PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PMEALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas dan bagaimana pemberantasan tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas adalah (1) faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian Negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, dan (2) faktor teknologi, semakin canggihnya teknologi membuat orang dengan mudahnya mencetak uang palsu. 2. Pemberantasan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas di Indonesia Dalam penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pemalsuan uang diperlukan dua upaya, yaitu: (1) upaya preventif, uang asli harus dibuat secanggih mungkin agar sulit dipalsukan,dan juga diperlukan adanya infromasi mengenai ciri-ciri umum uang asli. dan (2) upaya represif, upaya dan pekerjaan uang dilakukan oleh penegak hukum yaitu dengan penyelidikan dan penindakan.Kata kunci: Pemberantasan, Tindak Pidana, Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Teknologi Informasi di Pengadilan

Tujuan dilakukan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi informasi dan bagaimana pembuktian perkara tindak pidana teknologi informasi di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat diambil kesimpulan, bahwa: 1. Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi informasi dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, termasuk Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Pembuktian perkara tindak pidana teknologi informasi di pengadilan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya didasarkan minimal dua alat bukti sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yaitu: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa, hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan dan termasuk pula alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Artinya apabila hanya ada satu alat bukti saja tidaklah dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga harus ditambah alat bukti lain

TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MANADO

ABSTRAKKeberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan sangat penting. Karena RTH selain memiliki fungsi ekologi, juga menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi. Selain itu keberadaan RTH memiliki fungsi estetis, fungsi planologi dalam Tata Kota, fungsi ekonomis menyerap kadar karbondioksida (CO2), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, telah memicu pembangunan fisik kota diseluruh penjuru tanah air Indonesia. Seiring dengan itu telah menyebabkan kondisi alam di bumi yang terus memburuk akibat dari pemanasan iklim. Masalah  penghijauan dan kelestarian menjadi perhatian serius tak hanya bagi bangsa Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Penelitian ini akan melihat bagaimana Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau, yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Situmorang (2015), tentang prinsip-prinsip tata kelola, yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, telah berupaya melakukan kebijakan Ruang Terbuka Hijau sesuai tugas dan fungsi sebenarnya, sesuai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dari segi responsibility, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dalam kebijakan RTH kota Manado,  telah mengikuti ketentuan sesuai dengan Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado. Terkait Soal prinsip kemandirian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, cukup mandiri dalam menjalankan tugasnya. Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau; Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado   ABSTRACTThe existence of Green Open Space (RTH) in urban areas is very important. Apart from having an ecological function, green open space is also a space where residents can stay in touch and have recreation. In addition, the existence of green open space has an aesthetic function, a planological function in city planning, an economic function of absorbing carbon dioxide (CO2) levels, adding oxygen, reducing the temperature with the shade and coolness of plants, becoming a water absorption area, and reducing noise. Since the implementation of regional autonomy, it has triggered the physical development of cities throughout Indonesia. Along with that, it has caused natural conditions on earth to continue to deteriorate due to climate warming. The problem of reforestation and sustainability is a serious concern not only for the Indonesian people but also for the world community. This research will look at how Green Open Space Governance, which is carried out by the Environment Agency of Manado City. By using the concept put forward by Situmorang (2015), regarding the principles of governance, namely: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The research findings illustrate that in terms of accountability, the Manado City Environment Agency has made efforts to implement a Green Open Space policy according to its actual duties and functions, in accordance with its implementation and accountability. In terms of responsibility, the Manado City Environment Agency in the Manado City RTH policy has followed the provisions in accordance with the Manado City Regulation Number 1 of 2012 concerning Manado City Spatial Planning. Regarding the principle of independence, the Manado City Environment Agency is quite independent in carrying out its duties. Key words: Green Open Space; Manado City Environmental Servic

ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI DI PENGADILAN

Tujuan dilakukan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi informasi  dan bagaimana pembuktian perkara tindak pidana teknologi informasi di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat diambil kesimpulan, bahwa: 1. Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi informasi dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, termasuk Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  2.          Pembuktian perkara tindak pidana teknologi informasi di pengadilan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya didasarkan minimal dua alat bukti sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yaitu: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa, hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan dan termasuk pula alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Artinya apabila hanya ada satu alat bukti saja tidaklah dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga harus ditambah alat bukti lain. Kata kunci: Alat bukti, Tehnologi Informasi, Pengadilan

Din, Ülfet ve Yabancılaşma

Günümüz dünyasının en önemli tartışma konularından biri din ve yabancılaşma arasındaki ilişkidir. İnsan, dine yabancılaşmış mıdır? Çoğulculuk, kaçınılmaz olarak yabancılaşmayı gerektirmekte midir? Din, yabancılaşma ve çoğulculuk arasında nasıl bir teolojik yaklaşım geliştirilebilir? Dinin yabancılaşmaya karşı alternatif bir yaklaşımı var mıdır? Din, yabancılaşmanın kaynağı mıdır? Bu soruların tartışılması ve cevaplarının üretilmesi insanlığın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Yabancılaşma, sadece modern dönemde insanlık durumunu anlatan bir kavram değildir. Yabancılaşma, ekonomik veya sosyal bir kategorilendirme olmanın ötesinde, insanın bizzat kendisinde ortaya çıkan derin kırılma durumunu ifade etmektedir. Yabancılaşma, insanın dış dünyasından ziyade iç dünyasındaki derin kırılmayı anlatmaktadır. İslam, yabancılaşmayı kendi teolojisi içinde şirk ve cehalet kavramlarıyla ifade etmiştir. Şirk ve cehalet, insanın özüne yani fıtratına aykırı her türlü yönelimi ifade etmektedir. Başka bir ifade ile insanın insanlığını zayıflatan, tahrip eden ve yok eden her türlü yozlaşma, yabancılaşmadır. Yabancılaşma, insanın hem insani olandan, hem ilahi olandan uzaklaşmasıdır. İnsanın özünde ilahi ve insani olan birlikte vardır. Allah’a kulluk bilincini kaybetmek, Allah’a karşı isyan etme veya insanın ilahlaşma temayülü içine girmesi asli yabancılaşmadır. İnsanın, ilahi ve insani olanı birlikte keşfetmesi, aydınlanmadır. İlahi ve insanın birbirine karıştırılması ve dejenerasyonu ise cehalet ve yabancılaşmadır

Hot carrier extraction from 2D semiconductor photoelectrodes

Hot carrier-based energy conversion systems could double the efficiency of conventional solar energy technology or drive photochemical reactions that would not be possible using fully thermalized, ``cool'' carriers, but current strategies require expensive multi-junction architectures. Using an unprecedented combination of photoelectrochemical and in situ transient absorption spectroscopy measurements, we demonstrate ultrafast (<50 fs) hot exciton and free carrier extraction under applied bias in a proof-of-concept photoelectrochemical solar cell made from earth-abundant and potentially inexpensive monolayer (ML) MoS2. Our approach facilitates ultrathin 7\AA charge transport distances over 1 cm^2 areas by intimately coupling ML-MoS2 to an electron-selective solid contact and a hole-selective electrolyte contact. Our theoretical investigations of the spatial distribution of exciton states suggest greater electronic coupling between hot exciton states located on peripheral S atoms and neighboring contacts likely facilitates ultrafast charge transfer. Our work delineates future 2D semiconductor design strategies for practical implementation in ultrathin photovoltaic and solar fuels applications.Comment: 6 pages, 3 figures main text; 6 pages, 8 figures, 1 table, 57 refs. appendice

Trion formation resolves observed peak shifts in the optical spectra of transition metal dichalcogenides

Monolayer transition metal dichalcogenides (TMDs) have the potential to unlock novel photonic and chemical technologies if their optoelectronic properties can be understood and controlled. Yet, recent work has offered contradictory explanations for how TMD absorption spectra change with carrier concentration, fluence, and time. Here, we test our hypothesis that the large broadening and shifting of the strong band-edge features observed in optical spectra arise from the formation of negative trions. We do this by fitting an ab initio based, many-body model to our experimental electrochemical data. Our approach provides an excellent, global description of the potential-dependent linear absorption data. We further leverage our model to demonstrate that trion formation explains the non-monotonic potential dependence of the transient absorption spectra, including through photoinduced derivative lineshapes for the trion peak. Our results motivate the continued development of theoretical methods to describe cutting-edge experiments in a physically transparent way.Comment: 5 pages, 5 figures main text. 4 pages, 6 figures, several passages of pseudocode SI, 66 reference

Speech Communication

Contains research objectives, summary of research and reports on three research projects.U. S. Navy - Office of Naval Research (Contract N00014-67-A-0204-0064)U. S. Navy - Office of Naval Research (Contract N00014-67-A-0204-0069)National Science Foundation (Grant GK-31353)National Institutes of Health (Grant 5 RO1 NS04332-10)Joint Services Electronics Programs (U. S. Army, U. S. Navy, and U. S. Air Force) under Contract DAAB07-71-C-0300Bell Telephone Laboratories Fellowshi

In situ interface engineering for probing the limit of quantum dot photovoltaic devices.

Quantum dot (QD) photovoltaic devices are attractive for their low-cost synthesis, tunable band gap and potentially high power conversion efficiency (PCE). However, the experimentally achieved efficiency to date remains far from ideal. Here, we report an in-situ fabrication and investigation of single TiO2-nanowire/CdSe-QD heterojunction solar cell (QDHSC) using a custom-designed photoelectric transmission electron microscope (TEM) holder. A mobile counter electrode is used to precisely tune the interface area for in situ photoelectrical measurements, which reveals a strong interface area dependent PCE. Theoretical simulations show that the simplified single nanowire solar cell structure can minimize the interface area and associated charge scattering to enable an efficient charge collection. Additionally, the optical antenna effect of nanowire-based QDHSCs can further enhance the absorption and boost the PCE. This study establishes a robust 'nanolab' platform in a TEM for in situ photoelectrical studies and provides valuable insight into the interfacial effects in nanoscale solar cells