KAJIAN PROSES DUST SUPPRESSION TERHADAP KENAIKAN TOTAL MOISTURE BATUBARA PT. KALTIM PRIMA COAL SANGATTA KALIMANTAN TIMUR

RINGKASAN Proses peremukan yang dilakukan PT. Kaltim Prima Coal melalui dua tahap. Untuk primary crushing dilakukan oleh Impact Cruser type Stamler BF-29C-19-14F dengan setting point 97,72%. Kemudian untuk Secondary Crushing menggunakan jenis Roll Crusher type Gunlach Crusher (2040 DSA Crusher) dengan double stage (4 roll). Batubara yang diremuk oleh crusher akan menimbulkan debu (fine coal). Untuk menanggulangi dampak fine coal yang berterbangan, maka pada saat peremukannya dibutuhkan proses Dust Suppression. Proses dust suppression adalah proses untuk menekan timbulnya debu batubara dengan cara menyemprotkan air pada saat proses peremukan. Pada kenyataannya proses dust suppression tersebut menyebabkan kenaikan kandungan Total Moisture batubara. Pada saat peremukan tanpa melalui dust suppression dengan setting alat yang sama, batubara bituminous menghasilkan fine coal rata-rata sebanyak 3.36 %. Sedangkan untuk batubara sub bituminous menghasilkan fine coal rata-rata sebanyak 7.32 %. Sedangkan pada saat peremukan melalui proses dust suppression batubara bituminous menghasilkan fine coal rata-rata sebanyak 1.66 %. Selain itu pada batubara jenis sub bituminous menghasilkan fine coal rata-rata sebanyak 6.25 %. Hasil rata-rata kadar total moisture batubara bituminous yang tidak mengalami proses dust suppression sebesar 10.91%. Sedangkan batubara yang mengalami proses dust suppression memiliki kadar rata-rata total moisture-nya sebesar 11.83%. Perbandingan antara dust suppression off dengan dust suppression on dengan rata-rata kenaikan total moisture-nya sebesar 0.92 %. Sementara itu untuk batubara sub bituminous memiliki hasil rata-rata kadar total moisture batubara yang tidak mengalami proses dust suppression sebesar 22.75%. Sedangkan batubara yang mengalami proses dust suppression memiliki kadar rata-rata total moisture-nya sesesar 24.23%. Sehingga perbandingan antara dust suppression off dengan dust suppression on dengan rata-rata kenaikan total moisture-nya sebesar 1.48 %

ANALISIS FRAMING BERITA KECELAKAAN KM SINAR BANGUN DI SURAT KABAR HARIAN ANALISA.

Penelitian ini berjudul “Analisis Framing Berita Kecelakaan Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Surat Kabar Harian Analisa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Harian Analisa membingkai Berita Kecelakaan Kapal Motor (KM) Sinar Bangun. Teori yang digunakan untuk mengupas penelitian ini adalah Teori Konstruksi Sosial Media Massa, Analisis Framing, Berita, dan Teori Shoemaker dan Reese. Objek penelitian adalah enam berita terhitung dari 20 Juni 2018 sampai dengan 04 Juli 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harian Analisa membingkai berita Kecelakaan Kapal Motor (KM) Sinar Bangun sebagai informasi yang harus diketahui oleh masyarakat di Kota Medan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah beserta pihak manajerial Kapal harus melakukan evaluasi serius agar tidak mengalami kejadian serupa kedepan hari

Strategy for Sustainable Use of Mangrove Ecosystem In Coastal Tatengesan, Southeast Minahasa Regency

The mangrove ecosystem area in the coastal area of Tatengesan Village, Pusomaen District, Southeast Minahasa Regency has been developed as a mangrove ecotourism area which has been managed by Village-Owned Enterprises (BUMD) since January 2019 with assistance from the Mandiri Rural National Community Empowerment Program (PNPM) team. The development of this mangrove ecotourism activity was stopped for a moment due to the impact of the COVID-19 pandemic, but currently, COVID-19 cases are considered endemic so this mangrove ecotourism activity will be developed again. This research aims to formulate some strategies for the sustainable use of the mangrove ecosystem on the Tatengesan coast, Southeast Minahasa Regency. This research lasted for 5 months, from September 2022 - February 2023. This research used descriptive qualitative methods with survey technique, i.e., in-depth direct interviews with resource persons (respondents). The formulation of priority strategies (key success factors) was analyzed using S.W.O.T and strategy choice analysis. This research produced 9 (nine) priority strategies as academic texts, which can be recommended to governments related to the marine and fisheries sector as elements of public policy-making officials. Keywords: Tatengesan village, mangrove ecotourism, sustainable use, priority strategies. Abstrak Kawasan ekosistem mangrove di wilayah pesisir Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara dikembangkan sebagai kawasan ekowisata mangrove yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sejak Januari 2019 dengan pendampingan oleh tim Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.  Kegiatan ekowisata mangrove ini pengembangannya terhenti sejenak dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19, namun saat ini kasus Covid-19 sudah dianggap endemi sehingga kegiatan ekowisata mangrove ini akan dikembangkan kembali.  Tujuan penelitian ini yaitu merumuskan strategi pemanfaatan berkelanjutan ekosistem mangrove ke arah berkelanjutan di pesisir Tatengesan Kabupaten Minahasa Tenggara.  Riset ini berlangsung selama 5 bulan, dari September 2022 - Februari 2023.  Riset ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik survei, yaitu wawancara langsung secara mendalam (in-depth interview) kepada narasumber (responden).  Perumusan strategi prioritas (faktor kunci keberhasilan) di analisis dengan menggunakan S.W.O.T dan analisis pilihan strategi.  Penelitian ini menghasilkan 9 (sembilan) strategi prioritas sebagai naskah akademik, yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah terkait pada sektor kelautan dan perikanan sebagai unsur pejabat pembuat kebijakan publik. Kata kunci: Desa Tatengesan, ekowisata mangrove, pemanfaatan berkelanjutan, strategi prioritas

Tinjauan Yuridis Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara

Pemekaran daerah otonom baru bertujuan agar daerah yang bersangkutan mampu mengembangkan diri secara social dan ekonomi sehingga dapat menjadi daerah yang maju dan mandiri. Demikian juga dengan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah yang luas  dan strategis yang berlokasi di perbatasan antara Indonesia dengan negeri Serawak Malaysia. Rentang daerah yang terlalu jauh pada provinsi Kalimantan Timur telah mengakibatkan berkurangnya focus pengurus daerah perbatasan sehingga berpotensi munculnya berbagai penyimpangan tapal batas atau bahkan mencaplokan secara diam-diam di beberapa daerah tertentu. Meski memiliki urgensitas yang sangat tinggi, sebagai negara kesatuan, proses pemekaran provinsi Kalimantan Utara tetap harus mengutamakan kesatuan dan persatuan dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah persyaratan pemekaran daerah Otonom Baru Provinsi kalimnatan Uatara sudah sesuiai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan apakah proses pelaksanaan pemekaran Daerah Otonom Baru provinsi Kalimnatan Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Untuk menganalisis obyek penelitian in menggunakan tipe penelitian normative dengan data sebagaian besar adalah data sekunder. Penelitian in merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan pemekaran daerah Otonom Baru Provinsi kalimnatan Utara belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses pelaksanaan pemekaran Daerah Otonom Baru provinsi Kalimantan Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: daerah otonom baru, Kalimantan utara

PERGESERAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

ABSTRAKSejak tahun 1986, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN mengalami perubahan beberapa kali. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh karena ada perubahan dari Undang-Undang tersebut oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 namun juga oleh karena diberlakukannya ketentuan lain. Perubahan tersebut juga berpengaruh pada kompetensi PTUN. Persoalan yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimana proses pergeseran komptensi PTUN dan apa akibat hukum terhadap pergeseran tersebut? Kajian ini merupakan penelitian yuridis normative, menggunakan teori hukum berjenjang (stufen bau Theory) dan teori hukum Pembangunan. Hasil dari kajian ini adalah kompetensi PTUN mengalami penyempitan dan perluasan oleh ketentuan perubahan Undang-Undang PTUN dan undang-undang lainnya. Akibatnya Undang-Undang PTUN dan perubahannya tidak mampu mengikuti berbagai dinamika tersebut. Saran dari kajian ini adalah dibuat Undang-Undang PTUN baru atau perubahan yang memiliki materi muatan komprehensif sehingga hukum acara PTUN mampu mengakomodir berbagai dinamika tersebut.Kata kunci: kompetensi; peradilan tata usaha negara; pergeseran. ABSTRACTSince 1986, Law number 5year 1986 concerning State Administrative Court has been revised several times. The revisions were not only as a result of the revision of Law number 9 year 2004 and Law number 51 year 2009 but also the revision of the regulations which were created from the delegation of the revised Laws. The revisions of Laws and the regulations have changed the competency of the PTUN (State Administrative Court). The problem of this research was on how the process of the change and how the legal effect towards the PTUN competency resulted from the change. This is an doctrinal research and adopting stufen bau theory and law development theory. The research found that the PTUN competency has been reduced and increased by the revisions of the Laws and the regulations. This impact was not able to adapt the dynamic of change. It is recommended that a new PTUN Law is created with comprehensive substance to accommodate dynamic changes.Keywords: competency; state administrative court; shifting

PREVENTING THE SPREAD OF HOAXES BY INCREASING DIGITAL LITERACY

This article discusses the importance of digital literacy skills in combating the spread of misinformation (hoaxes) in the post-truth era. Digital literacy empowers individuals to have greater control in understanding messages disseminated through digital media. The research conducted for this article adopts a literature review methodology, exploring relevant references, and proposes three categories of digital literacy definitions. The level of digital literacy comprehension influences an individual's ability to navigate and interpret information, particularly within the realm of social media. While social media platforms can enhance engagement in democratic systems, they also carry negative risks associated with freedom of expression. Data from Diskominfo Jabar in 2018 revealed that 92.4% of hoaxes were detected through social media channels. Therefore, digital literacy is crucial in preventing the spread of hoaxes, especially on microblogs (Twitter) and social networking sites (Facebook and Instagram). This article emphasizes the significance of digital literacy in communication and how it can effectively combat misinformation in the post-truth era. The plans to enhance digital literacy as a preventive mechanism are also discussed. Digital literacy skills enable individuals to cognitively verify information and present alternative options to debunked falsehoods. By improving digital literacy, social media users can exert optimal control over their usage and mitigate the proliferation of hoaxes. In confronting the challenges of misinformation in the post-truth era, an effective strategy is to promote digital literacy and educate the public on recognizing hoax characteristics, verifying information, and addressing dubious content.   &nbsp