Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Volume Impor Mobil Cbu (Completely Built Up) Dengan Nilai Tukar Rupiah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Volume Impor Mobil Cbu Gaikindo Periode Tahun 2005-2013)

This research aims to examine the influence of Inflation Level and Rupiah Exchange Rate effect on import volume of CBU Car in Indonesia. This study was an explanatory research by quantitative research. The population and sample in this research used all time series data from January 2005- December 2013, there were 108 samples data that obtained from website of Bank Indonesia (www.bi.go.id) and GAIKINDO (www.gaikindo.or.id). Based on path analysis showed that Inflation Level has significant influence toward Rupiah Exchange Rate directly. Inflation Level has significant influence toward Volume Import of CBU Car directly. Rupiah Exchange Rate does not significant influence towards Volume Import of CBU Car directly. Rupiah Exchange Rate as Moderation variable has weaken influence of Inflation Level Toward Rupiah Exchange Rate

Penelitian Agama Menurut H. A. Mukti Ali dan Kontribusinya terhadap Pendidikan Islam

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa agama merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Dimana agama dijadikan sebagai tolak ukur dan pedoman bagi keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pelaksanaan tentang penelitian agama yang dapat memberikan kontribusi besar dalam memahami apa itu sebenarnya agama. Di Indonesia sendiri sudah mulai banyak bermunculan penelitian agama, namun hasil-hasilnya kurang memberikan kontribusi dalam memahami tentang apa itu agama. Hal ini diungkapkan oleh H. A. Mukti Ali yang menjelaskan bahwa penelitian agama selama ini tidak menggunakan metode yang tepat dalam pelaksanaannya. Sehingga ia merumuskan sebuah metode yang disebut dengan metode sintesis sebagai jawaban dari kegelisahannya terhadap kekurangan dari penelitian agama selama ini. Melalui metode tersebut, penelitian agama yang dikembangankan oleh Mukti Ali ini dapat menelurkan hasil-hasil penelitian yang mutakhir terkait pemahaman tentang agama, termasuk agama Islam. Karena yang diperoleh bukan saja bersifat doktriner, melainkan juga bersifat ilmiah dalam mengkaji hal ikhwal tentang agama. Dengan demikian, penelitian agama dapat memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap berbagai disiplin ilmu yang lain, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, termasuk juga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan konsep pendidikan Islam

Diskusi Mengenai Argumentasi Ulama Pra-modern Dalam Menolak Hisab

Tulisan ini memaparkan tujuh argumen yang digunakan oleh sarjana-sarjana Islam pra-modern dalam menolak hisab.Tujuh argumen tersebut ditampilkan dari sumber-sumber primer (kutub at-turats) dari lintas mazhab. Masing-masing deskripsi argumen tersebut kemudian diikuti dengan diskusi kritis yang dikutip dari pemikiran ahli-ahli hukum Islam kontemporer

Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu No. 334/pdt.g/2013/pa.pal)

Penulisan skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu No.334/Pdt.G/2013/PA.PAL”.Manusia sebagai mahluk sosial dan mahluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi yang di hadapi manusia adalah Kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlanya tidak terbatas, sedangkan alat pemulus kebutuhan manusia jumlanya terbatas, undang-undang No.1tahun 1947 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya kesatuan tujuan di dalam keluarga, dan tanpa adanya kesadaran bahwa tujuan itu harus di capai bersama-sama, maka dapat di bayangkan bahwa keluarga itu akan muda mengalami hambatan-hambatan jauh pengadilan agama palu pada tahun 2012-2014 telah menerima, memeriksa dan memutuskan beberapa perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah. Perkara-perkara tersebut tentunya menarik dikaji karena perceraian terjadi bukan di sebapkan suami tidak memberi nafkah, melainkan nafkah yang di berikan oleh suami di angap masih kurang. Adapun pertimbangan- pertimbangan hakim dalam memutus atau menyelesaikan perkara tersebut dipertimbangkan dari kurang terpenuhinya nafkah, yaitu tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehinga tujuan pernikahan membentuk keluarga (rumah tangga ) yang kekal berdasarkan ketuhanan maha esa tidak tercapai. Adapun dasar hukum yang di gunakan hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah pasal 1 dan pasal 39 ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat di terima apabila tidak cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Setelah terbukti secara jelas bahwa tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Factors Affecting the Cost of Debt in Companies Listed Within Kompas 100

This study aims to determine the effect of Good Corporate Governance (GCG) which is proxied through the proportion of independent commissioners, managerial ownership, institutional ownership, quality audits, and family ownership on the cost of debt. The objects of this study are companies listed in Kompas 100 from the period of August 2013-January 2014. The method used to take samples of the study using purposive sampling method. Data analysis methods used are descriptive statistics, the classical assumption test, and hypotheses test. Based on the results of hypothesis testing that performed by using multiple regression analysis at the 0.05 significant level, the results of this study prove that the proportion of independent commissioners has a significant negative effect on the cost of debt. Also, managerial ownership has a significant positive effect on the cost of debt. On the other hand, institutional ownership, quality audits, and family ownership have no significant effect the cost of debt

TANGGUNG JAWAB KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN ATAS AIRBAG YANG CACAT DIHUBUNGKAN DENGAN KESELAMATAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Undang-Undang telah mengamanatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perindustrian dan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Perindustrian terhadap produk yang beredar dipasaran. Karena kurangnya pengawasan serta pembinaan baik kepada pelaku usaha maupun konsumen dari kementerian, sehingga terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang berdampak salh satunya kepada keamanan dan keselamatan konsumen khususnya kepada pengguna mobil yang dilengkapi alat keselamatan penunjang yaitu produk airbag yang terdapat cacat akibat dari kecurangan pelaku usaha. Berkaitan dengan latar belakang penelitian tersebut, identifikasi permasalahan yang diambil antara lain, bagaimana pengaturan standarisasi kelayakan produk airbag, bagaimana tanggung jawab Kementerian Perindustrian beserta pelaku usaha terhadap beredarnya produk airbag cacat, upaya apakah yang dapat konsumen lakukan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriftif-Analitis. Sedangkan, metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Data hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis secara Yuridis Kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa; (1) Pengaturan standarisasi kelayakan pada produk airbag saat ini, masih mengacu kepada standarisasi internasional dan belum diharmonisasi kedalam standarisasi nasional Indonesia. Sedangkan pelaku usaha yang memproduksi airbag sudah melakukan harmonisasi dari standarisasi kelayakan produk airbag secara internasional menjadi standarisasi perusahaannya sendiri, sehingga dapat menimbulkan pelaku usaha membuat standarisasi secara liar yang ditimbulkan dari tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai standarisasi airbag. (2) Tanggungjawab Kementerian Perindustrian dan pihak dealer terhadap airbag yang cacat produksi adalah Menteri Perindustrian sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 huruf a dan b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/5/2009 tentang Ketentuan Tatacara Pengawasan Barang dan/atau Jasa melakukan penarikan barang, serta Kementerian Perindustrian melakukan pengawasan, pembinaan kepada pelaku usaha dan pendampingan kepada konsumen yang dirugikan. (3) Upaya yang harus dilakukan oleh konsumen untuk menuntut pihak dealer adalah dengan menuntut tanggungjawab langsung terhadap produk karena mengandung cacat tersembunyi, yang diajukan kepada pihak pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena pelaku usaha memperdagangkan barang yang cacat Pasal 8 ayat 2, dan juga pelaku usaha menawarkan produk seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Kementerian Perindustrian, Pelaku Usaha, Konsumen, Airbag

Corporate Social Responsibility and Islamic Business Organizations: a Proposed Model

The issue of corporate social responsibility (CSR) has been of growing concern among business communities in recent years. Various corporate leaders maintain that business is considered to contribute fully to the society if it is effi cient, profi table and socially responsible. Islam is considered as addin (a way of life), thus, providing comprehensive guidelines in every aspects of the believers' life. It is the aim of this paper to propose an Islamic model of corporate social responsibility based on human relationships with the God (hablun min'Allah); with other fellow human being (hablun min'an-nas) and with the environment

The Role of Stock Markets in Promoting Economic Growth in Malaysia: Islamic Vis-vis Conventional

The purpose of this study is to evaluate the dynamic effects of both Islamic and conventional stock markets development on the economic growth, particularly in Malaysia. The model estimation used to explain the relationship is the autoregressive distributed lag model with the variable of FTSE BM Emas Shariah Index to represent Islamic securities and FTSE BM Composite Index to represent the conventional. The data coverage is from Q1:2000 to Q4:2011. The result shows that there is no evidence of co-integration between the conventional markets and economic growth while there is a co-integration found between Islamic markets and economic growth. Moreover, the relationship between the development of the Islamic stock markets and economic growth occurs to be bidirectional