15 research outputs found
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH BERLAKUNYA pp no.10 TAHUN 1983 jo PP. NO. 45 TAHUN 1990 DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Untuk menekan perceraian eli Lingkungan pegawai negeri sipil telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.
10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang ijin perceraian. Namun kenyataannya percaraian di lingkungan pegawai negeri sipil tetap terjadi.
Timbul permasalahaL :
1. Apakah ijin perceraian yang diatur Peraturan Pemerin
tah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45
Tahun 1990 dapat menekan angka perceraian pegawai ne
geri sipil "?
2. Hal-hal apa yang menghambat pelaksanaan Peraturan Pe
merintah No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah
No. 45 Tahun 1980 ?
Penelitian ini diadakan di Propinsi Tingkat I Jawa
Tengah dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
sample Kodya Semarang, Kabupaten Semarang, Kodya Hage lang, Kabupaten Hagelang, Kodya Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
Responden masing-masing 5 orang fegawai Negeri
Sipil yang melakukan perceraian dalam kurun waktu 1994 -
1998, Pejabat pemberi ijin cerai dari Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan di daerah tersebut.
Narasumber roasing-roasing seorang hakim pada penga
dilan Negeri dan Pengadilan Agama dan masing-~asing
, seorang pengacara yang pernah menangani perkara percerai an Pegawai Negeri Sipil di daerah tersebut.
Dari hasil analisis data dapat disimpulkan :
1. Ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil yang diatur da -
lam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Pera -
turan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tidak dapat mene
kan angka perceraian Pegawai Negeri Sipil, karena
dengan atau tanpa ijin perceraian, pengadilan tetap
akan memeriksa dan memutus permohonan perceraian
tersebut. Pengadilan menganggap ijin perceraian itu
hanya bersifat syarat administratif saja.
2. Hal-hal yang menghambat pelaksanaan Peraturan Pemerin tah No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 adalah :
a. Sementara atasan langsung dari Pegawai Negeri Si - pil kurang tegas dalam menindak bawahannya yang me langgar.
b. Umumnya perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesai kan permasalahan perkawinannya