PSO based Neural Networks vs. Traditional Statistical Models for Seasonal Time Series Forecasting

Seasonality is a distinctive characteristic which is often observed in many practical time series. Artificial Neural Networks (ANNs) are a class of promising models for efficiently recognizing and forecasting seasonal patterns. In this paper, the Particle Swarm Optimization (PSO) approach is used to enhance the forecasting strengths of feedforward ANN (FANN) as well as Elman ANN (EANN) models for seasonal data. Three widely popular versions of the basic PSO algorithm, viz. Trelea-I, Trelea-II and Clerc-Type1 are considered here. The empirical analysis is conducted on three real-world seasonal time series. Results clearly show that each version of the PSO algorithm achieves notably better forecasting accuracies than the standard Backpropagation (BP) training method for both FANN and EANN models. The neural network forecasting results are also compared with those from the three traditional statistical models, viz. Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA), Holt-Winters (HW) and Support Vector Machine (SVM). The comparison demonstrates that both PSO and BP based neural networks outperform SARIMA, HW and SVM models for all three time series datasets. The forecasting performances of ANNs are further improved through combining the outputs from the three PSO based models.Comment: 4 figures, 4 tables, 31 references, conference proceeding

UNDERSTANDING THE TOXICITY AND CONTAMINATION OF MP IN THE WATER OF THE KRISHNA RIVER – A REVIEW

Tiny plastic fragments known as "microplastics" are extremely dangerous to society. Microplastics contaminate rivers because of their sluggish degradation. It became clear that plastic pollution would pose a health risk when more plastic trash started to accumulate in the natural world. Since plastics are long-lasting, incorrectly disposed of plastic items might be detected in the environment for a very long period. Plastic pollution has an impact on human health, animals, and aquatic life. Marine life, including fish, birds, and turtles, can become entangled in plastic debris and swallow it, which can cause severe harm or even death. Since these environments act as accumulation zones, it has been established that plastic litter negatively affects plant species like mangrove forest trees and the wildlife that lives there. Religious offerings, cultural celebrations, and untreated sewage water are the primary contributors of microplastic pollution. Sewage water from nearby settlements finds its way into the river. The disposal of garbage is one of the main human activities contributing to the microplastic burden in the Krishna River. These substances are now just tiny particles

Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad dan Nht terhadap Prestasi Belajar Siswa Ditinjau dari Motivasi Berprestasi pada Pokok Bahasan Termodinamika

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya: (1). Perbedaan pengaruh pembelajaran kooperatif tipe STAD dan NHT, terhadap prestasi belajar siswa pada materi termodinamika. (2). Perbedaan pengaruh siswa yang memiliki motivasi berprestasi kategori tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar siswa pada materi termodinamika. (3). interaksi antara pembelajaran kooperatif tipe STAD dan NHT dengan motivasi berprestasi kategori tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar siswa pada materi termodinamika. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain faktorial 2 x 2 dengan isi sel tidak sama. Populasi adalah seluruh siswa kelas XI IPA semester 2 SMA N 1 Masbagik. Penentuan sampel menggunakan teknik cluster random sampling sejumlah dua kelas yaitu kelas XI IPA3 yang terdiri dari 35 siswa dan XI IPA4 yang terdiri dari 34. Teknik pengumpulan data dengan teknik angket dan tes. Angket diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk melihat dan mengetahui respon motivasi berprestasi siswa terhadap pembelajaran fisika. Sedangkan teknik tes digunakan untuk memperoleh data kemampuan kognitif fisika siswa pada pokok bahasan Termodinamika. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan isi sel tidak sama. Setelah uji anava dua jalan dengan isi sel tidak sama dilanjutkan dengan uji lanjut anava yaitu komparasi ganda dengan metode Scheffe. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1). Tidak ada Perbedaan pengaruh pembelajaran kooperatif tipe STAD dan NHT, terhadap prestasi belajar fisika siswa. Fhitung= 0,0112; (2). Ada perbedaan pengaruh siswa yang memiliki motivasi berprestasi kategori tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar fisika siswa. Fhitung= 7,514. Dari hasil uji komparasi ganda diperoleh bahwa ada perbedaan rerata yang signifikan antara motivasi berprestasi kategori tinggi dan rendah dengan = 73,13 > = 66,14; (3). Tidak ada interaksi antara pembelajaran kooperatif tipe STAD dan NHT dengan motivasi berprestasi kategori tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar siswa pada materi termodinamika dengan Fhitung= 0,376

Dampak dan Pengaruh prestasi belajar siswa dengan adanya KMS (Kartu Menuju Sejahtera) bagi siswa kelas XI di SMAN 8 Yogyakarta PPL di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Bidang Jaminan Pendidikan Daerah

Pendidikan merupakan investasi masa depan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Melalui pendidikan, kecerdasan dan keterampilan, manusia lebih terarah dan teruji dalam menghadapi dinamikakehidupan yang makin kompleks. Dalam skala makro, pendidikan merupakan indikator kualitas sumber daya manusia. Semakin baik pendidikan, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pendidikan adalah sarana transformasi yang strategis, karena dengan pendidikan seseorang atau kelompok dapat mengembangkan diri secara transformatif, dari tidak tahu apa-apa sampai menjadi ahli. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting untuk meningkatkansumber daya manusia. Begitu pentingnya pendidikan sehingga pemerintah menjadikanpendidikan sebagai hak dasar setiap manusia Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.Implikasi diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan, membuat para pengambil keputusan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen biaya pendidikan. Kebutuhan tersebut dirasakan semakin mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang juga meliputi bidang pendidikan. Pengratisan pendidikan di Indonesia saat ini masih menargetkan untuk wajib belajar 9 Tahun. Pengratisan wajib belajar 9 tahun muncul pada tahun 2005 setelah adanya dukungan penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara terpadu yang bersumber dari APBN dan APBD. Dana BOS diberikan dalam rangka memberikan jaminan pendidikan di jenjang pendidikan SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri. Dalam perkembangannya BOS memang dirasa belum menjamin semua komponen biaya pendidikan sehingga perlu ada penghitungan BOSP. BOSP merupakan alat transparan dan independen, karena dihitung secara detil oleh Tim Penyusun BOSP dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, guna mengkomunikasikan kebutuhan dana tambahan bagi biaya operasional sekolah dengan pihak-pihak yang berpotensi memberi dana, misalnya: orang tua, dunia usaha/dunia industri, dan lain-lain, dalam hal nilai BOSP lebih tinggi dari nilai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat (BOS pusat) ditambah nilai pendamping BOS dari Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi (jika ada).1 Setelah adanya Otonomi Daerah, Kabupaten/Kota memiliki tanggungjawab besar dalam memberikan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan dana bagi biaya operasional sekolah. Sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, tujuan penyelenggaraan pendidikan Daerah adalah Penjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik di Daerah, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab.Yogyakarta identik dengan Kota Pendidikan. predikat sebagai Kota Pendidikan itu merupakan anggapan umum masyarakat, namun dukungan dari Pemerintah Kota Yogyakarta masih kurang dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan alokasi anggaran untuk pendidikan di luar gaji dibandingkan dengan anggaran di luar gaji dalam APBD TA. 2002 masih di bawah 5 %. Pemerintah Kota Yogyakarta juga masih sangat kurang perhatiannya dalam penyediaan akses bagi warganya untuk memperoleh pendidikan yang layak, dengan alokasi anggaran untuk jaminan pendidikan (bea siswa) yang sangat rendah. Di sisi lain juga masih ada kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan (sekolah) sehingga muncul persepsi masyarakat adanya sekolah favorit dan non favorit. Kondisi lainnya adalah belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, seperti mekanisme penerimaan siswa baru, kedudukan komite sekolah, ketentuan pungutan atau iuran orang tua siswa dan sebagainya. Hal ini berimplikasi kepada penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan sekolah kurang akuntabel dan transparan, dan menimbulkan persepsi bahwa biaya pendidikan semakin mahal. KMS berfungsi sebagai identitas layanan bagi program jaminan pendidikan dan kesehatan. KMS bisa digunakan untuk penyaluran beasiswa bagi siswa tidak mampu dan layanan jaminan kesehatan (askeskin), serta berfungsi memudahkan pembagian beras (raskin). Sesuai kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta, KMS diperuntukkan bagi gakin (warga miskin) ber-KTP Kota Yogyakarta sesuai dengan daftar gakin hasil verifikasi dan updating data gakin tahun 2007. Atas dasar tersebut pada Tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta mencoba untuk menginisiasi adanya jaminan pendidikan di Kota Yogyakarta. Warga Kota Yogyakarta yang termasuk dalam keluarga menuju sejahtera (KMS) mendapatkan JPD dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemberian JPD diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah, dan yang terbaru diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah. Diterbitkannya Peraturan Walikota dimaksudkan member kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Sedangkan kebijakan kuota KMS diberlakukan pada Tahun 2009 karena memerlukan beberapa kesiapan baik dari mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) khusus untuk penerima KMS. Kuota KMS sudah beberapa kali dikaji dan dievaluasi dalam pelaksaannya dan memang sampai saat ini walaupun berganti Walikota namun tetap diberlakukan karena program tersebut merupakan salah satu program yang sangat memihak masyarakat miskin. Program JPD dan KMS sangat strategis dalam merebut simpati masyarakat kota Yogyakarta, secara politis program tersebut menjadi program strategis bagi Walikota. Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogykarta diberikan kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta dan di luar Kota Yogyakarta dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sasarannya adalah anggota keluarga menuju sejahtera yaitu anak kandung yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran, anak angkat yang dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat atau Akta Pengangkatan Anak, dan anak tiri yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan/Surat Nikah orang tua. Selain itu, Jaminan Pendidikan Daerah juga diberikan kepada peserta didik penghuni Panti Asuhan di Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta dan di Luar Kota Yogyakarta dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dukungan atas jaminan pendidikan daerah kota Yogyakarta didukung oleh anggaran yang meningkat

Serious adverse events and fatal outcomes following COVID-19 vaccination in the UK: lessons for other countries

Vaccines have taken the centre stage in the fight against COVID-19 pandemic, and in reducing hospitalisation and associated mortality. Countries around the world are heavily dependent on the successful rollout of their vaccination programmes to open up the societies and re-start their economies. However, the success of any vaccine programme, to a large extent, depends upon the efficacy and safety of the vaccines. Given that UK has been way ahead in vaccinating its population, is considered a successful model compared to other countries in Europe and elsewhere and has a yellow card reporting system for adverse events, we use UK as an example to understand the side effects and fatal outcomes following vaccinations. Our results show that AstraZeneca seems to be underperforming in terms of overall reporting of minor adverse events, serious incidents and fatal outcomes following vaccination. The risk of serious anaphylactic reaction and fatal outcome was 1.36 and 1.17 times more in case of AstraZeneca vaccine when compared with Pfizer BioNTech vaccine. The analysis has implications for vaccine policies and programmes both at nation-state and global levels

Epidemiological Survey of Lumpy Skin Disease of Cattle in Ballari and Vijayanagara Districts, Karnataka, India

The present research is to study the epidemiological survey of Lumpy skin disease (LSD) of cattle caused by Lumpy skin disease virus (LSDV) in Ballari and Vijayanagara districts, Karnataka, India. LSD is an economically significant disease in cattle caused by Lumpy skin disease virus (LSDV), in India. The disease incidence, mortality rate and severity of the disease during the outbreak is the measure of the infection. The impact of this disease is creating problems in the livelihood of farmers as the milk production go down and major loss for dairy and meat industries. The data of total cattle population and disease incidence of LSD in different villages of Ballari district are collected during August 2021-September 2022 from District veterinary hospital, Ballari and Vijayanagara which was analysed statistically. LSD is more prevalent in Ballari and Vijayanagara showing highest morbidity rate of 7.91% and 12.9% respectively with 0% of mortality rate. Further study will be taken up on the present outbreak in 2022 October and molecular characterization of isolated LSD

Evidence for the characterisation of the C-H …∏ interaction as a weak hydrogen bond: toluene and chlorobenzene solvates of 2,3,7,8-tetraphenyl-1,9,10-anthyridine

The crystal structures of the toluene and chlorobenzene solvates of 2,3,7,8-tetraphenyl-1,9,10-anthyridine are nearly identical save for differences in the mode of solvent inclusion; these differences have an important bearing on the nature of the C-H … ∏ interactions in these structures