Defining Strategic Position and Busines Model of CV Energi Selaras Alam

Fuel –addictive industry is a growing industry in Indonesia. With potential market of 80 million vehicles in Indonesia where most modern car use a subsidized –low quality fuel, market opportunity of this industry is very big. Although this industry is very influenced by world oil price and government regulation about subsidized fuel. CV.Energy Selaras Alam is the new comer in this industry. Founded in 2011, this firm provides a low price and highly efficient octane booster product to the society. Along the decreased issue of subsidized fuel price, this firm difficult to maintain their sales growth and expand to broader market that leads to significant decrease on its profit. If this condition allowed for the next couple month, this will lead company to bankruptcy.To understanding company's condition better, this research use methods of observation, literature survey and interview. Resource analysis and value chain analysis are used for internal analysis. PESTEL, Porter's 5 forces, and strategic group are used for external analysis. By using interrelationship diagram, it known that the root cause of this company's issue is the un-clarity of its strategic positioning.To formulate the solution, SWOT, IFAS, EFAS and SFAS matrix used to find CV.ESA new strategic position. Alternative strategy is generated from TOWS Matrix, result 13 strategies. Every strategy is integrated and mapped back into a new business model to create more integrated result for this company. The conclusion from this proposed strategy is the new strategy of CV ESA will be based on cost focus strategic position. This new strategy proposed to diversify product and marketing channel that focus on car and motorcycle user and also local industry that located only in West Java. Action Plan is derived from business model formulation, and prepared for 3 year implementation Plan. The implementation plan of those strategies is suggested to adjust the number of marketing and sales armada. This armada will be focused on creating new alliances and partnership that will be a success foundation of strategy proposed. Strategic Implementation will be implemented in the next 3 years and will start in 2013. Hopefully, this Research result would contribute a better understanding related with the importance of Strategic position and business Model in Startup Compan

Feasibility Of One–Dedicated–Lane Bus Rapid Transit ⁄Light–Rail Systems And Their Expansion To Two–Dedicated–Lane Systems: A Focus On Geometric Configuration And Performance Planning, MTI Report 08-01

This report consists primarily of two parts, the first on feasibility and the next on space minimization. In the section on feasibility, we propose the concept of a Bus Rapid Transit (BRT) or light–rail system that effectively requires only one dedicated but reversible lane throughout the system to support two-way traffic in the median of a busy commute corridor with regular provision of left–turn lanes. Based on key ideas proposed in that section, the section on space minimization first addresses how to implement a two–dedicated–lane BRT or light–rail system with minimum right–of–way width and then proposes ways to expand a one–dedicated–lane system to two dedicated lanes. In a one–dedicated–lane system, traffic crossing is accommodated on the otherwise unused or underused median space resulting from provision of the left–turn lanes. Although not necessary, some left–turn lanes can be sacrificed for bus stops. Conceptual design options and geometric configuration sketches for the bus stop and crossing space are provided in the section on feasibility, which also discusses system performance in terms of travel speed, headway of operations, distance between two neighboring crossing spaces, and number of crossing spaces. To ensure practicality, we study implementation of such a system on an existing corridor. Such a system is also useful as an intermediate step toward a two–dedicated–lane system because of its potential for facilitating transit–oriented development. In typical existing or planned BRT or light–rail systems implemented with two dedicated traffic lanes, a space equivalent to four traffic lanes is dedicated for a bus stop. In the section on space minimization, we propose implementations requiring only three lanes at a bus stop, based on two key ideas proposed for a one–dedicated–lane system. That section also discusses ways to expand a one–dedicated–lane system to its corresponding two–dedicated–lane system

Representasi Rasisme Dalam Film Cadillac Records

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Rasisme direpresentasikan di dalam film Cadillac Records Dengan genre film biopic yang menceritakan bagaimana awal mula berkembangnya musik blus dan rock n roll pada tahun 1950 di Chicago. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode yang dipergunakan adalah semiotika televisi John Fiske dengan 3 level, yaitu level realitas, level representasi dan level ideologi. Berdasarkan kode – kode tersebut peneliti menemukan penggambaran Rasisme didalam penggambaran karakter, lingkungan, dan kebudayaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana rasisme direpresentasikan di dalam film Cadillac Records dengan menggambarkan kaum kulit hitam sebagai barang komoditas secara implisit, kaum kulit putih mendominasi semua aspek kehidupan dan diskriminasi berdasarkan ciri fisik yang ditunjukkan di dalam film ini

Perancangan Interior Tempat Edukasi Gelandangan Dan Pengemis Di Surabaya

The problem of homeless and beggars in urban cities are an uneven social welfare problem between village\u27s growth and urban growth resulting in social gap that leads to urbanization. The displacement of villagers to the city is not followed by adequate human resource that is resulting, in increasing of urban poverty. The education place is designed as temporary shelter as well as providing training for a certain period of time and can be their provision for viable livelihood. The concept used is "Local Culture Puzzle" using the local cultural approach and expected to completed a puzzle after finished education in this place. This concept is applied through the design variations

Uji Model Dinding Penahan Tanah dengan Timbunan Gambut Menggunakan Perkuatan Fleksibel Terpal

Kebutuhan konstruksi penahan yang digunakan untuk mencegah terjadinya kelongsoran menurut kemiringan alaminya semakin hari bertambah luas, hal inilah yang mendasari dibuatnya konstruksi dinding penahan tanah pada tanah gambut. Permasalahan yang timbul bilamana akan membangun diatas lapisan tanah gambut adalah terbatasnya informasi mengenai perilaku dan cara memperkirakan pemampatan serta metode Perubahan lapisan tanah gambut, oleh sebab itu digunakan perkuatan fleksibel terpal karena lebih ekonomis dan mudah didapatkan.Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variasi lebar perkuatan (LR) dengan Spasi antar perkuatan (SV) yang sama (perkuatan fleksibel terpal yang tertancap didinding penahan tanah) dalam timbunan tanah gambut. Metodologi peneltian yang digunakan adalah pengujian dengan skala laboratorium. Data yang diperoleh dari pengujian tersebut kemudian dianalisa sehingga didapatkan tegangan lateral minimum, pergeseran minimum dan beban maksimum pada setiap variasi perkuatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap variasi lebar perkuatan memiliki batasan maksimum masing-masing dalam menerima pembebanan, pergeseran serta tegangan lateral yang terjadi, apabila pembebanan diteruskan maka pergeseran dan tegangan lateral akan konstan (tidak berubah). Pemberian perkuatan dapat mempengaruhi besarnya tegangan lateral minimum dengan nilai 0,01014 kg/cm2, pergeseran minimum dengan nilai 38,2 mm serta pembebanan maksimum yang dapat ditahan oleh dinding penahan tanah tersebut dengan nilai maksimum 270 kg

Analisis Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah pada Bank Kaltim Syariah di Samarinda

Perbankan syariah beroperasi berdasar prinsip bagi hasil. Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia belum bisa dijalankan secara murni syariah, dikarena bank syariah menjalankan sistem dengan memberlakukan sistem bagi hasil dan resiko.Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa patuhnya penerapan pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah yang dilakukan oleh pihak Bank Kaltim Syariah Samarinda.Dasar teori yang digunakan akuntansi syariah adalah akuntansi yang mempunyai 3 komponen prinsip yaitu prinsip pertanggungan jawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran yang berdasarkan pada hukum syariat dan bersifat universal. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati pada saat akad. Mudharabah adalah akad kerja sama USAha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu USAha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. PSAK Syariah merupakan perdoman atau petunjuk yang dibuat oleh pihak Dewan Akuntansi Syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dengan tujuan untuk membantu menyusun semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi. 3 alat analisis yang digunakan adalah PSAK No. 102, PSAK No. 105, dan PSAK No. 106. Hasil dari penelitian ini adalah belum sesuainya penerapan pengakuan dan pengukuran potongan, pengakuan dan pengukuran piutang, serta pengungkapan laporan keuangan syariah pada pembiayaan murabahah. Pengungkapan pada laporan keuangan syariah padapembiayaan mudharabah. Pengungkapanpada laporan keuangan syariah pembiayaan musyarakahpada Bank Kaltim Syariah Samarinda

Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang “Pajak Daerah” Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Restoran. (Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

REZA SATYA PRATAMA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran ( Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ) , Agus Yulianto, SH. MH; Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran dan faktor apasajakah yang mendorong, menghambat dan solusi dalam Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalampelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang “Pajak Daerah” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah Kota Malang. Dan untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan faktor-faktor yang mendorong, menghambat, dan solusi dalam pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang “Pajak Daerah” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Metode pendekatan yang digunakan didalam penulisan ini adalah metode Yuridis Empiris. Lokasi penelitiannya berada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dengan alasan bahwa Dinas tersebut adalah lembaga yang berwenang untuk menangani Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dari sektor Pajak Daerah yang ada di Kota Malang, sehingga diharapkan dapat ditemukannya data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Jenis data primer, adalah data dan Informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan, dan jenis data sekunder, Studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, perpustakaan serta hasil penelusuran di internet. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan intansi DinasPendapatan Daerah Kota Malang yang terkait dengan permasalahan yang akanditeliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitudengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti di lapangan kemudian diambil kesimpulan dan kejelasan yang merupakan hasil analisis berdasarkan Kenyataan dari permasalahan yang ada. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang yang berhubungan dengan pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang “ Pajak Daerah” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penarikan pajak, pembukuan serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan guna penarikan pajak yang berasal dari sektor pajak restoran, hal ini ditujukan untuk meningkatkan dan menerapkan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang “Pajak Daerah” di Kota Malang. Dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut maka diharapkan PAD yang diperoleh dari pajak khususnya sektor pajak restoran, dapat memberi masukan yang besar bagi daerah Kota Malang, dengan pemasukan yang banyak diperoleh oleh Dinas Pendapatan Daerah hal ini diharapkan dapat membantupeningkatan PAD Kota Malang sehingga Kota Malang dapat maju dan berkembang. Sedangkan mengenai faktor pendorong peningkatan PAD di Kota Malang, yaitu dengan adanya kesadaran dari para wajib pajak untuk membayar pajak restoran, maka pelaksanaan pasal 12 tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka dengan segera PAD kota Malang juga meningkat, selain dengan adanya kesadaran para wajib pajak, faktor yang lainnya adalah dengan kemudahan serta sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang “Pajak Daerah”, maka para wajib pajak tidak merasa keberatan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Sedangkan faktor penghambat peningkatan PAD biasanya disebabkan oleh para wajib pajak itu sendiri yang keberatan dalam pembayaran pajak. Banyak dari para wajib pajak yang merasa nilai pajaknya terlalu tinggi, wajib pajak tidak melakukan pembukuan pendapatan, dan wajib pajak dalam membayar pajak, terlambat atau tidak tertib waktu. Hal tersebut dapat menghambat pemasukan PAD. Oleh karena itu untuk solusi agar PAD terus berkembang maka Dinas Pendapatan Daerah lebih melakukan pemantauan terhadap wajib pajak dalam membuat laporan penjualan atau pembukuan, bagi wajib pajak yang tidak tertib waktu dalam membayar pajak, Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini sub bagian penagihan, dapat datang langsung kelokasi untuk mempermudah para wajib pajak tersebut untuk memenihi kewajibannya serta Dinas Pendapatan Daerah dapat menjelaskan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak pun mendapatkan informasimengenai pajak dan dipermudah dalam melakukan pembayaran. Dengan adanya solusi tersebut diharapkan pemasukan yang berasal dari pajak restoran bisa berkembang lebih baik dan dapat memberikan pemasukan pajak daerah yang besar bagi daerah Kota Malang, hal itu diharapkan dapat memberikan konstribusi yang besar sehingga bisa membantu meningkatkan PAD Kota Malang. Sehingga Kota Malang dapat menjadi berkembang dan lebih maju untuk kedepannya nant