EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BETUNG BEDARAH BARAT, KECAMATAN TEBO ILIR, KABUPATEN TEBO

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas musrenbang desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Betung Bedarah Barat, juga untuk mengetahuin bagaimana pelaksanaan musrenbang desa, dan apa faktor penghambat dalam pelaksanaan musrenbang desa di Desa Betung Bedarah Barat. Masalah pokok mengenai pelaksanaan musrenbang di Desa Betung Bedarah Barat masih belum optimal. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan penelitian deskkritif pendekatan kualitatif, dan dalam pengumpulan data teknik yang digunakan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini bahwa hasilnya menunjukan peroses pelaksanaan musrenbang dari tahap pra-musrenbang desa yang diawali dengan membentuk Tim untuk pelaksanaan musrenbang sampai dengan selesai nya musrenbang tersebut, tahap pelaksanaan musrenbang dengan adanya arah atau sambutan dari pihak yang pemerintahan Desa, dan yang terakhir tahap paska musrenbang Desa dimana pada tahap ini untuk penerbitan SK Kades dan penyusunan daftar prioritas masalah desa untuk disampaikan di Musrenbang tingkat Kecamatan. dan untuk realisasi pembangunan di Desa Betung Bedarah Barat sudah cukup baik dilihat dari berita acara musrenbang desa hanya saja tidak terstruktur nya waktu pelaksanaan program-prgram yang akan dilaksanakan. Sedangkan untuk efektivitas pelaksanaan musrenbang di Desa Betung Bedarah Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan daptasi masih belum terlaksana dengan baik

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN CAKUPAN KELURAHAN OPEN DEFECATION FREE (ODF) (STUDI KASUS KELURAHAN KAMPUNG LAUT, KECAMATAN KUALA JAMBI, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI)

Membuang Air Besar Sembarangan bisa menyebabkan beberapa penyakit yaitu Diare dan juga penyakit kulit, sesuai dengan Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup sehat dan bersih, mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Kelurahan Kampung Laut masih banyaknya warga yang menggunakan jamban yang tidak layak untuk di pakai, mereka menggunakan WC atau Toilet tetapi itu tidak layak untuk dipakai karena sebagian dari warga tidak menggunakan pipa untuk menyaring kotoran itu, dan secara tidak langsung kotoran itu akan mengalir ke air laut yang ada di Daerah Kampung Laut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam mencakup Kelurahan Open Defecation Free (ODF) di Kelurahan Kampung Laut dan faktor munculnya kendala yang dihadapi pemerintah serta mengetahui solusi dari permasalahan penerapan untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penetian secara langsung untuk mendapatkan informasi melalui wawancara dengan informan penelitian. Dan hasil penelitian ini untuk meningkatkan program open defecation free Pemerintah Kelurahan Kampung Laut menerapkan bebecara yaitu dengan pendataan penduduk, memberikan sosialisasi, dan memberikan bantuan jamban sehat, dan di dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor pendukung, pertama kerjasama pemerintah, kedua dukungan dari masyarakat, dan foktor penghambat pemerintah yaitu koordinasi dengan instansi pemerintah, kondisi geografis Kelurahan Kampung Laut, budaya hidup sehat yang belum optimal, sumber daya manusia, solusi yang di berikan pemerintah yaitu dengan pemberian sanksi dan fasilitator

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA GERUNGGUNG KABUPATEN MUARO JAMBI

Skripsi ini dibuat untuk mengungkapkan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Gerunggung Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Gerunggung dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Gerunggung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan mungunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatannya deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa data dokumen pemerintahan desa Gerunggung dan data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah,dan lainya. Adapun hasil dari penelitian ini: Pertama, dari sebagian kecil masyarakat desa telah berpartisipasi dalam pembangunan desa gerunggung tetapi sebagian besarnya lagi masyarakat di desa Gerunggung kurang aktif karena masyarakat desa belum memiliki kesadaran untuk bersama-sama berpatisipasi, hal ini akibat masih sedikit lemahnya dalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan. Kedua, pihak LPMD dan pemerintah desa kurang maksimal dalam memberikan perhatian seperti mensosialisasikan program pemerintah desa kepada masyarakat, menggerakkan, mengajak, atau mengundang masyarakat untuk berpatisipasi dalam program pemerintah desa tersebut dan pihak desa bisa dapat berkerjasama dengan bai

STRATEGI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PELANGGAN (STUDI KASUS DI UNIT LAYANAN PELANGGAN MUARA SABAK KABUPETEN TANJUNG JABUNG TIMUR)

skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Perusahaan Listrik Negara Dalam meningkatkan mutu pelayanaan, serta mengetahui kendala yang dialami PLN (Persero) Muara Sabak dalam meningkatkan Pelayanan pelanggan. Guna mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini didasarkan pada tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan (menggambarkan atau melukiskan) tentang keadaan objek secara sitematis, faktual, dan akurat berdasarkan fakta yang ada atau mengumpulkan data dan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi dan mengolahnya sehingga menjadi jelas, akurat dan sistematis. Hasil penelitian yang didapatkan yang pertama Standar Pelayanan Perusahaan Listrik Negara mengedepankan perinsip-prisip sesuai dengan pelayanan pablik. Yang ke dua Strategi Unit Layanan Pelanggan Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan yaitu penyampaian informasi kepada pelanggan saat ada perbaikan ataupun pemadaman listrik serta mensosialisasikan cara pengunaan terkait mengenai Bahaya Listrik, dan informasi-informasi yang terkait PT. PLN Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur. Serta memberikan penanganan yang Cepat kepada pelanggan batasan waktu yang dan sulitnya menjangkau lokasi yang mengalami kerusakan atau penyebab pemadaman listrik, pihak PT. PLN Pelanggan Muara Unit Layanan Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur telah mengupayakan pelayanan yang baik sehingga dapat mengurakin pengaduan-pengaduan yang datang setiap bulannya

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG ASAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PARIT CULUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Skripsi ini mengkaji mengenai pengimplementasian Undang-Undang No 25 Tahun 2009 mengenai asas dalam pelayanan publik yang berlokasi di Kelurahan Parit Culum. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui uraian impelementasi Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Asas Pelayanan Publik di Kelurahan Parit Culum Kecamatan Sabak Barat dan untuk mengetahui pelaksanaan bansos Covid-19 sesuai dengan prinsip dan standar pelayanan publik atau tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini yakni (1) Impelementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Asas Pelayanan Publik di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Sabak Barat, Kabuapten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan sudah berlaku dengan baik, meskipun masih ada beberapa kendala-kendala di lapangan yang masih perlu untuk penyempurnaan dalam pelayanan publik tersebut. (2) Pelaksanaan bansos Covid-19 di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Sabak Barat, Kabuapten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan prinsip atau asas pelayanan publik namun demikina, ada beberapa poin kecil dari prinsip pelayanan publik tersebut yang masih belum tercapai, yaitu: prinsip asas kesamaan hak, prinsip keprofesionalan, dan prinsip ketepatan waktu. Sedangkan Pelaksanaan bantuan sosial Covid-19 di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Sabak Barat, Kabuapten Tanjung Jabung Timur sebagian besar telah sesuai dengan standar pelayanan publik

MITIGASI DAMPAK COVID-19 TERHADAP SEKTOR PARIWISATA BUKIT TEMPURUNG DI DESA LUBUK BANGKAR KECAMATAN BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN

Skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata Bukit Tempurung Desa Lubuk Bangkar Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam penanggulangan Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata Bukit Tempurung Di Desa Lubuk Bangkar, faktor apa saja dalam penelitian ini yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam pemulihan sektor pariwisata Bukit Tempurung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Dampak covid-19 terhadap sektor pariwisata Bukit Tempurung adalah berupa dampak negatif yaitu menurunnya jumlah pengunjung wisata, menurunnya pendapatan BUMDES Bukit Tempurung, menurunnya perekonomian UMKM sektor pariwisata, menurunnya pendapatan pedagang dan menurunnya kondisi pariwisata Bukit Tempurung yang kurang terawat. Dampak positif berupa berkembangnya industri pariwisata pada lingkungan objek wisata ditengah pandemi, terdapat bantuan BLT (Dana Desa) dalam meminimalisir dampak dari pandemi covid-19, ketersedian jalan yang luas bagi wisatawan, lingkungan objek wisata menjadi bersih dan bertambahnya pepohonan hijau. Kebijakan pemerintah desa dalam menanggulangi dampak covid-19 terhadap sektor pariwisata Bukit Tempurung ini adalah menerapkan kebijakan tentang protokol kesehatan, program pengembangan kawasan pariwisata, pemasaran pariwisata, meningkatkan program pengembangan SDM dan membuat komunitas pemuda kreatif. Faktor penghambat dalam pemulihan sektor pariwisata di masa pandemi covid-19 adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dan masyarakat, rendahnya SDM dalam proses pengelolaan wisata Bukit Tempurung. Untuk faktor pendukung dalam pemulihan sektor pariwisata Bukit Tempurung adalah adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa serta fasilitas yang sebagian masih bisa digunakan

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO 25 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PENYEBRANG KEAMANAN TRANSPORTASI AIR STUDI DIKECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO

Permasalahan penelitian ini adalah tentang imlementai keamanan penyebrangan air berdasarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2015 yang dilakukan di Desa Teluk Kuali. Pendekatan yang dipakai adalan kualitatif. penelitian ini berhasil memperoleh hasil temuan sebagai berikut: (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 terhadap Perlindungan dan pengelolaan guna memberikan keamanan dalam penyembrangan sungai di Kecamatan Tebo Ulu dilakukan melalui; Perencana Kebijakan, dimana penyusunan program dan kebijakan pengendalian keamanan dalam penyeberangan sungai Batanghari didasarkan pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, dari situlah muncul target-target pencapaian kinerja; Pelaksana Kebijakan, di mana membuat jadwal pengawasan dan pemantauan, memastikan program berjalan dengan baik dan pemantauan satu tahun kedepan dan itu harus dapat terselesaikan sampai akhir tahun; Pengawas Kebijakan, di mana mengetahui apakah sebuah industri melakukan pelanggaran atau tidak berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, jika terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai akan diberikan pelanggaran ringan atau berat. (2) Faktor pendukung dalam Implementasi. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kebupaten Tebo antara lain adalah: Adanya penyuluhan standar kapal motor yang baik dan memberikan sanksi pada pelaku usaha nakal. (3) Faktor penghambat dalam Implementasi. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kebupaten Tebo dikarenakan minimnya pengawasan dari pemerintah daerah dan rendahnya kesadaran pemilik usaha kapal motor dalam menjaga keamanan penumpang

SINERGI PEMERINTAH KOTA DAN BANK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA JAMBI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sejumlah permasalahan yang diahadapi oleh UMKM di Kota Jambi, seperti permodalan, persaingan usaha, kulitas manajemen dan permasalahan digital, sehingga dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dan perbankan terutama BI untuk bersinergi membangun UMKM di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan: (1). Untuk mengetahui bagaimana sinergi pemerintah kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan pembangun Kota Jambi. (2) Untuk mengetahui faktor penghambat dari sinergi pemerintah kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan pembangun Kota Jambi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, dengan sumber data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak Pemda Kota Jambi dan BI. Hasil penelitian ini adalah: (1). Landasan hukum sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam pembangunan Kota Jambi didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam pembangunan Kota Jambi terbangun melalui dua cara yaitu komunikasi dan koordinasi. Dalam proses komunikasi yang dilakukan antara Pemda Kota Jambi dan BI dilakukan dengan berbagai media, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Sedangkan proses koordinasi yang dilakukan antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam upaya pembangunan Kota Jambi diakukan dengan cara melakukan pembagian tugas antara masing-masing agar terjalin kerjasama dan tujuan yang bersinergi. Tugas BI sebagai hasil dari koordinasi tersebut adalah sebagai lembaga stimulus permodalan, pendampingan dan pembinaan UMKM, sementara tugas Pemda adalah melakukan riset terkait potensi dan kelayakan UMKM serta pengembangannya. Hasil dari koordinasi tersebut juga adalah dilansirnya sejumlah nama UMKM yang layak untuk dibiayai, dibina dan didampingi, yang berjumlah 618 UMKM untuk Provinsi Jambi. (2) Ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam membangun sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI. Secara faktor internal, segala proses dalam komunikasi dan koordinasi antara Pemda Kota Jambi dan BI relatif berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Sedangkan dari faktor eksternal, hambatan utama dalam sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI adalah adanya kendala pada eksternal dari pelaku UMKM dalam hal kredit macet dan kurangnya partisipasi dalam pelatihan, pembinaan dan pengembangan UMKM oleh pihak BI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUAN DESTINASI PARIWISATA PADA PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui arah kebijakan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pembangunan destinasi pariwisata pada pembangunan daya tarik wisata serta tujuan lainnya ialah mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pembangunan daya tarik wisata dan juga mengetahui program pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pembangunan daya tarik wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil dan kesimpulan adalah sebagai berikut: pertama, Arah Kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata yang menjadi fokus pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pengembangan wilayah KSPD Sungai Batanghari dan sekitarnya berupa daya tarik Wisata Alam dan Wisata Budaya yakni kawasan Desa Wisata Kampung Laut yang terletak di Kecamatan Kuala Jambi. Kedua, strategi dalam pembangunan daya tarik wisata yakni, pengembangan kawasan situs cagar budaya, peningkatan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik dan berdaya saing, dan peningkatan pemasaran objek pariwisata daerah melalui promosi dan pegelaran/event pariwisata. Ketiga, program yang dilakukan pemerintah daerah oleh Disparbudpora Tanjung Jabung Timur yang menjadi fokus di bidang pariwisata yakni, program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan kemitraan

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI UNTUK MEMINIMALISIR LIMBAH TAMBANG EMAS ILEGAL DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem kebijakan pemerintah serta bentuk dan impelementasu dan kendala pemerintah dalam pengelolaan DAS untuk meminimalisir limbah tambang emas ilegal di Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan teknik pengumpulan data diatas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa: Kebijakan pemerintah dikabupaten musi rawas utara dalam pengelolaan sungai dikelola oleh pemerintah daerah namun belum berhasil walaupun sudah melakukan upaya sosialisasi, pemetaan, dan penindakan hukum Sanksi pidana dalam Pasal 34 dan Pasal 158 Undang-undang (UU) nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batu Bara dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar tapi masih saja sungai rupit tercermar dan pemerintah akan membuat upaya baru membuat post-post dipinggir sungai supaya bisa memudahkan dalam melakukan kebijakan