ANALISIS PERAMPASAN ASET OLEH NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LOUNDERING) DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

ABSTRACT This research is used to find out, firstly, how is law enforcement in the case of money laundering (money laundering) viewed from the perspective of (HAM), the second is how is the system of confiscation of assets by the state in the case of money laundering. reviewed in perspective (HAM).The research method that the author uses is normative juridical and uses a statutory approach.The results of the research regarding the regulation of asset confiscation by the state in the case of money laundering are reviewed from the perspective of human rights, namely; Whereas basically the laws and regulations governing the seizure of assets are appropriate, it's just that the elements sometimes abuse this authority. And secondly, the seizure of assets by the State to First Travel is appropriate because the Judge decides that the case is in accordance with the provisions of the applicable law, so it cannot be called a violation of human rights if the regulations that have been set have been regulated in the Act.Key words: Asset Confiscation, Money Laundering, Human Rights ABSTRAKPenelitian ini di gunakan untuk mengetahui, yang pertama, Bagaimanakah penegakan Hukum dalam kasus tindak pidana pencucian uang (money loundering) di tinjau dalam perspektif  (HAM), yang ke dua Bagaimanakah sistem perampasan aset oleh negara dalam kasus Tindak Pidana Pencucian uang (money loundering) di tinjau dalam perspektif (HAM).Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif  dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.Hasil penelitian mengenai pengaturan perampasan aset oleh Negara dalam kasus Tindak Pidana pencucian uang (money loundering) di tinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu; Bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perampasan aset itu sudah sesuai hanya saja oknumlah yang kadang menyelewengkan kewenangan tersebut. Dan yang kedua peramsan aset oleh Negara kepada pihak First Travel yaitu sudah tepat karena Hakim memutus Perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, jadi tidak bisa di sebut pelanggaran HAM jika peraturan yang di tetapkan sudah di atur di dalam Undang-Undang.Kata kunci : Perampasan Aset, Pencucian Uang, Hak Asasi Manusia

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH DENGAN KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BMT KAMPOENG SYARIAH

An increase in the number of BMT Kampoeng Syariah Paiton customers indicates that an increase in the number of these customers is related to customer loyalty. But the high demand for customers is not matched by an increase in service managers. So that the process of making money is experiencing a delay. The purpose of this study was to determine the effect of service quality on customer loyalty with satisfaction as an intervening variable. The population used is customers who use BMT Kampoeng Syariah Paitonlandline services. Based on the results of this study indicate (1) the first hypothesis of the service quality variable (X) to the satisfaction variable (Z) shows that service quality has a positive and significant effect on satisfaction; (2) the similarity hypothesis of the three service quality variables (X) and customer satisfaction with customer loyalty variables (Y) shows that service quality and customer satisfaction have a positive and significant effect on customer loyalty. In testing the direct and indirect effects, the service quality variable (X) on customer loyalty (Y) through satisfaction (Z) shows that satisfaction can mediate the relationship between service quality on customer loyalty with positive result

PKM Pendampingan Manajemen Keuangan bagi Mahasiswa Santri Nurul Jadid Selama Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif pada sektor ekonomi termasuk ekonomi keluarga. Salah satu bagian dari keluarga yang terdampak ekonominya akibat dari Pandemi Covid-19 adalah wali santri atau keluarga yang sedang memondokkan atau menitipkan putra putrinya di pondok pesantren untuk menuntut ilmu. Kondisi ini menuntut wali santri untuk mampu mengelola keuangan keluarga dengan baik agar putra-putrinya tetap bisa melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren. Namun begitu harus ditikuti oleh santri untuk juga mampu mengelola keuangannya dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama menuntut ilmu di pondok pesantren. Oleh karena itu diperlukan pendampingan terhadap santri dalam mengelola keuangannya. Dengan begitu kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu dilakukan dengan tujuan pendampingan terhadap santri dalam mengelola keuangannya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di pesantren selama masa pandemi covid-19. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa Kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan santri di masa pandemi covid-19 dapat dikatakan berhasil, mulai dari semua tahap pelaksanaan kegiatan yang diikuti santri-santri peserta dampingan dengan adanya antusiasme dan respon positif santri-santri peserta dampingan dalam mengikuti kegiatan pendampingan. Santri-santri peserta dampingan mulai memahami mampu mengelola keuangannya dengan baik

Model Kebijakan Pengendalian Harga Bahan Pokok pada Masa Pandemi Covid-19 di Kaupaten Situbondo

Pandemi covid-19 tidak berdampak pada krisis kesehatan tapi sektor ekonomi juga mengalami krisis. Di sektor ekonomi, dampak Covid 19 terjadi pada kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Oleh karena itu perlu intervensi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dengan model kebijakan pengendalian harga bahan pokok pandemi COVID-19 ini, sehingga bahan pokok tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat atas bahan pokok tetap bisa terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang model pengendalian bahan pokok pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Interpretative Structural Modeling (ISM). Hasil penelitian menunjukkan bahwaHal ini diperlukan sinergitas yang kuat antara pemerintah Daerah (eksekutif) dengan DPRD (legislatif) dalam melahirkan kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang pengendalian harga bahan pokok. Keempat elemen kunci tersebut akan menjadi motor terwujudnya gangguan harga bahan pokok pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Situbond

Peningkatan produktivitas nelayan Kampung Tanggul Indah berbasis pengolahan Value Added Product hasil laut

Pengolahan hasil laut yang memiliki nilai tambah memerlukan pengetahuan dan keterampilan, namun masyarakat nelayan desa Tanggul Indah belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengolah produk bernilai tambah pada hasil lautnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan di desa Tanggul Indah melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah hasil laut yang bernilai tambah. Metode yang digunakan adalah model intervensi makro dengan beberapa tahapan antara lain survei pendahuluan, pelaksanaan (inisiasi sosial, analisis prioritas kebutuhan, penyusunan program dan pelaksanaan pengolahan hasil laut yang memiliki nilai tambah) serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini telah memberikan perubahan pola pikir masyarakat nelayan di Tanggul Indah mengenai pentingnya memanfaatkan hasil laut menjadi produk yang bernilai tambah, khususnya hasil laut yang menjadi limbah sebagai upaya peningkatan pendapatan dan keluar dari kemiskina