Assessment of Policies and Programs That Apply Adverse Childhood Experiences (ACE) Study Research

Introduction: Adverse Childhood Experiences (ACE) are common among the population. Based on the reported data and studies, the prevalence of ACEs related health issues is significantly high throughout the U.S. While policies and programs exist to address ACEs, more information is needed to understand the number of states that have legislation and the specific initiatives that fall under the legislation. Method: To preliminarily answer this question, several online search engines were utilized: Google, PubMed, ACEs Connection Website, ACE Too High, CDC Website, state health department website, and ASTHO. From these sources, documented state legislations on ACEs were identified using the search terms policies, programs, state legislation, ACEs, toxic stress, childhood trauma, and childhood adversity. Information was organized within Excel Spreadsheets by sector, initiative, for each state. Result: Based on the CDC website, only 12 states and the District of Columbia utilized the Optional ACE module from 2009 to 2012. Throughout the US, only half of the states have ACE-related legislations within four main sectors identified as education, healthcare, child welfare and juvenile justice. The information on Puerto Rico and U.S. territories for ACEs legislation was not evident. Among the 24 states that have legislation to address ACEs, California and Vermont have 7 specific initiatives, Washington state has 6, Massachusetts has 5, and Oregon and Tennessee have 4. House and Senate Bills were identified for four states including Massachusetts, Tennessee, Virginia, and Washington state. Most legislation are associated with child welfare and education sectors. Juvenile justice sector had the greatest gaps. Conclusion: From the present assessment it appears that there is a lack of data on the prevalence of ACEs among adults across states. Furthermore, most of the initiatives around ACEs are focused on child welfare and education sectors. However, to have a strong impact on ACEs prevention, legislation should exist that cover multiple sectors. The role of monitoring the population through data collection is needed to inform policies set for the prevention and treatment of ACEs

Analisis Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Pedesaan Trayek Bangko - Jangkat

Kota Bangko sebagai Ibu Kota Kabupaten Merangin menjadi pusat perekonomian dan pusat pemerintahan yang akan berdampak besar terhadap peningkatan pergerakan dan mobilitas. Tingginya interaksi tersebut berdampak pada peningkatan permintaan terhadap moda transportasi. Tingginya intensitas dan mobilitas pergerakan penduduk merupakan salah satu penyebab dari munculnya permasalahan transportasi di perkotaan saat ini, hal ini juga terjadi di Kabupaten Merangin dimana Kota Bangko sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan kegiatan lainnya. Dengan rendahnya kinerja pelayanan angkutan umum pedesaan maka pengguna jasa angkutan umum pedesaan beralih untuk menggunakan angkutan umum illegal atau tidak resmi. Studi ini dilakukan mengidentifikasi kondisi eksisting dengan membandingkan terhadap standar pelayanan minimal yang dilihat dari atribut-atribut menjadi tolok ukur yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi persepsi penumpang terhadap atribut-atribut pelayanan angkutan umum pedesaan trayek Bangko – Jangkat yakni atribut keamanan, keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas/kemudahan, biaya, kesetaraan dan keteraturan. Dalam studi ini data yang tekait di dapatkan melalui survey primer dengan observasi langsung kelapangan dan penyebaran kuesioner di dalam bus dan surney sekunder yakni kajian literatur, kebijakan serta studi instansi yang terkait. Studi ini dilakukan untuk menganalisis kinerja pelayanan angkutan umum pedesaan trayek Bangko – Jangkat. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keamanan, keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas/kemudahan, biaya, kesetaraan dan keteraturan. Hasil penelitian yang dilakukan adalah Karakteristik pengguna angkutan umum pedesaan trayek Bangko – Jangkat dominasi oleh lakilaki 56% usia produktif 26 - 35 tahun 28% tingkat pendidikan terakhir mendominasi SLTA 47% pekerjaan didominasi wiraswasta 33 % pendapatan per bulan antara Rp 1.000.000 – Rp. 2.500.000 sebesar 42%. Dari hasil analisis Load Faktor angkutan umum trayek Bangko – Jangkat kurang maksimal karena memiliki faktor muatan sebesar 22,64%, Dari hasil analisis kinerja pelayanan variabel yang kondisi eksisting dan menurut persepsi penumpang masih rendah yaitu yang berkaitan dengan keselamatan seperti peralatan keselamatan dan dana pertanggungan wajib kecelakaan harus ditingkatkan seperti melengkapi peralatan keselamatan setiap armada angkutan tersebut dan memberi asuransi kecelakaan jiwa bagi setiap pengguna jasa angkutan umum pedesaan trayek Bangko – Jangkat. Kata Kunci : Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Pedesaa

ANALISA TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA KERETA API DIESEL PATAS BANDUNG - CICALENGKA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat puasan pengguna KA Komuter Bandung – Cicalengka terhadat pelayanan yang di berikan oleh PT.KAI Daop II Bandung yang pada akhirnya merupakan masukan untuk perbaikan sarana dan prasaran kereta api menurut para pengguna.  Dalam mencapai tujuan studi ini, maka dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan penyebaran quesioner kepada 100 orang pengguna secara acak pada hari kerja (Senin-Jumat) maupun hari libur (Sabtu-Minggu), dimana pengguna diminta menilai terhadap variabel-variabel yang terkait dengan kereta api dan stasiun kereta api. Metodologi yang di gunakan adalah pendekatan deskriptif dengan menggunakan metoda analisis tingkat kepuasan dan tingkat pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang memerlukan perbaikan menurut pengguna kereta api yaitu variabel yaitu keleluasaan ketika berada di dalam kereta api, dan variabel ketersediaan udara/sirkulasi di dalam gerbong kereta api, variabel keamanan di dalam kereta api, variabel ketepatan waktu kedatangan dan variabel ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api dan variabel waktu tunggu kedatangan kereta api, variabel kebersihan di dalam kereta api, dan variabel ketersediaan papan informasi jadwal.&nbsp

“Identifikasi Bangkitan Pergerakan Kampus Universitas Kristen Maranatha Terhadap Kinerja Arus Lalu Lintas Di Ruas Jalan Prof. Drg. Surya Sumantri ”.

ABSTRAK Kemacetan lalu lintas adalah salah satu masalah yang sering terjadi di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Penyebab terjadinya kem acetan diantaranya adalah meningkatnya jumlah volume kendaraan yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan jaringan jalan. Pola pergerakan yang ada di Kota Bandung cenderung menuju ke pusat kota, sehingga masalah masalah lalu lintas seringkali terjadi pada jalan -jalan yang menjadi penghubung antara wilayah pinggiran kota dengan pusat kota. Pembebanan jaringan jalan pada Kota Bandung tidak hanya berasal dari penduduk Kota Bandung itu sendiri, tetapi pergerakan dari luar Kota Bandung juga turut mempengaruhi volume ken daraan yang harus dilayani oleh sistem jaringan jalan. Hal ini dikarenakan daya tarik Kota Bandung yang cukup besar sebagai pusat kegiatan untuk wilayah disekitarnya. Studi yang dibahas di dalam laporan tugas akhir ini adalah Identifikasi Bangkitan Pergerakan Kampus Universitas Kristen Maranatha Terhadap Kinerja Arus Lalu Lintas dRuas Jalan Prof. Drg. Surya Sumantri. yang meliputi, volume kendaraan Kampus UniversitaKristen Maranatha, volume Ruas Jalan Prof. Drg Surya Sumantri, kecepatan kendaraankapasitas jalan, rasio volume perkapasitas (V/C), tundaan, hambatan samping jalan, dan tingkat pelayanan ( Level Of Service ). Ruas Jalan Prof. Drg. Surya Sumantri sebagai jalan kolektor sekunder merupakasalah satu pintu keluar -masuk dari ke Kota Bandung dengan daerah -daerah disekitarnydibagian barat seperti Kota Cimahi. Tingginya arus ulang alik kendaraan di daerah tersebumengakibatkan besarnya proporsi arus lalu lintas menerus pada Ruas Jalan Prof. Drg. Surya Sumantri. Ruas Jalan Prof. Drg, Surya Sumantri menghubungkan bagian barat Kota Bandung dengan pusat Kota melalui Jalan Djunjunan di sebelah selatan da n Jalan Prof. Dr Sutami dsebelah utara menjadi tidak optimal dalam mendukung pergerakan kendaraan yang melewatinya. Hal ini tercermin dari kondisi lalu -lintas di jalan kolektor sekunder dimana sering terjadi gangguan lalu -lintas berupa kemacetan terutama pada saat jam sibuk ( peak hourdi pagi dan sore hari. Pengukuran kinerja jalan ini didasarkan pada tiga variabel, yaitu tingkat pelayanan jalan (LOS), kecepatan perjalanan dan waktu tempuh. Dengan adanya Kampus Universitas Kristen Maranatha di Ruas Jalan Prof. DrgSurya Sumantri ternyata hanya mempengaruhi rata-rata sekitar 11,17% terhadap volumkendaraan yang ada di Ruas Jalan Prof. Drg. Surya Sumantri, sedangkan sisanya 89,54% adalah arus menerus dan arus yang tidak mempunyai kepentingan terhadap KampuUniversitas Kristen Maranatha, atau me mpunyai kepentingan terhadap guna lahan yang ada di sepanjang Ruas Jalan Prof. Drg. Surya Sumantri. Sedangkan dari peningkatan VCR yang diakibatkan oleh Kampus Universitas Kristen Maranatha yang memiliki kontrib usi terbesar yakni pada hari Senin pada interval paghari yakni pada jam 07.00 - 08.00 dimana pada saat Kampus sedang dimulai kegiatan perkuliahan, yakni sebesar 0.18 . untuk hari Kamis terjadi pada interval pagi hari yakni pada jam 07.00 - 08.00 yakni sebesar 0.18, sedangkan untuk Sabtu Terjadi pada interval pagi haryakni pada jam 07.00 - 08.00 yakni sebesar 0,14, konstribusi terkecil terjadi pada hari Senin Terjadi pada interval malam hari yakni pada jam 20.00 - 22.00 yakni 0,02, untuk hari Kamiterjadi pada interval malam hari yakni pada jam 20.00 - 21.00 yakni sebesar 0,03, untuk harSabtu terjadi pada interval malam hari yakni pada jam 20.00 - 21.00 yakni sebesar 0,02. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja jaringan jalan tersebut, maka perlu dilaksanakan tindakan -tindakan penanganan masalah lalu lintas yang terjadi. Rekomendasalternatif penanganan yang diusulkan di tinjau dari dua sisi, yaitu dari sisi siste m kegiatan dan dari sistem lalu lintas. Penanganan dari sistem lalu lintas terdiri dari dua macam yaitu penanganan berupa manajemen sistem lalu lintas dan penambahan supply prasarana jalan

IDENTIFIKASI PERKEMBANGAN KOTA PURWAKARTA DITINJAU DARI ASPEK SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Kota Purwakarta merupakan salah satu kawasan perdagangan dan jasa di Kabupaten Purwakarta, yang perkembangannya dianggap sangat signifikan sekali dikarenakan Kota Purwakarta sebagai Kota persinggahan anatara Bandung dan Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan Kota yang ditinjau dari aspek sosial penduduk dan penggunaan lahan. Kota Purwakarta telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2000 Kota Purwakarta di mulai pembangunan-pembanguna fasilitas-fasilitas yang mendukung suatu perkotaan, seperti failitas pendidikan, perdagangan dan jasa dan kawasn militer, sehingga menimbulkan kegiatankegiatan lain disekitarnya yang akan mendukung kegiatan tersebut. Perkembangan Kota Purwakarta sangat mencolok sekali setelah di bangunnya Tol Cipularang pada tahun 2005 yang mengakibatkan Kota Purwakarta semakin pesat perkembangannya di bidang perdagangan dan jasa dan meningkatkan pertumbuhan permukiman penduduk Kota Purwakarta. Perkembangan Kota Purwakarta dari Kota administratif mulai meningkatkan penduduk yang berdatangan di Kota Purwakarta setelah di bangunnya Tol Cipularang tersebut sehingga perubahan sangat signifikan sekali pada permukiman penduduk Tahun 1995 (1.50 Ha) dan pada btahun 2005 mencapai (1950) sedangkan untuk Tahun 2009 permukiman penduduk meningkat sangat signifikan sekali dari tahun 2005 mencapai (3284,8 Ha). Hasil analisis korelasi menunjukan bahwa Kota Purwakarta yang mempunyai tingkat hubungan korelasi yang tinggi yaitu antara laju pertumbuhan penduduk dengan total perubahan penggunaan yaitu sebesar (0,81), sedangkan yang mempunyai tingkat hubungan korelasi sangat rendah yaitu antara tingkat partisipasi angkatan kerja berdasrkan lapangan usaha perdagangan dan jasa dengan perubahaan penggunaan lahan perdagangan dan jasa dengan nilai (0,06),. Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk menyebabkan perubahan penggunaan lahandari tahun 1995-2009 perubahannya sangat signifikan sekali, sedangkan untuk

ARAHAN PENGEMBANGAN KOMODITAS PERKEBUNAN DI KABUPATEN GARUT BAGIAN SELATAN

Wilayah Garut Selatan sebagian besar merupakan daerah pertanian baik berupa pertanian lahan basah maupun lahan kering. Wilayah Garut Selatan merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak berupa kesuburan tanah, air yang berlimpah, barang tambang, pemandangan alam yang idah dan lain-lain. Di samping itu, sumber daya manusia cukup besar merupakan potensi yang harus diberdayakan untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah tersebut. Pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat mensejahterakan penduduk tanpa menimbulkan bencana yang tidak diinginkan. Apabila dilihat dari potensinya, maka dapat dilihat bahwa Wilayah Garut Selatan sangat potensial untuk dikembangkan dalam sektor perkebunan. Kendala dalam pembangunan Garut Selatan antara lain sulitnya meraih investor, karena kurang tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang perekonomian serta faktor geografis yang rentan bencana serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, kondisi fisik Wilayah Garut Selatan yang rentan terhadap bahaya lingkungan dari aspek geologi menjadikan hampir sebagian besar Wilayah Jawa Barat Selatan ditetapkan sebagai kawasan lindung berdasarkan RTRW Propinsi Jawa Barat dan RTRW Kabupaten Garut. Kontribusi produksi perkebunan di Kabupaten Garut Bagian Selatan terhadap Kabupaten Garut untuk komoditas yang disesuaikan adalah 142.271 ton (atau 59,48%). Berarti dengan kata lain sektor perkebunan di Kabupaten Garut Bagian Selatan cukup dominan didalam memberikan kontribusi produksi pada Kabupaten Garut, yang menunjukkan tingginya potensi perkebunan di Kabupaten Garut Bagian Selatan. Persoalan yang sedang dihadapi terutama dalam mengembangkan komoditas perkebunan adalah arahan pengembangan untuk komoditas perkebunan belum jelas, penyebaran komoditas perkebunan yang potensial belum jelas, Wilayah Garut Bagian Selatan relatif masih tertinggal dibandingkan dengan Wilayah Garut Bagian Utara, sektor perkebunan di PDRB Kabupaten Garut telah digarap, namun masih tertinggal dibandingkan dengan sektor lainnya. Tujuan yang akan dicapai yaitu “Menentukan Arahan Pengembangan Komoditas Perkebunan di Kabupaten Garut Bagian Selatan”. Pengetahuan akan prioritas jenis-jenis komoditas perkebunan yang diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan daerah secara umum dan pembangunan komoditas perkebunan secara khusus. Teknik analisis yang digunakan yaitu berupa analisis kesesuaian lahan, analisis LQ, koefisien lokalisasi, koefisien spesialisasi, analisis Mix Share, dan analisis permintaan pasar (ekspor dan impor). Output yang akan dihasilkan yaitu berupa komoditas perkebunan yang sesuai dan dapat dikembangkan secara maksimal di setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Garut Bagian Selatan. Untuk itu diperlukan beberapa arahan pengembangan komoditas perkebunan yang terbagi menjadi arahan pengembangan komoditas potensial dan arahan pengembangan pendukung meliputi permintaan pasar, sumber daya manusia dan infrastruktur (jalan)

KONSEP PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI PUSAT KOTA BANDUNG (KELURAHAN NYENGSERET)

ABSTRAK Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Sebagai Ibu Kota Provinsi tidak terlepas dari adanya permasalahan permukiman terutama keberadaan permukiman kumuh. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat yang suka hidup mengelompok dan membangun rumah dibantaran sungai dengan membangun seadanya tanpa memperhatikan tata ruang dan lingkungan permukiman. Kurang perhatiannya pemerintah daerah dalam menata secara baik mengakibatkan kawasan permukiman memberi gambaran visual yang kurang baik. Kajian ini diawali dengan melakukan identifikasi kondisi kawasan dan mencari beberapa konsep atau model penanganan permukiman kumuh (Peremajaan Kota dan Peningkatan Kualitas Lingkungan) yang sesuai untuk diterapkan pada kawasan permukiman kumuh Nyengseret, kemudian melihat bagaimana peran aktor pembangunan, dalam hal ini pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengimplementasikan konsep atau model tersebut sehingga pada akhirnya dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak terutama masyarakat yang berada pada lokasi kajian. Dari beberapa kajian seperti kepadatan bangunan, kepemilikan tanah, kepadatan penduduk, ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masyarakat di lokasi kajian ternyata pendekatan konsep yang diterapkan adalah konsep Peningkatan Kualiatas Lingkungan dan peremajaan kota. Konsep ini dapat dilaksanakan apabila seluruh komponen masyarakat, terutama Pemerintah Kota Bandung dan swasta bersama – sama dalam mengimplementasikan konsep penanganan tersebut. Konsep ini diharapkan dapat mendorong partisipasinya masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kapasitas kominitas dalam rangka pemberdayaan yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan yang mencakup kegiatan sosialisasi program, perencanaan partisipatif dan pelaksanaan pembangunan fisik secara bersama – sama. Kata Kunci : Permukiman Kumuh, Pusat Kota, Strategi Penanganan ABSTRACT Bandung is the capital city of West Java Province. As a provincial capital can not be separated from the issue of settlements, especially the existence of slums. This is because the culture of the people who like to live in groups and build a hou se dibantaran river by building a makeshift regardless of the spatial and settlements. Less attention of local governments in managing the well resulted in the settlement area gives a visual picture is not good. This study begins by identifying the condition of the area and looking for some concepts or models handling of slums (Revitalization and Improvement of Environmental Quality) suitable for application in areas of slums Nyengseret, then see how the role of development actors, in this case the government, private and public in implementing the concept or model that can eventually be accepted and implemented by all parties, especially the people who are at the study site. From several studies such as the density of buildings, land ownership, population density, availability of facilities and infrastructure owned by communities in the study turned out to approach the concept applied is the concept kualiatas Improved Environmental and urban renewal. This concept can be implemented if all components of society, particularly the Government of Bandung and private together - together in implementing the concept of such treatment. This concept is expected to encourage community participation in creating kominitas capacity building in order to empower the planning stage to the implementation of the program which include socialization, participatory planning and implementation of physical development together -together. Keywords: Slum, City Center, Coping Strategie

STUDI KARAKTERISTIK KEBUTUHAN PARKIR PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA BANDUNG

Selama pergerakannya, kendaraan tidak terlepas dari kegiatan parkir, baik kegiatan bekerja, berbelanja, berdagang, rekreasi dan kegiatan yang lain. Kecenderungan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi akan meningkatkan kebutuhan fasilitas parkir di pusat kota. Selain itu angkutan umum yang dinilai masih belum dapat memberikan ketepatan waktu, kenyamanan dan keamanan mendorong peningkatan penggunaan kendaraan pribadi untuk bepergian. Tempat parkir merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi dalam pembangunan pusat perbelanjaan di Kota Bandung. Pada waktu terjadi puncak kunjungan, beberapa pusat perbelanjaan di Kota Bandung masih dapat ditemui antrian mobil yang tidak dapat memasuki pelataran parkir karena lahan parkir yang disediakan sudah penuh sehingga besar kemungkinan kendaraan cenderung akan di parkir di badan jalan. Sementara di beberapa pusat perbelanjaan lainnya, permintaan parkir terhadap tempat atau gedung parkir lebih rendah dengan indikator adanya petak parkir kendaraan roda empat yang masih belum terisi. Tujuan dari studi ini adalah mengkaji karakteristik kinerja parkir dan kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP) pusat perbelanjaan di Kota Bandung dengan berdasarkan pendekatan penyediaan dan permintaan parkirnya. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan ada tiga, yaitu pertama, mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi kebutuhan parkir pada pusat perbelanjaan, kedua, mengidentifikasi pemanfaatan ruang parkir di pusat perbelanjaan berdasarkan permintaan dan penyediaan parkirnya, ketiga, menentukan kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP) di pusat perbelanjaan berdasarkan permintaan dan penyediaan parkirnya. Berdasarkan penetapan kriteria pemilihan lokasi, pusat perbelanjaan yang ditentukan dalam studi ini adalah Bandung Indah Plaza, Bandung Supermall, Bandung Elektronik Center, Mall Pasar Baru dan Jogya Kepatihan. Secara garis besar, materi studi yang dibahas dalam penelitian ini ada tiga, yaitu pertama adalah mengkaji hubungan antara variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kebutuhan parkir mobil pada pusat perbelanjaan dengan menggunakan analisis korelasi ( r ), regresi linier ( r 2 ) dan regresi linier berganda. Kedua, menganalisis kinerja perparkiran di pusat perbelanjaan dengan menghitung akumulasi parkir, tingkat pergantian kendaraan (parking turn over), waktu rata-rata parkir, indeks parkir dan tingkat efisiensi penggunaan petak parkir. Ketiga, menganalisis karakteristik kebutuhan parkir mobil pada masing-masing pusat perbelanjaan. Berdasarkan hasil analisis, parameter penentu kebutuhan parkir pada pusat perbelanjaan adalah luas lantai total ( r 2 = 0,7957 ), luas lantai terpakai ( r 2 = 0,8037 ), jumlah pegawai total ( r 2 = 0,8314 ), jumlah pengunjung ( r 2 = 0,8075 ) dan gabungan jumlah pegawai total & jumlah pengunjung ( r 2 = 0,905 ). Pada hari kerja, puncak parkir terjadi antara jam 15.00-16.00 WIB kecuali BSM puncak parkirnya terjadi antara jam 19.00-20.00 WIB. Pada hari libur, puncak parkir terjadi antara jam 12.00-18.00 WIB. Rata-rata tingkat pergantian kendaraan (parking turn over) pada hari kerja adalah 2,19 kendaraan/petak sedangkan pada hari libur adalah 3,31 kendaraan/petak. Waktu rata-rata parkir kendaraan paling lama pada hari kerja dan hari libur adalah gedung/pelataran parkir BSM yaitu 2,99 jam/kendaraan dan 3,15 jam/kendaraan sedangkan yang paling sebentar adalah gedung parkir BIP yaitu 1,78 jam/kendaraan dan 2,15 jam/kendaraan. Indeks parkir pada hari kerja adalah antara 0,17-0,94 dengan rata-rata indeks sebesar 0,55 sedangkan pada hari libur adalah antara 0,47-1,18 dengan rata-rata indeks sebesar 0,87. Tingkat efisiensi penggunaan petak parkir pada hari kerja rata-rata sebesar 25,7 % sedangkan pada hari libur rata-rata sebesar 44,1 %. Untuk range kebutuhan parkir pusat perbelanjaan BIP, BSM, BEC, Pasar Baru dan Yogja Kepatihan adalah luas lantai total antara 0,99-3,67 SRP per 100 m 2 dan luas lantai terpakai antara 1,05-3,67 SRP per 100 m .

EVALUASI KINERJA PELAYANAN TEMPAT PERHENTIAN ANGKUTAN UMUM BUS DAMRI TRAYEK LEDENG – LEUWI PANJANG KOTA BANDUNG

ABSTRAKSI Pada dasarnya sistem transportasi perkotaan harus ditunjang dengan sarana dan prasarana transportasi perkotaan yang dapat menunjang kebutuhan transportasi penduduknya dengan aman, nyaman dan memiliki aksessibilitas yang tinggi. Sarana transportasi yang sangat berperan dalam pelayanan transportasi perkotaan adalah bus dan tentunya perlu ditunjang dengan sarana penunjang berupa tempat perhentian angkutan umum bus yang memiliki lokasi sesuasi kebutuhan , dan memiliki kinerja pelayanan yang baik. Fungsi tempat perhentian sendiri adalah untuk memfasilitasi angkutan umum perkotaan agar tidak melakukan kegiatan paratransit yang sering menimbulkan kemacetam yang terjadi di sepanjang rute angkutan umum yang dilalui. Rendahnya pemanfaatan halte saat ini masih sangat rendah dan kondisinya yang belum sesuai dengan standar yang ada adalah salah satu penyebab dari kegiatan paratransit. Dalam melakukan evaluasi dan dalam menyusun konsep peningkatan kinerja pelayanan halte pada halte bus (Damri) trayek Ledeng –Leuwipanjang, perlu mengetahui sebelumnya bagaimana karakteristik dan kondisi halte, karaktersitik penggunanya, serta bagaimana melihat preferensi pengguna halte dan juga perlu meninjau kinerja pelayanan halte dari segi standar pelayanan minimum halte. Karakterstik halte ditinjau berdasarkan ada tidaknya bangunan, ada tidaknya celukan bus dan kelengkapan utilitas yang menunjangnya, dan preferensi kepuasan pengguna halte ditinjau dari hasil analisis Importance Perfomance Analisis yang diukur dari beberapa faktor yang di antaranya adalah kehandalan, kemudahan, keamanan, kesetaraan dan keteraturan, di samping itu evaluasi juga dilakukan dengan pendekatan Standar pelayanan Minimanl terkait dengan pelayanan halte bus . Setelah dilakukannya evaluasi pelayanan tempat perhentian angkutan umum Damri , disimpulkan bahwa kinerja pelayanan halte masih rendah dan banyak faktor dan variabel yang belum memenuhi harapan pengguna dan standar pelayanan minimum dan perlu adanya teluk bus pada setiap halte dan fasilitas penyeberangan yang disesuaikan dengan karakteristik jaringan jalan .Sehingga diharapkan pemanfaatan angkutan umum dan halte semakin tinggi dan angka kemacetan pada rute damri Ledeng – Leuwipanjang dapat ditekan . Kata kunci : Evaluasi dan Kinerja, Perhentian Angkutan Umum ABSTRACT Basically, an urban transportation system should be supported by urban transportation infrastructure and medium to bolster save, comfortable resident transportation needs and have high accessibility. Means of transportation having particularly important role in urban transportation service is bus and, of course, it need to be supported by the supporting medium such as stopping place for public buss ing havingh both location appropriate to necessities and good service performance. The function of a stopping place itself is to facilitate public urban transport to prevent paratransit activities leading, it is frequent, to stoppage along public transport route passed through. Low use of a stopping place today and its condition having not been appropriate to the existing standards are causes of paratransit activities. In making an evaluation and setting up a concept of improvement of service performance in some stopping places for public busses (Damri) on the route of Ledeng- Leuwipanjang, it is necessary to have earlier understanding of characteristics and conditions of the stopping place, the characteristics and preferences of users, and of a stopping place service performance in terms of minimum service standards. The charactertics of a stopping place is observed based on whether or not a building, a bus celukan and completeness of the supporting utility are present, and the preferences of user satisfaction is observed from the results of the Importance Performance Analysis which are measured by some factors such as reliability, facilitation, safety, equivalence, and regularity. In addition, the evaluation was made by using an approach to Minimal Service Standard in relation to the stopping place service for public busses. After evaluation of a stopping place service for public transport Damri has been completed, it can be concluded that a stooping place service performance is still low and many factors and variables are not yet complying with user expectations and minimum service standards and, therefore, any buss bay in each stopping place and any crossing facility fit the characteristics of road network are necessary. Thus, the higher use of public transport and stopping place is anticipated, and the jamming rate on the route of Ledeng-Leuwipanjang for Damri might be compressed. Keywords: Evaluation and Performance, Stopping Place for Public Transpor

KAJIAN RUTE PENGANGKUTAN SAMPAH KOTA CIMAHI DALAM MENGANTISIPASI PEMINDAHAN LOKASI TPA (STUDI KASUS : KECAMATAN CIMAHI TENGAH)

Sampah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Hampir setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia menghasilkan sampah, terutama aktivitas yang berupa konsumsi terhadap suatu barang. Kecamatan Cimahi Tengah merupakan salah satu dari tiga kecamatan di Kota Cimahi dengan rencana hirarki pusat pelayanan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan. Sejak tidak di operasikannya TPA Leuwigajah Kota Cimahi akibat longsor yang terjadi pada 21 Februari 2005, sampah yang dihasilkan oleh Kota Cimahi di buang ke TPPAS Sari Mukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, tahun 2017 merupakan tahun dimana kontrak pembuangan sampah tersebut habis dan akan dialihkan ke TPPAS Regional Legok Nangka tepatnya pada bulan Februari 2018. Dengan rencana pemindahan lokasi TPA tersebut maka dilakukan penelitian mengenai rute pengangkutan sampah dari TPS ke TPPAS Legok Nangka serta untuk mengetahui dampak dari pemindahan lokasi TPA dengan metode deskriptif kuantitatif. Rencana pemindahan lokasi TPA berdampak pada penurunan kemampuan ritasi menjadi 1 rit/hari dan meningkatnya beban pengangkutan sampah terutama dalam biaya operasional pengangkutan sebesar 3 kali lipat. Untuk mengantisipasi dampak tersebut perlu dilakukan skema SPAagar dapat menurunkan beban pengangkutan sampah Kota Cimahi. Kata Kunci : Sampah, Pemindahan Lokasi TPA, Antisipasi, Pengangkutan, Rut