Implementasi Sistem Jenjang Karir Dalam Pelaksanaan Discharge Planning

Discharge planning can reduce patient readmission. This study aimed to identify relationship of implementation nursing career ladder system and management function to the implementation of discharge planning. Design research was descriptive correlation with cross sectional approach. Data were collected through primary data as much as 121 nurses and also secondary data from patient medical records related to discharge planning documentation. The sampling technique was simple random sampling and proportional sampling. Data were analyzed by spearman correlation. The result showed a significant correlation between implementation of career ladder system (p=0,001), competency assessment (p=0,001), clinical privileges (p=0,001), continuing professional development (p=0,001) and management function (p=0,001) and the implementation of discharge planning. It is recommended to the need for discharge planning training for nurse to improve the competency of nurses in implementing discharge planning

Konsekuensi Tidak Didampinginya Terdakwa yang Tidak Mampu oleh Penasehat Hukum dalam Tahap Persidangan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)

Berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHAP, seorang terdakwa yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempuyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Namun pada Kenyataannya, sebagian besar terdapat terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHAP dan tidak memperoleh pendampingan hukum. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui konsekuensi apabila ketentuan pasal 56 KUHAP ini tidak dipenuhi, yaitu terkait konsekuensi tidak didampinginya terdakwa yang tidak mampu oleh penasehat hukum dalam tahap persidangan dan terkait upaya pengadilan menangani perkara yang terdakwanya tidak didampingi penasehat hukum. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Artikel ini menjelaskan konsekuensi tidak didampinginya terdakwa yang tidak mampu oleh penasehat hukum dalam tahap persidangan dan terkait upaya pengadilan menangani perkara yang terdakwanya tidak didampingi penasehat hukum dengan lokasi penelitian Pengadilan Negeri Kepanjen.Kata kunci : terdakwa, konsekuensi, tidak mampu, penasehat huku

Aplikasi Administrasi Perpustakaan SLTP Islam Ruhama dengan Menggunakan Visual Basic 6.0

Dalam penulisan ini penulis mencoba untuk membantu perpustakaan pada SLTPIslam Ruhama dalam melakukan pelayanan peminjaman, penyimpanan databuku, dan anggota, juga dapat melihat laporannya, dengan membuat aplikasidata base. Diharapkan apliksi tersebut dapat mempercepat pelayanan danmengurangi pemakaian kertas. Penyimpanan data data disimpan denganmenggunakan media hard disk sebagai tempat penyimpanan file dengan begitumaka penggunaan kertas dikurangi sehingga tidak memerlukan tempat lebih dandapat mencari data dengan cepat dan efisien serta pencatatan transaksipeminjman. Laporan dalam aplikasi ini dapat menampilkan data data yangdiperlukan seperti semua data buku, data anggota, dan transaksi transaksipeminjaman. Dengan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yangtepat dan cepat untuk pengurus perpustakaan

Application of Islam Ruhama Junior High School Library Administration Using Visual Basic 6.0

In this paper the author tries to help the library at Islam Ruhama Junior High School in making lending services, data storage books, and members can also view the report, by making an application data base. Apliksi is expected to accelerate the service and reduce use of paper. Data storage - data is stored using hard disk media as a storage file so the use of less paper so it does not require more storage space and can find data quickly and efficient as well as recording transactio ns peminjman. Statements in this application can display the data -data required like all of the data book, data members, and transactions - borrowing transaction. With This report is expected to provide accurate and timely information for library board

Kajian Yuridis Pasal 93 Ayat (2) Huruf F Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dikaitkan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial

Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan mengandung elemen-elemen tertentu yang berkaitan dengan sanksi pidana pada pasal 186 Undang-undang Ketenagakerjaan. Kekaburan pada pasal 93 ayat (2) huruf f tersebut berkaitan dengan harus atau tidak harus diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial jika atas elemen-elemen pada pasal 93 ayat (2) huruf f tersebut diperselisihkan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-undangan. Dalam keseluruhan elemen dalam pasal 93 ayat (2) huruf f ini terpenuhi, maka pengusaha wajib membayarkan upah kepada pekerja atau buruh. Apabila dalam hal terpenuhi elemen tersebut tidak membayar upah pekerja atau buruh, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana pada pasal 186 Undang-undang Ketenagakerjaan. Adanya perselisihan dalam hubungan kerja harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Setelah adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang menyatakan pengusaha bersalah, maka pemberian sanksi pidana kepada pengusaha dapat dilakukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan Negeri.Kata kunci : Upah, Kewenangan Absolut, Pengadilan Hubungan Industria

Sosialisasi Pendidikan Asrama Sebagai Pembentukan Karakter Siswa Pada Al-ihsan Boarding School (Studi Tentang Lembaga Pendidikan Sebagai Sosialisasi Pembentuk Kepribadian Di Ma Al-ihsan Boarding School Kubang Raya, Kampar – Riau)

This research was conducted in the MA Al-Ihsan Boarding School Kubang Raya, Kampar - RIAU. IBS is Fullday School, learning load settings adjust the allocation of time specified in the curriculum structure. Education program is 54 hours of lessons each week. Every hour lesson duration 45 minutes, so there is a difference of 10 hours of national education standards. 10 hours of lessons are used for extracurricular mandatory 6 JP, 2 JP for extracurricular options, and 2 JP used for self-development (mentoring). The addition of more based on the analysis of global excellence of the school. In the case of the IBS aims to shape the character of their students become the generation that Islamic morals. The purpose of this study is: To determine the IBS method in shaping the personality of students. To determine changes in behavior or personality of students after school at IBS. To find out the student application to the environment or the surrounding community.The samples in this study is the quota sampling technique is a technique to determine the number of samples of the desired population as many as 53 respondents. The method I use in this research is descriptive analysis, which analyzes the data collected, tabulated according to the type of data and present the results of processing the data in tabular form and provide information by linking theory in accordance with the existing problems and menginterprtasikan against relevant results later be concluded.Based on this study, it can be stated that the success of IBS in shaping the personality of students still have not reached as expected. Known from the recapitulation of the 10 sub respondents saying "Yes" as many as 23 respondents or 43.40%. That is yet to reach 50% of students / i grade 2 MA were successfully formed his personality as expected IBS. While respondents expressed sometimes as many as 27 respondents or 50.94%