The Power of Syukur: Tafsir Kontekstual Konsep Syukur Dalam Al-qur'an

Dalam studi al-Qur'an, syukur merupakan lawan dari kufur. Kufur dimaknai menutup diri, sedangkan syukur diartikan membuka atau mengakui diri. Syukur termasuk bagian dari ajaran Islam tentang “terima kasih” yang penting dan sangat diperhatikan di mata Allah sekaligus juga bagi manusia. Efek positif syukur ditengarai bisa membuat orang miskin menjadi kaya dan orang sedih menjadi bahagia. Namun begitu, dalam praktiknya masih banyak orang yang belum mengamalkan ajaran syukur itu secara maksimal dalam kehidupannya. Hal itu disinyalir karena adanya pemahaman yang cenderung tekstual ketimbang kontekstual. Oleh karena itu, tulisan ini lebih memfokuskan pada pembahasan tentang apa yang dimaksud syukur dalam al-Qur'an? Bagaimana tafsir kontekstual konsep syukur dalam al-Qur'an tersebut? Dan apa saja manfaat dan kedahsyatan syukur? In study of al-Qur'an, gratefully (syukur) is the opposite of kufur. Kufur intrepeted as exclusive, whereas gratefully acknowledge themselves or inclusive. Gratefully is one of the most important subject of Islamic attitude for Allah and ummah. The positif effect of gratefully was investigated made the poor became rich person and the sad one turns into happy person. Meanwhile, there are still many people who do not want to put it into life. It because of textual understanding than contextual. Therefore, this essay, focusing on describing what is al-Qur'an says about gratefully? How the contextual interpretation concept in the al-Qur'an? What are the benefits and powerful of gratefully

Syajarah al-Durr (Peranannya dalam Pembentukan Dinasti Mamluk di Mesir Tahun 1250 M)

Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Syajarah al-Durr adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Khalifah al-Mustashim kepada Sultan al-Malik al-Saleh Najamuddin Ayyub, semasa hidupnya Syajarah al-Durr pernah menikah dengan Sultan al-Malik al-Saleh Najamuddin Ayyub dan juga dengan Sultan al-Malik al-Muiz Aibak, pendidikan politik dan keagamaan dia dapatkan saat masih berstatus budak dan meningkat saat menjadi isteri Sultan. 2) sebelum masa pemerintahan Dinasti Mamluk di bawah kekuasaan Syajarah al-Durr, Mesir berturut-turut diperintah oleh Dinasti Fatimiyah menyusul kemudian Dinasti Ayyubiyah, pada masa Bani Ayyubiyah inilah pasukan Salib di bawah komando Raja Louis IX menyerang Mesir yang saat itu dipimpin oleh Sultan al-Malik alSaleh Najamuddin Ayyub, peristiwa penting lainnya adalah terbunuhnya Sultan Turansyah yang menandai awal kekuasaan Dinasti Mamluk. 3) Syajarah al-Durr berkontribusi dalam politik sejak masih berstatus isteri Sultan Ayyubiyah, dan bahkan bekerja di balik layar ketika mangkatnya sang Sultan, kontribusinya semakin besar ketika dibaiat menjadi Sultanah Dinasti Mamluk, menyelesaikan persoalaan dan mengusir Pasukan Salib dari Mesir adalah prestasi besarnya, Syajarah al-Durr juga mengeluarkan kebijakan untuk melegitimasi kekuasaannya

POLICY IMPLEMENTATION OF THE ENTERTAINMENT TAX COLLECTION (A Case Study at Local Revenue Office in Batu City)

Entertainment tax is one of the source of Local Revenue in Batu City along with the development of Batu City as tourism city. Therefore, Batu City government tries to optimize entertainment tax revenue by discharging the entertainment tax policy. The success or failure of this policy will be determined by the step of implementation. Unfortunately, policy implementation of entertainment taxes in Batu City still faces a problem, that is tax receivable problem. The aims of this research is to explain and analyse policy implementation of entertainment tax collection in Batu City through four important aspects in the policy implementation and analyse the factors exist in these policy implementation. This research uses qualitative method with case study approach. This research focused on (1) policy implementation of entertainment tax collection in Batu City, and (2) factors exist in the policy implementation of entertainment tax collection in Batu City. This research found that policy implementation of entertainment tax collection in Batu City has not been optimal. It’s showed by the increasing of entertainment taxes that fluctuates and the lowest percentages of entertainment tax evenue on the Local Revenue in Batu City. Besides, there are four factors exist in this policy implementation there are communication, resources, disposition/attitudes, and beureaucratic structures. Unfortunatelly only communication factors that support this policy implementation. Keywords: policy implementation, entertainment taxe

Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis “Community Based Economic Development” (Studi pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)

Melihat kondisi eksisting UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang belum mempunyai sentra atau kampung-kampung UMKM dalam jenis USAhanya seperti di kecamatan lainnya, maka keberhasilan pengembangan dan kemajuan USAha dalam pemberdayaannya perlu dipikirkan strategi yang tepat. Untuk itu strategi pemberdayaan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tepat adalah dengan pendekatan strategi pemberdayaan UMKM berbasis komunitas. Komunitas UMKM yang ada di Kecamatan Sukodono adalah, Komunitas Usaha dalam skala mikro dengan jumlah 4.410 pelaku, skala kecil dengan jumlah 968 pelaku dan skala menengah dengan jumlah 327 pelaku. Yang merupakan prioritas penting dan mendesak (Priotitas I) adalah dilakukan pada pelaku UMKM pada skala Mikro karena pada jenis UMKM ini di Kecamatan Sukodono jumlahnya paling banyak yaitu sejumlah 4.410 pelaku 77,3%). Selain itu pelaku UMKM pada skala mikro memiliki problema yang dihadapi sangat komplek dan sumberdaya yang dimiliki sangat besar dan potensial, problema yang utama dihadapi adalah masalah Sumber daya Manusia (SDM). Selanjutnya pada skala prioritas II yaitu Mendesak tapi tidak penting dilakukan pada UMKM dengan skala kecil dengan jumlah pelaku sebanyak 968 pelaku (17%) karena para pelaku UMKM pada skala ini memiliki problema tidak sekomplek yang dihadapi pada pelaku UMKM skala mikro dan tingkat pendidikan rata-rata yang dimiliki SLTA ke atas, dengan asumsi aspek SDM sudah jarang ditemui problema yang kompleks. Problema yang dihadapi oleh para pelaku UMKM pada skala kecil ini yang perlu dipikirkan adalah masalah permodalan dan pemasaran. Sedangkan pada skala prioritas III yaitu Penting tetapi tidak mendesak dilakukan pada UMKM dengan skala menengah karena memang jumlahnya tidak sebanyak pada pelaku UMKM skala mikro dan kecil. Walaupun demikian juga perlu dilakukan pemberdayaannya agar memilki daya saing dan posisi tawar yang kuat di bursa pasar yang penuh persaingan di era global saat ini

PENINGKATAN EKONOMI RUMAH TANGGA MELALUI PROGRAM TBM (TAMAN BELAJAR MASYARAKAT) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KAMPUNG KUE SURABAYA

Taman Belajar Masyarakat Nusantara di Kampung Kue memiliki peran penting dalam mengakses resep terbaru dan memfasilitasi para ibu untuk mengembangkan pengetahuan mereka tentang resep tersebut. Pada tahun 2008, pembentukan Taman Belajar Masyarakat Nusantara dibantu oleh PT HM Sampoerna yang dikelola oleh orang-orang di Kampung kue. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 1) Pengelolaan Taman Belajar Masyarakat Nusantara di Kampung Kue, 2) Peningkatan ekonomi rumah tangga melalui program Taman Belajar Masyarakat Nusantara di Kampung Kue. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi rumah tangga melalui program Taman Belajar Masyarakat Nusantara. Dengan pemberdayaan perempuan di Kampung Kue kepada perempuan di Rungkut Lor Gang II memiliki dampak yang baik pada kehidupan rumah tangga khususnya di sektor ekonomi dengan memberikan pekerjaan baru dalam bisnis pastry. Pemberdayaan di Kampung Kue adalah salah satu rencana untuk mengatasi penganggura

SOSIALISASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PERANGKAT KELURAHAN

Abstrak: Diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat penyelenggara badan publik mempunyai kewajiban untuk menunjuk Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID). Kondisi tersebut pada akhirnya menuntut pemerintah termasuk aparat pemerintahan kelurahan untuk mampu menjawab tantangan perubahan tersebut. Permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman bahwa kewajiban Badan Publik adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana serta kurangnya kesadaran akan keterbukaan informasi public di Kota Malang, khususnya pada perangkat/pegawai Kelurahan Merjosari. Kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Kelurahan Merjosari dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melalui kegiatan berbagi pengalaman melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Hasil dari kegiatan ini diketahui dari dialog dan tanya jawab secara langsung yang dilakukan setelah materi sosialisasi diberikan dan para peserta dapat menjawab pertanyaan yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan benar. Selain itu, website yang dimiliki oleh Kelurahan Merjosari menjadi lebih update dan transparan dalam memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas sesuai Undang-Undang yang berlaku. Implementasi nilai – nilai keterbukaan informasi sudah dijalankan oleh Kelurahan Merjosari salah satunya melalui website resmi kelurahan, namun perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan terkait keterbukaan informasi publik.Abstract:  The enactment of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure makes public agency administrators have the obligation to appoint Information and Documentation Management Officers (PPID). This condition ultimately requires the government, including village government officials, to be able to respond to the challenges of these changes. The problems that arise are the lack of understanding that the obligation of the Public Agency is to provide and serve requests for information quickly, on time, at low cost/proportionately, and in a simple way and the lack of awareness of public information disclosure in Malang City, especially in Merjosari Sub-district. Community service activities at the Merjosari Sub-district Office are carried out by the Community Service Team, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya through experience sharing activities through the agenda of socialization and training activities. The results of this activity are known from the dialogue and direct question and answer conducted after the socialization material is given and the participants can answer the questions given by the community service team properly and correctly. In addition, the website owned by the Merjosari Sub-district has become more updated and transparent in providing information that should be known by the wider community according to the applicable law. The implementation of information disclosure values has been carried out by Merjosari Sub-district, one of which is through the official village website, but it is necessary to improve the quality of services related to public information disclosure

TANGGAPAN MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN ANATOMI MANUSIA BERBANTUKAN APLIKASI AUGMENTED REALITY

Background: Augmented Reality has great potential in education, and more amazingly, it opensup new fields and creates different kinds of learning.Methods: The research method used is descriptive qualitative through survey methods. Theinstrument used is a questionnaire.Results: Based on the results of a questionnaire survey of 6 question indicators, an average of81.82% was obtained in the agree category and 18.185% respondents who answered disagreed.Conclusion: The conclusion in this study is that there is a positive response from students

Strategi Bursa Efek Indonesia Dalam Meningkatkan Literasi Investor Terhadap Penentuan Sinyal Beli Dan Jual Pada Saham Dengan MenggunakanTeknikal IndikatorStochastic Oscillator

Investasi merupakan strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak di masa depan. Salah satunya melalui transaksi jual beli saham dengan menggunakan teknikal stocastic oscillator. Dengan teknik ini seseorang dapat mengetahui timing saat jual dan beli saham, sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian bagi trader maupun investor. Karena selama ini masih banyak investor yang belum menguasai strategi yang harus dilakukan dalam menentukan jual beli pada transasksi saham, sehingga tidak jarang investor mengalami kerugian dan capitalossl. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih minimnya literasi dan pengetahuan investor dalam menggunakan analisis teknikal ketika menentukan sinyal beli dan jual saham, adapun strategi yang dilakukan RHB Sekuritas dengan memberikan edukasi secara baik melalui kegiatan workshop, sekolah pasar modal dan event atau kegiatan seputar pasar saham. Sehingga dengan adanya kegiatan ini literasi investor menjadi lebih baik dari sebelumnya

Decentralization in the Provision of Health Care Services: Study on the Provision of Regional Health Insurance (Jamkesda) In Malang Regency East Java Province

This study holds two objectives. Firstly, to describe decentralization process in the provision of health care services through the Jamkesda or Regional Health Insurance System. Secondly, to describe driving and constraining factors in such decentralized provision of health care. This study used the qualitative approach. The focus of study is more on the execution of Jamkesda system within the context of the implementation of the delegation of government affairs in the health sector by the central government to regency administration pursuant to Government Regulation (PP) Number 38/2007. Data and information were acquired through in-depth interview to study informants using the snow-ball technique, field observation, and documentation. The study’s source of information referred to three health services public service elements, namely service consumer, service provider, and service arranger/regulator. The data processing and analysis referred to steps formulated by Creswell. Results of study showed that the implementation of Jamkesda system in Malang Regency is not purely initiated by Malang Regency Local Government, but more on the response toward regulation launched by the East Java Province Government. Therefore, the commitment and consistency of the Malang Regency Local Government in implementing Jamkesda is very weak. This commitment and inconsistency are actually the main constraints in the implementation of Jamkesda in Malang Regency. Key Words: health services, regional health insurance, decentralization, local government