PEMBERATAN SANKSI PIDANA DAN PIDANA TAMBAHAN BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK TIRI

Abstract—Domestic violence is all forms of threats, harassment and violence between two people who are bound my a marriage relationship or other family members, for example children. Children are the younger generation as a national asset that continues the ideals of the nation’s struggle. Sexual violence is any activity that is forcibly carried out by an adult or by a child against another child. This sexual violence occurred in Paringin where a stepfather sexually assaulted his own stepdaughter. In this case, based on the Paringin District Court Decision Number 48/Pid.B/2019/PN.Prn stated that the perpetrator was subject to Article 46 of the PKDRT Law and then AB was sentenced to imprisonment for 12 (twelve) years. This study is intented to analyze the weighting of criminal sanctions and additional punishment for perpetrators who commit sexual violence against stepchildren. The research method used is normative juridicial method, namely by conducting a literature study. The result of the research is that AB’s act of commiting sexual violence against his own stepdaughter has violated the provisions of Article 81 Paragraph (3) of the Child Protection Law. Keywords: sexual abuse, child protection, criminal sanctions, additional penalty, domestic violence   Abstrak—Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan atau anggota keluarga lainnya, misalnya anak. Anak merupakan generasi muda sebagai aset bangsa yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Kekerasan seksual adalah setiap kegiatan berupa kegiatan seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa terhadap orang seorang anak atau oleh seorang anak terhadap anak lainnya. Kekerasan seksual ini terjadi di Paringin dimana seorang ayah tiri melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya sendiri. Dalam hal ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Prn menyatakan bahwa pelaku dikenakan Pasal 46 UU PKDRT dan kemudian AB diijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pemberatan sanksi pidana dan pidana tambahan bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak tiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah bahwa tindakan AB yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak tiri telah melanggar ketentuan pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak. Kata kunci: kekerasan seksual, perlindungan anak, sanksi pidana, pidana tambahan, kekerasan dalam rumah tangg

PEMBERATAN SANKSI PIDANA DAN PIDANA TAMBAHAN BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK TIRI

Abstract—Domestic violence is all forms of threats, harassment and violence between two people who are bound my a marriage relationship or other family members, for example children. Children are the younger generation as a national asset that continues the ideals of the nation’s struggle. Sexual violence is any activity that is forcibly carried out by an adult or by a child against another child. This sexual violence occurred in Paringin where a stepfather sexually assaulted his own stepdaughter. In this case, based on the Paringin District Court Decision Number 48/Pid.B/2019/PN.Prn stated that the perpetrator was subject to Article 46 of the PKDRT Law and then AB was sentenced to imprisonment for 12 (twelve) years. This study is intented to analyze the weighting of criminal sanctions and additional punishment for perpetrators who commit sexual violence against stepchildren. The research method used is normative juridicial method, namely by conducting a literature study. The result of the research is that AB’s act of commiting sexual violence against his own stepdaughter has violated the provisions of Article 81 Paragraph (3) of the Child Protection Law. Keywords: sexual abuse, child protection, criminal sanctions, additional penalty, domestic violence   Abstrak—Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan atau anggota keluarga lainnya, misalnya anak. Anak merupakan generasi muda sebagai aset bangsa yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Kekerasan seksual adalah setiap kegiatan berupa kegiatan seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa terhadap orang seorang anak atau oleh seorang anak terhadap anak lainnya. Kekerasan seksual ini terjadi di Paringin dimana seorang ayah tiri melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya sendiri. Dalam hal ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Prn menyatakan bahwa pelaku dikenakan Pasal 46 UU PKDRT dan kemudian AB diijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pemberatan sanksi pidana dan pidana tambahan bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak tiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah bahwa tindakan AB yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak tiri telah melanggar ketentuan pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak. Kata kunci: kekerasan seksual, perlindungan anak, sanksi pidana, pidana tambahan, kekerasan dalam rumah tangg

PEMBERATAN SANKSI PIDANA DAN PIDANA TAMBAHAN BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK TIRI

Abstract—Domestic violence is all forms of threats, harassment and violence between two people who are bound my a marriage relationship or other family members, for example children. Children are the younger generation as a national asset that continues the ideals of the nation’s struggle. Sexual violence is any activity that is forcibly carried out by an adult or by a child against another child. This sexual violence occurred in Paringin where a stepfather sexually assaulted his own stepdaughter. In this case, based on the Paringin District Court Decision Number 48/Pid.B/2019/PN.Prn stated that the perpetrator was subject to Article 46 of the PKDRT Law and then AB was sentenced to imprisonment for 12 (twelve) years. This study is intented to analyze the weighting of criminal sanctions and additional punishment for perpetrators who commit sexual violence against stepchildren. The research method used is normative juridicial method, namely by conducting a literature study. The result of the research is that AB’s act of commiting sexual violence against his own stepdaughter has violated the provisions of Article 81 Paragraph (3) of the Child Protection Law. Keywords: sexual abuse, child protection, criminal sanctions, additional penalty, domestic violence   Abstrak—Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan atau anggota keluarga lainnya, misalnya anak. Anak merupakan generasi muda sebagai aset bangsa yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Kekerasan seksual adalah setiap kegiatan berupa kegiatan seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa terhadap orang seorang anak atau oleh seorang anak terhadap anak lainnya. Kekerasan seksual ini terjadi di Paringin dimana seorang ayah tiri melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya sendiri. Dalam hal ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Prn menyatakan bahwa pelaku dikenakan Pasal 46 UU PKDRT dan kemudian AB diijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pemberatan sanksi pidana dan pidana tambahan bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak tiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah bahwa tindakan AB yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak tiri telah melanggar ketentuan pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak. Kata kunci: kekerasan seksual, perlindungan anak, sanksi pidana, pidana tambahan, kekerasan dalam rumah tangg

Pemberatan Sanksi Pidana Dan Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tiri

Domestic violence is all forms of threats, harassment and violence between two people who are bound my a marriage relationship or other family members, for example children. Children are the younger generation as a national asset that continues the ideals of the nation’s struggle. Sexual violence is any activity that is forcibly carried out by an adult or by a child against another child. This sexual violence occurred in Paringin where a stepfather sexually assaulted his own stepdaughter. In this case, based on the Paringin District Court Decision Number 48/Pid.B/2019/PN.Prn stated that the perpetrator was subject to Article 46 of the PKDRT Law and then AB was sentenced to imprisonment for 12 (twelve) years. This study is intented to analyze the weighting of criminal sanctions and additional punishment for perpetrators who commit sexual violence against stepchildren. The research method used is normative juridicial method, namely by conducting a literature study. The result of the research is that AB’s act of commiting sexual violence against his own stepdaughter has violated the provisions of Article 81 Paragraph (3) of the Child Protection Law

GW190412: Observation of a Binary-Black-Hole Coalescence with Asymmetric Masses

We report the observation of gravitational waves from a binary-black-hole coalescence during the first two weeks of LIGO’s and Virgo’s third observing run. The signal was recorded on April 12, 2019 at 05∶30∶44 UTC with a network signal-to-noise ratio of 19. The binary is different from observations during the first two observing runs most notably due to its asymmetric masses: a ∼30 M_⊙ black hole merged with a ∼8 M_⊙ black hole companion. The more massive black hole rotated with a dimensionless spin magnitude between 0.22 and 0.60 (90% probability). Asymmetric systems are predicted to emit gravitational waves with stronger contributions from higher multipoles, and indeed we find strong evidence for gravitational radiation beyond the leading quadrupolar order in the observed signal. A suite of tests performed on GW190412 indicates consistency with Einstein’s general theory of relativity. While the mass ratio of this system differs from all previous detections, we show that it is consistent with the population model of stellar binary black holes inferred from the first two observing runs

Properties and Astrophysical Implications of the 150 M_⊙ Binary Black Hole Merger GW190521

The gravitational-wave signal GW190521 is consistent with a binary black hole (BBH) merger source at redshift 0.8 with unusually high component masses, 85⁺²¹₋₁₄ M_⊙ and 66⁺¹⁷₋₁₈ M_⊙, compared to previously reported events, and shows mild evidence for spin-induced orbital precession. The primary falls in the mass gap predicted by (pulsational) pair-instability supernova theory, in the approximate range 65–120 M_⊙. The probability that at least one of the black holes in GW190521 is in that range is 99.0%. The final mass of the merger 142⁺²⁸₋₁₆ M_⊙) classifies it as an intermediate-mass black hole. Under the assumption of a quasi-circular BBH coalescence, we detail the physical properties of GW190521's source binary and its post-merger remnant, including component masses and spin vectors. Three different waveform models, as well as direct comparison to numerical solutions of general relativity, yield consistent estimates of these properties. Tests of strong-field general relativity targeting the merger-ringdown stages of the coalescence indicate consistency of the observed signal with theoretical predictions. We estimate the merger rate of similar systems to be 0.13_(-0.11)^(+0.30) Gpc⁻³ yr⁻¹. We discuss the astrophysical implications of GW190521 for stellar collapse and for the possible formation of black holes in the pair-instability mass gap through various channels: via (multiple) stellar coalescences, or via hierarchical mergers of lower-mass black holes in star clusters or in active galactic nuclei. We find it to be unlikely that GW190521 is a strongly lensed signal of a lower-mass black hole binary merger. We also discuss more exotic possible sources for GW190521, including a highly eccentric black hole binary, or a primordial black hole binary