Penerapan Hak Imunitas Dalam Melindungi Hak Konstitusional Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Hak imunitas diberikan kepada anggota legislatif dengan maksud untuk menjamin status anggota legeslatif dan mencegah anggota legeslatif untuk penyalahgunaan wewenang pihak penguasa dalam kegiatan para wakil rakyat. Lahirnya UU Nomor 27 Tahun 2009 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan UU Nomor17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, telah menyebabkan perubahan kaitannya dengan hak imunitas anggota DPR. Perubahan Pasal yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR disebut sebagai perluasan hak imunitas karena batasannya telah diperluas

Implikasi Yuridis Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta Dan Konsul Oleh Presiden

Sistem ketatanegaraan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), sesungguhnya mengandung dimensi yang sangat luas, yang tidak hanya berkaitan dengan hukum tata negara, tetapi juga bidang-bidang hukum yang lain seperti hukum administrasi, hak asasi manusia dan lain-lain. Dimensi perubahan itu juga menyentuh tatanan kehidupan politik di tanah air, Serta membawa implikasi perubahan yang cukup besar di bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan hubungan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan dalam pengangkatan duta besar sebelum amandemen UUD 1945, dilakukan secara penuh oleh presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan DPR karena merupakan hak prerogatif presiden. Setelah amandemen, kewenangan penuh presiden dalam menentukan duta Besar nya dibatasi oleh kewenangan DPR dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat Duta Besar sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UUD 1945 dan UU No 37 Tahun 1999. Akan tetapi, kewenangan DPR dalam memberikan pertimbangan apabila ditinjau secara yuridis tidaklah mengikat, namun demikian hendaknya presiden tetap memperhatikan hasil pertimbangan DPR tersebut, hal ini dikarenakan kewenangan DPR yang telah diatribusikan oleh konstitusi itu bermakna sebagai implementasi fungsi pengawasan DPR (legislatif) terhadap presiden (eksekutif)

RANCANGAN TEKNIS PENAMBANGAN BATUBARA PADA PIT RIZQI UTAMA PT. TAIDO MINING SUNGAI DANAU KABUPATEN TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN

Wilayah kerja PT. Taido Mining yang dijadikan daerah penelitian adalah pit Rizqi Utama. Pit Rizqi Utama merupakan salah satu WIUP milik PT. Taido Mining, secara administratif terletak di Desa Sungaidanau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, saat ini belum mempunyai rancangan penambangan yang baik untuk keperluan tahapan pengupasan tanah penutup dan penggalian batubara. Hasil perhitungan berdasarkan rancangan yang telah dibuat, didapatkan cadangan batubara tertambang sebesar 1.208.759,5 ton dengan rencana overburden yang akan dipindahkan sebesar 1.371.095 bcm, sehingga didapatkan nilai overall stripping ratio sebesar 1,13 :1. Dengan target produksi sebesar 60.000 Ton per bulannya maka umur penambangan selama 20 bulan 2 hari. Elevasi pit bottom terendah yang diperbolehkan dalam perancangan design pit penambangan yaitu hingga elevasi – 30 Mdpl. Rancangan penambangan dilakukan dalam empat periode. Pada periode pertama berdasarkan hasil rancangan maka didapatkan target coal exposed yang bisa dicapai adalah sebesar 217.860,5 ton, overburden yang bisa digali adalah sebesar 261.420 bcm, dengan nilai striping ratio 1,19 : 1. Proses penambangan pada periode pertama yaitu selama 3,6 bulan, jadi produksi batubara per bulan yang ditambang sebesar 60.517 ton. Pada periode kedua berdasarkan hasil rancangan maka didapatkan target coal exposed yang bisa dicapai adalah sebesar 208.390 ton, overburden yang bisa digali adalah sebesar 228.970 bcm, dengan nilai striping ratio 1,098 : 1. Proses penambangan pada periode kedua yaitu selama 3,47 bulan, jadi produksi batubara per bulan yang ditambang sebesar 60.055 ton. Pada periode ketiga berdasarkan hasil rancangan maka didapatkan target coal exposed yang bisa dicapai adalah sebesar 386.470,5 ton, overburden yang bisa digali adalah sebesar 436.310 bcm, dengan nilai striping ratio 1,128 : 1. Proses penambangan pada periode ketiga yaitu selama 6,4 bulan, jadi produksi batubara per bulan yang ditambang sebesar 60.386 ton. Pada periode keempat berdasarkan hasil rancangan maka didapatkan target coal exposed yang bisa dicapai adalah sebesar 396.038,5 ton, overburden yang bisa digali adalah sebesar 444.395 bcm, dengan nilai striping ratio 1,122 : 1. Proses penambangan pada periode keempat yaitu selama 6,6 bulan, jadi produksi batubara per bulan yang ditambang sebesar 60.005 ton. Panjang jalur pengangkutan batubara selama 4 periode relatif sama, yaitu pada periode pertama sepanjang 12.211,38 meter, periode kedua sepanjang 12.264,56 meter, pada periode ketiga sepanjang 12.331,68 meter, dan pada periode keempat sepanjang 12.475,37 meter. Jumlah kebutuhan alat gali muat dan alat angkut untuk penggalian batubara juga relatif sama, yaitu pada periode pertama hingga periode keempat dibutuhkan 1 unit alat gali muat excavator backhoe Cat 330 BL dan 9 unit dump truck Hino FM 260 JM

RANCANGAN TEKNIS PENAMBANGAN BATUBARA PADA PIT RIZQI UTAMA PT. TAIDO MINING SUNGAI DANAU KABUPATEN TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN

RINGKASAN Wilayah kerja PT. Taido Mining yang dijadikan daerah penelitian adalah pit Rizqi Utama. Pit Rizqi Utama merupakan salah satu WIUP milik PT. Taido Mining, secara administratif terletak di Desa Sungaidanau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, saat ini belum mempunyai rancangan penambangan yang baik untuk keperluan tahapan pengupasan tanah penutup dan penggalian batubara. Hasil perhitungan berdasarkan rancangan yang telah dibuat, didapatkan cadangan batubara tertambang sebesar 1.208.759,5 ton dengan rencana overburden yang akan dipindahkan sebesar 1.371.095 bcm, sehingga didapatkan nilai overall stripping ratio sebesar 1,13 :1. Dengan target produksi sebesar 60.000 Ton per bulannya maka umur penambangan selama 20 bulan 2 hari. Elevasi pit bottom terendah yang diperbolehkan dalam perancangan design pit penambangan yaitu hingga elevasi – 30 Mdpl. Rancangan penambangan dilakukan dalam empat periode. Pada periode pertama berdasarkan hasil rancangan maka didapatkan target coal exposed yang bisa dicapai adalah sebesar 217.860,5 ton, overburden yang bisa digali adalah sebesar 261.420 bcm, dengan nilai striping ratio 1,19 : 1. Proses penambangan pada periode pertama yaitu selama 3,6 bulan, jadi produksi batubara per bulan yang ditambang sebesar 60.517 ton. Pada periode kedua berdasarkan hasil rancangan maka didapatkan target coal exposed yang bisa dicapai adalah sebesar 208.390 ton, overburden yang bisa digali adalah sebesar 228.970 bcm, dengan nilai striping ratio 1,098 : 1. Proses penambangan pada periode kedua yaitu selama 3,47 bulan, jadi produksi batubara per bulan yang ditambang sebesar 60.055 ton. Pada periode ketiga berdasarkan hasil rancangan maka didapatkan target coal exposed yang bisa dicapai adalah sebesar 386.470,5 ton, overburden yang bisa digali adalah sebesar 436.310 bcm, dengan nilai striping ratio 1,128 : 1. Proses penambangan pada periode ketiga yaitu selama 6,4 bulan, jadi produksi batubara per bulan yang ditambang sebesar 60.386 ton. Pada periode keempat berdasarkan hasil rancangan maka didapatkan target coal exposed yang bisa dicapai adalah sebesar 396.038,5 ton, overburden yang bisa digali adalah sebesar 444.395 bcm, dengan nilai striping ratio 1,122 : 1. Proses penambangan pada periode keempat yaitu selama 6,6 bulan, jadi produksi batubara per bulan yang ditambang sebesar 60.005 ton. Panjang jalur pengangkutan batubara selama 4 periode relatif sama, yaitu pada periode pertama sepanjang 12.211,38 meter, periode kedua sepanjang 12.264,56 meter, pada periode ketiga sepanjang 12.331,68 meter, dan pada periode keempat sepanjang 12.475,37 meter. Jumlah kebutuhan alat gali muat dan alat angkut untuk penggalian batubara juga relatif sama, yaitu pada periode pertama hingga periode keempat dibutuhkan 1 unit alat gali muat excavator backhoe Cat 330 BL dan 9 unit dump truck Hino FM 260 J

Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia

Salah satu produk syariah yang ditawarkan kepada masyarakat adalah prinsip sewa-menyewa atau ijarah yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah. Prinsip ijarah yang ditawarkan kepada masyarakat didasarkan pada sebuah perjanjian (akad). Transaksi muamalah melalui ijarah mengalami perkembangan dan terobosan baru dalam dunia perbankan modern, seperti ijarah operational lease dan ijarah berbentuk fnancial lease yang biasanya diterapkan dalam sistem perbankan syariah, sekarang telah mengalami perkembangan dengan diterapkannya ijarah dalam sistem pasar modal syariah yang berbentuk sukuk atau obligasi Syariah, sehingga perlu ada kajian lebih lanjut terkait bagaimana tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan sistem perekonomian tidak hanya dalam sistem perbankan syariah saja melainkan dalam sistem pasar modal syariah, akad ijarah ini digunakan. Penerapan ini menciptakan inovasi dalam prinsip-prinsip ijarah, seperti akad ijarah muntahiah bit tamlik, sukuk ijarah dan sukuk ijarah SBS

Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia

Pengadilan Agama telah diperluas kewenangannya yaitu seiring dengan perubahan Undang-Undang mengenai Peradilan Agama, yang mana perubahan ini kewenangan Pengadilan Agama berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi syariah. Selain itu, kewenangan inipun dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penyelesaian sengketa dalam bidang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama ini mengalami kendala dalam perjalannya. Sebagai contoh, jika Perbankan Syariah mengalami pailit maka kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak dapat diterapkan, mengingat Perbankan Syariah adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Contoh lain, dalam hal para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yang putusan arbitrase tersebut baru dapat dieksekusi setelah di daftarkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak dapat diterapkan

Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan Komputer Microsoft Office Excel untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Pungkang Lauk, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur

In facing the era of globalization which is growing rapidly at this time, especially with the development of increasingly advanced science and technology, it is essential to have adequate skills to support the performance of village officials in Pungkang Lauk Village, Aikmel District, East Lombok. This is because in service activities to the community, the village apparatus of Pungkang Lauk, Aikmel District, and East Lombok still have not utilized their potential optimally in operating Microsoft Office programs. This condition certainly has an impact on the less than optimal performance of village officials in serving the community. The purpose of this Community Service is to provide training and improve and maximize the potential of human resources on how to operate computers in the Microsoft Office Excel program on the Pungkang Lauk Village device, Aikmel District, East Lombok, so that they can better serve the needs of the village community. Implementing Community Service activities is a method of training, practice, and question and answer. While the target audience is villagers, especially village officials in Pungkang Lauk Village, Aikmel District, and East Lombok who want to maximize the existing potential by operating computers better. By holding Community Service Activities through training in operating computers, especially village officials in Pungkang Lauk Village, Aikmel District, and East Lombok, can add insight and knowledge and improve the performance of village officials more optimally in providing services to the community as desired by the government

Analisis Dampak Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Perumahan Lungkak Kecamatan Keruak)

Sejalan dengan pertambahan penduduk dan meningkatkan kegiatan pembangunan berbagai sektor kehidupan yang didukung dengan adat budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia cenderung menempati pinggiran pantai yang mempunyai fleksibelitas terhadap akses, jika dibandingkan di daratan. Dalam kondisi ini perlu adanya pengaturan dan pemanfaatna di wilayah pesisir. Di satu sisi pesisir adalah kawasan yang rentan terhadap perubahan, sedangkan disisi lain, telah terdapat perumahan yang perlu diakomodir keberadaannya dan perlu pemanfaatan pesisir secara optimal sesuai dengan potensinya. Pembangunan Perumahan didaerah tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat karena masyarakat di daerah tersebut memang sebagian besar adalah nelayan dan penambak garam selain itu masyarakat di daerah tersebut rata-rata adalah masyarakat berpenghasilan rendah namun, Pak Uli sebagai salah satu Pejabat Desa di daerah tersebut sedikit menyayangkan karena, ia merasa bahwa letak perumahan tersebut sangat dekat dengan bibir pantai dan pasca pembangunan perumahan kawasan pantai menjadi semakin kumuh. Jika diperhatikan dengan seksama bahwa dari lima dampak negative tersebut diatas hal ini sudah sangat jauh dari tujuan pembangunan perumahan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Konsolidasi tanah diartikan sebagai kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah. Dengan kata lain konsolidasi bertujuan untuk menata kembali bentuk dan kepemilikan tanah agar efektif dan efisien. Di butuhkan peran penting masyarakat untuk mendukung dan mengembangkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Perumahan agar terwujudnya asas kesehatan dan asas kelestarian dan keberlanjutanSejalan dengan pertambahan penduduk dan meningkatkan kegiatan pembangunan berbagai sektor kehidupan yang didukung dengan adat budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia cenderung menempati pinggiran pantai yang mempunyai fleksibelitas terhadap akses, jika dibandingkan di daratan. Dalam kondisi ini perlu adanya pengaturan dan pemanfaatna di wilayah pesisir. Di satu sisi pesisir adalah kawasan yang rentan terhadap perubahan, sedangkan disisi lain, telah terdapat perumahan yang perlu diakomodir keberadaannya dan perlu pemanfaatan pesisir secara optimal sesuai dengan potensinya. Pembangunan Perumahan didaerah tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat karena masyarakat di daerah tersebut memang sebagian besar adalah nelayan dan penambak garam selain itu masyarakat di daerah tersebut rata-rata adalah masyarakat berpenghasilan rendah namun, Pak Uli sebagai salah satu Pejabat Desa di daerah tersebut sedikit menyayangkan karena, ia merasa bahwa letak perumahan tersebut sangat dekat dengan bibir pantai dan pasca pembangunan perumahan kawasan pantai menjadi semakin kumuh. Jika diperhatikan dengan seksama bahwa dari lima dampak negative tersebut diatas hal ini sudah sangat jauh dari tujuan pembangunan perumahan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Konsolidasi tanah diartikan sebagai kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah. Dengan kata lain konsolidasi bertujuan untuk menata kembali bentuk dan kepemilikan tanah agar efektif dan efisien. Di butuhkan peran penting masyarakat untuk mendukung dan mengembangkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Perumahan agar terwujudnya asas kesehatan dan asas kelestarian dan keberlanjuta

RANCANGAN KOMPLEKS SENI INDUSTRI KREATIF DENGAN LANGGAM KONTEMPORER DI SURABAYA

Industri Kreatif saat ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan yang terus meningkat. Penciptaan hasil karya dalam industri kreatif tentunya terkait dengan pihak pihak yang berkerja di dalam proses produksi juga harus diolah secara maksimal untuk mendukung sebuah hasil karya yang berkualitas. Dikarenakan apresiasi tentang karya seni masih minim maka diperlukan suatu fasilitas yang mampu menunjangnya. Dengan tema arsitektur kontemporer akan di dapati desain bangunan yang sangat ikonik. Melalui makro konsep ramah lingkungan, lalu digunakan mikro konsep pada tatanan lahan, bentuk bangunan, dan ruan dalam. Dengan mikro konsep tatanan lahan metamorfosa palet lukis agar di dapati desain sesuai konsep, mikro konsep bentuk bangunan ikonik modern didapati untuk bentuk bangunan yang mudah di ingat masyarakat seluruhnya, dan mikro konsep ruang dalam perencanaan natural dan nyaman agar di dapati nuansa ruang dalam yang mampu memicu pola piker kreatif dan memberikan ketenangan pada pengguna fasilitas yang ada di dalam bangunan tersebut. Perancangan ini menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan seniman yang dibutuhkan, sehingga memiliki bentuk bangunan yang dinamis serta fasilitas pendukung di dalam lingkungan sangat berguna untuk para seniman yang memanfaatkan fasilitas di dalamnya, konsep perancangan lingkungan yang memiliki 1 bangunan sebagai pusat perhatian . Bentuk lingkungan metamorfosa dari palet lukis dan fasilitas yang terdapat di dalamnya melingkupi Dengan demikian maka di dapati bangunan yang memiliki pola simetris namun tetap dinamis serta bangunan sekitar sebagai pendukung seperti pendapa untuk pagelaran seni pertunjukan kantor pengelola digunakan sebagai sarana untuk karyawan kantor dan lainnya beraktivitas di dalamnya, masjid digunakan untuk tempat ibadah dan ruang MEE digunakan. Dengan demikian adanya perencanaan kompleks seni ini mampu untuk mendukung para seniman kreatif untuk mampu berkarya semaksimal mungkin dan juga memberikan peluang pekerjaan yang besar bagi seniman kreatif

KEWENANGAN PENGAWASAN DAN PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Judicial Regulatory Authority of the Village Seen From the Perspective Regulation Legislation. The enactment of Law No. 12 of 2011 Concerning the Establishment of legislation, giving a different interpretation of the location or position of Village Regulations. This is because the village regulation is no longer listed as one of the hierarchy of legislation. Regulatory village allegedly contrary to legislation on it, regency / municipal government can conduct testing of Village Regulations by monitoring known as the Executive Review, while the authority Testing Legislation under the Act held by the Supreme Court known the Judicial Review.Keywords : Monitoring, Testing, Village Regulation