Principles and Learning Models of Islamic Religious Education in Elementary Schools

Learning principles can be used to reveal the limits of possibilities in learning, so that teachers can take appropriate actions This study aims to discuss the principles and models of PAI learning in elementary schools, with the hope that understanding the principles and learning models that are appropriate for PAI makes it possible in the future to be able to reformulate Islamic education learning systems to make them more functional. The main problem discussed in this paper is how the principles and learning models of Islamic Religious Education are. The results of this study indicate that in Islamic education learning activities in elementary schools, a teacher must use certain learning theories and principles in order to guide the teacher's activities in planning and implementing learning activities. Learning principles can be used to reveal the limits of possibilities in learning, so that teachers can take appropriate actions. Apart from that, with the theory and principles of learning, teachers can also have and develop the attitudes needed to support the improvement of student learning. PAI teachers can innovate to create their own learning model to be used. This is because the teacher is the person who best understands the characteristics and needs of their student

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI ATAS PEMBAJAKAN FILM KELUARGA CEMARA PRODUKSI VISINEMA PICTURES

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dunia perfilman sering mendapat banyak permasalahan terkait fenomena pembajakan film. Fenomena pembajakan biasanya terjadi sesaat setelah film tersebut dirilis, baik yang dirilis di bioskop maupun di situs platform legal. Pembajakan film merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum, dampak dari pembajakan film diantaranya yaitu dapat merugikan pemilik/pembuat film dan dapat dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Biasanya para pelaku pembajakan film ini melakukan aksinya untuk iseng dan ada juga yang ingin mencari keuntungan. Film film tersebut akan diunggah di situs illegal seperti indoxxi, layarkaca21, dan beberapa situs illegal lainnya. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembajakan film ini membuat banyak masyarakat menormalisasi hal tersebut, padahal itu merupakan perbuatan yang dilarang dan berimplikasi hukum. Banyak orang tertarik menonton film illegal karena menonton di situs illegal tidak dipungut biaya, sehingga banyak orang tertarik untuk menonton di situs tersebut. Mengenai pelanggaran terhadap hak cipta khususnya pembajakan film diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan sanksi pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peranan Peradilan Agama dalam pembinaan Hukum Nasional

Hukum sebagai salah satu alat yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara, dalam pembangunannya perlu adanya suatu pembinaan, yaitu usaha menyelaraskan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang sifatnya bergerak / dinamis. Begitupun halnya dengan Peradilan Agama sebagai salah satu badan penegak hukum yang ada di Indonesia harus mampu menyelaraskan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi Peradilan Agama serta kedudukan dan kewenangannya menurut undang-undang, untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam upaya pembangunan dan pembinaan hukum nasional. Disamping itu untuk mengetahui peranan Peradilan Agama dalam pembinaan hukum nasional. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dalam pembinaan hukum nasional ada dua cara yang lazim ditempuh yaitu melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan melalui putusan-putusan hakim atau yurisprudensi. Hakim melalui yurisprudensi akan menjadi pemelihara keadilan, ketertiban, dan kepastian melalui penciftaan kaidah baru dalam suatu situasi yang lebih konkret. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan, buku-buku, makalah dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini difokuskan terhadap data secara kualitatif. Data yang ditemukan menunjukan bahwa Peradilan Agama setelah disahkan UU No. 7 Tahun 1989 semakin kokoh kedudukannya, dan memiliki kewenangan yang semakin jelas. Arah pembangunan hukum terdapat dalam GBHN sebagai acuan dalam pembangunan nasional. Wujud yang diharapkan dari yurisprudensi Peradilan Agama dalam pembinaan hukum nasional yaitu menggali dari ajaran atau hukum Islam yang menjelma dalam bentuk penemuan asas dan prinsip hukum. Selanjutnya asas dan prinsip hukum tersebut berpeluang untuk ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Dengan demikian, Peradilan Agama ikut serta memberikan masukan terhadap bentuk rancangan peraturan / perundang-undangan sebagai acuan pelaksanaan hukum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, terutama dalam bidang perdata. Melalui putusan-putusannya Peradilan Agama menemukan asas-asas dan prinsip-prinsip Hukum Islam yang selanjutnya ditransformasikan ke dalam tata hukum nasional. Yang mana semuanya sesuai dengan arah pembangunan hukum nasional yang tercantum dalam GBHN

Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

In order to implement the provisions of Article 3 paragraph (1) of Peraturan pemerintah number 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses, the Banten Provincial Government needs to stipulate Regional Regulations concerning the Formation and Composition of Regional Apparatuses. Based on this mandate, the Banten Provincial Government on November 23, 2016 promulgated the Banten Province Regional Peraturan Daerah Number 8 of 2016 concerning the Formation and Composition of Regional Apparatuses. The regional regulations are explained in the Peraturan Gubernur Number 83 of 2016 concerning the position, main tasks, functions, types, organizational structures and work procedures of the Banten Province Regional Apparatus. Regional apparatus organizations must be flexible and adaptive to regulatory changes and are expected to accommodate the needs of changes in society. For this reason, an organizational structure is needed to regulate the relationship between sections and subsections in the structure of an organization that is rich in functions. The regional apparatus organization is the regional secretariat which carries out the duties and functions of the regional secretariat. With this situation, the implementation of regional government, which is related to and or originates from the composition, organizational structure, as well as the implementation of the duties and functions of regional apparatus as the organizer of regional government affairs and identifies alternative arrangements of regional apparatus that are more in line with the needs of the vision and mission of the regional head. The data analysis technique in this study was carried out using qualitative methods through a juridical-normative approach, sociological empirical and institutional theory approach

Sosialisasi dan Perlindungan Hukum Produk UMKM Khas Karawang Berkaitan dengan Merek dan Indikasi Geografis Produknya dalam Kerangka Penguatan Market Size, Market Place dan Optimalisasi Hak Ekonomi (Economical Right)

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara intensif kepada UMKM di Kabupaten karawang agar pelaku UMKM di Kabupaten Karawang mau mendaftarkan merk dagangnya, kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pendampingan dan bantuan dana kepada UMKM agar bersedia dan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan merk dagangnya, metode yang dilaksanakan melalalui kegiatan sosialisasi serta di lanjut dengan pendampingan pada pendaftaran merek usaha mitra UMKM serta memberikan inovasi kreatifitas yang dapat membantu meningkatkan provitabilitas perekonomian Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk UMKM yang berada di Kabupaten Karawang. Sasaran program pengabdian kepada masyarakat adalah pelaku usaha UMKM yang belum mendaftarkan merk dagangnya dan belum menggunakan media promosi melalui digital. kegiatan ini mendapatksn respon positif dari pelaku UMKM

Nannoplankton Biostratigraphy from Banggai-Sula Basin, Central Sulawesi

The nannoplankton research was conducted in the MH-2 well, Banggai-Sula Basin, Central Sulawesi. Thirty-four ditch-cutting samples were utilized to observe the Minahaki, Kintom, and Biak Formations. Age determination was carried out using biostratigraphy method and standard procedure for first and last occurrence of nannoplankton biodatum and had an absolute age, widely known as a zone indicator.  This study aims to determine the age and nannoplankton biozonation of each geological formation in Banggai-Sula Basin. Based on the biostratigraphic analysis, 39 species from 14 genera with abundance frequencies ranging from rare to abundant were found in the MH-2 well. In this study, new results of the age of Banggai-Sula Basin areMiddle Miocene – Early Middle Pliocene (13,706 – 3,727 Ma), and can identify into six calcareous nannoplankton zones that are more detailed than previous researchers, Discoaster signus zone (NN5), Discoaster exilis zone (NN6-NN7), Discoaster berggrenii zone (NN11), Ceratolithus acustus zone (NN12), Helicosphaera sellii zone (NN13-NN15), and the Discoaster tamalis zone (NN16). Biostratigraphic data also shows new information for the first time, the absence of three zones from zone NN8 to zone NN10. This result indicates an unconformity in the Late Miocene age (10.606–8.20 Ma).

Analysis of Vocational Lecturer’s Pedagogical Competence Needs for TVET: A Case Study on Vocational Lecturers in West Java, Indonesia

This study aims to analyze the pedagogical competence needs of vocational lecturers. Learning development problems and needs related to the preparation of vocational lecturers can produce skilled vocational lecturers. The research method used is a quantitative method through surveys by distributing questionnaires given to vocational lecturers at Polytechnics in West Java, Indonesia. The findings obtained are the level of understanding of lecturers about students’ background is 76%. 82% of lecturers have compiled a complete Lesson Plan, both for activities in the classroom and outside the classroom. Mastery of the application of learning materials, media, methods, and laboratory equipment for vocational lecturers is very high, above 83%. This is in line with the characteristics of vocational education which must prepare students or graduates to quickly adapt to the workplace environment. However, in the activity of quiz making through online media, it is classified as a moderate at 68%, whereas the online learning and evaluation methods are beneficial since these methods are quite effective. The ability of vocational lecturers in conducting pretests before learning activities has a low score at 76%. This finding indicates that there are many difficulties, one of the factors is not knowing the urgency of the assessment. The pedagogical competence of vocational lecturers has an important role in the success of learning, both in the classroom and during practice. The benefit of this research is that the data obtained can be used as the basis for determining curriculum policies and vocational lecturer training programs to increase human resources following vocational lecturer programs in the industry 4.0 era

Fermentabilitas dan Kecernaan Ransum Domba yang Mengandung Limbah Roti secara In Vitro

ABSTRAK. Penelitian bertujuan untuk mengetahui fermentabilitas dan kecernaan ransum domba yang mengandung limbah roti. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan lima macam ransum perlakuan yang terdiri atas 40% rumput lapangan dan 60% konsentrat yang masing-masing mengandung limbah roti sebanyak 0 (kontrol), 10, 20, 30, dan 40%. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali dan data yang terkumpul dianalisis dengan analisis sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Ransum perlakuan dievaluasi secara in vitro. Peubah yang diukur adalah asam lemak terbang (ALT), N-NH3, kecernaan bahan kering, dan kecernaan bahan organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan limbah roti dalam ransum domba sampai 40% mampu meningkatkan konsentrasi ALT (102,63 - 143,88 mM), kecernaan bahan kering (64,66 - 78,61%) dan kecernaan bahan organik (53,41 - 65,82%). Sementara itu, terjadi kenaikan konsentrasi N-NH3 (3,87 - 4,90 mM) sampai penggunaan limbah roti 30%, namun penggunaan 40% limbah roti sama dengan ransum kontrol. Konsentrasi ALT memiliki hubungan erat dengan kecernaan bahan kering dan bahan organik dengan nilai r = 0,67 dan 0,65, pada persamaan regresi Y = 0,1591X + 50,79 dan Y = 0,1528X + 39,619. Kesimpulan, Penggunaan limbah roti di dalam ransum sebanyak 40% tidak mengganggu fermentabilitas dan kecernaan ransum secara in vitro.  (In vitro fermentability and digestibility of sheep rations containing bread waste)ABSTRACT. The study aimed to determine the fermentability and digestibility of sheep rations containing bread waste. The study used a completely randomized design with five types of treatment rations consisting of 40% native grass and 60% concentrate and each treatment containing bread waste as much as 0 (control), 10, 20, 30, and 40%. Each treatment was repeated 4 times and the data collected was analyzed by analysis of variance and continued by Duncan test. The treatment ration was evaluated by in vitro. The variables measured were volatile fatty acids (VFA), N-NH3, dry matter digestibility, and organic matter digestibility. The results showed that the use of bread waste in sheep rations up to 40% was able to increase the concentration of VFA (102.63 to 143.88 mM), dry matter (64.66 to 78.61%) and organic matter digestibility (53.41 to 65.82%). Meanwhile, there was an increase in the concentration of N-NH3 (3.87 to 4.90 mM) until 30%, but the use of 40% bread waste was the same as the control ration. The VFA concentration has a close relationship with the dry matter and organic matter digestibility with values of r = 0.67 and 0.65, in the regression equation Y = 0.1591X + 50.79 and Y = 0.1528X + 39.619. The conclusion is using of bread waste as much as 40% did not disturb the fermentability and digestibility of the ration in vitro

Implementasi perda kota Bandung nomor 07 tahun 2011 pasal 39 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Ruang terbuka hijau sangat penting bagi kehidupan keberlangsungan hidup manusia terutama tentang rasa nyaman hidup dengan lingkungan yang bersih dengan menghirup udara segar, dengan seiring zaman yang terus berkembang dan di barengi dengan pembangunan bangunan yang begitu masif terutma di kota Bandung kecamatan Cibiru yang di jadikan pembangunan rumah maupun kosan yang seringkali merusak sarana prasarana ruang terbuka hijau maupun mengalihfungsikan ruang terbuka hijau demi keuntungan semata karena memang kecamatan Cibiru dekat kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan memperhatikan aspek dari undang-undang tahun nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau adalah minimal 30 persen dari panjang kota. Salah satu hal yang harus di perhatikan dalam hal ini yaitu pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung Kecamatan Cibiru dengan acuan perda Kota Bandung 07 tahun 2011 pasal 39 bahwasanya ruang terbuka hijau adalah faktor penting dari hidup manusia dengan hal itu bahwa ruang terbuka hijau dengan acuan perda tersebut maka ruang terbuka hijau tidak boleh di alih pungsikan, di larang merusak tanaman, prasarana di sekitar ruang terbuka hijau. Dalam permasalahan ruang terbuka hijau di Kecamatan Cibiru perlu di perhatikan seksama bahwasanya ruang terbuka hijau sangat penting dalam kehidupan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik permasalahan yang ada dikecamatan ruang terbuka hijau, kebijakan, serta keadaan lingkungan ekonomi yang mempengeruhi kebijakan ruang terbuka hijau di daerah kecamatan cibiru. Penelitian ini menggunakan teori implmentasi kebijakan dari Paul Sabatier dan Daniel A. Maznian dengan menggunakan tiga dimensi, pertama, dimensi karakteristik masalah yang berfokus pada ini termasalahan yang ada dengan melihat populasi masyarakat yang terlibat dari kebijakan yang ada.Kedua,dimensi karakteristik kebijakan yang berfokus pada inti dari isi kebijakan peraturan. Ketiga, dimensi karakteristik lingkungan yang berfokus pada lingkungan yang menjadi target dari peraturan kebijakan yang ada. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang mendeskripsikan atau menggambarkan dan mengalisi suatu fenomena yang ada dilapanngan, dengan menggunakan metode kualitatif peneliti harus mampu menganalisis menggambarkan objek penelitian yang ada karena di dalam metode penelitian, peneliti menjadi kunci dalam penelitian ini. Hasil yang dipeneliti diharapkan mampu membuat masyarakat tetap menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau karena memang di kecamatan cibiru salah satu tepat dimana pembangunan begitu masif dengan adanya rumah kontrakan, maupun kosan karena Kecamatan Cibiru dekat dengan universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung maka di khawatirkan akan terkikis lahan dari ruang terbuka hijau. Keyword : implementasi kebijakan, ruang terbuka hijau, alihfungsi RT