Sistem Pembiayaan Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bpr Bina Langgeng Mulia Surakarta

The granting of credit should be based on the principle of prudence, in the credit collection of the guarantee either in the form of guaranteed material and personal guarantee. One kind of material security is fiduciary guarantee. This study aims to find out how the fiduciary guarantee in the provision of credit in BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta through two things namely the mechanism of credit financing with fiduciary guarantee and the settlement of non-performing loans with fiduciary guarantee. The method used in this research is empirical juridical. This study used primary, secondary, and tertiary data. Data collection methods used library data collection techniques (library studies), field studies consisting of observations and interviews. Methods of data analysis using qualitative descriptive techniques. The implementation of credit agreement procedure with fiduciary guarantee has been executed correctly in accordance with the prevailing laws and regulations

VALUASI KERUGIAN BUMN SEBAGAI KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF OBYEK PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA EKONOMI

Penelitian bertujuan menjawab: (i) argumentasi absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dalam perspektif pertanggung jawaban tindak pidana ekonomi; dan (ii) bentuk absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara. BUMN adalah perusahaan publik dimana pemerintah juga pemilik modal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Praktiknya, kegiatan usaha BUMN cenderung menjadi alat korupsi dikarenakan intervensi politik terhadap BUMN. Artinya, BUMN dapat merugi karena penugasan dan intervensi pemerintah. Ironisnya, kerugian BUMN yang belum dimasukkan sebagai kerugian negara, menjadi celah korupsi. Penelitian doktrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan: (i) argumentasi valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dikarenakan: a. terdapat kebijakan BUMN merugikan negara; b. kekayaan BUMN termasuk kekayaan negara, c. intervensi negara terhadap kegiatan usaha BUMN; (ii) bentuk valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara diwujudkan dengan: a. kerugian BUMN dimaknai kerugian negara bila negara menentukan arah kegiatan usaha, b. jika kerugian BUMN diakibatkan intervensi negara, maka menjadi kerugian negara, c. definisi kerugian BUMN sebagai kerugian negara bila kerugian berupa dana penyertaan yang digunakan direksi secara melawan hukum atau kelalaiannya dan berasal dari APBN untuk kewajiban public service, d. menambah aturan peralihan UU No. 17 Tahun 2003, bahwa ketentuan kerugian negara mengikat terhadap BUMN, e. perluasan frasa kerugian negara dalam UU Tipikor sehingga dapat menjerat direksi BUMN maupun pihak terkait

Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan perbuatan pidana. Dalam penegakan hukumnya sangat erat dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan, sehingga menjadikan dilemma bagi aparat penegak hukum dalam memproses kasus tambang tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya PETI berdampak pada hilangnya penerimaan kas negara, kerusakan lingkungan hidup, kecelakaan tambang, iklim investasi yang tidak kondusif, pemborosan sumber daya mineral. Kebijakan penegakan hukumnya yaitu penerapan kebijakan utilitarianisme dan kebijakan pemidanaan sebagai ultimum remedium. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan penegakan hukum non-penal terhadap PETI dan pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan agar PETI dapat menjadi usaha yang sah

PENGABDIAN MASYARAKAT TENTANG BENTUK-BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI DESA SUMURAN WETAN KRAGILAN

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan  dalam  suatu  hubungan  nyatanya  bukan  hanya melanda  pasangan  yang sudah  menikah  saja  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga). Kekerasan dalam rumah tangga yang kadang-kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki-laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini  ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (ii) memberikan pengenalan dan pemahaman kepada Ibu-Ibu PKK desa Kragilan. Hasil dari pengabdian Ibu-Ibu PKK Desa Kragilan mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 30 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan adalah untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kragilan

A TRANSFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI OBYEK HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DALAM PARADIGMA GLOBALISASI EKONOMI

This article answers the problem of the influence of economic globalization on BUMN (State-Owned Enterprises/SOE) and the position of BUMN as an object of International Commercial Law in the paradigm of economic globalization. BUMN, in its development, is required to fulfill two main functions, namely public service and profit-oriented. In the dynamics of economic globalization, the global economic association also has a significant impact on countries to adapt. One way is to maximize the role of public companies. The expansion of the functions of BUMN, followed by physical and managerial modernization, is a challenge to maintain the function of BUMN as an extension of the state in realizing people's welfare. Articles examine laws and regulations, legal principles, literature, and doctrine related to the issues presented, thus including doctrinal legal research. The results of the study show that the influence of economic globalization on BUMN has expanded the functions of BUMN, public services, and seeking profit. Meanwhile, the position of BUMN as an object of international trade law in the paradigm of economic globalization includes the competitive model, the coordinative model, and the coordinative hegemony model

Sosialisasi Pelestarian Lingkungan di Dukuh Plalan Desa Kadokan

Environmental conservation has the connotation that the environment must be maintained as it is. while the environment is actually used within the framework of development, this means that the environment is undergoing a process of change. In the process of this change, it is necessary to take care of the environment so that it is still able to support a normal life. One of the ways to provide knowledge is by holding socialization activities for environmental conservation in Kadokan Village. Environmental conservation has many positive impacts on the environment, including being free of air pollution, getting clean water and being healthier and more comfortable in carrying out daily activities for the people of Kadokan Village. The method used is counseling which aims to increase public awareness of the importance of environmental conservation to ensure safety, health, and human survival, especially in Kadokan Village. &nbsp