Knowledge toward Drugs Resistant Tuberculosis in One of the Highest Burden Drug Resistant Country

Background: Drug resistant tuberculosis (DR-TB) is the biggest threat in TB case control worldwide. West Java Province is one of the three provinces with the most DR-TB burden in Indonesia. Knowledge level in DR-TB patients influences the perception, health search effort, and patient compliance towards DR-TB treatment. This study was aimed to identify the knowledge level about DR-TB in DR-TB patients at Hasan Sadikin General Hospital. Methods: This cross-sectional, descriptive quantitative study used consecutive sampling. In the study 96 patients were included. Primary data were collected through interview with questionnaire towards DR-TB patients at MDR-TB Clinic Hasan Sadikin General Hospital during September-November 2016. The questionnaire contained sociodemographic data and knowledge about DR-TB which consisted of definition, transmission, risk factors, resistance types, symptoms, medication, and prevention of DR-TB. The collected data were analyzed using statistical software for descripitive statistical analysis.Results: The average age of patients was 38 years (SD±11.7) and mostly ranging from 36–45 years old. Male had a higher distribution compared to female (55.2%). Analysis results showed 20% patients had “Adequate” knowledge level, 34.4% of the patients had “Sufficient” knowledge, and 39.6% of the patients had “Poor” knowledge about DR-TB.Conclusions: DR-TB patients at MDR-TB Clinic Dr. Hasan Sadikin General Hospital Bandung have “poor” knowledge regarding DR-TB.  

PEMANFAATAN PUDING KELOR SEBAGAI SOLUSI GERMAS TATING (GERAKAN MASYARAKAT TURIREJO ATASI STUNTING) PADA BALITA

Stunting masih menjadi permasalahan gizi yang serius di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gizi, salah satunya dengan melakukan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI). Menurut Petugas Puskesmas Pembantu Desa Turirejo, sejak tahun 2022, angka balita stunting di desa Turirejo mencapai 30 balita sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi permasalah ini. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah identifikasi masalah, menentukan kerangka pemecahan masalah, melakukan pre-test, memberikan pendidikan kesehatan dan pelatihan, dan melakukan post-test. Untuk memberikan solusi atas permasalahan ini kami melakukan demonstrasi pembuatan MPASI dari bahan lokal di desa ini, yakni daun kelor. Daun kelor dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein balita dengan diolah menjadi puding. Data hasil pre-test dan post-test disajikan dalam bentuk presentase jumlah hasil, sedangkan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta mengenai stunting, MPASI, dan ASI ekslusif dilakukan uji perbedaan rerata pre-test dan post-test dengan menggunakan uji Wilcoxon. Hasil pemahaman masyarakat mengenai stunting menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan sebelum dan setelah diberikan ceramah mengenai stunting.  Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa p-value lebih kecil dari ? (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan peserta mengenai stunting sebelum dan setelah diberikan ceramah mengenai stunting. Hasil yang didapatkan dari demonstrasi pembuatan puding kelor adalah peserta dapat membuat dan menyajikan puding kelor sesuai resep yang diajarkan. Adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dapat menjadikan pembelajaran bagi masyarakat Desa Turirejo dalam menghadapi dan mencegah kenaikan angka stunting di Desa Turirejo

Digitalisasi Informasi Desa Bendelan Melalui Program Desa Digital Terintegrasi di Desa Bendelan Bondowoso

Pembangunan Desa adalah salah satu target pembangunan nasional pemerintah Indonesia dengan tujuan meningkatkan kehidupan dan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya dilaksanakan salah satunya melalui program Digitalisasi Desa yang merupakan tonggak penting pembangunan desa. Adanya digitalisasi desa memudahkan pihak dari luar desa untuk mencari informasi mengenai Desa tersebut. Namun, Penerapan program digitalisasi Desa masih banyak yang belum terlaksana. Salah satunya di Desa Bendelan Kabupaten Bondowoso. Desa Bendelan belum mengimplementasikan program digitalisasi Desa dan membuat informasi seperti profil, potensi, dan lokasi yang mendetail sulit diketahui oleh khalayak umum. Guna mengatasi permasalahan pada poin sebelumnya, KKN 252 Universitas Jember mengupayakan digitalisasi Desa dengan melaksanakan program kerja bertemakan “Desa Digital Terintegrasi (DIGITEG)”. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan digital yang terdapat di Desa Bendelan. Agar program kerja berjalan dengan lancar, perlu digunakan beberapa metode pelaksanaan, antara lain: Perizinan, Survey permasalahan, Pembuatan Business Modal Canvas (BMC), Sosialisasi program kerja, Proses pembuatan website dan Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID), dan Pelatihan operator Desa. Penelitian ini menghasilkan: Digitalisasi Informasi melalui Website Desa, Digitalisasi Informasi Desa melalui Wikipedia, terbuatnya SAID, dan Transfer of knowledge kepada Operator Desa. Sebagai kesimpulan kegiatan, program digital Desa Bendelan telah selesai dibuat dan siap dioperasikan oleh operator desa

PENGARUH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TERHADAP KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK(PUBLIC SERVICE OBLIGATION) (Studi Tentang Kewajiban Pelayanan Publik di Stasiun Kota Baru Malang)

Rizki Amalia Ramadhani, Lutfi Effendi, S.H., MH., Dr. Istislam, SH., M.Hum Fakultas Hukum Universitas brawijaya Email: [email protected]   ABSTRAK Kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi yang diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, menyebabkan berbagai pro dan kontra dari pengguna kereta api di kelas ekonomi. Dari permasalahan yang timbul, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 terhadap kewajiban pelayananpublik di Stasiun Kota Baru Malang serta bagaimanakah hambatan dan upaya yang dilakukan, khususnya oleh para pihak Stasiun Kota Baru Malang, setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 terkait dengan Kewajiban Pelayanan Publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analisis. Pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut berpengaruh terhadap pelayanan publik di Stasiun Kota Baru Malang, yang berarti kebijakan itu memberi pengaruh positif terhadap pelayanan di Stasiun Kota Baru Malang. Tidak ditemukan adanya hambatan, namun masih terdapat pro dan kontra antara pihak stasiun dengan pengguna jasa transportasi kereta api. Dalam hal ini, pihak stasiun tetap mengupayakan utuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna jasa. Kata Kunci: Kenaikan Tarif, pengaruh Peraturan Menteri, pelayanan publi

Pengaruh Berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Terhadap Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) (Studi Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Di S

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang pengaruh dari diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 terhadap kewajiban pelayanan publik di Stasiun Kota Baru Malang. Latar belakangnya adalah karena Peraturan Menteri tersebut mengatur mengenai kenaikan tarif kereta api pelayanan kelas ekonomi, maka dengan adanya kenaikan tarif, dapat menyebabkan terjadinya pro dan kontra dari pengguna jasa transportasi kereta api, khususnya kereta api pelayanan kelas ekonomi. Dengan adanya kenaikan tarif, juga pro dan kontra dari pengguna jasa transportasi kereta api, pengaruh seperti apa yang terjadi pada pelayanan publik di Stasiun Kota Baru Malang. Adapun masalah yang diangkat yaitu: (1) Bagaimana pengaruh berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 terhadap kewajiban pelayanan publik di Stasiun Kota Baru Malang?; (2) Bagaimanakah hambatan dan upaya yang dilakukan, khususnya oleh para pihak Stasiun Kota Baru Malang, setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 terkait dengan Kewajiban Pelayanan Publik? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2015 terhadap kewajiban pelayanan publik di Stasiun Kota Baru Malang, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak stasiun. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut berpengaruh terhadap pelayanan publik di Stasiun Kota Baru Malang, pelayanan publik yang diberikan sebagian besar telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), yang berarti pelayanan tersebut menuju ke arah yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tidak ditemukan adanya hambatan, namun masih terdapat pro dan kontra antara pihak stasiun dengan pengguna jasa transportasi kereta api. Dalam hal ini, pihak stasiun tetap mengupayakan utuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna jasa. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka hendaknya pihak stasiun tetap mempertahankan apa yang telah di upayakan dalam hal pemenuhan pelayanan, dan tetap selalu memberikan pelayanan terbaik yang dapat memuaskan para penumpangnya

Analisis Hubungan Usia, Masa kerja dan Pengetahuan terhadap Keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs)

Workers are human resources who have a very influential and significant role in carrying out the production process, especially manual activities. The production process in a workplace still requires manual human handling in the process of work, but humans have abilities and limitations both physically and non-physically that are often related to musculoskeletal. The health problem that occupies the first position associated with the job is Musculoskeletal Disorders. Method: The design of the study used in this study is to use a cross-sectional approach. Result: Data in analysis with statistical tests using chi-square test. showed the result of p-value=0.035 for age relationships and Musculoskeletal Disorders (MSDs) complaints); p-value= 0.013for working period relationship Of Work Ergonomics Knowledge Against Complaints; p-value=0.000 for working period relationship of Work Ergonomics Knowledge Against Complaints. Conclusion: Research conducted on freelance daily workers of Palembang Public Works and Spatial Planning Office shows that there is a relationship between age, working period, and ergonomic knowledge of Musculoskeletal Disorders (MSDs) complaints.