PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK DI PEGADAIAN

PT Pegadaian (persero) merupakan lembaga perkreditan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Kelebihan PT Pegadaian (persero) ini bagi masyarakat yang meminjam kredit adalah pihak yang berkepentingan tidak perlu menjual barang-barangnya melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di PT Pegadaian (persero). Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan benda bergerak di PT Pegadaian (Persero) Menurut PP Nomor 51 Tahun 2011 adalah : a) Faktor diluar kesengajaan debitur yaitu Gagal usaha, pemasaran lesu, tagihan-tagihan oleh pelanggan debitur dibawa lari, kalah bersaing dengan usaha yang lain. b) Faktor kesengajaan dimana debitur sengaja sadar mengunakan kredit yang diterima tidak sesuai dengan tujuan semula, seperti membiayai keluarga yang bersifat non produktif, membiayai keluarga yang sakit, dan dasar dari karakter nasabah tidak baik. Penyelesaiannya hambatan-hambatan tersebut : a) Dilakukan akad kredit yang baru, b) Merevisi sebagian atau keseluruhan tentang persyaratan-persyaratan kembali c) Dengan jalan penyitaan barang dan melakukan pelelangan barang yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutang debiturKata Kunci : Pinjam Meminjam, Jaminan dan Benda Bergera

RESPONSIBILITY FOR EXECUTION LAW OF MOTOR VEHICLES BASED ON ACT NO.42 OF 1999 CONCERNING FIDUSIAN GUARANTEE

A fiduciary guarantee is a non-possession guarantee, where the collateral is still in the debtor's hands. At present fiduciary guarantees are not only used in banks, but many financial institutions also use fiduciary guarantees. Fiduciary collateral is not only used as collateral in debts, but is also used in buying and selling. As for buying and selling that is not done in cash where the remaining unpaid purchase price is agreed as debt payable, it is possible to guarantee the repayment of the debt with fiduciary collateral for the goods being traded. In buying and selling using fiduciary collateral, it is considered to have been completed even though the payment has not been made as a whole. So, in this case it can be seen that fiduciary collateral is used as a debt of trade receivables or buying and selling. Thus, the use of fiduciary guarantees in financial institutions moves writers to conduct research on law responsibilities for the execution of motor vehicles based on Act No.42 of 1999 concerning fiduciary guarantees. The problem to be discussed is about how the execution of motor vehicles based on Act No. 42 of 1999 and also how the law responsibility for the execution of motor vehicles based on Act No. 42 of 1999. In this paper, the author uses normative research methods, where this research method uses data from the library and also from the law as reference material in analyzing problems in aspects of the issue being studied. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the execution process was carried out due to default of the debtor to the creditor in the fiduciary guarantee agreement. In the execution of fiduciary security objects, it can be done by waiting for a decision from the court, but creditors can also carry out the execution, if the fiduciary agreement has been made an agreement between the two parties agreeing with each other. Keywords: Responsibility, Motor Vehicles, and Fiduciary Guarantee

PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KEPIMILIKAN ALAS HAK ATAS TANAH RANGKAP DENGAN OBJEK FISIK TANAH YANG SAMA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2902 K/Pdt/2014

ABSTRACT The control and use of land must have a foundation of rights over the land, so that the control and use of the land is legal and has legal protection. Mastery of land can be defined as legal control and physical control. Juridical land tenure is control of land based on rights, which is protected by law and generally gives the right holder authority to physically control the land that is held. However, there is also juridical control which, although it gives the authority to control the land that is physically legally held, in reality the physical control is exercised by another party, for example if the land that is owned is leased to another party and the lessee physically controls the land. In the National Land Law there is also a juridical control which does not give the authority to physically control the land concerned, for example the creditor who holds the security right has juridical control over the land that is used as collateral, but the physical control remains with the owner of the land. Keywords :  Settlement, Dispute, Land, Object, Physical, Same

PERANAN CAMAT DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI KETIKA DISELESAIKANNYA PERTIKAIAN AGRARIA

Land or territory is the main element by country. For the people of Indonesia, this is something that this country wants to express as an agrarian or archipelagic country, land has a very important position of importance when the context of human life and life is carried out. On the other hand, for the state and also for development, land has again become the basic capital for carrying out state life in the context of the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and for realizing the greatest prosperity of the people. For those who want their position like that, it is guardianship, ownership, use of land or use of land to share guarantees of legal protection based on the government.Key words: Role, Head of Sub-District, Completion, Disputes, Agraria

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT DIHADAPANNYA

Penelitian ini meneliti tentang isi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Dihadapannya. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum Noramatif. Dan menggunakan tipe pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Mengenai suatu pemasangan dan juga pendaftaran hak tanggungan, maka yang menjadi objek daripada hak tanggungan ialah tanah yang dalam kondisi yang tertentu, dimana dapat diperlukan suatu pembuatan SKMHT yang memiliki suatu kaitan dengan kondisi atas objek Hak Tanggungan, yang mana di dalam pemberian hak tanggungan, maka harus terlebih dahulu harus didaftarkan ke BPN, hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan PerUU.Kata Kunci : Tanggung Jawab, SKMHT, Notari

PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEPENTINGAN PUBLIK DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRACT Acquisition of Land for Implementation of Development in the Public Interest. The term Land Acquisition is also used in Presidential Regulation No. 36/2005 and Presidential Regulation No. 65/2006, as well as in Law no. received negative responses by the community and activists of the land law (agrarian law) in connection with the many problems that arise in its implementation, and intend to fulfill the aspirations of various groups in society as a reaction to the negative impression that land acquisition has occurred. The interest of land for human life will form a very close relationship between humans and their land. The dialectic that is formed in the relationship between humans and land will give its own character to human life in society. This relationship can determine and influence the overall structure of human-human, human-community relations, and even the relationship between humans and humans in a country. The reality and dialectics of land tenure will lead to the desire of the community to have regulations in this case land ownership rights, as well as legal certainty regarding land tenure, and there is a guarantee of freedom from interference from anyone or other parties, including 'interference' from the state. Keywords : Liberation, Land, For, Interests, NKRI

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MEMUTUS PERCERAIAN BAGI ISTRI YANG SEDANG HAMIL (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN NOMOR 1510/PDT.G/2020/PA.KIS)

Pernikahan ialah suatu yang sangat disakralkan untuk segala umat Islam, walaupun pernikahan ialah bagian dari hukum Syariah, tetapi Allah serta Rasul- Nya melarang pernikahan dengan 5 syarat antara lain nikah shihar, nikah mutah, nikah dengan perempuan yang belum wafat, nikah muhallil, nikah dengan ihram terjalin. Perkawinan dapat jadi sesuatu keharusan kala seorang sanggup, baik secara raga ataupun finansial, buat menikah serta merasa susah buat menghindari perzinahan. Sehabis itu seorang wajib menikah, sebab khawatir tidak melaksanakan zina, yang dilarang dalam Islam. Perkawinan dapat jadi sesuatu keharusan kala seorang sanggup, baik secara raga ataupun finansial, buat menikah serta merasa susah buat menghindari perzinahan. Sehabis itu seorang wajib menikah, sebab khawatir tidak melaksanakan zina, yang dilarang dalam Islam. Kewenangan Majelis hukum Agama untuk  menetapkan pemberian talak raji. Penelitian ini dilakukan secara normatif yang dicoba dengan pendekatan yang pas. Menimpa pendekatan permasalahan yang digunakan dalam riset hukum ini merupakan pendekatan permasalahan serta pula pendekatan perundang- undangan. Adapun tujuan dalam penulisan ini  untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perceraian bagi istri yang sedang hamil serta mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perceraian bagi istri yang sedang hamil dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.Kis. Kewenangan Majelis hukum Agama buat menetapkan pemberian talak raji ada dalam pasal 49 Undang- Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diganti dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006 serta pergantian kedua dengan Undang- Undang No 50 Tahun 2009 tentang majelis hukum agama yang mutlak serta relatif berwenang buat mengecek serta mengadili masalah ini serta Pertimbangan hukum yang diputuskan oleh majelis hakim dalam menetapkan pemberian izin talak raji mendamaikan para pemohon serta tergugat, menasihati pemohon buat kembali rukun di rumah dengan tergugat, namun tidak sukses. Buat mengoptimalkan upaya perdamaian, sudah dicoba upaya mediasi lewat hakim mediasi di Majelis hukum Agam

PENCATATAN KELAHIRAN BAGI ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUANYA STUDI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pencatatan kelahiran bagi anak adalah suatu hal yang sangat penting yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa kelahiran. Hubungan  darah antara orang tua dan anak menjadi suatu tolak ukur dalam norma hukum  yang berlaku di suatu negara. Anak-anak sebagai subyek hukum yang membutuhkan suatu hak berupa pengakuan dari orang tuanya serta didukung  dengan pengesahan secara hukum oleh negara berupa pencatatan identitas  anak. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai serta hambatan apa yang dihadapi dalam praktik pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi kasus di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai serta menggunakan bahan hukum Peraturan Perundang-Undangan dan riset kepustakaan . Proses dan mekanisme pencatatan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya pada prinsipnya adalah sama dengan proses pembuatan akta kelahiran bagi anak sah pada umumnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa tidak ada diskriminasi sepanjang syarat-syarat dokumen terlampir telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, karena seperti yang diketahui bahwa setiap anak berhak memiliki akta kelahiran untuk diketahui secara jelas status kependudukan dan status keperdataannya. Hambatan lain yaitu pihak Panti Asuhan kurang akif untuk memenuhi syarat-syarat pengajuan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Dalam praktik masih ada beberapa Panti Asuhan yang mengajukan permohonan akta kelahiran bagi anak asuhnya dengan tidak membawa kelengkapan dokumen.Kata Kunci : Pencatatan Kelahiran, Orang Tua, Ana

PERANAN BUMN DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN MODAL KEPADA PENGUSAHA KECIL

Pelaksanaan perjanjian pinjaman modal antara Pihak BUMN dengan pengusaha kecil terkadangtidak berjalan dengan semestinya, dikarenakan adanya pengusaha yang tidak dapat menjalankankewajibannya dnegan baik, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya kewajibanpengembalian pinjaman modal yang diberikan, serta tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak BUMN.Peranan BUMN dalam memberikan pijaman modal kepada pengusaha kecil pada dasarnyaditujukan pada pelaku usaha kecil yang berada disekitar perusahaan. Pelaksanaan program kemitraankepada pelaku usaha kecil yang dilakukan oleh perusahaan BUMN adalah wujud dari tanggung jawabsocial perusahaan kepada masyarakat sekitarnya, yang mewajibkan kepada seluruh perusahaan BUMNuntuk menyisihkan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen) atau hasil bunga pinjaman,bunga deposito dan jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasi. Bentukperjanjian dan tanggung jawab para pihak dalam pemberian pinjaman modal dibuat dalam bentuk SuratPerjanjian Pinjaman yang telah baku (standart). Dalam suarat perjanjian pinjaman tersebut memuat hakdan kewajiban dari masing-masing pihak dan selanjutnya Notaris mengesahkan tanda tangan danmenetapkan kepastian tanggal surat perjanjian pinjaman di bawah tangan tersebut dengan mendaftarkandalam buku khusus. Pengesahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjamin keabasahannya,sehingga dnegan demikian akan memiliki kekuatan hukum. Terhadap Surat Jaminan (Surat keteranganCamat dan Sertifikat) yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) dalam program kemitraan selanjutnyadilakukan pengikatan dalam bentuk akte notariil, yaitu: Akte Pengakuan Hutang, Akte Kuasa UntukMenjual dan SKMHT.Kata Kunci : BUMN, Pinjaman Modal, Pengusaha Keci

Restrictions on Land Ownership For Citizens by States Adhering to Pancasila Ideology, Islamism and Communism

Land is a necessity that cannot be separated in everyone’s life. The need for land continues to increase, but its availability is very limited. Meanwhile, the number of human growth continues to increase. So that almost all countries place land property as part of private law, but the ownership provisions are regulated by the state in public law. The focus of this research is to find out how the legal comparison of the boundaries of ownership of land rights and that of a country, by assessing the ideological values applied to a country, especially countries that adhere to Pancasila, Communism and Islamism. The aim of this research is to find the comparison of land ownership limits for every citizen who adheres to the ideology of Pancasila, Islamism and Communism, which prevails in a country. The research method used is normative legal research, which is a doctrinal research that examines the opinions of experts and legal documents or is also known as legal research. Keywords: Pancasila ideology; restrictions; Islamism; Communism; ideological value