The Problem of Fulfilling Voter Rights in Village Head Elections Is Based On E-Voting

The purpose of this writing is to discuss the paradigm of the electoral process which is now showing a new face, through technological sophistication, which in foreign terms is called E-Voting (Electronic Voting), and legitimized through Indonesian national laws and regulations. This model is used during the implementation of voting and counting through an electronic device and has begun to be used in several countries, including Brazil, India, Switzerland, and the United States (US), including the Boalemo District Government, which is the umpteenth time using this system in Simultaneous Village head elections implementation in the region. The writing method used is empirical, seeing how a rule works in society. The data obtained is systematically arranged and then processed using descriptive analytical techniques. The study results show that the Village Head Election through the E-Voting system has been carried out for the fourth time by the regional government of Boalemo with an electronic device intermediary based on its legal umbrella, namely Regulation of the Regent of Boalemo Regency Number 48 of 2015 concerning Procedures for Election, Appointment and Inauguration of Village Heads. In practice, there are problems related to the fulfillment of voter rights in the E-Voting Based Village head elections, which are influenced by several things, namely; Location, Time, and Distance of polling stations, Not Accommodating Voters Under Certain Circumstances, Convoluted Voting Systems, and Procedures, Lack of Availability of Human Resources and Infrastructure

Impact of Enforcing Sharia Regional Regulations During the Covid-19 Pandemic

This study aims to find out field facts related to the effect of implementing regional legal products, namely Regional Regulations (Peraturan Daerah) with a Religious (Shari’ah) nuance, especially during the COVID-19 pandemic which has an impact not only on legal social problems but also on the economy due to restrictions on the movement of community activities (PPKM). Based on this condition, the government is required to be more creative and innovative in overcoming problems in society, including poverty. Local regulations are required to contribute to the community, not only in normal conditions but also during an emergency. This study uses empirical legal research methods with a case approach. The results of the study show that: The implications or impacts of implementing regulations with sharia nuances during the pandemic, especially with regard to the Al-Qur’an Reading and Writing Regional Regulations and the Zakat Regional Regulations can partially facilitate the task of regional heads in handling social affairs, both regarding education, especially in eradicating Al-illiteracy. The Qur’an in which society creates independence through the efforts of each individual to develop themselves, both through formal and non-formal education, including the process of carrying out their obligations as God’s creatures. The existence of the Regional Regulation on Zakat is able to support the development and the community’s economy in the midst of an uncertain situation due to the pandemic, through the distribution of direct assistance, both in the form of business capital money and means of transportation (bentor). Together with the National Amil Zakat Agency (Baznas), the local government also intervenes in low-income communities in each sub-district gradually. As a recommendation, local governments need to maximize the provisions of regional regulations with sharia nuances to support development in the field of formal and non-formal education, by accommodating the regulatory substance of the learning process in the pandemic era. The regional regulations on zakat need to be maintained and improved in order to support the community’s economy by expanding the income pool, increasing programs, and targeting communities as recipients of assistance. Keywords: impact, Sharia regional regulations, Covid 19 pandemi

STRATEGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DESA BOTUBARANI MASA PANDEMI COVID-19

Strategi pengembangan potensi kewirausahaan desa Botubarani masa pandemi covid-19 bertujuan untuk memberikan pemahaman wawasan tentang pendidikan kewirausahaan. Kegiatan pengabdian ini diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk berwirausaha dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Botubarani. Masa pandemi covid-19 memberikan dampak pada masyarakat di berbagai sektor kehidupan termasuk pada sektor ekonomi. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk mengubah mindset pola pikir mereka sehingga tertarik berwirausaha dengan melakakan inovasi kewirausahaan untuk mengatasi keterbatasan akses selama masa pandemi Covid-19. Materi yang disampaikan terkait tentang stategi Pengembangan kewirausahaan pada masa pandemi Covid-19, Stategi pemasaran, dan jenis jenis kewirausahaan yang cocok di masa pandemi Covid-19. Hasil dari sosialisasi ini menumbuhkan keinginan yang sangat kuat dari masyarakat sehingga tergerak hatinya untuk merintis usaha secara mandiri dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki di Desa Botubarani. Hal ini juga akan berlanjut pada kegiatan pendampingan dan pelatihan inovasi kewirausahaan untuk lebih menggali potensi diri yang dimiliki oleh masyarakat di desa Botubarani

Analysis Of Judge's Decision Against Substitute Charities In Religious Courts Consider From Islamic Law Commission

The purpose of this study is to analyze the judge's decision in case number: 132/Pdt.P/2019/PA.Gtloviewed from the Compilation of Islamic Law This research uses a normative-empirical legal research type, where an analysis of the written law is carried out with factual events in the field. In this study, the data sources used are primary data consisting of the results of interviews and field observations, the Civil Code, ILC, and judges' decisions related to the issues being discussed; and secondary data (supporting) scientific works, and other sources related to the problems discussed.The results of the study show that first, the substitute heirs proposed by the applicants in case no. 132/Pdt.P/2019/PA.Gtlo from the late. Zubaida Datau may become a substitute heir based on the provisions formulated in the Compilation of Islamic Law (ILC), provided that the plot of land is the property of the late. Saini Datau. However, if the plot of land is the property of the Almh. Kamaria Datau, then the substitute heir proposed by the applicant, must be declared not accepted by the panel of judges at the Gorontalo PA because he is prevented from becoming an heir based on the ILC formulation. Legal considerations of the panel of judges examining case No. 132/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, where the case is declared unacceptable, is that it is unclear/fuzzy, no longer voluntary, but a contentious case, because it contains a dispute between the heirs of the deceased's heirs. Kamaria Datau, and the late. Zubaida Datau

KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI PERDA IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA GORONTALO

Secara operasional Peraturan Daerah 18 Tahun 2005 tentang IMB belum diimplementasikan secara efektif. Hal ini dipengaruhi oleh faktorfaktor yaitu adalah faktor peraturan perundang-undangan (Perda) yaitu lemahnya aspek sosiologis dalam peraturan daerah karena kurang sosialisasi, faktor aparat yaitu petugas penegak hukum sebagai lembaga penegakan hukum perda IMB belum berfungsi secara optimal, dan faktor kesadaran hukum masyarakat yaitu kurangnya taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di antaranya penjabaran Perda melalui peraturan teknis atau petunjuk pelaksanaan, aparatur pemerintah yang profesional, dukungan dari masyarakat dan terpenuhinya fasilitas yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut

Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Tantangan Dan Prospek)

Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi Pasal 13 A dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terkait penolakan vaksin, dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian dogmatik, dengan fokus pada kajian terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan melibatkan analisis literatur (library approach), analisis peraturan (statute approach) atau pendekatan Perundang-Undangan, serta pendekatan kasus yang melibatkan studi kasus terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, dan pendekatan konsep. Analisis dilakukan dengan menggunakan data kualitatif dan teknik kualitatif, di mana pengolahan data dilakukan secara deduktif, dimulai dari konsep dasar, pengetahuan umum, hingga detail spesifik, untuk kemudian mencapai suatu kesimpulan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk memberlakukan sanksi administratif, seperti penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, atau pemberian denda. Pemerintah melibatkan berbagai instansi, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan yang memiliki kewenangan terkait. Selain itu, langkah kedua yang diambil adalah pembentukan gugus tugas percepatan penanganan virus Corona, bersamaan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mempercepat penanganan virus Corona

Penerapan Asas Contante Justitie Terhadap Efisiensi Pelimpahan Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum

Tujuan Penelitian untuk mengetahui hambatan dalam penerapan asas contante justitie terhadap efisiensi pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan konsep ideal dalam menerapkan asas constante justitie sebagai upaya mewujudkan efisiensi terhadap proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Penelitian kasus, Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual dengan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat peneliti simpulkan, bahwa Hambatan dalam penerapan asas contante justitie terhadap efisiensi pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum meliputi hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal disebabkan oleh lemahnya koordinasi, dimana upaya koordinasi yang dibangun oleh kepolisian dan kejaksaan sering tidak menemukan titik temu bagi penyelesaian pelimpahan berkas perkara. Selain itu, penyidik sering kesulitan memahami petunjuk jaksa, dimana sering terjadi perdebatan terkait konstruksi perkara yang dimuat dalam petunjuk jaksa. Dan terakhir terkait adanya ego sectoral yang dimiliki masing-masing institusi. Sedangkan hambatan internal disebabkan oleh adanya ketidakpastian hukum pengaturan batas penyerahan dan pengembalian berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum sebagaimana yang diatur oleh KUHAP. Selajutnya konsep ideal dalam menerapkan asas constante justitie sebagai upaya mewujudkan efisiensi terhadap proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum yaitu dengan membangun koordinasi yang baik serta memperhatikan prinsip-prinsip ideal yang terkandung dalam konsepsi koordinasi itu sendiri. Selain itu, perlu menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait petunjuk jaksa guna adanya kejelasan prosedur, standarisasi, konsistensi dan efisiensi dalam memberikan petunjuk. Dan terakhir, perlu merumuskan peraturan institusi yang lebih memadai dan teruku

Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perlindungan Pemberian Amanat Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia

Tujuan penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi investor pada klausula baku perjanjian pemberian amanat trading forex. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis data kualitatif melalui pengelolahan bahan hukum dengan cara deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meminimalisir kerugian dalam investasi maka perlindungan hukum terhadap investor pada prinsipnya dimulai dari calon nasabah atau investor akan berhubungan dengan wakil pialang dari perusahaan pialang sebelum adanya transaksi. Ada beberapa dokumen yang harus dipelajari dan ditandatangani. Dokumen-dokumen tersebut adalah pemberitahuan adanya risiko, aplikasi pembukaan rekening, dan perjanjian pemberian amanat. Isi yang ada pada dokumen-dokumen tersebut merupakan klausula baku. Kontrak baku atau operjanjian baku adalah sebuah perjanjian yang ketentuan-ketentuan atau klausula-klausula di dalamnya (term of conditions) sudah tertulis (tercetak) lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi, sehingga investor harus dapat memahami segala isi dan data dari perjanjian baku tersebut. Salah satu cara agar terhindar dari perusahaan pialang yang tidak bertanggung jawab, calon nasabah atau investor harus lebih dahulu memeriksa legalitas status perusahaan pialang tersebut secara huku

Potential Role of Plant Growth Regulators in Administering Crucial Processes Against Abiotic Stresses

Plant growth regulators are naturally biosynthesized chemicals in plants that influence physiological processes. Their synthetic analogous trigger numerous biochemical and physiological processes involved in the growth and development of plants. Nowadays, due to changing climatic scenario, numerous biotic and abiotic stresses hamper seed germination, seedling growth, and plant development leading to a decline in biological and economic yields. However, plant growth regulators (PGRs) can potentially play a fundamental role in regulating plant responses to various abiotic stresses and hence, contribute to plant adaptation under adverse environments. The major effects of abiotic stresses are growth and yield disturbance, and both these effects are directly overseen by the PGRs. Different types of PGRs such as abscisic acid (ABA), salicylic acid (SA), ethylene (ET), and jasmonates (JAs) are connected to boosting the response of plants to multiple stresses. In contrast, PGRs including cytokinins (CKs), gibberellins (GAs), auxin, and relatively novel PGRs such as strigolactones (SLs), and brassinosteroids (BRs) are involved in plant growth and development under normal and stressful environmental conditions. Besides, polyamines and nitric oxide (NO), although not considered as phytohormones, have been included in the current review due to their involvement in the regulation of several plant processes and stress responses. These PGRs are crucial for regulating stress adaptation through the modulates physiological, biochemical, and molecular processes and activation of the defense system, upregulating of transcript levels, transcription factors, metabolism genes, and stress proteins at cellular levels. The current review presents an acumen of the recent progress made on different PGRs to improve plant tolerance to abiotic stress such as heat, drought, salinity, and flood. Moreover, it highlights the research gaps on underlying mechanisms of PGRs biosynthesis under stressed conditions and their potential roles in imparting tolerance against adverse effects of suboptimal growth conditions.Fil: Sabagh, Ayman EL. Kafrelsheikh University; EgiptoFil: Mbarki, Sonia. National Institute Of Research In Rural Engineering; TúnezFil: Hossain, Akbar. Bangladesh Agricultural Research Institute; BangladeshFil: Iqbal, Muhammad Aamir. University Of Poonch Rawalakot; PakistánFil: Islam, Mohammad Sohidul. Hajee Mohammad Danesh And Technology University; BangladeshFil: Raza, Ali. Fujian Agriculture And Forestry University; ChinaFil: Llanes, Analia Susana. Universidad Nacional de Rio Cuarto. Facultad de Cs.exactas Fisicoquimicas y Naturales. Instituto de Investigaciones Agrobiotecnologicas. - Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Centro Cientifico Tecnologico Conicet - Cordoba. Instituto de Investigaciones Agrobiotecnologicas.; ArgentinaFil: Reginato, Mariana Andrea. Universidad Nacional de Rio Cuarto. Facultad de Cs.exactas Fisicoquimicas y Naturales. Instituto de Investigaciones Agrobiotecnologicas. - Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Centro Cientifico Tecnologico Conicet - Cordoba. Instituto de Investigaciones Agrobiotecnologicas.; ArgentinaFil: Rahman, Md Atikur. Grassland And Forage Division National Institute; Corea del SurFil: Mahboob, Wajid. Nuclear Institute Of Agriculture,; PakistánFil: Singhal, Rajesh Kumar. Indian Council Of Agricultural Research; IndiaFil: Kumari, Arpna. Guru Nanak Dev University; IndiaFil: Rajendran, Arvind. Vellore Institute Of Technology; IndiaFil: Wasaya, Allah. Bahauddin Zakariya University; PakistánFil: Javed, Talha. Fujian Agriculture And Forestry University; JapónFil: Shabbir, Rubab. University Of Poonch Rawalakot; PakistánFil: Rahim, Junaid. University Of Çukurova; PakistánFil: Barutçular, Celaleddin. Institute Of Crop Science And Resource Conservation; AlemaniaFil: Habib Ur Rahman, Muhammad. Sichuan Agricultural University; ChinaFil: Raza, Muhammad Ali. Sichuan Agricultural University; ChinaFil: Ratnasekera, Disna. University Of Ruhuna; Sri LankaFil: Konuskan l, Ömer. Mustafa Kemal University; TurquíaFil: Hossain, Mohammad Anwar. Bangladesh Agricultural Research Institute; BangladeshFil: Meena, Vijay Singh. Indian Council Of Agricultural Research; IndiaFil: Ahmed, Sharif. Bangladesh Agricultural Research Institute; BangladeshFil: Ahmad, Zahoor. Bangladesh Wheat And Maize Research Institute; BangladeshFil: Mubeen, Muhammad. Sichuan Agricultural University; ChinaFil: Singh, Kulvir. Punjab Agricultural University; IndiaFil: Skalicky, Milan. Czech University Of Life Sciences Prague; República ChecaFil: Brestic, Marian. Slovak University Of Agriculture; EslovaquiaFil: Sytar, Oksana. Slovak University Of Agriculture; EsloveniaFil: Karademir, Emine. Siirt University; TurquíaFil: Karademir, Cetin. Siirt University; TurquíaFil: Erman, Murat. Siirt University; TurquíaFil: Farooq, Muhammad. College Of Agricultural And Marine Sciences Sultan; Omá