MITIGASI BENCANA BANJIR STRUKTURAL DAN NON-STRUKTURAL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

South Bolaang Mongondow Regency is one of several regencies in North Sulawesi province, where this area is often referred to by observers as a non-zom area or there is no precise season to predict. So that hydrometeorological disasters, especially floods, are very likely to occur if there is no prevention stage in disaster management. The flood incident that submerged almost all areas in the sub-district on July 24, 2020 proved that preparedness was needed in dealing with the flood disaster which caused 93 houses to be heavily damaged and 165 people evacuated (DIBI, 2020). The level of disaster risk looks at how the index of the hazard, vulnerability, and capacity of a disaster can be, so that the level of risk of a flood disaster can be known. In determining disaster risk, using the policy of the Regulation of the Head of the National Disaster Management Agency Number 2 of 2012 concerning General Guidelines for Disaster Risk Assessment. The results of the existing risk level will then be used as recommendations for later flood disaster mitigation, both structurally and non-structurally. The level of flood risk resulted in 3 villages with a high level of flood risk, 14 villages with a moderate level of flood risk, and 42 villages with a low level of flood risk. Disaster mitigation that adapts to the level of risk from disasters where villages with high flood risk are recommended to make plans for physical (structural) development in an effort to reduce the danger from flooding, then villages with moderate flood risk are recommended for additions or improvements regarding physical form ( structural) flood control that already exists or does not exist, and areas with low flood risk, it is recommended to improve the physical (structural) form of existing flood control, but not optimal in the implementation system.KEYWORDS : Mitigation, Flood Disaster, Structural, Non-Structural, Risk Leve

KAJIAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG UNTUK KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

The carrying capacity and capacity of land is an analytical instrument related to the limitations and needs of land in order to balance it, so that there is no land transfer and environmental damage. The residential area in South Bolaang Mongondow Regency is located on the river border and coastal area. Limited land due to hilly landscapes to steep slopes, no direction for the development of residential areas and the lack of community understanding regarding the carrying capacity and capacity of land are the main obstacles to the development of residential areas. Related to this, it is necessary to identify physical conditions and analyze the carrying capacity and capacity of existing land in 2020 until the prediction in 2040. The approach used is descriptive quantitative and spatial approach to determine physical conditions and analyze the projected carrying capacity and carrying capacity of land in 2020-2040. The results showed that South Bolaang Mongondow Regency had potential land with an area of 118,106 Ha. Posigadan District 23,606 Ha, Tomini 16,596 Ha, Helumo 13,475 Ha, Bolaang Uki 15,759 Ha, Pinolosian 16,533 Ha, Central Pinolosian 15,541 Ha, East Pinolosian 16,596. Based on the calculation of the land capacity of the most dominant sub-district that cannot accommodate the population in 2040, the Bolaang Uki District consists of 10 villages

ANALISIS PRASARANA DAN SARANA DI KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Untuk menentukan kesuksesan pembangunan suatu wilayah diperlukan prasarana dan sarana yang memadai agar suatu pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kecamatan Lolak merupakan ibukota dari Kabupaten Bolaang Mongondow dengan jumlah penduduk 32.373, sebagai ibukota kabupaten yang menjadi pusat pemerintahan tentunya harus diperlukan prasarana dan sarana yang memadai maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ketersediaan serta mengetahui keinginan/kebutuhan masyarakat tentang prasarana sarana di Kecamatan Lolak dan menganalisis kebutuhan prasarana dan sarana. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk menganalisis bagaimana ketersediaan dan kebutuhan sarana prasarana permukiman di Kecamatan Lolak yang berdasarkan pada acuan SPM dan SNI. Metode deskriptif di pakai untuk menganalisis Kuesioner yang dilakukan dengan menggunakan distribusi frekuensi dan bar chart berdasarkan analisis tersebut akan diketahui kebutuhan dari masyarakat. Hasil analisis menyatakan ketersediaan prasarana berupa jalan,drainase,dan air bersih sudah memadai. tapi untuk persampahan di kecamatan lolak perlu penambahan seperti truck sampah atau gerobak sampah yang akan membawa sampah tersebut di TPA, dan penyediaan sarana berupa sarana pendidikan dan kesehatan menurut standar belum memenuhi. Keinginan masyarakat akan prasarana dan sarana di Kecamatan Lolak ada yang masih menginginkan penambahan dan ada juga yang sudah tidak menginginkan penambahan berupa sarana pendidikan. Kebutuhan prasarana dan sarana 20 tahun mendatang masih memerlukan penyediaan berupa air bersih, persampahan, sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan ruang terbuka hijau. Kata Kunci : Prasarana,Sarana,Ketersediaan,Kebutuha

ANALISIS PERKEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKITAR DANAU TONDANO KABUPATEN MINAHASA

Dalam RTRW Kabupaten Minahasa kawasan sekitar Danau Tondano ditetapkan sebagai kawasan lindung, kenyataannya kawasan lindung yang ada sudah dijadikan tempat bermukim dari masyarakat yang ada untuk memenuhi kepentingan manusia. Pertambahan jumlah penduduk lokal yang terjadi di daerah ini didukung juga oleh keadaan lokasinya yang strategis yaitu berada dekat Danau Tondano. Kebutuhan masyarakat untuk lahan sebagai tempat membangun rumah semakin berkurang karena pertambahan jumlah penduduk. Rumah-rumah  penduduk tidak lagi berada di sekitar danau, tapi sudah merambah  sampai perairannya. Oleh karena itu, maka dilakukan penelitian dengan tujuannya adalah mengidentifikasi perkembangan kawasan permukiman yang berada sekitar Danau Tondano dan menghitung luas perkembangan kawasan permukiman sekitar Danau Tondano. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial time series untuk melihat perkembangan kawasan permukiman dan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan sekitar danau Tondano mengalami perkembangan permukiman dari tahun 2003 sampai tahun 2019. Luas perkembangan permukiman dari tahun 2003 sampai tahun 2011 bertumbuh sebesar 87 ha sedangkan perkembangan permukiman pada tahun 2011 sampai 2019 bertambah sebesar 132,58 ha. Luas sebaran permukiman dari  tahun 2003-2019 yaitu 413,76 ha menjadi 633,81 ha.Kata Kunci : Perkembangan Kawasan, Permukiman, Danau Tondan

ANALISIS PERKEMBANGAN POLA PERMUKIMAN DI SEKITAR KAWASAN STRATEGIS AGROPOLITAN RURUKAN KECAMATAN TOMOHON TIMUR

Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dalam setiap wilayah kabupaten/kota memiliki bagian wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan strategis. Kecamatan Tomohon Timur merupakan salah satu kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis kota yaitu kawasan strategis agropolitan, yang menjadi salah satu basis ekonomi wilayah kota Tomohon. Adanya kawasan agropolitan ini akan memicu perkembangan permukiman yang berada di sekitar kawasan strategis tersebut serta dapat mempengaruhi pola perkembangan permukiman Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi perkembangan permukiman di sekitar kawasan strategis agropolitan dan menganalisis pola perkembangan permukiman disekitar kawasan strategis agropolitan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis spasial time series untuk melihat perkembangan permukiman dan menggunakan perhitungan analisis tetangga terdekat untuk mengetahui pola permukiman. Hasil penelitian diperoleh adanya perkembangan luas wilayah sebaran permukiman dari tahun 2004-2019 sebesar 32.85 Ha. Adanya perubahan pola permukiman tahun 2004-2019 khususnya kelurahan Rurukan 1 dan Kumelembuay, dari pola seragam menjadi pola random.Kata Kunci: Kawasan Strategis, Permukiman, Pola Permukiman

KAJIAN PUSAT-PUSAT PELAYANAN KOTA TOMOHON BERDASARKAN HIRARKI

Dalam suatu perencanaan wilayah, hirarki perkotaan sangat perlu diperhatikan karena menyangkut dengan fungsi yang ingin di arahkan pada masing-masing kota. Dalam konteks dinamika yang ada pada perkembangan Kota Tomohon terlaksananya fungsi itu berkaitan dengan fasilitas kepentingan umum yang ada di masing-masing wilayah. Distribusi penduduk pada beberapa bagian wilayah Kota Tomohon mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah prasarana dan sarana dan fasilitas pelayanan. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi ketersediaan fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan serta menganalisis hirarki dan distribusi pusat pelayanan di Kota Tomohon, menganalisis kesesuaian pusat pelayanan dalam RTRW Kota Tomohon tahun 2013-2033 terhadap hasil penelitian. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan untuk metode analisis menggunakan metode analisis skalogram, analisis indeks sentralitas dan analisis gravitasi. Berdasarkan hasil studi didapat bahwa ketersediaan fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan di Kota Tomohon cukup memadai dimana yang  berstatus orde I berada pada Kecamatan Tomohon Selatan dan Kecamatan Tomohon Timur, telah memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan memadai. Hasil analisis wilayah Kota Tomohon terbagi dalam 3 orde, dimana orde/hirarki I yang terdapat pada  Kecamatan Tomohon Selatan dan Kecamatan Tomohon Timur. Sedangkan untuk orde/hirarki II berada pada Kecamatan Tomohon Utara dan Kecamatan Tomohon Tengah. Dan yang berada pada orde/hirarki III yaitu Kecamatan Tomohon Barat. Berdasarkan hasil analisis terdapat perbandingan antara pusat pelayanan dalam RTRW Kota Tomohon tahun 2013-2033 terhadap hasil analisis. Kata kunci: Hirarki Perkotaan; Pusat-Pusat Pelayanan; Analisis Skalogram; Analisis Sentralitas; Analisis Gravitasi

KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KUMUH PESISIR STUDI KASUS : DESA LIKUPANG DUA DAN DESA LIKUPANG KAMPUNG AMBONG, KECAMATAN LIKUPANG TIMUR, KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA

Empat puluh tujuh Kota Otonom dari sembilan puluh empat Kota Otonom di Indonesia  memiliki karakteristik geografis kawasan pesisir. Dominasi jumlah kota pesisir di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat wajar mengingat morfologi NKRI berupa kepulauan yang berjumlah sekitar 17.480 pulau dengan 95.181 Km bentang garis pantai dari seluruh pulau tersebut. Gambaran tentang kondisi wilayah seperti itu mencerminkan bahwa diperlukan suatu pendekatan berwawasan kepesisiran yang komprehensif mencakup dinamika interaksi berbagai aspek/sektor di kawasan pesisir tersebut. Desa Likupang Dua dan Desa Kampung Ambong merupakan desa di wilayah pesisir Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki fungsi yang penting dalam RTRW Kabupaten Minahasa Utara 2011-2031. Letaknya yang strategis sebagai gerbang menuju pulau-pulau dibagian Utara, serta potensi kekayaan bahari dan pesona wisata alam yang memukau menjadi alasalan kenapa wilayah ini perlu mendapatkan perhatian khususdari pihak-pihak terkaitguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimiliki memberikan daya tarik yang kuat dan menimbulkan konsentrasi penduduk dan permukiman yang tinggi. Penduduk membangun tanpa memperhatikan legalitas lahan dan aturan-aturan terkait pembangunan permukiman yang benar, sehingga kondisi ini menciptakan kekumuhan bagi lingkungan permukiman di lokasi penelitan.Dilatarbelakangi  persoalanpermukiman kumuh, mendorong penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian,menganalisis tingkat capaian pelayanan infrastruktur permukiman pesisir berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di lokasi penenlitian, serta mengindentifikasi tingkat kekumuhan permukiman pesisir pada kedua desa penelitian berdasarkan ketersediaan Infrastruktur.Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Kuantitatif Deskriptif.Hasil analisis menujukan kondisi faktual di lapangan yaitu belum tersedianya infrastruktur yang memadai di kedua desa tersebut dengan nilai SPMsecara keseluruhan belum tercapai sehingga terjadi kekumuhan.Analisa dan perhitungan SPM dan analisa tingkatan kategori kumuh di wilayah Desa Likupang Dua dan Desa Likupang Kampung Ambong menempatkan kedua desa tersebut masuk dalam kategori kumuh sedang.   Kata Kunci :Wilayah Pesisir, Permukiman, Infrastruktur, Kekumuha

ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT MENUJU KOTA LAYAK HUNI (LIVABLE CITY) STUDI KASUS KOTA MANADO

Kota merupakan tempat masyarakat untuk tinggal, bekerja, pusat perekonomian, pemerintahan, dan lain-lain. Sehingga, kota sebagai tempat untuk hidup harus memberikan kenyamanan (livable) bagi penduduk yang ada didalamnya. Konsep kota nyaman (Livable City) di Kota Manado terakhir kali diteliti oleh Ikatan Ahli Perencanaan (Adriadi Dimastanto, Erikson Simanjuntak, Dayinta Pinasthika, Latifah, Putri Amelia, dan Dwitantri Rezkiandini: Most Livable City Index 2017) pada tahun 2017 dan hasilnya Kota Manado berada pada urutan ke-16 sebagai kota ternyaman di Indonesia. Kali ini peneliti melakukan penelitian livable city di Kota Manado (11 kecamatan atau 68 kelurahan) berdasarkan tingkat partisipasi masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan indikator livable city oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif menggunakan perhitungan skala linkert. Maka Kota Manado diklasifikasikan dengan nilai tinggi partisipasi masyarakatnya menuju livable city dengan skor 70,8. Kecamatan Bunaken Kepulauan menjadi kecamatan dengan partisipasi masyarakat tertinggi sementara Kecamatan Tuminting dengan tingkat partisipasi masyarakat terendah menuju Kota Manado yang layak huni. Variabel yang berpengaruh pada penentuan kondisi kenyamanan kota adalah variabel aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Kata Kunci: Livable City, partisipasi masyarakat, indikator IAP, tingkat partisipasi, Kota Manado

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERKELOLANYA OBJEK WISATA PANTAI BATU PINAGUT BOLAANG MONGONDOW UTARA

Pantai Batu Pinagut terletak di Boroko Utara kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pantai pasir putih yang indah terletak pada posisi yang strategis dalam kota, sudah termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata (KSP), beberapa fasilitas telah dibangun namun belum dilakukan pengelolaan lebih lanjut dari Pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan menentukan faktor dominan yang menyebabkan tidak terkelolanya objek wisata pantai Batu Pinagut Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan metode  kuantitatif deskriptif yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengambilan data dilapangan  dengan teknik survey atau observasi lapangan dan ditunjang wawancara dengan yang memiliki kepentingan. Setelah penyusunan data dilakukan analisis data menggunakan teknik analisis SWOT untuk menstrukturkan masalah dan mengetahui besarnya nilai dan bobot dari faktor-faktor penyebab yang diperoleh sehingga dapat diketahui pula faktor dominan yang menyebabkan tidak terkelolanya objek wisata pantai Batu Pinagut Bolaang Mongondow Utara. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diketahui empat faktor yang menyebabkan tidak terkelolanya objek wisata pantai Batu Pinagut Bolaang Mongondow Utara yaitu belum disahkannya RIPPDA, pungutan masuk (retribusi) tidak diberlakukan, status kepemilikan lahan masih dimiliki warga, kurangnnya budaya sadar wisata masyarakat/pengunjung dan lemahnya promosi. Dengan menggunakan metode skoring  maka diketahui faktor dominan yang dominan adalah belum disahkannya RIPPDA.   Kata Kunci : Faktor Penyebab Tidak Terkelola, Objek Wisata Pantai, Batu Pinagut Bolmu