6 research outputs found
PENGARUH NON PERFORMING FINANCING ( NPF ), FINANCING TO DEPOSIT RATIO ( FDR ) DAN OPERATIONAL EFFICIENCY RATIO ( OER ) TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Non
Performing Financing ( NPF ), Financing to Deposit Ratio ( FDR ), Dan
Operational Effiiency Ratio ( OER ) Terhadap Profitabilitas secara parsial dan
simultan pada Bank Umum Syariah. .
Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif dengan jenis
data kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan data sekunder Laporan
Keuangan Bank Umum Syariah yang terdapat di Bank Indonesia periode waktu
penelitian tahun 2013 – 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank
Umum Syariah (BUS) yang terdaftar pada Bank Indonesia yang berjumlah tiga
belas bank. Sementara sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan
tahunan selama lima periode yaitu periode tahun 2013 – 2017. Selain itu, teknik
pengambilan sampelnya yaitu dengan cara purposiv sampling, yaitu pengambilan
sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial NPF dan OER
berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan FDR tidak
berpengaruh terhadap profitabilitas. Dan secara simultan variabel NPF, FDR dan
OER berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dengan koefisien determinasi
sebesar 80 %, sedangkan sisanya 20 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
dimasukkan ke dalam model penelitian
ASPEK PERPAJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PEMAHAMAN PERANGKAT DESA)
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan mengatur bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dana yang masuk ke desa yang bersumber dari APBN maupun APBD, tentu saja dalam praktek pelaksanaannya akan terutang pajak sesuai dengan jenis transaksinya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dalam aspek perpajakan pada perangkat desa dalam pengelolaan Keuangan desa dengan memahami kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2, PPN. Dengan berbekal pemahaman yang baik mengenai jenis transaksi dan pajak yang terutang, diharapkan praktek perpajakan di desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
ASPEK PERPAJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PEMAHAMAN PERANGKAT DESA)
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan mengatur bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dana yang masuk ke desa yang bersumber dari APBN maupun APBD, tentu saja dalam praktek pelaksanaannya akan terutang pajak sesuai dengan jenis transaksinya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dalam aspek perpajakan pada perangkat desa dalam pengelolaan Keuangan desa dengan memahami kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2, PPN. Dengan berbekal pemahaman yang baik mengenai jenis transaksi dan pajak yang terutang, diharapkan praktek perpajakan di desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM DI DESA KLAMBIR V KEBUN KECAMATAN HAMPARAN PERAK
Memahami kewajiban perpajakan merupakan kunci kepatuhan perpajakan bagi UMKM. Hal ini dibuktikan dengan wajib pajak UMKM yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman wajib pajak UMKM mengenai kewajiban perpajakan UMKM di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. Populasi sasaran penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. Penelitian ini menggunakan data deskriptif dengan menganalisis secara spesifik pemahaman wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tatap muka kepada wajib pajak UMKM di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih kurangnya pemahaman dari wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan UMKM
THE INFLUENCE OF PROBLEMATIC FINANCING, LIQUIDITY RATIO AND OPERATIONAL EFFICIENCY RATIO (OER) ON PROFITABILITY OF SHARIA COMMERCIAL BANKS
This study aims to determine how much influence Non Performing Financing(NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Operational Effiiency Ratio (OER) to Profitability are partially and simultaneously in Islamic Commercial Banks.This research approach using associative research with quantitative data types.This research was conducted with data from secondary financial reports public Bank Syariah Bank in Indonesia research period year 2013 – 2017. The population in this research are all public Bank Syariah (BUS) which is registered with the Bank Indonesia totalling thirteen banks. While the sample in this study is the annual financial reports for the past five year period i.e. the period 2013 – 2017. In addition, the technique of taking sampelnya by way of purposiv sampling. The analysis technique used in this study is multiple linear regression.The results of this study indicate that partially NPF and OER have a negativeand significant effect on profitability, while FDR has no effect on profitability. And simultaneously the NPF, FDR and OER variables significantly influence profitability, with a determination coefficient of 80%, while the remaining 20% is influenced by other factors not included in the research model.Keywords: ROA, NPF, FDR, OE