada pengguna jasa pengiriman paket barang adalah memberikan ganti rugi apabila terjadi: kehilangan kiriman; kerusakan isi paket; keterlambatan kiriman; atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima. Kata Kunci: Paket Barang, Tanggung Jawab, Klai

Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Dengan Lelang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Surakarta (Studi Pada Kutipan Risalah Lelang No. 532 Tahun 2014 di Kantor Pertanahan Kota Surakarta)

Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sebagai tempat pembangunan dan juga tempat mata pencaharian masyarakat. Di dalam peralihan hak atas tanah khususnya jual beli dengan lelang maka haruslah dilakukan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui studi dokumen (Library Research), baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan wawancara (interview) kepada responden yang terkait. Analisis Data menggunakan teknik analisis interaktif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dan Pembahasan yaitu, Pertama, Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang yang terdiri dari tahap-tahap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang meliputi pengecekan atau pencocokan sertifikat jaminan lelang dengan buku tanah, roya atau penghapusan hak tanggungan yang melekat dan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut dengan adanya Risalah Lelang.Kedua,Adanya kepastian hukum bagi pemenang lelang dalam melaksanakan pendaftaran peralihan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Jaminan tersebut meliputi kepastian hukum subyek dan obyek kepemilikan hak atas tanah serta jaminan kepastian peralihan hak atas tanah ke atas nama pemenang lelang. Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Lelang, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum, Kantor Pertanahan Surakarta

Tanah Bantaran Sungai (Studi tentang Kontroversi Pendaftaran Tanah di Kota Surakarta)

The purpose of this study was to describe the controversy in the community Surakarta, the consideration given on the granting by the Government of Surakarta for residents along the river to obtain land certificates. This research includes empirical juridical namely discussing the implementation and examine the implementation of legal provisions in practice. The research was conducted jurisdiction in Klaten district. Data sources using primary data from interviews, observation, and literature study. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: First, the controversy in the society regarding Surakarta is the rejection by the local community on the recommendation of the Mayor of Surakarta; Secondly, the consideration given land certificates at the request of the rights is the applicant had long occupied the area; Third, barriers that arise and the completion of the application for rights to the land located around the riverbanks in Surakarta the application process takes a long time, the knowledge society that still lack the procedure certification of land, refusal of other citizens

Tinjauan Yuridis Asuransi Pengiriman Barang (Studi di PT.Pos Surakarta)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: pertama, hubungan hukum para pihak dalam pengiriman barang berasuransi di PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Surakarta; kedua, tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Surakarta terhadap pengiriman barang berasuransi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif untuk menemukan berhasil tidaknya pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengiriman barang berasuransi yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia khususnya Cabang Surakarta. Sumber data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Hubungan hukum para pihak dalam pengiriman barang berasuransi di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Surakarta adalah bertindak sebagai perusahaan asuransi karena sudah mengcover perlindungan dan penjaminan atas paket barang. Sedangkan untuk pengiriman laut dan udara PT. Pos mengadakan kerja sama dengan perusahaan asuransi yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Hak dan Kewajiban Pengirim Paket adalah membayar biaya dan hak berupa paket dapat terkirim dan dapat diterima tepat waktu. Hak dan Kewajiban PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta ada;aj menerima pembayaran biaya pengiriman dan wajib mengantarkan kiriman/objek perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati; kedua, tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Surakarta dimulai saat barang diterima oleh pegawai kantor Pos hingga diantar sesuai dengan alamat yang dituju. Terlambatnya paket pos sampai ke tempat tujuan, rusak ataupun hilangnya paket pos yang dikirimkan merupakan wanprestasi sehingga pihak pos dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian

Praktik jual beli tanah yang belum bersertifikat dan pendaftarannya Menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 (studi kasus di kantor pertanahan pati)

Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli tanah yang belum bersertifikat dan pendaftarannnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Penelitian ini menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang melakukan praktik jual beli tanah yang belum bersertifikat. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitan menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dan peralihan hak atas tanah akibat jual beli tanah yang belum bersertifikat tidak terlepas dari prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dan dengan melakukan pendaftaran tanah dan peralihan hak atas tanahnya maka pemegang hak atas tanah akan memperoleh sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Harian Lepas Di CV. Indojati Surakarta

The purpose of this study is to: First, describe the agreements and regulations applicable to non-permanent employees at CV. Indojati Surakarta; Second, analyze the rights and obligations of each party in the employment agreement between CV. Indojati Surakarta with non-permanent employees; Third, analyzing the legal responsibility if one party made a mistake or offense. This research is descriptive research that provides an overview of data as complete on methods or forms of legal protection against non-permanent employees at CV. Indojati Surakarta. This study uses normative legal approach. Data sources using primary data from interviews, observation, and literature study. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: First, treaties and regulations applicable to the Daily Worker Lepas International Airport (PHL) at CV. Indojati Surakarta showed that the PHL is not given an employment contract and no written agreement with the company, only in the form of an oral agreement. Work rules applicable to the PHL is the work rules as applicable to permanent workers; Second, the obligation PHL is obliged to carry out the work, obeying the order, pay a fine and compensation in case of damage to the product or equipment caused by worker error, and act as a good worker. PHL rights are earned in accordance with the duties and responsibilities, gain work uniform as much as 1 (one) sets in every 6 (six) months, receive other employment rights, obtain severance if terminated before the work is completed; Third, the mistakes made PHL CV. Indojati Surakarta is resigned prior labor agreement expired. Legal liability to PHL that making mistakes is completing an agreement that is mutually agreed upon, or change the amount of compensation in accordance with the agreement. Keywords: agreements and work rules, rights and obligations of non-permanent employee