Membangun Hubungan Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Agung Yang Ideal

Fenomena hubungan antar KY dan MA mengalami pasang surut dan masih mengalami banyak salah tafsir dan belum ada paradigma yang sama sehingga jika dibiarkan bisa berdampak luas terhadap penegakan hukum dan keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia. Banyak aspek yang perlu dibangun minimal membangun paradigma, mengevaluasi bebrbagai tugas dan wewenang masing-masing agar menghasilkan hubungan yang harmonis dan sinergitas yang kuat. Berdasarkan problematika hubungan kedua lembaga negara  tersebut, penulis  tertarik untuk mengkaji dan  membahas tentang “ Membangun hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang Ideal”. Untuk mengkaji dan  membahas lebih mendasar dan mendalam tentang hal tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimana upaya membangun hubungan yang ideal antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung ? Metode yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan analisis yang digunakan analisis yuridis kualitatif. Kesimpulanya adalah paradigma hubungan yang harus dibangun antara KY dan MA adalah paradigma kesetaraan, sistemik, profesionalitas dan proporsionalitas. Upaya yang dilakukan adalah memperkuat komunikasi, kordinasi  dan mengkaji serta mengevaluasi berbagai hambatan dan kelemahan mengenai kedudukan, fungsi dan wewenang antara kedua lembaga negara tersebut dengan melibatkan para ahli atau tokoh tokoh bangsa yang netral. Termasuk membenahi dari aspek perarturan peundang-undangannnya

Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan

Peran korban dalam terjadinya kejahatan (viktimisasi) cenderung tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji victim precipitation dalam pertimbangan putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus. Data primer bersumber dari wawancara hakim dan narapidana. Data sekunder berupa putusan hakim dan norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran korban dalam terjadinya viktimisasi tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Peran korban belum dominan dipergunakan sebagai pertimbangan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Secara normatif dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat digunakan sebagai ruang bagi hakim untuk memasukkan victim precipitation dalam pertimbangan putusannya sehingga berdampak pada rasa keadilan. Dalam praktik, aspek yang dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan terdakwa lebih ke arah aspek sosiologis, antara lain masih muda, berterus terang, sopan, dan menyesali perbuatannya

EFEKTIVITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI HUKUM POSITIF DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk mereview Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS) dalam perspektif Viktimologi dengan titik berat pada perlindungan hukum dan perhatian hukum terhadap korban akibat kekerasan seksual. Kajian ini dilakukan dengan melalui  library research dengan sumber data sekunder berupa RUU PKS dan bahan referensi terkait. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa RUU PKS sangat berorientasi terhadap korban. Hal ini ditunjukan dengan  banyaknya hak-hak korban maupun  keluarga korban serta perhatian hukum terhadap korban. Hak-hak korban dinyatakan secara tegas pada Pasal 22 hingga Pasal 31 RUU PKS. Perhatian Hukum terhadap korban terdapat dalam konsidertan hingga pasal demi pasal dengan adanya regulasi yang mewajibkan serta melarang aparat penegak hukum yang meliputi penyidik, jaksa penuntut umum hingga hakim. Selain itu juga terdapat aturan tentang pasrtisipasi masyarakat untuk ikut serta mencegah terjadinya kekerasan seksual hingga melakukan bantuan secara sosial terhadap korban kekerasan seksual. Namun demikian RUU PKS diprediksi sangat berat untuk dapat efektif mencapai tujuan dikarenakan besarnya dana yang dubutuhkan dalam rangka untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu beserta pelaksanaan tugasnya.  Untuk itu maka komitmen pemerintah dalam penyediaan dana untuk mendukung sepenuhnya maksud dibuat nya UU PKS menjadi sangat urgen.